Tag: Tempat Hiburan Malam

  • Pemprov Jakarta Ancam Cabut Izin Tempat Hiburan yang Langgar Aturan Jam Operasional Ramadan

    Pemprov Jakarta Ancam Cabut Izin Tempat Hiburan yang Langgar Aturan Jam Operasional Ramadan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan kesiapannya untuk menjatuhkan sanksi berat bagi tempat hiburan malam (THM) yang tidak patuh terhadap aturan operasional selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Sanksi paling ekstrem yang disiapkan adalah pencabutan izin usaha bagi pengelola yang terbukti melakukan pelanggaran secara berulang.

    Wakil Kepala Satpol PP DKI Jakarta, M. Rizki Adhari Jusal, menjelaskan bahwa meskipun pencabutan izin menjadi opsi terakhir, pihaknya tetap mengedepankan prosedur administratif. Tahapan sanksi akan dimulai dari teguran tertulis hingga pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP).

    "Kalau saksi terberat tidak menutup kemungkinan (pencabutan izin usaha). Tetapi kami berharap teguran pertama atau kedua atau pembuatan berita acara bisa membuat para pelaku usaha patuh," ujar Rizki pada Kamis (19/2/2026).

    Guna memastikan kepatuhan di lapangan, sebanyak 80 personel Satpol PP yang terbagi dalam lima regu dikerahkan untuk melakukan patroli rutin. Pengawasan intensif ini mencakup lima wilayah administrasi Jakarta dengan fokus utama pada pemantauan jam operasional yang kerap menjadi poin pelanggaran.

    Langkah ini merupakan implementasi dari Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta. Dalam aturan tersebut, jenis usaha seperti kelab malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat, arena permainan ketangkasan orang dewasa, serta bar diwajibkan tutup total sejak satu hari sebelum Ramadan hingga satu hari setelah Lebaran hari kedua.

    Namun, Pemprov DKI memberikan pengecualian bagi fasilitas hiburan yang berada di dalam hotel bintang empat dan bintang lima. Syaratnya, lokasi usaha tersebut harus berada di kawasan komersial dan tidak berdekatan dengan fasilitas publik seperti rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, serta pemukiman warga.

    Bagi tempat usaha yang mendapatkan izin beroperasi, pemerintah menetapkan batas waktu aktivitas yang ketat. Secara umum, jam operasional diatur mulai pukul 20.30 hingga 01.30 WIB, sementara beberapa kategori usaha lainnya menyesuaikan dengan ketentuan spesifik dalam pengumuman resmi pemerintah.

  • Cianjur Larang THM Beroperasi Selama Ramadan, Izin Usaha Terancam Dicabut

    Cianjur Larang THM Beroperasi Selama Ramadan, Izin Usaha Terancam Dicabut

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur mengeluarkan instruksi tegas terkait operasional tempat hiburan malam (THM) selama bulan suci Ramadan. Seluruh THM di wilayah tersebut dilarang beroperasi demi menjaga kekhusyukan ibadah masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

    Bupati Cianjur, Muhammad Wahyu Ferdian, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan ini akan dipantau secara ketat. Ia tidak segan untuk memberikan sanksi berat bagi pengusaha yang tetap membandel.

    "Kalau membandel, tetap beroperasi saat Ramadan, kami akan berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Wahyu saat memberikan keterangan di Mall Pelayanan Publik, Jalan Mangunsarkoro, Rabu (18/2/2024).

    Wahyu menambahkan, sanksi paling berat yang dipersiapkan pemerintah daerah adalah pencabutan izin operasional secara permanen. Tim gabungan akan melakukan pemeriksaan berkala ke lokasi-lokasi THM untuk memastikan tidak ada aktivitas tersembunyi selama bulan puasa.

    Selain fokus pada tempat hiburan, Pemkab Cianjur juga mengatur aktivitas perdagangan makanan. Pemilik rumah makan maupun penjual nasi diminta untuk tidak berjualan secara terbuka pada siang hari. Langkah ini diambil untuk menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.

    Meski demikian, aktivitas perdagangan tetap diperbolehkan dengan penyesuaian waktu, seperti menjelang jam berbuka. Bagi warung yang melayani masyarakat yang tidak berpuasa, layanan wajib dilakukan secara tertutup dan tidak mencolok.

    Di sisi lain, Bupati meminta masyarakat agar tidak melakukan tindakan sepihak seperti aksi penyisiran atau sweeping terhadap warung nasi. Ia mengimbau warga untuk menyerahkan urusan penindakan kepada petugas berwenang.

    "Tidak usah ada sweeping warung makan. Laporkan jika memang ada yang buka secara terang-terangan, biar nanti petugas yang memberikan peringatan atau penindakan," tutupnya.

