Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk lebih aktif mempromosikan Taman Mayura. Tujuannya adalah agar taman bersejarah ini dapat terintegrasi secara nasional sebagai cagar dan situs budaya. Hingga saat ini, Taman Mayura yang berlokasi di Jalan Purbasari, Mayura, Cakranegara, belum memiliki status integrasi nasional.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyatakan pihaknya akan mengupayakan agar Taman Mayura mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. "Taman Mayuran ini akan kita usahakan, (makanya) kami mendorong pemerintah daerah khususnya, Pemkot Mataram untuk memperhatikan situs, cagar budaya dan sejarah ini," kata Lalu Hadrian, saat diwawancarai seusai kunjungan rombongan Komisi X DPR RI di Taman Mayura, Kota Mataram, Rabu (11/2/2026) sore.
Menurut Lalu Hadrian, Taman Mayura memiliki nilai sakral dan menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Kota Mataram. Ia membandingkannya dengan Taman Narmada di Lombok Barat yang sudah teregistrasi secara nasional.
"Taman Mayuran ini adalah salah satu tempat yang sakral, dan menjadi saksi sebuah kota, yang namanya Mataram," ujarnya.
"Kalau di Lombok Barat ada Taman Narmada, dan Taman Narmada ini sudah terdaftar, teregistrasi. Tinggal Taman Mayura ini, (yang) belum terigestrasi secara nasional," sambung Lalu.
Setelah berdialog dengan budayawan dan perwakilan pemerintah daerah terkait, Lalu Hadrian menuturkan, Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti status Taman Mayura. Pihaknya berencana untuk melakukan pengecekan langsung ke Kementerian Kebudayaan.
"Setelah ini, kita akan mengecek di kementerian, dan memastikan Taman Mayura ini teregistrasi di nasional, sebagai cagar budaya dan situs sejarah," jelasnya.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan Taman Mayura mendapat pengakuan resmi di tingkat nasional.
Dampak Registrasi Terhadap Anggaran
Lalu Hadrian menjelaskan, registrasi Taman Mayura secara nasional akan membawa kemudahan dalam pengajuan anggaran. Status resmi sebagai cagar budaya dan situs sejarah akan menjadi nomenklatur yang sah.
"Kalau sudah teregistrasi, maka registrasi itu sebagai nomenklatur. Kalau sudah ada nomenklaturnya, maka pengajuan anggaran dan sebagainya akan lebih mudah (diraih)," tandas Lalu.
Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari registrasi nasional Taman Mayura:
| Aspek | Manfaat |
|---|---|
| Pengajuan Anggaran | Mempermudah akses dana pemeliharaan dan pengembangan. |
| Pengakuan Nasional | Meningkatkan status dan perlindungan hukum terhadap situs. |
| Promosi Pariwisata | Menarik lebih banyak wisatawan domestik dan internasional. |
| Penelitian & Konservasi | Mendorong studi dan upaya pelestarian lebih lanjut. |
Dengan demikian, upaya Komisi X DPR RI diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pelestarian dan pengembangan Taman Mayura sebagai aset budaya penting bagi Mataram dan Indonesia.

