Tag: Tata Ruang

  • Lapangan Padel Fourthwall Cilandak Disegel karena Bising

    Lapangan Padel Fourthwall Cilandak Disegel karena Bising

    Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) akan melakukan penyegelan terhadap lapangan padel Fourthwall yang berlokasi di kawasan Cilandak. Tindakan ini diambil sebagai respons atas keluhan warga terkait kebisingan yang ditimbulkan. Penyegelan dijadwalkan berlangsung besok pagi.

    Menurut Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Jakarta Selatan, Andy Lazuardy, penyegelan akan dilaksanakan sekitar pukul 10.00 WIB. Alasan utama penyegelan adalah karena bangunan tersebut belum memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG).

    Andy Lazuardy menjelaskan, tanpa adanya PBG, bangunan dianggap belum memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku. "Tanpa PBG, bangunan belum memenuhi ketentuan administrasi tata bangunan yang berlaku," ujarnya.

    Sementara itu, perwakilan Manajemen Fourthwall, Fajar Edi Putra, mengakui bahwa pihaknya memang belum mengantongi PBG. Akan tetapi, Fajar menjelaskan bahwa pengajuan permohonan PBG telah dilakukan sejak Agustus 2025, jauh sebelum pembangunan lapangan padel dimulai. "Info terakhir, izin PBG kami, sampai saat ini belum diterbitkan," kata Fajar.

    Sebelumnya, warga di sekitar kawasan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, telah mengeluhkan kebisingan yang berasal dari aktivitas di lapangan padel tersebut. Salah seorang warga bernama Idham mengungkapkan bahwa suara bising bahkan terdengar hingga ke dalam kamar rumahnya.

    Idham menjelaskan, suara bising berasal dari gesekan raket dengan bola, pantulan bola ke kaca atau lapangan, dan juga mengenai dinding rumah. Pantulan-pantulan inilah yang kemudian menggema dan mengganggu lingkungan sekitar. "Jadi kebisingan itu kalau diakumulasi dari setiap gesekan antara raket ke bola lalu dari pantulan dari bola ke kaca atau ke lapangan padel atau seringkali juga mengenai dinding-dinding rumah kami, nah itu pantulan-pantulan itu yang menggema dan menggaung ke sekitar rumah kami," ujar Idham.

    Idham menambahkan bahwa kebisingan juga berasal dari teriakan para pemain padel. Menurutnya, kebisingan ini tergolong tinggi karena pantulan bola ke kaca.

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan sebelumnya telah menyatakan akan menindak bangunan lapangan padel tersebut karena belum memiliki izin resmi. Penertiban akan dilakukan oleh tim gabungan setelah menerima rekomendasi dari Suku Dinas Citata Jakarta Selatan.

    Berdasarkan pembahasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai lapangan padel, perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Pembangunan lapangan padel yang baru saat ini harus dilakukan di zona komersial.

    Lapangan padel yang tidak memiliki PBG akan dikenai sanksi berupa penghentian kegiatan, pembongkaran, hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, lapangan padel yang memiliki PBG tetapi berada di kawasan perumahan, diimbau untuk dinegosiasikan dengan wali kota dan jajaran terkait, dengan pemberian batas waktu operasional. Untuk semua lapangan padel yang ada di perumahan, meskipun sudah mendapat izin PBG, maksimal hanya dapat beroperasi hingga pukul 20.00 WIB.

    Selain itu, lapangan padel wajib dibuat kedap suara jika menimbulkan kebisingan karena pantulan bola atau teriakan yang mengganggu masyarakat.

  • DKI Jakarta Ajukan Raperda Pengelolaan Lingkungan Hidup

    DKI Jakarta Ajukan Raperda Pengelolaan Lingkungan Hidup

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah berupaya memastikan pembangunan selaras dengan kelestarian lingkungan. Upaya ini diwujudkan dengan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

    Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa aturan ini dipersiapkan sebagai dasar kebijakan pembangunan dan penataan ruang untuk 30 tahun mendatang. Hal ini diungkapkan dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPRD DKI, Senin (2/3/2026).

    "RPPLH merupakan dokumen perencanaan jangka panjang 30 tahun, yang menjadi landasan integrasi kebijakan pembangunan dan penataan ruang," ujar Pramono.

    Menurut Pramono, Raperda ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan serta menjamin keberlangsungan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

    Visi RPPLH Provinsi DKI Jakarta adalah "Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat, dan Berkelanjutan menuju Kota Global untuk Semua". Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat tiga sasaran utama:

    • Peningkatan mutu lingkungan hidup.
    • Penguatan komponen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
    • Peningkatan kelimpahan aset keanekaragaman hayati.

