Penonaktifan puluhan ribu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Surabaya menjadi sorotan publik. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Februari 2026 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026.
Masyarakat tidak perlu khawatir, karena pelayanan kesehatan gratis bagi warga Surabaya tetap berlaku. Peserta yang dinonaktifkan juga memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Muhammad Aras menjelaskan bahwa sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Kota Surabaya telah dinonaktifkan. Proses ini bertujuan untuk pembaruan data secara berkala oleh Kementerian Sosial.
Pembaruan data ini dilakukan agar kepesertaan PBI JK tepat sasaran. Peserta yang dinonaktifkan akan digantikan dengan peserta baru yang memenuhi kriteria.
"Dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026, sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Kota Surabaya telah dinonaktifkan, untuk digantikan dengan peserta baru. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran," kata Aras, pada Selasa (10/2/2026).
Kriteria Pengaktifan Kembali Kepesertaan
Terdapat tiga kriteria bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan untuk bisa mengaktifkan kembali status kepesertaannya. Kriteria ini penting untuk dipahami oleh masyarakat.
- Termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada bulan Januari 2026.
- Berdasarkan verifikasi di lapangan, termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin.
- Termasuk peserta yang mengidap penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis.
"Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan berdasarkan SK Kementerian Sosial dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta PBI, yang bersangkutan dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri," ujarnya.
Cara Mendaftar Peserta Mandiri
Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan dan tidak lagi memenuhi kriteria, dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Proses pendaftaran ini dapat dilakukan melalui beberapa kanal layanan.
Pendaftaran peserta PBPU mandiri dapat dilakukan melalui layanan WhatsApp (PANDAWA) di nomor 0811 8165 165, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, serta dengan mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surabaya.
Masyarakat diimbau rutin mengecek status keaktifan kepesertaan. Hal ini bisa dilakukan melalui kanal layanan BPJS Kesehatan. Jika kepesertaan PBI JK diketahui tidak aktif, dapat segera diantisipasi.
Bantuan Informasi di Rumah Sakit
Bagi peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit dan memerlukan bantuan atau informasi, dapat menghubungi petugas BPJS SATU! Petugas ini dapat diidentifikasi dari nama, foto, dan nomor kontak yang terpampang di ruang publik rumah sakit.
Selain itu, dapat juga menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP). Petugas PIPP secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien.
"Bagi peserta JKN yang sedang berobat di RS, jika memerlukan bantuan atau informasi, dapat menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto, dan nomor kontak petugas BPJS SATU! sudah pasti terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut. Selain itu, juga bisa menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien," jelasnya.
Tujuan Penonaktifan dan Kategori Desil
Kepala Dinkes Surabaya Nanik Sukristina menegaskan bahwa tujuan penonaktifan PBI JK adalah untuk pembaruan data Kemensos. Ini untuk memastikan kepesertaan yang memenuhi kriteria agar bantuan tepat sasaran.
"Data warga dinonaktifkan karena beberapa ada yang bukan kategori Desil 1-5. Desil adalah tingkat kesejahteraan ekonomi dalam kelompok masyarakat. Semakin rendah angka desilnya, maka semakin rendah pula kesejahteraan ekonominya. Sedangkan desil 1-5 terdiri dari lima kelompok kategori kesejahteraan, yakni sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan menengah bawah," kata Nanik.
| Desil | Kategori Kesejahteraan |
|---|---|
| 1 | Sangat Miskin |
| 2 | Miskin |
| 3 | Hampir Miskin |
| 4 | Rentan Miskin |
| 5 | Menengah Bawah |
Pelayanan Kesehatan Gratis Tetap Dijamin Pemkot
Nanik Sukristina juga menjelaskan bahwa warga yang datanya dinonaktifkan masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari Pemkot Surabaya. Pemkot memiliki program Universal Health Coverage (UHC) untuk memfasilitasi kesehatan warga.
Program UHC ini berlaku bagi warga Surabaya yang sesuai kriteria dan ketentuan. Ini menjadi jaminan bagi warga agar tidak perlu panik terkait penonaktifan kepesertaan PBI JK.
"Yang pasti kami pemerintah kota berharap kepada masyarakat agar tidak panik dan pelayanan masih tetap diberikan kepada masyarakat. Terutama, bagi warga miskin yang sudah tinggal di Surabaya selama 10 tahun dengan faskes kelas 3. Jadi, mereka tetap mendapatkan pelayanan gratis," pungkasnya.









