Tag: Sweeping

  • Muhammadiyah Dukung Larangan Sweeping Ormas di Jakarta Saat Ramadan

    Muhammadiyah Dukung Larangan Sweeping Ormas di Jakarta Saat Ramadan

    Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menyatakan dukungannya terhadap larangan sweeping oleh organisasi masyarakat (ormas) di rumah-rumah makan selama bulan Ramadan yang ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Dadang menilai larangan tersebut penting untuk menghindari potensi keributan.

    "Saya kira sudah betul larangan tersebut agar tidak terjadi keributan," kata Dadang saat dihubungi, Minggu (15/2/2026).

    Dadang menekankan bahwa penegakan hukum terkait pembukaan atau penutupan tempat usaha adalah wewenang aparat penegak hukum. Ia juga mengimbau agar umat agama lain menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa.

    "Sebaliknya diimbau kepada saudara-saudara yang tidak berpuasa untuk tidak demonstratif makan siang di tempat terbuka dan menghormati orang yang berpuasa, walaupun orang yang berpuasa tidak akan tergoda oleh hal-hal yang membatalkan puasa," ucap dia.

    Larangan Sweeping dari Pemprov DKI

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan mengizinkan ormas melakukan sweeping ke rumah makan selama Ramadan. Ia menyerukan kepada semua pihak untuk menjaga kedamaian dan kerukunan selama bulan puasa.

    Pernyataan tersebut disampaikan Pramono usai meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2). Menurutnya, menyambut Ramadan seharusnya dilakukan dengan suasana damai, bukan dengan tindakan yang meresahkan.

    "Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan," kata Pramono di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2).

    Pramono menambahkan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan ibadah berjalan tertib. Menanggapi potensi sweeping, ia menegaskan larangan tersebut.

    "Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," tegasnya.

    Tabel: Perbandingan Pandangan Terkait Sweeping Ormas Saat Ramadan

    Berikut adalah perbandingan pandangan dari berbagai pihak terkait isu sweeping ormas selama bulan Ramadan:

    Pihak Pandangan Alasan
    Gubernur DKI Jakarta Melarang Menjaga kedamaian dan ketertiban umum
    PP Muhammadiyah Mendukung larangan Mencegah keributan
    Masyarakat Umum (Variatif) (Tergantung pada keyakinan dan pengalaman masing-masing)

    Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan bulan Ramadan di Jakarta dapat berjalan dengan kondusif dan penuh toleransi.

  • Gubernur Jakarta Larang Sweeping Rumah Makan dan SOTR Selama Ramadan

    Gubernur Jakarta Larang Sweeping Rumah Makan dan SOTR Selama Ramadan

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melarang segala bentuk sweeping oleh organisasi masyarakat (ormas) terhadap rumah makan dan kegiatan sahur on the road (SOTR) selama bulan Ramadan. Larangan ini akan efektif berlaku sejak awal bulan puasa.

    Stafsus Gubernur Jakarta, Chico Hakim, menyampaikan bahwa kebijakan ini telah diumumkan sejak 14 Februari 2026, menjelang transisi dari perayaan Imlek ke Ramadan. Kebijakan ini akan diterapkan penuh begitu bulan puasa tiba.

    "Kebijakan ini sudah disampaikan sejak pengumuman beliau pada 14 Februari 2026, menjelang transisi dari perayaan Imlek ke Ramadan, dan akan diterapkan penuh begitu bulan puasa tiba," kata Chico Hakim, Minggu (15/2/2026).

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan kepolisian dalam satu hingga dua hari mendatang. Pengawasan dan patroli rutin akan dilakukan di sejumlah titik rawan.

    "Dalam 1-2 hari ke depan koordinasi akan dilakukan dengan pihak kepolisian serta instansi terkait lainnya. Penertiban dan pengawasan akan melibatkan patroli gabungan yang rutin di titik-titik rawan, terutama pada malam hari menjelang dan selama sahur," ucap Chico.

    Patroli ini juga bertujuan untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan tawuran.

    "Ini melibatkan Satpol PP sebagai penegak Perda dan ketertiban umum di wilayah Pemprov serta kepolisian untuk aspek keamanan dan penegakan hukum terkait gangguan ketertiban umum atau potensi tawuran," ujar Chico.

    Penegasan Gubernur Pramono Anung

    Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung telah menegaskan larangan sweeping oleh ormas ke rumah makan selama Ramadan. Ia menekankan pentingnya menjaga suasana damai dan rukun selama bulan puasa.

