Tag: Timur Tengah

  • Israel Resmi Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump untuk Stabilisasi Gaza

    Israel Resmi Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump untuk Stabilisasi Gaza

    Israel secara resmi telah bergabung dengan "Board of Peace" atau "Dewan Perdamaian" yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Bergabungnya Israel ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu (11/2) waktu setempat, saat kunjungannya ke Washington.

    Dalam kunjungan tersebut, Netanyahu bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Dilansir oleh Al Arabiya dan Reuters pada Kamis (12/22/2026), foto yang dirilis setelah pertemuan menunjukkan Netanyahu dan Rubio memegang dokumen. Dokumen tersebut berisi tanda tangan Netanyahu yang menandakan Israel resmi bergabung dengan dewan itu.

    Netanyahu mengonfirmasi, ia telah "menandatangani masuknya Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian'."

    Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi pada pertengahan November tahun lalu. Resolusi tersebut memberikan wewenang kepada dewan ini dan negara-negara mitranya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Pembentukan ini dilakukan setelah gencatan senjata di Gaza dimulai pada Oktober, berdasarkan rencana Trump yang disetujui Israel dan Hamas.

    Di bawah rencana Trump, dewan ini dirancang untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Trump juga menyatakan, dewan tersebut, yang ia pimpin, akan diperluas untuk menangani konflik global.

    Pertemuan pertama dewan ini akan diselenggarakan pada 19 Februari mendatang di Washington. Agendanya fokus membahas rekonstruksi Gaza pasca-konflik.

    Reaksi dan Kekhawatiran Internasional

    Banyak pakar hak asasi manusia menilai pengawasan Trump terhadap dewan yang mengawasi urusan wilayah asing ini menyerupai struktur kolonial. Kehadiran Israel di dewan tersebut juga diperkirakan akan memicu kritik, terutama karena tidak adanya perwakilan Palestina.

    Respons dari berbagai negara terhadap undangan Trump untuk bergabung dengan dewan yang diluncurkan akhir Januari lalu cukup hati-hati. Banyak pakar khawatir dewan ini dapat melemahkan peran dan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Meskipun beberapa sekutu Washington di Timur Tengah telah bergabung, banyak sekutu Barat lama memilih untuk tidak terlibat. Hal ini menunjukkan adanya keraguan di kalangan komunitas internasional terhadap inisiatif ini.

    Situasi gencatan senjata di Gaza sendiri berulang kali dilanggar. Tercatat setidaknya 580 warga Palestina dan empat tentara Israel dilaporkan tewas sejak gencatan senjata dimulai pada Oktober lalu. Data ini berdasarkan penghitungan otoritas Palestina dan Israel.

    Berikut rincian pelanggaran gencatan senjata dan korban jiwa yang tercatat:

    Lokasi Jumlah Korban Tewas (Sejak Oktober) Sumber Data
    Warga Palestina di Gaza 580 Otoritas Palestina
    Tentara Israel 4 Otoritas Israel
  • Trump Tegas Lanjutkan Negosiasi Nuklir Iran, Tolak Desakan Netanyahu di Gedung Putih

    Trump Tegas Lanjutkan Negosiasi Nuklir Iran, Tolak Desakan Netanyahu di Gedung Putih

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan komitmennya untuk melanjutkan negosiasi dengan Iran. Penegasan ini disampaikan Trump di hadapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dalam pertemuan tiga jam di Gedung Putih.

    Trump secara terang-terangan menolak desakan Netanyahu yang menginginkan sikap lebih keras terhadap Teheran. Pertemuan berlangsung pada Rabu (11/2).

    Tidak ada kesepakatan pasti yang tercapai dalam pertemuan tersebut. Namun, Trump menegaskan prioritasnya untuk melihat apakah kesepakatan dengan Iran dapat terwujud atau tidak.

    "Tidak ada kesepakatan pasti yang tercapai selain saya bersikeras agar negosiasi dengan Iran dilanjutkan untuk melihat apakah kesepakatan dapat terwujud atau tidak," kata Trump di media sosial, Kamis (12/2/2026).

    Presiden AS juga menambahkan, "Jika memungkinkan, saya akan memberi tahu Perdana Menteri bahwa itu akan menjadi prioritas. Jika tidak memungkinkan, kita hanya perlu melihat apa hasilnya," ujarnya, sembari mengingatkan kembali serangan AS tahun lalu terhadap program nuklir Iran.