    Pramono menambahkan, dalam penyusunannya, telah ditetapkan Skenario Optimis sebagai sasaran akhir hingga 30 tahun ke depan. Skenario ini disusun melalui tahapan transisi pembangunan yang bertahap dan progresif, sebagai kerangka antisipatif untuk mewujudkan visi lingkungan hidup Jakarta yang berkelanjutan.

    Skenario ini didasarkan pada komitmen untuk mendukung transformasi Jakarta menjadi Kota Global yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan lingkungan yang tinggi. Pencapaiannya dilakukan melalui lintasan transformasi progresif, di mana setiap dekade menjadi fase penguatan kapasitas dan kualitas lingkungan hidup.

  • DPRD DKI Soroti Pembangunan Lapangan Padel di Permukiman

    DPRD DKI Soroti Pembangunan Lapangan Padel di Permukiman

    Pembangunan lapangan padel yang semakin menjamur di area permukiman Jakarta menjadi sorotan anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth. Menurutnya, perkembangan pesat olahraga ini harus diimbangi dengan pengaturan tata ruang yang ketat serta perizinan yang transparan guna melindungi kenyamanan warga.

    Kenneth, yang akrab disapa Bang Kent, menyampaikan bahwa popularitas olahraga padel harus tetap memperhatikan ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, dan aturan tata ruang yang berlaku.

    "Pada prinsipnya saya mendukung pengembangan olahraga, termasuk padel. Tetapi pembangunan lapangan padel yang berada di tengah lingkungan permukiman harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Jangan sampai kepentingan bisnis justru mengorbankan hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang tenang dan nyaman," ujar Kent dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).

    Keluhan warga terkait kebisingan akibat aktivitas permainan hingga larut malam diterima oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini. Suara pantulan bola, teriakan pemain, dan aktivitas pengunjung dinilai mengganggu, terutama jika berlangsung di atas pukul 20.00 WIB hingga dini hari.

    Selain kebisingan, dampak lalu lintas dan parkir juga menjadi sorotan. Banyak lapangan padel yang dibangun tanpa lahan parkir memadai, sehingga kendaraan pengunjung menggunakan badan jalan, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan berpotensi memicu konflik sosial.

    "Jalan lingkungan bukan untuk parkir komersial. Kalau tidak tersedia lahan parkir yang cukup, maka dampaknya pasti ke warga sekitar. Ini yang harus dicegah sejak awal melalui kajian teknis dan persyaratan yang ketat," tegas Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.

    Kenneth menilai, pembangunan lapangan padel di lingkungan perumahan yang tertata harus dibatasi, bahkan dilarang jika tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta memperketat pengawasan dan tidak sembarangan memberikan izin.

    Sebagai solusi, Kenneth mendorong agar setiap pembangunan lapangan padel wajib memenuhi persyaratan tambahan, antara lain:

    1. Persetujuan lingkungan melalui dokumen UKL/UPL.

    2. Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin).

    3. Rekomendasi teknis dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.

    4. Pemenuhan standar peredam suara dan pembatasan jam operasional.

    5. Penyediaan lahan parkir sesuai kapasitas pengunjung.

    Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga harus dipenuhi, termasuk kelengkapan KTP pemohon, alas hak atas tanah, serta gambar rencana teknis meliputi arsitektur, struktur beserta perhitungannya, dan instalasi mekanikal maupun elektrikal.

    Kenneth menegaskan perlunya regulasi yang jelas dan tegas agar perkembangan olahraga padel tidak menimbulkan keresahan.

    "Saya ingin ada keseimbangan. Olahraga berkembang, ekonomi bergerak, tetapi warga juga tetap merasa aman, nyaman, dan tidak terganggu. Pemerintah harus hadir untuk memastikan aturan ditegakkan," tutup Kepala BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

  • Walkot Jaktim Cabut Banding Soal Lapangan Padel Pulomas

    Walkot Jaktim Cabut Banding Soal Lapangan Padel Pulomas

    Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, memutuskan untuk mencabut banding atas putusan terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebuah lapangan padel di Pulomas. Keputusan ini diambil setelah adanya gugatan dari warga setempat.

    Gugatan dengan nomor 214/G/2025/PTUN.JKT diajukan oleh Nelson Laurens terhadap Wali Kota Administrasi Jakarta Timur cq Plt Kepala Unit Pengelola Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jaktim. S Steven Kurniawan turut bergabung sebagai pihak intervensi penggugat.

