Tag: TBC

  • Kasus TBC di Kota Bandung Tembus 18.846: Kiaracondong dan Babakan Ciparay Jadi Wilayah Tertinggi

    Kasus TBC di Kota Bandung Tembus 18.846: Kiaracondong dan Babakan Ciparay Jadi Wilayah Tertinggi

    Kota Bandung mencatatkan angka kasus tuberkulosis (TBC) yang signifikan dengan total penderita mencapai 18.846 orang hingga tahun 2025. Jumlah ini menempatkan Bandung sebagai wilayah dengan prevalensi TBC tertinggi kedua di Jawa Barat setelah melalui proses pendataan dan skrining massal.

    Plt Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Bandung, Dadan Mulyana Kosasih, mengungkapkan bahwa penyebaran bakteri Mycobacterium tuberculosis di wilayahnya tergolong merata. Namun, konsentrasi kasus paling tinggi ditemukan pada dua wilayah padat penduduk, yakni Kecamatan Kiaracondong dan Kecamatan Babakan Ciparay.

    "Itu daerah-daerah padat, jadi lebih banyak. Dominasinya dewasa, jumlah keseluruhannya 18.846 kasus. Mudah-mudahan tahun ini bisa turun," ujar Dadan dalam keterangannya pada Kamis (19/2/2026).

    Dinas Kesehatan mengidentifikasi profil penderita yang cukup beragam, mulai dari pasien dengan gejala klinis, tanpa gejala, hingga ibu hamil. Kelompok pasien bergejala umumnya mengeluhkan batuk produktif yang tidak kunjung sembuh lebih dari dua minggu, penurunan berat badan secara drastis, serta keluarnya keringat pada malam hari tanpa aktivitas fisik.

    Dadan mengimbau masyarakat untuk segera melakukan skrining di fasilitas kesehatan terdekat jika merasakan indikasi tersebut. "Umumnya sih memang orang-orang yang bergejala dengan batuk lebih dari 2 minggu. Kalau muncul gejala-gejala seperti itu ya sebaiknya diperiksakan ke puskesmas agar bisa segera dilakukan pengobatan," tambahnya.

    Sebagai langkah penanggulangan, Pemerintah Kota Bandung kini menginstruksikan perangkat kewilayahan untuk terlibat aktif dalam deteksi dini. Upaya ini diharapkan mampu menjaring lebih banyak kasus tersembunyi, termasuk pada pasien tanpa keluhan awal yang sering ditemukan secara tidak sengaja saat pemeriksaan penyakit lain atau pemeriksaan kehamilan.

  • Pemerintah Targetkan Penurunan Kasus TBC 50 Persen dalam Lima Tahun di Jakarta

    Pemerintah Targetkan Penurunan Kasus TBC 50 Persen dalam Lima Tahun di Jakarta

    Pemerintah Indonesia terus mengakselerasi penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Program ini merupakan salah satu dari tiga program \'quick win\' Presiden Prabowo Subianto yang diimplementasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Target ambisius ditetapkan untuk menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun ke depan.

    Sebagai bentuk dukungan konkret, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 1/2026. SE ini mengatur Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Lingkungan Instansi Pemerintah.

    Rini menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peran strategis dalam upaya ini. Selain berperan sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan masyarakat, ASN juga merupakan bagian dari komunitas besar. Mereka berpotensi menjadi sasaran serta agen perubahan dalam penanggulangan TBC. Hal ini diungkapkannya di Jakarta, hari ini.

    "ASN harus berperan aktif sebagai penggerak kebijakan publik dan bagian dari solusi dalam upaya penanggulangan TBC," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Surat Edaran Menteri PANRB tersebut memuat empat poin penting. Poin pertama bertujuan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan ASN mengenai gejala, risiko, serta pencegahan TBC. Poin kedua pada SE ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pimpinan instansi pemerintah. Hal ini untuk mendorong keterlibatan aktif ASN dalam mendukung pelaksanaan Satu Gerakan Aksi Temukan TB (SATU TB).

    Poin ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pencegahan stigma dan diskriminasi terhadap pasien TBC. Terakhir, poin keempat mengatur pendanaan pelaksanaan upaya penanggulangan TBC. Pendanaan ini menggunakan anggaran instansi pemerintah masing-masing atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Langkah Percepatan Penanggulangan TBC

    Percepatan penanggulangan TBC di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui beberapa cara. Ini meliputi penguatan edukasi dan sosialisasi, penyediaan akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Selain itu, kebijakan internal yang mendukung deteksi dini dan kepatuhan pengobatan juga diperlukan.

    Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan ASN, tetapi juga memperkuat kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik.

    Pemerintah menilai, seperti saat menghadapi pandemi COVID-19, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama. Ini penting dalam mengatasi persoalan kesehatan nasional. Berikut adalah ringkasan upaya percepatan TBC:

    Aspek Deskripsi
    Edukasi & Sosialisasi Penguatan informasi gejala, risiko, dan pencegahan TBC.
    Akses Layanan Penyediaan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau ASN.
    Kebijakan Internal Mendukung deteksi dini dan kepatuhan pengobatan di lingkungan kerja.
    Pendanaan Menggunakan anggaran instansi atau sumber lain yang sah.
    Kolaborasi Keterlibatan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

    "Penanggulangan TBC bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus terlibat. Instansi pemerintah harus menjadi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas stigma, sehingga ASN tidak ragu untuk memeriksakan diri dan menjalani pengobatan," tutur Rini.

    "Dengan keterlibatan aktif seluruh instansi pemerintah, penanggulangan TBC diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan," tutupnya.

  • Lamongan Catat 3.600 Warga Terjangkit TBC Sepanjang 2025, Kuatkan Skrining 2026

    Lamongan Catat 3.600 Warga Terjangkit TBC Sepanjang 2025, Kuatkan Skrining 2026

    Dinas Kesehatan (Dinkes) Lamongan melaporkan 3.600 warga terkonfirmasi Tuberkulosis (TBC) sepanjang tahun 2025. Angka ini memicu Lamongan untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan TBC secara terstruktur pada 2026. Upaya ini sejalan dengan program kesehatan nasional Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Lamongan, Yany Khoirurakhmawati, menyatakan TBC menjadi fokus utama penanganan penyakit menular. Strategi yang diterapkan adalah perluasan skrining dini masif dan berkelanjutan. Skrining akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    "Temuan 3.600 kasus TBC di tahun 2025 menjadi alarm serius bagi kami. Karena itu, langkah awal yang kami lakukan adalah mendorong skrining mandiri masyarakat melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) serta pemanfaatan aplikasi E-Tibi," kata Yany Khoirurakhmawati, Selasa (10/2/2026).

    Pengendalian TBC di Lamongan mendapat dukungan penuh pemerintah pusat. Yany menjelaskan, dukungan ini bagian dari komitmen Presiden Prabowo menekan angka penyakit menular nasional. Khususnya untuk kasus TBC.

    Bentuk dukungan meliputi penguatan sarana dan prasarana pemeriksaan. Fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit ditingkatkan. Hal ini diharapkan mempercepat dan mengakuratkan deteksi kasus.

    "Tahun ini kami mendapat bantuan alat pemeriksaan lanjutan, mulai dari pemeriksaan dahak dan liur hingga fasilitas foto rontgen. Jika pada skrining awal ditemukan indikasi TBC, pasien langsung kami tindak lanjuti dengan skrining sekunder menggunakan alat-alat tersebut," jelas Yany.

    Pentingnya Gizi dan Daya Tahan Tubuh

    Selain pemeriksaan medis, Dinkes Lamongan juga menekankan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Gizi yang baik adalah faktor utama penguat daya tahan tubuh terhadap bakteri TBC. Menurut Yany, imunitas tubuh yang kuat lebih menentukan dibandingkan kebersihan lingkungan.

    "Kebersihan lingkungan itu penting, tetapi yang paling krusial adalah status gizi masyarakat. Kami juga mengimbau kelompok rentan, termasuk perokok yang kini menjadi prioritas skrining, agar tidak ragu memeriksakan diri," tegasnya.

    Dinkes Lamongan mengajak masyarakat waspada terhadap gejala TBC. Gejala umum meliputi batuk berkepanjangan, keringat malam tanpa aktivitas, dan penurunan berat badan signifikan. Dengan deteksi dini dan dukungan pemerintah, Pemkab Lamongan optimis menekan kasus TBC.