    Hal itu disampaikan Pramono setelah meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2). Menurutnya, menyambut Ramadan harus dilakukan dengan penuh kedamaian, bukan dengan tindakan yang menimbulkan keresahan.

    "Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan," kata Pramono di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2).

    Pemprov DKI telah menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan ibadah berjalan tertib. Menanggapi pertanyaan tentang potensi sweeping tempat makan oleh ormas, Pramono menegaskan larangan tersebut.

    "Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," tegasnya.

    Larangan Sahur on the Road (SOTR)

    Selain sweeping, Gubernur juga melarang kegiatan sahur on the road (SOTR) karena berpotensi menimbulkan kerawanan dan tawuran.

    "Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan, saya nggak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan," kata Pramono.

    Rincian Larangan Kegiatan Selama Ramadhan

    Berikut rincian larangan kegiatan selama bulan Ramadhan di DKI Jakarta:

    Berikut adalah tabel yang merangkum larangan dan imbauan selama bulan Ramadhan di DKI Jakarta:

    Kegiatan Status Alasan
    Sweeping Ormas ke Rumah Makan Dilarang Mencegah keresahan dan menjaga kedamaian
    Sahur on the Road (SOTR) Dilarang Potensi kerawanan dan tawuran

    Pemprov DKI Jakarta mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama bulan Ramadhan agar tercipta suasana yang kondusif bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa.

  • MUI Setuju Larangan Sweeping Ormas di Rumah Makan Jakarta

    MUI Setuju Larangan Sweeping Ormas di Rumah Makan Jakarta

    Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan setuju dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait larangan sweeping rumah makan selama bulan Ramadan. Menurutnya, yang terpenting adalah sikap saling menghormati antarumat beragama.

    "Saya rasa tidak perlu ada sweeping-sweepingan karena pemerintah sebelum puasa kita harapkan sudah mensosialisaikan dan memberi pengertian kepada rakyat tentang perlunya ada sikap saling hormat-menghormati agama dan kepercayaan serta ibadah dari agama lain," kata Anwar Abbas saat dihubungi, Minggu (15/2/2026).

    Ia meminta pemerintah hadir untuk menata dan mendukung sikap saling menghormati. Dengan demikian, umat yang menjalankan ibadah puasa tidak merasa terganggu.

    "Umat dari yang melaksanakan ibadah tersebut tidak usah merasa terganggu karena pemerintah sudah hadir menjaga dan memeliharanya agar umat dari agama yang melaksanakan ibadah tersebut dapat beribadah dengan tenang," ucap dia.

    Anwar Abbas juga menyebut umat Islam tidak perlu melakukan sweeping karena pemerintah pasti menjaga kondusivitas selama Ramadan.

    "Mereka tidak perlu melakukan sweeping-sweeping karena pemerintah sudah menjamin hadirnya kondusivitas situasi bagi pemeluk agama untuk melaksanakan ibadahnya dan beberapa hari lagi umat islam akan berpuasa di bulan Ramadan," ujar dia.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menegaskan tidak mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan sweeping ke rumah makan selama Ramadan. Ia meminta semua pihak menjaga suasana damai dan rukun menjelang bulan puasa.

    Pernyataan itu disampaikan Pramono setelah meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2). Menurutnya, menyambut Ramadan harus dilakukan dengan kedamaian, bukan dengan tindakan yang menimbulkan keresahan.

    "Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan," kata Pramono di Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2).

    Pemprov DKI, lanjutnya, telah menyiapkan berbagai langkah agar ibadah berjalan tertib. Menjawab pertanyaan soal potensi sweeping tempat makan oleh ormas, Pramono menegaskan larangan tersebut.

    "Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," tegasnya.

    Berikut adalah poin-poin penting terkait larangan sweeping selama Ramadan:

    Pihak Pernyataan
    Gubernur DKI Jakarta Melarang ormas melakukan sweeping rumah makan selama Ramadan.
    Wakil Ketua Umum MUI Setuju dengan larangan sweeping, mengutamakan sikap saling menghormati.
    Tujuan Menjaga kedamaian dan ketertiban selama bulan Ramadan.

    Dengan adanya larangan ini, diharapkan umat Muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan nyaman, serta tercipta suasana yang kondusif di Jakarta selama bulan Ramadan.

  • Gubernur DKI Larang Ormas Sweeping Rumah Makan di Jakarta

    Gubernur DKI Larang Ormas Sweeping Rumah Makan di Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dengan tegas melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan penyisiran (sweeping) ke rumah makan selama bulan Ramadan. Ia menekankan pentingnya menjaga suasana damai dan rukun menjelang bulan puasa.

