Memasuki Maret, pensiunan mempertanyakan kepastian pencairan gaji dan THR menjelang Hari Raya Idul Fitri dan bulan Ramadhan. PT Taspen memastikan gaji pensiunan PNS tetap dibayarkan dengan nominal yang sama seperti sebelumnya.
Taspen menegaskan tidak ada pemotongan maupun pengurangan hak bagi pensiunan PNS, purnawirawan TNI dan Polri, penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Pusat, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, serta janda, warakawuri, maupun duda penerima manfaat.
Selain gaji pokok, pensiunan tetap menerima berbagai tunjangan yang dicairkan bersamaan dengan pembayaran gaji. Isu kenaikan gaji masih beredar, namun belum ada keputusan resmi dari pemerintah maupun Taspen terkait hal tersebut.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan belum memperoleh informasi rinci terkait rencana penyesuaian gaji ASN pada tahun mendatang. Kepastian kenaikan gaji ASN pada 2026 masih belum dapat dipastikan.
“Kenaikan gaji ASN dan pensiunan telah tertuang dalam rencana kebijakan, tapi belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk dijalankan,” ungkap Purbaya beberapa waktu lalu.
Kementerian Keuangan masih melakukan pembahasan bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian PANRB, guna membicarakan kemungkinan penyesuaian besaran gaji bagi para pensiunan.
“Pemerintah perlu memastikan seluruh aspek regulasi, kesiapan anggaran, dan pemerataan penerima sebelum mengambil keputusan,” papar Purbaya.
Taspen menyampaikan bahwa pemerintah belum mengeluarkan kebijakan resmi terkait penetapan maupun kenaikan gaji bagi pensiunan PNS serta purnawirawan Polri. Belum terdapat keputusan pemerintah mengenai pemberlakuan kenaikan ataupun pencairan rapel gaji pensiunan hingga saat ini.
“Masyarakat diimbau untuk selalu mengacu pada informasi resmi dari Taspen maupun instansi pemerintah terkait. Taspen selalu mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala informasi terkait pencairan gaji pensiun,” tukasnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, penyesuaian terakhir telah diberlakukan efektif sejak 1 Januari 2024. Nominal pensiun yang diterima saat ini masih mengacu pada ketentuan yang mulai berlaku pada tanggal tersebut.
Taspen menegaskan bahwa nominal gaji pensiun saat ini masih mengikuti ketentuan yang berlaku sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 sebagai dasar pengaturan gaji pokok ASN aktif dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 sebagai acuan penetapan serta penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan PNS dan janda/dudanya. Kenaikan gaji pokok ditetapkan sekitar 12 persen dan berlaku mulai 1 Januari 2024.
Hingga Desember 2025, besaran gaji yang diterima pensiunan masih merujuk pada ketentuan dalam PP Nomor 8 Tahun 2024.
Jadwal Pembayaran Gaji Pensiunan Maret 2026
Taspen memastikan pembayaran gaji pensiunan, termasuk bagi purnawirawan TNI dan Polri, selalu dilakukan sesuai jadwal. Untuk periode Maret 2026, pencairan gaji pensiunan dijadwalkan pada 1 Maret 2026.
Penyiapan Peraturan Pemerintah Terbaru
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru guna menyesuaikan gaji pensiunan agar sejalan dengan kenaikan gaji ASN aktif.
Taspen menyatakan kesiapan anggaran untuk menyalurkan pembayaran apabila regulasi baru tersebut telah disahkan. Pensiunan diimbau agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi yang beredar di media sosial sebelum ada pengumuman resmi dari Taspen maupun Kementerian Keuangan.
Taspen kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat aturan baru yang mengesahkan kenaikan gaji pensiunan, sampai PP terbaru benar-benar diterbitkan pemerintah.
Estimasi Gaji Pensiunan PNS Berdasarkan Golongan
Penetapan sekaligus penyesuaian pensiun pokok bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil beserta janda/dudanya telah diberlakukan efektif sejak 1 Januari 2024 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Berikut adalah estimasi gaji pensiunan PNS tahun 2025 berdasarkan golongan yang dilansir dari RadarKediri, mengacu pada aturan tersebut:
| Golongan |
Gaji Pensiun (Rp) |
| I/a |
1.560.800 – 1.751.900 |
| I/b |
1.560.800 – 1.854.700 |
| I/c |
1.560.800 – 1.958.200 |
| I/d |
1.560.800 – 2.064.700 |
| II/a |
1.560.800 – 2.530.200 |
| II/b |
1.560.800 – 2.637.300 |
| II/c |
1.560.800 – 2.748.800 |
| II/d |
1.560.800 – 2.865.000 |
| III/a |
1.560.800 – 3.177.300 |
| III/b |
1.560.800 – 3.311.700 |
| III/c |
1.560.800 – 3.451.800 |
| III/d |
1.560.800 – 3.597.800 |
| IV/a |
1.560.800 – 3.750.000 |
| IV/b |
1.560.800 – 3.908.700 |
| IV/c |
1.560.800 – 4.074.000 |
| IV/d |
1.560.800 – 4.246.300 |
| IV/e |
1.560.800 – 4.425.900 |