Tag: Tambang Emas

  • Pencabutan Izin Tambang Emas Martabe Sumut Dikaji Ulang Pemerintah

    Pencabutan Izin Tambang Emas Martabe Sumut Dikaji Ulang Pemerintah

    Rencana pengambilalihan tambang emas Martabe di Sumatera Utara oleh BUMN baru bernama Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) menjadi sorotan. Tambang yang selama ini dikelola PT Agincourt Resources itu terancam dicabut izinnya oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

    Pencabutan izin dilakukan karena dianggap memicu bencana banjir di Sumatera. Namun, pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sedang mengkaji ulang keputusan tersebut.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa saat ini Kementerian ESDM tengah melakukan pengkajian ulang secara menyeluruh terkait pencabutan izin tambang emas Martabe.

    Menurut Dony, semua wewenang terkait pengkajian ini ada di Kementerian ESDM.

    "Pada prinsipnya bagaimana disampaikan oleh Pak Bahlil dan juga Bapak Presiden pada izinnya kan kita fair aja. Kita melihat apa yang terjadi, sedang dicermati, nanti bagaimana hasilnya, itu udah disampaikan oleh Pak Bahlil," ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Rencana Pengambilalihan oleh Perminas Belum Pasti

    Dony juga menegaskan bahwa rencana pengambilalihan tambang emas Martabe oleh Perminas belum tentu terjadi. Keputusan ini masih menunggu hasil kajian dan kebijakan akhir dari Kementerian ESDM.

    "Belum tentu, makanya kan semuanya dikaji, dilihat. Namanya orang punya kesalahan menurut kita, tentu mereka juga ada mekanismenya kan untuk mengajukan kebenaran dan sebagainya. Sehingga nanti juga dikaji lagi kan pada tim Pak Bahlil, nanti Pak Bahlil pasti akan sampaikan," terang Dony.

    Arahan Presiden Prabowo Subianto

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pemerintah akan meninjau ulang pencabutan izin tambang emas Martabe secara teliti. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Prabowo berpesan agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipegang PT Agincourt Resources dapat dipulihkan. Pemulihan ini akan dilakukan apabila terbukti tidak ada pelanggaran.

    Namun, jika terbukti ada pelanggaran, sanksi yang proporsional akan diberikan.

    "Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ungkap Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Latar Belakang Kasus Tambang Emas Martabe

    Terkait dengan kasus tambang emas Martabe, berikut adalah rangkuman singkat kronologi dan pihak terkait:

    Aspek Keterangan
    Lokasi Tambang Martabe, Sumatera Utara
    Pengelola Saat Ini PT Agincourt Resources
    Rencana Pengambilalihan Perusahaan Mineral Nasional (Perminas)
    Pihak yang Mencabut Izin Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH)
    Alasan Pencabutan Dianggap memicu bencana banjir Sumatera
    Pihak yang Mengkaji Ulang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
  • Pemerintah Kaji Ulang Pencabutan IUP Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara

    Pemerintah Kaji Ulang Pencabutan IUP Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara

    Pemerintah tengah mengkaji ulang keputusan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang emas Martabe di Sumatera Utara. Tambang yang dikelola PT Agincourt Resources ini sebelumnya diumumkan akan dicabut izinnya.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengindikasikan kemungkinan IUP Martabe tidak jadi dicabut. Pihaknya kini sedang mendalami kembali keputusan tersebut sebagai regulator utama.

    Bahlil Lahadalia mengungkapkan proses kajian ulang ini setelah berdiskusi dan meminta arahan Presiden. Kajian ini difokuskan pada temuan pelanggaran yang dituduhkan.

    "Untuk beberapa perkembangan menyangkut dengan tambang yang di Sumatera Utara apa namanya? Martabe. Saya sudah melakukan diskusi dan sudah meminta arahan dari Bapak Presiden dan kita sekarang lagi melakukan kajian," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Pencabutan IUP Martabe sebelumnya karena dinilai sebagai penyebab parahnya bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera akhir tahun 2025 lalu. Namun, Bahlil menyebut pemerintah akan mempertimbangkan kembali jika operator tidak terbukti melakukan pelanggaran berat.

    "Artinya kalau memang itu tidak ditemukan adanya sebuah pelanggaran yang berat, maka penting untuk kita juga membijaksanai dengan cara yang baik," papar Bahlil.

    Berikut adalah tabel ringkasan status IUP Martabe:

    Status Keterangan
    Pengumuman Pencabutan Sudah diumumkan
    Pencabutan Administratif Belum dilakukan
    Proses Berjalan Kajian ulang oleh Kementerian ESDM

    Langkah ini diambil dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan menjaga pertumbuhan ekonomi di kawasan pertambangan. Kepastian investasi di sektor mineral dan batu bara juga menjadi pertimbangan.