    Target Eliminasi TBC Nasional

    Pemerintah Lamongan berkomitmen mencapai target eliminasi TBC nasional. Dukungan fasilitas dari pemerintah pusat dan partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan. Upaya ini menjadi kunci sukses penanggulangan TBC di Lamongan.

    Berikut adalah data kasus TBC di Lamongan:

    Tahun Kasus TBC Terkonfirmasi Keterangan
    2025 3.600 Menjadi alarm serius
    2026 Target penurunan Penguatan skrining dan program pencegahan

    Peningkatan skrining mandiri melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan aplikasi E-Tibi juga didorong. Hal ini bertujuan mempercepat penemuan kasus dan penanganan lebih lanjut.

  • Wamendagri Akhmad Wiyagus Minta Kepala Daerah Pimpin Eliminasi TBC di Jakarta

    Wamendagri Akhmad Wiyagus Minta Kepala Daerah Pimpin Eliminasi TBC di Jakarta

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta kepala daerah memimpin langsung percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC). Langkah ini krusial mengingat pemerintah berkomitmen mengeliminasi TBC pada 2030.

    Upaya tersebut juga menjadi bagian program hasil terbaik cepat atau quick win Presiden RI. Indonesia menempati posisi kedua dengan kasus TBC tertinggi di dunia, berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2024.

    Wiyagus menjelaskan, penemuan kasus TBC di Indonesia baru mencapai 62 persen. Kondisi ini membutuhkan penanganan optimal serta kolaborasi lintas sektor, termasuk dari pemerintah daerah (Pemda).

    "Karena penanggulangan TBC tidak dapat dilakukan secara sektoral, yaitu sektor kesehatan saja atau di daerah, di dinas kesehatan saja," ujar Wiyagus dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

    Hal itu disampaikannya pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata Percepatan Eliminasi TBC Berkelanjutan. Acara digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (10/2).

    Wiyagus menekankan, Pemda memiliki peran krusial dalam penanganan TBC. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, daerah wajib menangani TBC.

    Salah satu caranya dengan mencantumkan indikator TBC dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Daerah juga perlu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di wilayahnya.

    Penguatan Tim Percepatan Penanggulangan TBC

    Wiyagus menekankan kepala daerah harus memperkuat keberadaan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB). Tim ini diharapkan aktif, fungsional, dan dievaluasi secara berkala.

    Capaian penanganan TBC juga harus menjadi indikator kinerja kepala daerah, bukan hanya sektor kesehatan. Hal ini mendorong seluruh elemen pemerintah daerah terlibat aktif dalam eliminasi TBC.

    Tugas Camat dalam Deteksi Dini

    Pada kesempatan tersebut, Wiyagus juga menjelaskan peran camat menuntaskan persoalan TBC. Camat berperan sebagai koordinator wilayah yang menggerakkan pemerintah desa dan kelurahan, kader TP PKK dan Posyandu, serta RT/RW.

    Koordinasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan upaya deteksi dini TBC di tingkat masyarakat. Peran ini vital untuk menemukan kasus sedini mungkin.

    "Camat, dan lurah, kades perlu memiliki KPI (Key Performance Indicator) TBC. Prinsip dasar dalam menetapkan KPI bahwa bukan KPI medis, tapi KPI tata kelola dan mobilisasi. Kalau masih banyak kasus belum ditemukan, berarti fungsi koordinasi wilayah belum optimal. KPI ini tujuannya mendorong aksi cepat, kemudian kolaboratif, dan empatik," sambung Wiyagus.

    Wiyagus berharap, Pemda dapat melaksanakan gerakan Temukan, Obati, Sampai Sembuh (TOSS) TB di wilayah masing-masing. Dengan demikian, percepatan eliminasi TBC dapat direalisasikan secara terukur dan berkelanjutan.

    Beberapa data penting terkait TBC di Indonesia:

    Indikator Data
    Peringkat Kasus TBC Dunia (Global Tuberculosis Report 2024) Posisi Kedua
    Penemuan Kasus TBC di Indonesia 62%
    Target Eliminasi TBC Nasional 2030
    Regulasi Penanggulangan TBC Perpres Nomor 67 Tahun 2021

    Sebagai informasi, turut hadir pada acara tersebut Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin Paulus Octavianus; Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Murti Utami, serta pihak terkait di lingkungan kementerian/lembaga dan Pemda.