Rencana pengambilalihan tambang emas Martabe di Sumatera Utara oleh BUMN baru bernama Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) menjadi sorotan. Tambang yang selama ini dikelola PT Agincourt Resources itu terancam dicabut izinnya oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Pencabutan izin dilakukan karena dianggap memicu bencana banjir di Sumatera. Namun, pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sedang mengkaji ulang keputusan tersebut.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa saat ini Kementerian ESDM tengah melakukan pengkajian ulang secara menyeluruh terkait pencabutan izin tambang emas Martabe.
Menurut Dony, semua wewenang terkait pengkajian ini ada di Kementerian ESDM.
"Pada prinsipnya bagaimana disampaikan oleh Pak Bahlil dan juga Bapak Presiden pada izinnya kan kita fair aja. Kita melihat apa yang terjadi, sedang dicermati, nanti bagaimana hasilnya, itu udah disampaikan oleh Pak Bahlil," ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Rencana Pengambilalihan oleh Perminas Belum Pasti
Dony juga menegaskan bahwa rencana pengambilalihan tambang emas Martabe oleh Perminas belum tentu terjadi. Keputusan ini masih menunggu hasil kajian dan kebijakan akhir dari Kementerian ESDM.
"Belum tentu, makanya kan semuanya dikaji, dilihat. Namanya orang punya kesalahan menurut kita, tentu mereka juga ada mekanismenya kan untuk mengajukan kebenaran dan sebagainya. Sehingga nanti juga dikaji lagi kan pada tim Pak Bahlil, nanti Pak Bahlil pasti akan sampaikan," terang Dony.
Arahan Presiden Prabowo Subianto
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pemerintah akan meninjau ulang pencabutan izin tambang emas Martabe secara teliti. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo berpesan agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipegang PT Agincourt Resources dapat dipulihkan. Pemulihan ini akan dilakukan apabila terbukti tidak ada pelanggaran.
Namun, jika terbukti ada pelanggaran, sanksi yang proporsional akan diberikan.
"Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ungkap Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
Latar Belakang Kasus Tambang Emas Martabe
Terkait dengan kasus tambang emas Martabe, berikut adalah rangkuman singkat kronologi dan pihak terkait:
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Lokasi Tambang | Martabe, Sumatera Utara |
| Pengelola Saat Ini | PT Agincourt Resources |
| Rencana Pengambilalihan | Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) |
| Pihak yang Mencabut Izin | Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) |
| Alasan Pencabutan | Dianggap memicu bencana banjir Sumatera |
| Pihak yang Mengkaji Ulang | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) |


