Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) akan melakukan penyegelan terhadap lapangan padel Fourthwall yang berlokasi di kawasan Cilandak. Tindakan ini diambil sebagai respons atas keluhan warga terkait kebisingan yang ditimbulkan. Penyegelan dijadwalkan berlangsung besok pagi.
Menurut Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Jakarta Selatan, Andy Lazuardy, penyegelan akan dilaksanakan sekitar pukul 10.00 WIB. Alasan utama penyegelan adalah karena bangunan tersebut belum memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG).
Andy Lazuardy menjelaskan, tanpa adanya PBG, bangunan dianggap belum memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku. "Tanpa PBG, bangunan belum memenuhi ketentuan administrasi tata bangunan yang berlaku," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Manajemen Fourthwall, Fajar Edi Putra, mengakui bahwa pihaknya memang belum mengantongi PBG. Akan tetapi, Fajar menjelaskan bahwa pengajuan permohonan PBG telah dilakukan sejak Agustus 2025, jauh sebelum pembangunan lapangan padel dimulai. "Info terakhir, izin PBG kami, sampai saat ini belum diterbitkan," kata Fajar.
Sebelumnya, warga di sekitar kawasan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, telah mengeluhkan kebisingan yang berasal dari aktivitas di lapangan padel tersebut. Salah seorang warga bernama Idham mengungkapkan bahwa suara bising bahkan terdengar hingga ke dalam kamar rumahnya.
Idham menjelaskan, suara bising berasal dari gesekan raket dengan bola, pantulan bola ke kaca atau lapangan, dan juga mengenai dinding rumah. Pantulan-pantulan inilah yang kemudian menggema dan mengganggu lingkungan sekitar. "Jadi kebisingan itu kalau diakumulasi dari setiap gesekan antara raket ke bola lalu dari pantulan dari bola ke kaca atau ke lapangan padel atau seringkali juga mengenai dinding-dinding rumah kami, nah itu pantulan-pantulan itu yang menggema dan menggaung ke sekitar rumah kami," ujar Idham.
Idham menambahkan bahwa kebisingan juga berasal dari teriakan para pemain padel. Menurutnya, kebisingan ini tergolong tinggi karena pantulan bola ke kaca.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan sebelumnya telah menyatakan akan menindak bangunan lapangan padel tersebut karena belum memiliki izin resmi. Penertiban akan dilakukan oleh tim gabungan setelah menerima rekomendasi dari Suku Dinas Citata Jakarta Selatan.
Berdasarkan pembahasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai lapangan padel, perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Pembangunan lapangan padel yang baru saat ini harus dilakukan di zona komersial.
Lapangan padel yang tidak memiliki PBG akan dikenai sanksi berupa penghentian kegiatan, pembongkaran, hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, lapangan padel yang memiliki PBG tetapi berada di kawasan perumahan, diimbau untuk dinegosiasikan dengan wali kota dan jajaran terkait, dengan pemberian batas waktu operasional. Untuk semua lapangan padel yang ada di perumahan, meskipun sudah mendapat izin PBG, maksimal hanya dapat beroperasi hingga pukul 20.00 WIB.
Selain itu, lapangan padel wajib dibuat kedap suara jika menimbulkan kebisingan karena pantulan bola atau teriakan yang mengganggu masyarakat.






