Tag: Syariah

  • MUI Tahan Fatwa Emas Digital, Khawatir Jadi Investasi Bodong

    MUI Tahan Fatwa Emas Digital, Khawatir Jadi Investasi Bodong

    Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait kegiatan usaha bank emas atau bullion bank. Namun, DSN MUI belum merilis fatwa terkait bisnis emas digital.

    Ketua Badan Pengurus DSN-MUI, Cholil Nafis mengatakan saat mulai menjabat pada Desember lalu, ada dua fatwa yang digodok, yakni bank emas dan bisnis emas digital. Namun, hanya fatwa untuk bullion bank yang dinyatakan siap.

    "Yang satu emas secara digital belum kami keluarkan," ujar Cholil dalam acara 'Launching Fatwa Kegiatan Usaha Bullion' di Gade Tower, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

    DSN MUI menahan fatwa bisnis emas digital bukan tanpa alasan. Cholil mengaku sangat khawatir jika fatwa tersebut nantinya justru disalahgunakan oleh oknum nakal sebagai kedok investasi bodong.

    MUI menyoroti risiko besar di mana transaksi terjadi secara masif di dunia digital, namun fisik emasnya ternyata nihil alias fiktif. Untuk itu, ia akan meminta penjelasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih lanjut terkait bisnis emas digital.

    "Kenapa? (Kami) khawatir fatwa kami menjadi pemicu terhadap bisnis digital yang tidak ada emasnya, takut bodong. Kepada OJK, kami nanti minta penjelasan lebih dalam," katanya.

    Syarat Usaha Bank Emas Syariah

    Sekretaris DSN MUI Bukhori Muslim menambahkan untuk memastikan sebuah usaha bank emas dianggap syariah, ada empat syarat mutlak yang harus dipenuhi.

    Pertama, harus ada wujud fisiknya.

    "Wujudnya itu fisik. Ini untuk biar tidak terjadi jual beli barang emas yang emasnya tidak ada. Yang kita tahu beberapa waktu akhir ini yang fenomena, dia mau menarik emas, emasnya nggak ada. Makanya syaratnya harus wujud fisik," ujar Bukhori.

    Kedua, kepemilikan sempurna. Bukhori menerangkan dalam hal ini lembaga tidak boleh menjual emas yang belum dimiliki. Ketiga, dapat diserahterimakan penguasaan secara fisik atau penguasaan secara non fisik. Begitu nasabah membeli emas, kepemilikan harus langsung berpindah, baik secara fisik maupun transaksi.

    "Keempat terstandardisasi. Ini sesuai peraturan POJK bahwasannya nanti dengan aurumnya, karatase," tambah Bukhori.

    Berikut adalah tabel yang merangkum syarat usaha bank emas yang dianggap syariah menurut DSN MUI:

    Syarat Usaha Bank Emas Syariah Menurut DSN MUI

    Syarat Deskripsi
    Wujud Fisik Emas harus memiliki wujud fisik yang jelas.
    Kepemilikan Sempurna Lembaga tidak boleh menjual emas yang belum dimiliki.
    Serah Terima Kepemilikan harus langsung berpindah ke nasabah setelah pembelian, baik fisik maupun non-fisik.
    Standardisasi Sesuai dengan peraturan POJK terkait aurum dan karatase.

    Kekhawatiran MUI Terhadap Emas Digital

    Cholil melanjutkan, dalam prinsip syariah, transaksi perdagangan harus ada aset nyata. Kekhawatiran utama pihaknya, yakni lemahnya pengawasan yang bisa menyebabkan bisnis emas digital hanya berbasis dokumen tanpa ada ketersediaan fisik emas yang nyata. Oleh karena itu, MUI memilih untuk berhati-hati sebelum memberikan fatwa syariah pada bisnis tersebut.

    "Karena di syariah harus ada barangnya. Tidak boleh ada bisnis tidak ada barangnya. Khawatir tak terawasi sehingga menjadi penipuan-penipuan atau hanya berdasarkan dokumen tanpa ada emasnya. Jadi belum kami bisa keluarkan," jelasnya.

  • Simulasi KUR BSI 2026: Tabel Angsuran Pinjaman Rp 100 Juta – Rp 500 Juta

    Simulasi KUR BSI 2026: Tabel Angsuran Pinjaman Rp 100 Juta – Rp 500 Juta

    Tabel KUR BSI 2026 menjadi panduan penting bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia.

    KUR BSI 2026 menawarkan skema pembiayaan syariah dengan margin yang ringan dan tenor cicilan fleksibel. Hal ini menjadi alternatif menarik bagi pengusaha yang ingin mengembangkan bisnis atau menambah modal.

    Informasi mengenai tabel pinjaman KUR BSI 2026 banyak dicari sebagai acuan awal untuk memperkirakan besaran cicilan sebelum mengajukan pinjaman.

    Bank BSI menyediakan plafon pembiayaan KUR mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. Pilihan tenor yang tersedia mencapai 48 bulan untuk jenis pembiayaan tertentu.

    Besaran cicilan KUR BSI akan disesuaikan dengan nominal pinjaman, jangka waktu angsuran, serta kebijakan margin yang berlaku.

    Berikut adalah simulasi tabel pinjaman KUR BSI 2026 untuk plafon Rp 100 juta hingga Rp 500 juta dengan skema cicilan reguler:

    Plafon 12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan
    Rp 100 Juta Rp 8.606.642 Rp 4.432.061 Rp 3.042.193 –
    Rp 150 Juta Rp 12.909.964 Rp 6.648.091 Rp 4.563.290 Rp 3.522.754
    Rp 200 Juta Rp 17.213.285 Rp 8.864.122 Rp 6.084.387 Rp 4.697.005
    Rp 250 Juta Rp 21.516.607 Rp 11.080.152 Rp 7.605.484 Rp 5.871.257
    Rp 300 Juta Rp 25.819.928 Rp 13.296.183 Rp 9.126.581 Rp 7.045.508
    Rp 350 Juta Rp 30.123.250 Rp 15.512.213 Rp 10.647.678 Rp 8.219.760
    Rp 400 Juta Rp 34.426.571 Rp 17.728.244 Rp 12.168.774 Rp 9.394.011
    Rp 450 Juta – – – –

    Simulasi di atas dapat memberikan gambaran mengenai besaran cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan. Pastikan untuk mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum mengajukan pinjaman KUR BSI.