  • Aturan Operasional Hiburan Malam Jakarta Selama Ramadan 2026 Resmi Terbit

    Aturan Operasional Hiburan Malam Jakarta Selama Ramadan 2026 Resmi Terbit

    Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta resmi mengeluarkan regulasi terkait operasional usaha pariwisata selama bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M. Kebijakan ini mewajibkan sejumlah jenis hiburan malam untuk menghentikan aktivitasnya sementara guna menghormati nilai keagamaan masyarakat.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor e-0038/PW.01.02 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 13 Februari 2026. Berdasarkan aturan ini, penutupan wajib dilakukan mulai satu hari sebelum puasa hingga satu hari setelah hari kedua Idul Fitri. Jenis usaha yang terdampak meliputi klub malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat, arena permainan ketangkasan dewasa, serta bar atau rumah minum yang berdiri sendiri.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Andhika Permata, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk penyesuaian yang proporsional. "Pengaturan ini bukan pembatasan semata, melainkan penyesuaian yang proporsional agar kegiatan usaha tetap berjalan dengan tetap menghormati nilai-nilai keagamaan masyarakat," ungkap Andhika dalam keterangan resminya, Rabu (18/2/2026).

    Meski ada larangan umum, Pemprov DKI memberikan pengecualian bagi usaha yang berlokasi di hotel bintang empat, bintang lima, serta kawasan komersial tertentu. Syaratnya, lokasi usaha tidak boleh berdekatan dengan rumah ibadah, permukiman warga, sekolah, maupun rumah sakit.

    Bagi usaha yang mendapat izin beroperasi, jam operasional diatur secara ketat. Kelab malam dan diskotek yang memenuhi kriteria diperbolehkan buka mulai pukul 20.30 WIB hingga 01.30 WIB. Selain itu, penyelenggara usaha diwajibkan melakukan proses tutup buku atau closed bill satu jam sebelum batas waktu operasional berakhir.

    Selama bulan Ramadan, seluruh pelaku usaha dilarang keras menampilkan konten pornografi, erotisme, serta menyediakan praktik perjudian maupun narkoba. Pihak pengelola juga diminta memastikan seluruh karyawan dan pengunjung berpakaian sopan serta menjaga ketertiban lingkungan.

    Melalui aturan ini, Andhika berharap sektor pariwisata Jakarta tetap tumbuh secara sehat dan harmonis. Hal ini dinilai sejalan dengan karakter Jakarta sebagai kota global yang mengedepankan toleransi dan ketertiban sosial.

  • Karawang Larang Tempat Hiburan Malam Beroperasi Selama Ramadhan 2026

    Karawang Larang Tempat Hiburan Malam Beroperasi Selama Ramadhan 2026

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, memberlakukan larangan operasional bagi tempat hiburan malam selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi.

    Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, pada Minggu (15/2/2026) di Karawang. Langkah ini diambil sebagai upaya menciptakan suasana kondusif selama bulan suci Ramadhan.

    Bupati Aep Syaepuloh menegaskan bahwa seluruh tempat hiburan malam tidak diizinkan untuk beroperasi selama bulan Ramadhan.

    "Kita tidak akan mengizinkan segala apapun bentuk tempat hiburan malam (beroperasi) selama bulan suci Ramadhan," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh.

    Kebijakan ini merupakan hasil rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karawang.

    Bupati menginstruksikan seluruh tempat hiburan malam di Karawang untuk menghentikan operasional mulai H-1 sebelum puasa hingga H+3 setelah Hari Raya Idul Fitri.

    Instruksi ini juga diresmikan melalui Surat Edaran Bupati Karawang Nomor: 267 Tahun 2026 tentang Himbauan Selama Ramadhan 1447H/2026M.

    Jenis tempat hiburan malam yang termasuk dalam larangan ini meliputi diskotik, klub malam, spa/massage, dan tempat karaoke.

    Imbauan Lain Selama Ramadhan

    Surat edaran tersebut juga memuat imbauan pemberantasan penyakit masyarakat seperti perjudian, prostitusi, serta peredaran minuman beralkohol.

    Terdapat pula larangan pemasangan reklame, poster, publikasi, serta pertunjukan film atau hiburan yang bersifat pornografi, pornoaksi, dan erotisme.

    Aturan tersebut mencakup pembatasan aktivitas restoran dan penggunaan pengeras suara luar di masjid atau musholla hingga pukul 22.00 WIB.

    Harapan Bupati Karawang

    Bupati Aep Syaepuloh berharap seluruh instansi pemerintah dan pelaku usaha dapat bersinergi dalam menegakkan regulasi yang telah ditetapkan selama Ramadhan.

    Berikut rincian lengkap mengenai periode penutupan tempat hiburan malam:

    Keterangan Waktu
    Mulai Penutupan H-1 Sebelum Puasa
    Akhir Penutupan H+3 Setelah Idul Fitri

    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karawang, Basuki Rachmat, menyatakan bahwa penutupan tempat hiburan malam berlaku selama satu bulan penuh tanpa pengecualian jam operasional.

    Pengawasan rutin akan dilakukan, terutama pada malam hari dan akhir pekan, untuk memastikan aturan ini berjalan efektif.

    "Patroli gabungan akan melibatkan unsur Satpol PP serta aparat terkait lainnya," katanya.