    Dalam gugatannya, penggugat meminta majelis hakim PTUN Jakarta untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah keputusan tata usaha negara berupa Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-317502-24032025-003 tanggal 24 Maret 2025 dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2703250008836 atas nama S Steven Kurniawan, yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2025. Penggugat juga meminta tergugat mencabut keputusan TUN tersebut serta membayar biaya perkara.

    Pada 9 Desember 2025, putusan dibacakan dengan hasil sebagai berikut: menyatakan tidak sah Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-317502-24032025-003 tanggal 24 Maret 2025 atas nama S. Steven Kurniawan yang terletak di Jalan Pulo Mas Barat II Blok A.1 Kav 69 dan Kav.70, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. Tergugat juga diwajibkan untuk mencabut persetujuan bangunan gedung tersebut dan membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000 secara tanggung renteng dengan Tergugat II Intervensi.

    Sempat mengajukan banding pada 15 Desember 2025, Walkot Jaktim kemudian memutuskan untuk mencabutnya. Alasan awal pengajuan banding adalah karena Pemkot Jaktim menilai posisi wali kota kurang tepat untuk mencabut PBG. Akan tetapi, setelah pembahasan internal, banding tersebut dibatalkan.

    "Putusan PTUN yang memenangkan warga masyarakat. Pihak tergugatnya dalam hal ini adalah wali kota, kemudian turut tergugatnya adalah yang punya padel," kata Munjirin kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2/2026).

    Munjirin menambahkan bahwa surat pencabutan banding akan segera dibuat.

    Gugatan ini bermula dari keluhan warga Pulomas terkait kebisingan dan lalu lalang kendaraan akibat lapangan padel tersebut. Mutia (45), seorang warga, mengatakan bahwa awalnya lahan tersebut adalah dua rumah yang dirobohkan sekitar Juni 2024. Warga mengira lahan itu akan dibangun lapangan tenis pribadi, namun ternyata menjadi lapangan komersial pada akhir Oktober.

    "Awalnya kami pikir buat lapangan tenis pribadi, karena yang punya rumahnya di belakang situ. Jadi ya sudah, kami nggak masalah. Ternyata pas akhir Oktober mulai ramai, ada karangan bunga, banyak mobil. Baru tahu kalau ini komersial," ujar Mutia.

  • Pemprov DKI Sisir Izin 397 Lapangan Padel di Jakarta

    Pemprov DKI Sisir Izin 397 Lapangan Padel di Jakarta

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan penertiban perizinan terhadap ratusan lapangan padel yang ada di ibu kota. Saat ini, terdapat 397 lapangan padel yang terdata dan tersebar di berbagai wilayah Jakarta.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya tengah memeriksa kelengkapan izin dari ratusan lapangan tersebut, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    "Jadi jumlah padel yang ada di Jakarta sekarang ini 397 lapangan padel. Kami sedang mendalami berapa dari 397 tadi yang mempunyai izin atau tidak," kata Gubernur Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2/2026).

    Pramono menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberlakukan bagi lapangan padel yang beroperasi tanpa PBG. Sanksi tersebut meliputi penghentian kegiatan, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin usaha.

    "Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha," jelas Pramono.

    Pemprov DKI juga mengindikasikan adanya sejumlah lapangan padel yang beroperasi tanpa izin atau PBG. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan akan melakukan pendataan lebih lanjut untuk memastikan jumlahnya.

    Selain penertiban izin, Pemprov DKI juga telah mengambil langkah untuk menghentikan penerbitan izin baru lapangan padel di zona perumahan. Pembangunan lapangan padel baru hanya diizinkan di kawasan komersial dan wajib mendapatkan persetujuan teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

    Untuk lapangan padel yang sudah memiliki PBG namun berlokasi di kawasan perumahan, jam operasionalnya dibatasi hingga pukul 20.00 WIB. Pengelola juga diwajibkan memasang sistem peredam suara untuk mengurangi kebisingan yang dikeluhkan warga.

    Pramono menambahkan, ada tiga masalah utama yang sering dilaporkan oleh masyarakat terkait keberadaan lapangan padel, yaitu parkir liar, kebisingan, dan jam operasional yang hingga larut malam.

    "Parkir ini sangat mengganggu warga karena pemain datang membawa mobil dan parkir di jalan perumahan. Kemudian kebisingan, dan juga soal jadwal operasional. Itu semua akan kami tertibkan," imbuhnya.

