Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menerima Surat Presiden (Surpres) yang berisi permohonan pertimbangan calon duta besar (dubes) dari negara-negara sahabat untuk Indonesia.
Selain itu, DPR juga menerima Surpres terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepulauan. Hal ini diumumkan dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang memimpin rapat, membacakan sejumlah Surpres yang telah diterima oleh lembaga legislatif tersebut.
Salah satu Surpres, dengan Nomor R 03 tanggal 15 Januari 2026, berisi permohonan pertimbangan terhadap pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari berbagai negara untuk Republik Indonesia.
“Nomor R 03 tanggal 15 Januari 2026, hal permohonan pertimbangan terhadap pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara-negara untuk Republik Indonesia,” kata Saan.
Saan Mustopa menjelaskan bahwa surat-surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
DPR juga telah menerima Surpres mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk pembahasan RUU Perkoperasian.
“Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti, dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Pembahasan Calon Duta Besar Negara Sahabat
Setelah rapat paripurna, Saan Mustopa menjelaskan bahwa calon duta besar yang dimaksud berasal dari negara lain yang diajukan untuk disetujui bertugas di Indonesia.
Namun, terkait jumlah negara sahabat yang mengajukan calon dubes, Saan menyatakan akan dirapatkan terlebih dahulu.
“Ini bukan dubes kita yang ke negara luar ya, ini di negara sahabat, negara tetangga yang untuk bertugas di Indonesia,” kata Saan.
“Jadi, nanti saya cek dulu ada berapa negara sahabat yang mau nanti dirapat-konsultasikan,” tambahnya.
Saan Mustopa menegaskan, bahwa pembahasan ini khusus untuk duta besar dari negara sahabat yang akan ditempatkan di Indonesia, bukan sebaliknya.
“Jadi bukan yang dari Indonesia ke luar negeri tapi yang negara sahabat yang akan menjadi duta besar di Indonesia,” jelasnya.
Berikut rincian Surpres yang diterima DPR RI:
| Nomor Surpres | Tanggal | Perihal |
|---|---|---|
| R 03 | 15 Januari 2026 | Permohonan Pertimbangan Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara-negara untuk RI |
| Tidak Disebutkan | Tidak Disebutkan | Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Pembahasan RUU tentang Kepulauan |
| Tidak Disebutkan | Tidak Disebutkan | Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Pembahasan RUU tentang Perkoperasian |
