Pemerintah memberikan sinyal kuat mengenai percepatan jadwal distribusi Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026. Berbeda dari pola tahunan yang biasanya dilakukan menjelang Idulfitri, pembayaran tunjangan bagi PNS, PPPK, TNI, dan Polri tersebut direncanakan sudah mulai disalurkan sejak awal bulan puasa.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa negara telah menyiapkan anggaran fantastis sebesar Rp55 triliun di dalam APBN 2026 khusus untuk memenuhi kebutuhan tunjangan ini. Meski tanggal presisi belum ditetapkan, komitmen penyaluran sejak awal Ramadhan menjadi prioritas pemerintah.
“Udah pasti nanti. Tapi saya tidak tahu tanggal pastinya yang jelas. Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya dalam keterangannya pada Selasa (17/2/2026). Jika merujuk pada estimasi kalender, potensi pencairan ini diperkirakan jatuh pada rentang 11 hingga 15 Maret 2026, lebih maju dibandingkan tren tahun-tahun sebelumnya yang biasanya cair H-10 lebaran.
Secara regulasi, perhitungan nominal THR diprediksi tetap konsisten dengan kebijakan dua tahun terakhir. Komponen penyusunnya meliputi gaji pokok, tunjangan pangan, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja (tukin). Bagi guru dan dosen yang tidak menerima tukin, pemerintah memberikan kompensasi berupa satu kali gaji profesi.
Khusus untuk ASN di tingkat daerah, besaran pencairan akan menyesuaikan pada kapasitas fiskal masing-masing pemerintah daerah. Sementara bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), besaran yang diterima ditetapkan sebesar 80 persen dari gaji pokok beserta tunjangan yang melekat.
Besaran gaji pokok yang menjadi basis perhitungan THR mengacu pada struktur kenaikan terbaru yang tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024 bagi PNS dan Perpres Nomor 11 Tahun 2024 bagi PPPK. Berikut adalah rincian estimasi gaji pokok berdasarkan golongan:
| Golongan PNS | Rentang Gaji Pokok |
| Golongan I | Rp 1.685.700 – Rp 2.901.400 |
| Golongan II | Rp 2.184.000 – Rp 4.125.600 |
| Golongan III | Rp 2.785.700 – Rp 5.180.700 |
| Golongan IV | Rp 3.287.800 – Rp 6.373.200 |
Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), nominal gaji pokok dimulai dari Rp 1.938.500 untuk Golongan I hingga mencapai Rp 7.329.900 untuk Golongan XVII. Meskipun anggaran sudah tersedia, kepastian teknis dan legalitas pencairan tetap menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang biasanya dirilis sesaat sebelum memasuki bulan Ramadhan.





