Tag: tambang

  • Warga Sambeng Magelang Tolak Penambangan Tanah Uruk Tol Jogja-Bawen

    Warga Sambeng Magelang Tolak Penambangan Tanah Uruk Tol Jogja-Bawen

    Ratusan warga Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, memadati halaman DPRD Kabupaten Magelang pada Kamis (12/2/2026). Mereka menyatakan sikap tegas menolak penambangan tanah yang akan digunakan sebagai urukan proyek tol Jogja-Bawen.

    Kedatangan warga yang berjumlah ratusan ini didominasi oleh pengendara sepeda motor dan mobil. Mereka mengenakan janur kuning sebagai tanda khusus di leher.

    Tidak hanya itu, warga juga membawa beragam hasil bumi dan produk olahan. Hal ini sebagai simbol penolakan mereka terhadap penambangan tanah di wilayah tersebut.

    Saat tiba di halaman DPRD, warga langsung membentangkan spanduk bertuliskan 'Aksi Damai Warga Desa Sambeng Borobudur, Tolak Tambang Tanah Uruk'. Beberapa poster lain juga turut dibawa.

    Poster-poster tersebut memuat beragam tulisan seperti 'Pak Purnomo Terno Mulih Kadesku!!! Ijeh penang nyawang gunung2 daripada nyawang raimuuu, Tambang = Iblis Dunia, Butuh Kejelasan Bukan Hanya Omong Kosong, Kades Bersama Rakyat Jarene, Awake Debat Jebule Minggat'.

    Massa aksi sempat ditemui oleh Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir. Kemudian, perwakilan warga melakukan audiensi yang berlangsung alot hingga sore hari.

    "Tadi kami membawa hasil panen itu pesan moral kami sampaikan, 'ini lho hasil dari tanah yang hendak mereka tambang itu'. Tadi ada duren, rambutan, pepaya, macam-macam," kata Humas Paguyuban Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Tanah Air (Gema Pelita) Sambeng, Khairul Hamzah, Kamis (12/2/2026).

    Menurut Khairul, hasil audiensi jauh dari harapan warga. Pihaknya telah menyampaikan kronologi awal, fakta, dan bukti dugaan manipulasi dokumen.

    "Karena yang kami sampaikan fakta, bukti, kronologi. Tapi, dijawabnya dengan seperangkat UU. Jadi, sama seperti surat yang selama sampaikan, kami tuntut. Tapi, dijawab dengan seperangkat UU," ujar Khairul.

    Warga mempertanyakan penggunaan data mereka untuk proses perizinan yang tidak dijawab. Penjelasan ATR/BPN menyatakan Pertek terbit sebelum ada bantahan warga.

    "Logika masyarakat Sambeng ya sederhana. Kami mempertanyakan kenapa ada data warga yang dipergunakan untuk sebuah proses perizinan, tetapi tidak dijawab. Bagaimana tadi penjelasan ATR/BPN, menyatakan Pertek (pertimbangan teknis pertanahan) terbit sebelum mereka mengetahui adanya bantahan dari warga," lanjutnya.

    Khairul menambahkan, warga menanyakan apakah Pertek bisa dicabut setelah bantahan. Namun, ATR/BPN merespons bahwa Pertek tidak bisa dicabut.

    "Terus terang sebagai warga sangat kecewa. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah sangat jelas, yang sudah kami tolak. Sudah jelas ada dugaan kuat manipulasi bahkan pemalsuan data warga (proses perizinan lanjut). Harapan warga bisa selesai di sini (Magelang) tidak perlu sampai ke provinsi. Tapi, apapun boleh buat, kalau sampai terjadi berlanjut sampai provinsi, kami lakukan apapun itu (menolak penambangan)," tegasnya.

    Warga Desa Sambeng tetap konsisten menolak penambangan karena tanah tersebut adalah mata pencarian utama mereka.

    "Dari awal sampai saat ini pun dan sampai kapan pun. Kami konsisten menolak tambang itu. Alasannya pun sudah sangat jelas, itu (tanah) mata pencarian kami. Di situ hidup kami, kami makan minum dari situ. Masa depan anak cucu kami dari situ. Kalau itu dihancurkan, kami mau gimana, mau makan apa kami. Tapi, ternyata itu tidak didengar oleh bapak-bapak instansi ketika kami permasalahkan," tambah Khairul.

    Tanggapan DPRD Kabupaten Magelang

    Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, menyatakan pihaknya belum bisa berbuat banyak karena perizinan masih berproses. Rapat dengar pendapat telah dilakukan bersama instansi terkait.

    "Rapat dengar pendapat dengan instansi-instansi yang berwenang terkait permasalahan warga masyarakat Desa Sambeng terhadap penolakan penambangan tanah uruk dan penambangan pasir di wilayah Desa Sambeng. Kami pada ranah tidak mengambil keputusan karena perizinan masih sedang proses," kata Sakir.

    Menurut keterangan dari instansi yang diundang, baru Pertek ATR/BTN yang terbit. Pemerintah daerah melalui tim DPUPR sedang mengkaji Pertek tersebut.