    Penegasan ini disampaikan usai peresmian gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026). Menurutnya, menyambut Ramadan seharusnya dilakukan dengan penuh kedamaian, bukan tindakan yang meresahkan.

    "Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan," kata Pramono di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan ibadah berjalan tertib. Menjawab pertanyaan mengenai potensi sweeping tempat makan oleh ormas, Pramono menegaskan larangan tersebut.

    "Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," tegasnya.

    Selain sweeping, Pramono juga menyoroti kegiatan Sahur on The Road (SOTR) yang sering menimbulkan kerawanan dan tawuran. Ia menyatakan kegiatan yang berpotensi memicu keributan tidak akan diizinkan.

    "Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya nggak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan nanti saya izinkan," imbuhnya.

    Dasar Hukum Pelarangan Sweeping Ormas

    Pelarangan sweeping oleh ormas didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, serta hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah dengan tenang. Berikut adalah contoh dasar hukum yang relevan:

    Dasar Hukum Deskripsi
    Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Mengatur tentang hak dan kewajiban ormas, serta larangan melakukan tindakan yang melanggar hukum dan ketertiban umum.
    Peraturan Daerah yang relevan Perda yang mengatur ketertiban umum dan keamanan di wilayah DKI Jakarta.

    Dengan adanya landasan hukum yang kuat, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan tenang.

  • DKI Jakarta Larang Ormas Sweeping Warung Makan Saat Ramadan

    DKI Jakarta Larang Ormas Sweeping Warung Makan Saat Ramadan

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan imbauan penting terkait aktivitas selama bulan Ramadan. Seluruh organisasi masyarakat (ormas) dan elemen masyarakat dilarang melakukan sweeping atau razia mandiri terhadap warung makan yang beroperasi.

    Staf Khusus Gubernur Jakarta, Chico Hakim, menegaskan bahwa penegakan aturan operasional usaha selama bulan puasa adalah wewenang pemerintah dan aparat penegak hukum. Tindakan sweeping sepihak oleh ormas dinilai dapat menimbulkan masalah.

    "Kami mengimbau kepada seluruh ormas dan elemen masyarakat agar tidak melakukan sweeping atau razia mandiri," kata Chico Hakim, Sabtu (14/2/2026).

    Chico menambahkan, aksi sweeping berpotensi menimbulkan kegaduhan, melanggar ketertiban umum, dan tidak sesuai dengan semangat Ramadan sebagai bulan suci yang penuh rahmat.

    "Penegakan aturan atau pengawasan terkait operasional usaha selama puasa adalah wewenang pemerintah dan aparat penegak hukum (seperti Satpol PP, Dishub, atau kepolisian sesuai Perda terkait), bukan ormas atau kelompok masyarakat secara sepihak," ujarnya.

    "Aksi sweeping semacam itu berpotensi menimbulkan kegaduhan, melanggar ketertiban umum, dan tidak sesuai dengan semangat Ramadan sebagai bulan suci yang penuh rahmat," sambungnya.

    Imbauan Pemasangan Tirai untuk Warung Makan

    Selain larangan sweeping, Pemprov DKI juga mengimbau para pemilik warung makan untuk memasang tirai atau penutup di tempat usaha mereka. Tujuannya adalah untuk menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.

    "Pemprov DKI melalui instansi terkait mengimbau pemilik warung makan atau restoran untuk memasang tirai atau penutup agar aktivitas makan di siang hari tidak terlihat secara terang-terangan dari luar (sebagai bentuk penghormatan kepada yang berpuasa)," tutur Chico.

    Pemilik usaha juga diingatkan untuk menjaga ketertiban dan menghindari kerumunan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

    "Menjaga ketertiban dan tidak menimbulkan kerumunan yang mengganggu," imbuh dia.

    Daftar Instansi yang Berwenang Menegakan Aturan Selama Bulan Puasa

    Berikut adalah daftar instansi yang berwenang menegakan aturan selama bulan puasa, sesuai dengan pernyataan Chico Hakim:

    Instansi Kewenangan
    Satpol PP Penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait ketertiban umum.
    Dishub Pengaturan lalu lintas dan parkir agar tidak mengganggu ketertiban.
    Kepolisian Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menindak pelanggaran hukum.

    Dengan adanya imbauan ini, diharapkan suasana Ramadan di Jakarta dapat berjalan dengan khidmat dan penuh toleransi.