  • KEK Kura-Kura Bali Diduga Langgar Aturan, DPRD Bali Soroti Pemanfaatan Ruang

    KEK Kura-Kura Bali Diduga Langgar Aturan, DPRD Bali Soroti Pemanfaatan Ruang

    Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali di Pulau Serangan, Denpasar, menjadi sorotan DPRD Bali. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP), dewan menemukan sejumlah indikasi pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID) selaku pengelola.

    Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, mengungkapkan bahwa indikasi pelanggaran tersebut meliputi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan kawasan. Selain itu, manfaat proyek bagi daerah dan masyarakat sekitar juga dinilai belum jelas.

    Supartha menegaskan, status KEK tidak bisa menjadi alasan untuk menabrak aturan. "Undang-undang hampir semua yang terkait itu ada di belakangnya. Itu tidak boleh ditabrak," ujarnya dalam RDP yang digelar di kantor DPRD Bali, Senin (23/2/2026).

    PT BTID melalui Head Legal, Yossy Sulistyorini, menanggapi tudingan tersebut. Yossy mengklaim bahwa penetapan Kura-Kura Bali sebagai KEK telah melalui proses panjang dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. "Dalam pengembangan KEK Kura Kura Bali, kami senantiasa berupaya untuk mematuhi peraturan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," katanya.

    Yossy menambahkan, KEK Kura Kura Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2023. Menurutnya, pemerintah tidak mungkin menetapkan suatu kawasan sebagai KEK tanpa kajian yang komprehensif. "Tidak mungkin pemerintah menetapkan kawasan ekonomi khusus tanpa proses kerja yang sangat panjang dan komprehensif untuk memastikan lokasi sudah sesuai dengan peraturan yang ada," jelasnya.

    Dalam RDP tersebut, BTID juga memberikan klarifikasi terkait proses tukar-menukar kawasan hutan. Mereka menjelaskan bahwa lahan yang disetujui adalah Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 62,14 hektare, dimana hanya 4 ha yang memiliki vegetasi mangrove, dan sisanya area berair.

    Selain isu tata ruang, Pansus TRAP juga menyoroti rencana pembangunan marina internasional oleh BTID. I Made Supartha mempertanyakan manfaat yang akan didapatkan masyarakat sekitar dari proyek tersebut. "Apa yang didapatkan masyarakat? Apa kompensasinya? Itu yang perlu dijelaskan," ujarnya.

    Supartha menekankan bahwa proyek ini tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan investasi, tetapi juga harus memberikan kontribusi nyata bagi daerah, termasuk penciptaan lapangan kerja dan dampak ekonomi. Ia mengingatkan, "Jangan sampai proyek besar berjalan, tapi manfaat langsung bagi masyarakat tidak jelas."

  • Respons Keluhan Kebisingan Lapangan Padel di Haji Nawi, Pramono Anung Bakal Panggil Pengelola

    Respons Keluhan Kebisingan Lapangan Padel di Haji Nawi, Pramono Anung Bakal Panggil Pengelola

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bereaksi cepat menanggapi keluhan warga mengenai kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas di lapangan padel kawasan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bakal mengumpulkan para pengelola dan pemangku kepentingan terkait guna membahas persoalan tersebut.

    Langkah pemanggilan ini dijadwalkan berlangsung pekan depan di Balai Kota Jakarta. Pramono menegaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk membedah seluruh dokumen perizinan serta memastikan operasional lapangan padel telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. "Minggu depan saya akan mengundang seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin padel ini. Saya minta dipresentasikan," ujar Pramono pada Kamis (19/2/2026).

    Persoalan ini mencuat setelah seorang warga Haji Nawi mengungkapkan keresahannya di media sosial Threads. Ia mengeluhkan suara bising dari area olahraga tersebut yang sangat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Meski warga mengaku sudah melayangkan laporan melalui aplikasi JAKI dan menandai akun resmi Gubernur, respons konkret baru muncul setelah isu ini menjadi sorotan publik.

    Menanggapi tren olahraga padel yang tengah menjamur, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, memberikan pandangannya. Meskipun mendukung peningkatan minat olahraga masyarakat, ia mengingatkan agar aspek ketertiban lingkungan dan tata ruang tidak diabaikan oleh para pelaku usaha.

    Lalu Hadrian mendorong pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap analisis dampak lingkungan, khususnya mengenai ambang batas kebisingan. Ia menyarankan agar pengelola lapangan melakukan langkah preventif demi menjaga keharmonisan dengan warga setempat.

    "Jika perlu, pengelola dapat memasang peredam suara serta membatasi jam operasional agar tidak mengganggu warga sekitar," kata Lalu Hadrian. Menurutnya, pertumbuhan fasilitas olahraga harus tetap selaras dengan kenyamanan penghuni di wilayah sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.