Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan sertifikat tanah milik transmigran di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kotabaru, Kalimantan Selatan, akan dipulihkan. Pembatalan sertifikat sebelumnya dinilai tidak tepat dan menjadi dasar pemulihan ini.
Pemerintah juga bertindak tegas dengan membatalkan hak pakai yang tumpang tindih di area tersebut. Selain itu, izin tambang dibekukan hingga seluruh persoalan lahan rampung.
Untuk menyelesaikan konflik ini, Nusron telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Transmigrasi dan Dirjen Mineral dan Batu Bara.
Langkah awal yang akan diambil adalah menghidupkan kembali sertifikat tanah. Ini dilakukan dengan mencabut Surat Keputusan (SK) Pembatalan Sertifikat Hak Milik.
Selanjutnya, Sertifikat Hak Pakai yang telah terbit di tanah tersebut akan dibatalkan karena masuk kategori tumpang tindih. Tim gabungan dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM akan segera bertolak ke Kalimantan Selatan.
“Kedua, membatalkan Sertifikat Hak Pakai yang sudah kadung terbit di tanah tersebut karena itu masuk kategori tumpang tindih. Ketiga, pekan ini tim ATR/Kepala BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM akan ke Kalimantan Selatan,” ungkap Nusron dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).
Kronologi Konflik Lahan Transmigran
Nusron menjelaskan, kasus ini bermula dari kepemilikan sertifikat tanah transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah. Sertifikat tersebut diterbitkan sekitar tahun 1990.
Pada tahun 2010, Izin Usaha Pertambangan (IUP) terbit di area yang sama. Sebagian besar lahan merupakan rawa tidak produktif dan banyak ditinggalkan transmigran.
Selain itu, terjadi banyak peralihan hak secara bawah tangan kepada pihak tertentu. Kondisi ini menimbulkan persoalan lahan yang kini ditangani oleh pemerintah.
Pada tahun 2019, atas permohonan kepala desa setempat, terbit surat pembatalan sertifikat tanah transmigran. Setelah melalui mekanisme panjang dan merujuk Pasal 11 Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2016, Kanwil BPN Kalimantan Selatan membatalkan 717 sertifikat di lahan seluas 485 hektare.
“Menurut hemat kami, pasal yang dipakai tidak sesuai setelah kita cek. Sebetulnya proses ini sudah melalui proses mediasi yang sangat panjang sekali dari bulan Januari 2025, namun ada yang sepakat dan tidak sepakat. Kami akan melakukan mediasi lagi,” tegas Nusron.
Mediasi dan Ganti Rugi
Dalam mediasi yang akan datang, Nusron meminta pemegang IUP untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat pemegang sertifikat yang akan dipulihkan. Harapannya, kesepakatan tersebut bisa memberikan solusi bagi perusahaan dan masyarakat.
“Perintah kami kepada tim yang akan berangkat nanti, tidak boleh pulang sebelum masalah tuntas. Intinya masalah tuntas. Sekali lagi, kami atas nama Kementerian ATR/BPN mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian ini,” ujar Nusron.
Tabel Data Konflik Lahan Transmigran
Berikut adalah ringkasan informasi penting terkait konflik lahan transmigran di Kotabaru:
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Lokasi | Desa Bekambit dan Bekambit Asri, Kotabaru, Kalimantan Selatan |
| Jumlah Sertifikat Dibatalkan | 717 sertifikat |
| Luas Lahan Terdampak | 485 hektare |
| Tahun Terbit Sertifikat Awal | Sekitar 1990 |
| Tahun Terbit IUP | 2010 |
| Tahun Pembatalan Sertifikat | 2019 |
Apresiasi dan Komitmen Kementerian Terkait
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah mengapresiasi respons cepat Kementerian ATR/BPN terhadap permasalahan transmigran tersebut. Ia menyatakan akan ikut mengawal dan mengirim tim ke lapangan untuk menyelesaikan konflik.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN juga kepada Menteri ESDM yang telah merespons secara cepat,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan akan meninjau Sertifikat Hak Pakai PT SSC. Ia juga membekukan izin usaha pertambangan perusahaan hingga persoalan lahan tuntas.
“Seperti yang disampaikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN, akan ditindaklanjuti dan mengkaji ulang sertifikat yang telah dimiliki perusahaan tersebut. Kami juga membekukan ini sampai masalah selesai dan dapat dilakukan kegiatan lagi setelah semuanya clear,” pungkas Tri Winarno.