    Kekhawatiran Keamanan Israel

    Dalam pembicaraan tersebut, Netanyahu menyoroti pentingnya keamanan Israel terkait negosiasi mengenai Iran. Kantor Netanyahu menjelaskan fokus diskusi ini.

    "Menegaskan kebutuhan keamanan negara Israel terkait dengan negosiasi," kata kantor Netanyahu.

    Trump sendiri sebelumnya mengisyaratkan tindakan militer AS terhadap Iran menyusul tindakan keras Teheran yang menewaskan para demonstran. Namun, Washington dan Teheran kembali memulai pembicaraan pada pekan lalu dengan pertemuan di Oman.

    Latar Belakang Penangguhan Perundingan

    Perundingan antara AS dan Iran sebelumnya sempat ditangguhkan. Penangguhan ini terjadi setelah serangan AS terhadap situs-situs atom Iran.

    Serangan tersebut berlangsung selama perang 12 hari Israel dengan Iran pada Juli tahun lalu.

    Detail Pertemuan di Gedung Putih

    Pertemuan antara Trump dan Netanyahu berlangsung pada Rabu (11/2), sebagaimana dilansir kantor berita AFP dan Al Jazeera. Seorang fotografer AFP membenarkan pertemuan tersebut membahas isu Iran.

    Netanyahu tiba di Gedung Putih melalui jalan samping. Ia diantar menggunakan mobil SUV hitam berbendera Israel dan AS dari Blair House, tempat para pejabat tinggi yang berkunjung menginap.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait pertemuan dan isu Iran:

    Pihak Terlibat Isu Utama Sikap Donald Trump Sikap Benjamin Netanyahu
    AS (Donald Trump) Negosiasi Nuklir Iran Bersikeras melanjutkan negosiasi Mendesak sikap lebih keras terhadap Iran
    Israel (Benjamin Netanyahu) Keamanan Nasional Israel Mengaitkan keamanan dengan negosiasi Iran Menyoroti ancaman dari program nuklir Iran
  • Netanyahu Diam-diam Bertemu Trump di Gedung Putih Bahas Iran

    Netanyahu Diam-diam Bertemu Trump di Gedung Putih Bahas Iran

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba di Gedung Putih secara diam-diam. Kedatangan Netanyahu tersebut untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Pertemuan yang diselimuti kerahasiaan ini terjadi pada Rabu (11/2) waktu setempat. Informasi ini dilansir oleh kantor berita AFP dan Al Jazeera pada Kamis (12/2/2026).

    Seorang fotografer AFP melaporkan bahwa Netanyahu dan Trump bertemu untuk membahas topik penting, yakni Iran. Isu nuklir Iran kerap menjadi sorotan utama di kancah politik global.

    Netanyahu memilih jalur samping untuk kedatangannya. Ia diantar menggunakan mobil SUV hitam berbendera Israel dan AS.

    Mobil tersebut menempuh jarak pendek dari Blair House, akomodasi para pejabat tinggi yang berkunjung. Protokol ketat mengiringi pertemuannya dengan Trump.

    Kantor PM Israel telah mengonfirmasi bahwa pertemuan antara Netanyahu dan Trump sedang berlangsung. Konfirmasi ini membenarkan spekulasi publik.

    Berikut adalah beberapa pertemuan penting antara pemimpin Israel dan Amerika Serikat yang diketahui publik:

    Tahun Pemimpin Israel Presiden AS Isu Utama
    2026 Benjamin Netanyahu Donald Trump Iran
    2025 Benjamin Netanyahu Donald Trump Perjanjian Damai
    2024 Benjamin Netanyahu Donald Trump Keamanan Regional
    2023 Yair Lapid Joe Biden Hubungan Bilateral

    Pertemuan ini menegaskan pentingnya hubungan strategis antara kedua negara.

  • Indonesia Siapkan Ribuan Pasukan ke Gaza: Respons Media Internasional

    Indonesia Siapkan Ribuan Pasukan ke Gaza: Respons Media Internasional

    Indonesia menjadi sorotan media internasional setelah ramai diberitakan mempersiapkan pengerahan pasukan ke Jalur Gaza. Langkah ini disebut sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas.

    Kesiapan Indonesia juga menarik perhatian media-media lokal Israel, yang menyoroti potensi kontribusi Indonesia terhadap pasukan keamanan internasional di Gaza.

