Pemerintah menyiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk tiket pesawat. Insentif ini berlaku khusus selama periode Lebaran 2026.
Tujuannya, membuat harga tiket pesawat lebih terjangkau. Masyarakat dapat melakukan perjalanan pulang kampung dengan biaya lebih rendah.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026. Aturan tersebut resmi berlaku sejak ditetapkan pada 6 Februari 2026.
Pemerintah menanggung 100% PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge. Ini berlaku untuk tiket pesawat ekonomi pada penerbangan domestik.
Insentif ini diberikan untuk pembelian tiket sejak 10 Februari hingga 29 Maret 2026. Sementara itu, periode penerbangan mulai 14 Maret sampai 29 Maret 2026.
"Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur hari raya Idulfitri 1447 hijriah, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026," tulis bagian pertimbangan PMK Nomor 4 Tahun 2026.
Kewajiban Maskapai Penerbangan
Badan usaha angkutan udara wajib menerbitkan Faktur Pajak. Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak juga harus dikeluarkan.
Selanjutnya, PPN DTP wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Ini sesuai ketentuan yang berlaku.
Maskapai diwajibkan menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik. Pengiriman dilakukan melalui laman yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
Batas waktu pelaporan paling lambat 31 Mei 2026. Jika kewajiban pelaporan tidak dipenuhi, fasilitas PPN DTP dinyatakan gugur.
"Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," tulis Pasal 4 Ayat 1.
Layanan Tambahan Tidak Termasuk
Fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini tidak berlaku untuk layanan tambahan. Contohnya, bagasi tambahan (extra baggage) dan pemilihan kursi (seat selection).
Atas layanan tambahan tersebut, PPN tetap dipungut kepada penumpang. Pemungutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
| Keterangan | Detail |
|---|---|
| Jenis Insentif | PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% |
| Objek Insentif | Tiket pesawat ekonomi domestik (base fare dan fuel surcharge) |
| Periode Pembelian Tiket | 10 Februari 2026 – 29 Maret 2026 |
| Periode Penerbangan | 14 Maret 2026 – 29 Maret 2026 |
| Dasar Hukum | PMK Nomor 4 Tahun 2026 |
| Pengecualian | Bagasi tambahan, pemilihan kursi |
| Batas Pelaporan Maskapai | 31 Mei 2026 |