    "Menurut keterangan dari beberapa instansi yang kita undang itu kan baru Pertek ATR/BTN. Kemudian, pemerintah daerah melalui tim yang diprakarsai oleh DPUPR membentuk tim dengan melibatkan beberapa OPD mengkaji hasil keluarnya pertek. Kemudian DPUPR mengeluarkan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)," kata dia.

    Sakir juga menyebutkan bahwa nama CV pemohon izin penambangan tidak ada dalam surat permohonan warga Sambeng. Namun, Komisi III akan menindaklanjuti dengan mengundang pihak CV.

    "Tapi, tidak menutup kemungkinan, besok dari Komisi III untuk menindaklanjuti. Juga, kita akan mengundang pada pihak CV, kita minta keterangan dari pihak CV biar berimbang nanti informasi-informasi yang masuk ke DPRD," tegas Sakir.

    Penjelasan ATR/BPN Kabupaten Magelang

    Kepala ATR/BPN Kabupaten Magelang, Sun Eddy Widijanto, menjelaskan bahwa permohonan Pertek dari CV diajukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) pada 11 Agustus 2025. Dokumen yang dilengkapi meliputi peta lokasi, surat kuasa, KTP pemohon, NIB, dan proposal kegiatan.

    Proses ini juga melibatkan peninjauan lokasi dan klarifikasi.

    "Kami juga melakukan peninjauan lokasi pada 26 September 2025 (bertemu di rumah kepala desa)," kata Sun Eddy.

    Sebelum menerbitkan Pertek, klarifikasi dilakukan kepada Kepala Desa Sambeng. Hal ini berlangsung pada 26-29 September 2025 berdasarkan surat tugas resmi.

    "Kami melakukan klarifikasi dengan kepala desa terkait permohonan juga persyaratan-persyaratan yang sudah dilampirkan," ujarnya. "Kebetulan beliau bersedia ditemui di rumahnya pada jam kerja," tutur Sun Eddy.

    Setelah seluruh persyaratan formal lengkap pada 30 September 2025, Pertek diterbitkan.

    "Setelah secara formal dipenuhi 30 September 2025, pertimbangan teknis ini terbit," ucap dia.

    Informasi Penting Detail
    Lokasi Aksi DPRD Kabupaten Magelang
    Tanggal Aksi Kamis, 12 Februari 2026
    Pihak yang Menolak Warga Desa Sambeng, Borobudur
    Tujuan Penolakan Penambangan tanah uruk tol Jogja-Bawen
    Pihak yang Ditemui Ketua DPRD Kab. Magelang, Sakir
  • Mantan Bupati Bengkulu Utara IR Jadi Tersangka Korupsi Tambang PT Ratu Samban Mining

    Mantan Bupati Bengkulu Utara IR Jadi Tersangka Korupsi Tambang PT Ratu Samban Mining

    Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan mantan Bupati Bengkulu Utara, Ir. IR, sebagai tersangka.

    IR ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi sektor pertambangan yang melibatkan PT Ratu Samban Mining (RSM).

    Pelaksana Harian (Plh) Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Denny Agustian, menyatakan penetapan status tersangka dilakukan Rabu (11/2/2026).

    "Penetapan IR yang merupakan mantan Bupati Bengkulu Utara selama dua periode terhitung sejak 2005-2015 ini, masih terkait penyelidikan tipikor sektor pertambangan batu bara PT RSM," kata Denny dalam keterangannya, Selasa (10/2).

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ir. IR langsung menjalani penahanan oleh pihak Kejati Bengkulu.

    Denny Agustian menjelaskan, penetapan Ir. IR sebagai tersangka merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya.

    Kasus ini sebelumnya menjerat tersangka inisial SA terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) 349 PT RSM.

    "Dalam penerbitan IUP tersebut, diduga dalam perjalanannya terdapat praktik gratifikasi. Untuk detail seperti apa dugaan itu, nanti disampaikan langsung penyidik," ucapnya.

    Penerbitan SK Bertentangan Aturan

    Kasidik Kejati Bengkulu Pola Martua Siregar mengungkap peran tersangka Ir. IR dalam kasus ini.

    Pada tahun 2007, saat menjabat Bupati Bengkulu Utara, Ir. IR menerbitkan dua Surat Keputusan (SK) yaitu Nomor 327 dan 328 Tahun 2007.

    Namun, penerbitan kedua SK tersebut diduga bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

    "Hanya saja penerbitan kedua SK itu bertentangan dengan Kepmen ESDM No 1453.k/29/MEN/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum," ujar Pola Martua.

    Berikut adalah ringkasan kronologi dan dugaan keterlibatan:

    Tahun Jabatan Ir. IR Tindakan yang Diduga Dilakukan Keterangan
    2005-2015 Bupati Bengkulu Utara (2 Periode) – Masa jabatan Ir. IR
    2007 Bupati Bengkulu Utara Menerbitkan SK No. 327 dan 328 Tahun 2007 SK tersebut bertentangan dengan Kepmen ESDM No. 1453.k/29/MEN/2000
    – – Penerbitan IUP 349 PT RSM Diduga terjadi praktik gratifikasi
    11 Februari 2026 – Ditetapkan sebagai tersangka Tim Penyidik Pidsus Kejati Bengkulu