    Laporan media-media asing menempatkan Indonesia sebagai negara pertama yang bersiap berkontribusi untuk pasukan keamanan internasional di Jalur Gaza.

    Setidaknya tiga media Israel berbahasa Inggris mengulas persiapan pengerahan pasukan TNI tersebut.

    The Jerusalem Post, salah satu media tersebut, melaporkan kesiapan TNI dalam artikel berjudul "Indonesia to be first peacekeeping contributor to Gaza's International Stabilization Force".

    Artikel itu mengutip KAN News, media terkemuka Israel, yang pertama kali memberitakan persiapan pengerahan pasukan TNI ke Gaza sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

    "Indonesia akan menjadi negara pertama yang berkontribusi pada Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan menangani aspek-aspek perdamaian di Gaza selama fase kedua gencatan senjata pemerintahan Trump, demikian dilaporkan Channel 11 pada Senin (9/2)," tulis The Jerusalem Post.

    Channel 11 merujuk pada nama resmi televisi Kan, yang melaporkan persiapan pengerahan pasukan oleh Indonesia tersebut.

    "Selain Indonesia, belum ada negara lain yang beralih dari komitmen umum kepada kesiapan konkret untuk mengerahkan pasukan," sebut The Jerusalem Post.

    Ynetnews, media Israel lainnya, turut mengulas persiapan pengerahan pasukan TNI. Judul artikelnya "Indonesia prepares up to 8,000 troops for possible Gaza mission, first state to signal participation".

    "Empat bulan setelah penandatanganan perjanjian untuk membentuk pasukan multinasional di Gaza, Indonesia menjadi negara pertama yang secara resmi mengumumkan sedang mempersiapkan pengiriman pasukan ke Jalur Gaza untuk misi perdamaian," demikian penggalan laporan Ynetnews.

    The Times of Israel juga melaporkan hal serupa dalam artikel berjudul "Indonesia says up to 8,000 troops being prepared for possible Gaza deployment".

    Jumlah Pasukan dan Fokus Misi

    Menurut beberapa media, Indonesia siap mengirimkan ribuan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza.

    "Indonesia sedang mempersiapkan potensi pengerahan 5.000 hingga 8.000 tentara ke Gaza di bawah rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump, kata kepala Staf TNI Angkatan Darat Indonesia, Maruli Simanjuntak, pada Senin (9/2) setelah rapat keamanan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta," tulis The Times of Israel.

    The Guardian, media terkemuka Inggris, melaporkan dalam artikel berjudul "Indonesia prepares to send up to 8,000 troops to Gaza as part of Trump plan".

    "Indonesia menyatakan sedang bersiap mengirimkan hingga 8.000 tentara ke Gaza untuk menjadi bagian dari pasukan penjaga perdamaian di bawah rencana Timur Tengah yang diusulkan Donald Trump," tulis The Guardian.

    BBC juga melaporkan dengan judul "Indonesia preparing to deploy up to 8,000 soldiers to Gaza".

    "Indonesia menyatakan sedang mempersiapkan hingga 8.000 tentara untuk dikerahkan ke Gaza, negara pertama yang melakukannya sebagai bagian dari fase kedua perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat tahun lalu," demikian bunyi laporan BBC.

    "Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, mengatakan pelatihan untuk para tentara telah dimulai, dan mereka akan fokus pada peran medis dan teknik di Gaza," sebut BBC.

    Rincian Penyiapan Pasukan Indonesia

    Meskipun persiapan sudah berjalan, rincian operasional masih dalam tahap pembahasan. Media-media terus mengikuti perkembangan ini dengan seksama.

    Kantor berita Reuters melaporkan dalam artikel "Indonesia says proposed Gaza peacekeeping force could total 20,000 troops".

    Ulasan Reuters mengutip Mensesneg Prasetyo Hadi yang mengatakan bahwa "jumlah pasti pasukan belum dibahas, tetapi Indonesia memperkirakan dapat menawarkan hingga 8.000 personel".

    "Kami hanya mempersiapkan diri jika kesepakatan tercapai dan kami harus mengirimkan pasukan penjara perdamaian," kata Prasetyo Hadi.

    Reuters juga mengutip juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, Rico Ricardo Sirat, yang membantah laporan media Israel soal pasukan TNI akan dikerahkan di area Rafah dan Khan Younis di Gaza.

    "Masalah operasional (lokasi pengerahan, jumlah personel, jadwal, mekanisme) belum final dan akan diumumkan setelah keputusan resmi dibuat dan mandat internasional yang diperlukan telah diklarifikasi," tegasnya dalam pesan kepada Reuters.

