Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan kesiapannya untuk menjatuhkan sanksi berat bagi tempat hiburan malam (THM) yang tidak patuh terhadap aturan operasional selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Sanksi paling ekstrem yang disiapkan adalah pencabutan izin usaha bagi pengelola yang terbukti melakukan pelanggaran secara berulang.
Wakil Kepala Satpol PP DKI Jakarta, M. Rizki Adhari Jusal, menjelaskan bahwa meskipun pencabutan izin menjadi opsi terakhir, pihaknya tetap mengedepankan prosedur administratif. Tahapan sanksi akan dimulai dari teguran tertulis hingga pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP).
"Kalau saksi terberat tidak menutup kemungkinan (pencabutan izin usaha). Tetapi kami berharap teguran pertama atau kedua atau pembuatan berita acara bisa membuat para pelaku usaha patuh," ujar Rizki pada Kamis (19/2/2026).
Guna memastikan kepatuhan di lapangan, sebanyak 80 personel Satpol PP yang terbagi dalam lima regu dikerahkan untuk melakukan patroli rutin. Pengawasan intensif ini mencakup lima wilayah administrasi Jakarta dengan fokus utama pada pemantauan jam operasional yang kerap menjadi poin pelanggaran.
Langkah ini merupakan implementasi dari Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta. Dalam aturan tersebut, jenis usaha seperti kelab malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat, arena permainan ketangkasan orang dewasa, serta bar diwajibkan tutup total sejak satu hari sebelum Ramadan hingga satu hari setelah Lebaran hari kedua.
Namun, Pemprov DKI memberikan pengecualian bagi fasilitas hiburan yang berada di dalam hotel bintang empat dan bintang lima. Syaratnya, lokasi usaha tersebut harus berada di kawasan komersial dan tidak berdekatan dengan fasilitas publik seperti rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, serta pemukiman warga.
Bagi tempat usaha yang mendapatkan izin beroperasi, pemerintah menetapkan batas waktu aktivitas yang ketat. Secara umum, jam operasional diatur mulai pukul 20.30 hingga 01.30 WIB, sementara beberapa kategori usaha lainnya menyesuaikan dengan ketentuan spesifik dalam pengumuman resmi pemerintah.