    Sanksi Tegas Jika Terbukti Bersalah

    Secara administratif, pencabutan IUP Martabe belum dilakukan oleh Kementerian ESDM. Bahlil menegaskan bahwa nasib tambang Martabe akan diputuskan setelah kajian mendalam selesai.

    "Martabe itu diumumkan untuk dicabut tetapi pencabutannya itu kan dilakukan oleh Kementerian ESDM, artinya sampai dengan sekarang itu belum ada pencabutan untuk urusan administrasinya," jelas Bahlil.

    Bahlil menegaskan bahwa jika operator tambang Martabe terbukti melakukan pelanggaran berat, sanksi tegas akan diterapkan sesuai aturan. Pemerintah tidak akan ragu menindak.

    "Kita lagi melakukan kajian yang mendalam kajian yang mendalam dan tim saya lagi melakukan kajian itu. Insyaallah kalau mereka dinyatakan ada kesalahan maka itu tetap akan dilakukan sanksi, tapi kalau tidak kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Bahlil.

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan pentingnya membangun strategi untuk menjamin kepastian investasi. Hal ini berlaku khususnya di sektor energi dan sumber daya alam.

    "Kita sekarang lagi membangun sebuah strategi yang kemudian bahwa stabilitas dan kepastian investasi pun bisa dilakukan khususnya di sektor mineral batu bara dan oil and gas," pungkas Bahlil.

  • Kementerian Investasi Kaji Ambil Alih Tambang Emas Martabe dari PT Agincourt Resources

    Kementerian Investasi Kaji Ambil Alih Tambang Emas Martabe dari PT Agincourt Resources

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani merespons rencana pengambilalihan tambang emas Martabe. Tambang emas yang berlokasi di Sumatera Utara ini dikelola oleh PT Agincourt Resources.

    Rencana tersebut muncul setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut izin tambang. Pencabutan izin diduga karena tambang tersebut memicu bencana banjir di Sumatera.

    Rosan menjelaskan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah melakukan kajian mendalam. Kajian tersebut meliputi aspek hukum, teknis produksi, dan aspek bisnis PT Agincourt Resources.

    "Dalam rangka memperoleh pemahaman yang utuh dan berimbang, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan Manajemen PT Agincourt Resources sebagai bagian dari proses klarifikasi dan dialog konstruktif," ujar Rosan, Senin (9/2/2026).

    Perkembangan hasil kajian dan koordinasi dengan berbagai instansi juga telah dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

    Rosan juga telah menerima dan menelaah Surat Klarifikasi dari PT Agincourt Resources. Surat tersebut membahas Aspek Hidrologi, Lingkungan Operasional, serta Kepatuhan terhadap Peruntukan Kawasan.

    Kementerian Investasi berkoordinasi dengan Satgas PKH dan kementerian terkait untuk pencabutan izin. Koordinasi ini memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi.

    "Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun keputusan akan ditempuh secara hati-hati, transparan, dan berlandaskan hukum, dengan tetap menjaga kepastian serta kepercayaan iklim investasi nasional," kata Rosan.

    "Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meyakini bahwa, kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemerintah dan investor, baik dari dalam maupun luar negeri," sambung CEO Danantara itu.

    Tabel berikut menyajikan ringkasan proses yang dilakukan Kementerian Investasi terkait tambang Martabe:

    Aspek Kajian Tindakan Pemerintah Tujuan
    Hukum, Teknis Produksi, Bisnis Kajian mendalam Memperoleh pemahaman utuh
    Klarifikasi PT Agincourt Resources Pertemuan dan komunikasi Dialog konstruktif
    Laporan Presiden RI Penyampaian informasi Pertanggungjawaban kebijakan
    Koordinasi Lintas Instansi Memastikan proses sesuai hukum Keadilan, akuntabilitas, transparansi

    Peran Perminas di Bawah Danantara

    Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan rencana pembentukan BUMN baru. BUMN baru tersebut diberi nama Perusahaan Mineral Nasional (Perminas).

    Perminas akan menjadi entitas sendiri di bawah Danantara. "Jadi ada Perusahaan Mineral Nasional kita yang baru kita bentuk. Memang ini perusahaan yang baru dibentuk," katanya di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

    Menurut Dony, Perminas akan mengelola tambang emas Martabe di Sumatera Utara. Tambang ini sebelumnya dikelola oleh PT Agincourt Resources.

    PT Agincourt Resources merupakan anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR). Perusahaan ini menjadi salah satu yang dicabut izin usahanya oleh pemerintah.

    Pencabutan izin usaha berkaitan dengan pelanggaran aturan pemanfaatan kawasan hutan. Pelanggaran tersebut diduga berdampak pada terjadinya bencana alam.

    Pengambilalihan konsesi tambang milik Agincourt sudah mempertimbangkan lini bisnis Danantara. "Tentu karena lini bisnisnya, kan pemerintah bisnisnya adanya di Danantara semua kan? Tentu pasti diserahkannya ke Danantara," jelas Dony.