    Media The Palestine Chronicle yang berbasis di Uni Eropa turut melaporkannya dalam artikel berjudul "Indonesia Prepares 8,000 Troops for Proposed Gaza 'Stabilization Force'".

    The Palestine Chronicle mendasarkan ulasannya pada laporan media-media asing seperti The Guardian dan media-media Israel.

    Media New Arab yang berbasis di Inggris mengulas hal yang sama dalam artikel berjudul "Indonesia preparing to deploy 'thousands' of troops to Gaza for stabilisation force mission".

    Media Singapura, Channel News Asia, membahasnya dalam artikel berjudul "Indonesia readies up to 8,000 troops for Gaza in support of Trump peace plan".

    Channel News Asia mengutip laporan kantor berita Antara dalam artikelnya tersebut.

    "Indonesia bersiap mengirimkan hingga 8.000 tentara ke Gaza untuk mendukung Dewan Perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menjadikannya negara pertama yang secara terbuka berkomitmen mengirim pasukan untuk misi perdamaian semacam itu, menurut kantor berita negara Antara," tulis Channel News Asia.

    Sumber Media Judul Artikel Jumlah Pasukan (Estimasi)
    The Jerusalem Post Indonesia to be first peacekeeping contributor to Gaza's International Stabilization Force 5.000-8.000
    Ynetnews Indonesia prepares up to 8,000 troops for possible Gaza mission, first state to signal participation Hingga 8.000
    The Times of Israel Indonesia says up to 8,000 troops being prepared for possible Gaza deployment 5.000-8.000
    The Guardian Indonesia prepares to send up to 8,000 troops to Gaza as part of Trump plan Hingga 8.000
    BBC Indonesia preparing to deploy up to 8,000 soldiers to Gaza Hingga 8.000
    Reuters Indonesia says proposed Gaza peacekeeping force could total 20,000 troops Hingga 8.000 (tawaran)
    The Palestine Chronicle Indonesia Prepares 8,000 Troops for Proposed Gaza 'Stabilization Force' 8.000
    New Arab Indonesia preparing to deploy 'thousands' of troops to Gaza for stabilisation force mission Ribuan
    Channel News Asia Indonesia readies up to 8,000 troops for Gaza in support of Trump peace plan Hingga 8.000
  • Trump Pertimbangkan Kirim Kapal Induk Kedua ke Timur Tengah di Tengah Ketegangan Iran

    Trump Pertimbangkan Kirim Kapal Induk Kedua ke Timur Tengah di Tengah Ketegangan Iran

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempertimbangkan untuk mengerahkan kapal induk AS yang kedua beserta aset-aset militer tambahan ke kawasan Timur Tengah. Langkah ini diambil di tengah ketegangan yang masih berlangsung dengan Iran.

    Trump menyatakan Washington dan Teheran sedang dalam perundingan nuklir. Kedua belah pihak telah menunjukkan kesediaan untuk mencapai kesepakatan guna mencegah aksi militer. Trump juga menegaskan kembali larangan Iran untuk memperoleh senjata nuklir.

    Rencana pengerahan kapal induk kedua ini, sebagaimana dilaporkan Al Arabiya dan Anadolu Agency pada Rabu (11/2/2026), bertujuan meningkatkan tekanan terhadap Teheran. Peningkatan tekanan ini terjadi di tengah berlangsungnya pembicaraan diplomatik.

    “Kita memiliki armada yang sedang menuju ke sana dan satu lagi mungkin akan menyusul,” kata Trump saat berbicara kepada media Axios, Rabu (11/2/2026).

    Trump mengonfirmasi bahwa ia "sedang mempertimbangkan" pengerahan tambahan. Sebelumnya, Trump juga sempat menyebut Iran 'Bodoh' jika tidak menyetujui kesepakatan nuklir.

    Seorang pejabat AS, yang tidak ingin disebutkan namanya, menambahkan bahwa diskusi internal mengenai kelompok tempur kedua sedang berjalan. Kelompok tempur ini nantinya akan bergabung dengan kapal induk USS Abraham Lincoln yang sudah ditempatkan di kawasan tersebut.

    Pilihan Biner bagi Iran

    Trump menggambarkan pilihan yang dimiliki Iran sebagai pilihan biner. Ini mengindikasikan bahwa ada dua kemungkinan skenario yang bisa terjadi.

    “Entah kita akan mencapai kesepakatan atau kita harus melakukan sesuatu yang sangat keras seperti terakhir kali,” ucapnya.

    Pernyataan ini merujuk pada pengeboman AS pada Juni tahun lalu. Serangan tersebut menyasar tiga fasilitas nuklir utama Iran, yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan.

    Namun, Trump mengisyaratkan bahwa ia mengantisipasi putaran kedua negosiasi dengan pejabat Iran ke depan. Ia mengklaim bahwa Teheran kini lebih serius terlibat dalam perundingan dan sangat menginginkan kesepakatan.

    Optimisme Trump atas Kesepakatan

    Trump menilai bahwa Teheran sebelumnya meremehkan kesediaan Washington untuk bertindak. Hal ini menjadi faktor penting dalam dinamika negosiasi.

    “Terakhir kali, mereka tidak percaya saya akan melakukannya. Mereka terlalu percaya diri,” kata Trump, seperti dikutip Channel 12 Israel.

    Lebih lanjut, Trump mengatakan bahwa kesepakatan yang mencakup program nuklir Iran adalah "hal yang mudah". Ia juga menyatakan optimisme tentang pembatasan kemampuan rudal balistik Teheran.

    “Kita bisa mencapai kesepakatan yang hebat dengan Iran,” tegasnya.

    Sebelumnya, Iran juga menyatakan kesiapan untuk 'mengencerkan' uranium yang diperkaya jika AS mencabut semua sanksi. Ini menunjukkan adanya potensi untuk titik temu dalam negosiasi.

    Kronologi Ketegangan dan Negosiasi AS-Iran

    Hubungan AS dan Iran telah mengalami pasang surut, terutama terkait program nuklir. Berikut adalah ringkasan beberapa peristiwa penting:

    Tahun Peristiwa Penting
    2018 AS Mundur dari JCPOA (Perjanjian Nuklir Iran)
    2019 AS Terapkan Sanksi Berat terhadap Iran
    2020 Pembunuhan Qasem Soleimani, Peningkatan Ketegangan Militer
    2021 Dimulainya Kembali Pembicaraan Tidak Langsung di Wina
    2026 Trump Pertimbangkan Pengerahan Kapal Induk Kedua ke Timur Tengah
  • Presiden Prabowo Subianto Hadiri Rapat Perdana Board of Peace Bentukan Donald Trump

    Presiden Prabowo Subianto Hadiri Rapat Perdana Board of Peace Bentukan Donald Trump

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace. Dewan Perdamaian ini dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kehadiran Prabowo menjadi bentuk komitmen aktif Indonesia.

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengonfirmasi kehadiran Presiden Prabowo dalam forum internasional tersebut. Ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam isu perdamaian global.

    "Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir," kata Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Rabu (11/2/2026).

    Vahd Nabyl Achmad Mulachela menegaskan kehadiran Prabowo bukan hanya formalitas. Ini adalah penegasan komitmen Indonesia untuk berperan aktif sejak awal. Terutama dalam menentukan arah dan kerja Board of Peace.

    Indonesia akan memanfaatkan platform ini untuk isu-isu penting. Antara lain memperjuangkan perlindungan warga sipil. Serta mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza.

    "Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara," tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace. Undangan tersebut diterima pada tanggal 19 Februari.

    "Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian," kata Pras, Senin (9/2).

    Harapan Tarif Dagang AS-Indonesia

    Meskipun belum ada kepastian total, Prasetyo Hadi berharap kehadiran Prabowo juga bisa dimanfaatkan. Yakni untuk penandatanganan tarif dagang AS-Indonesia. Indonesia kini tengah menunggu jadwal pasti kesepakatan itu.

    Kerja sama ekonomi dan perdamaian global diharapkan dapat berjalan seiring. Ini menunjukkan prioritas ganda pemerintah dalam hubungan internasional.

    "Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait partisipasi Indonesia:

    Aspek Partisipasi Keterangan
    Tujuan Utama Memperjuangkan perlindungan warga sipil, pemulihan Gaza, perdamaian Palestina
    Basis Solusi Solusi dua negara untuk Palestina
    Harapan Tambahan Penandatanganan tarif dagang AS-Indonesia
    Tanggal Undangan Diterima 19 Februari
  • Iran Bersedia Kurangi Pengayaan Uranium Jika AS Cabut Semua Sanksi

    Iran Bersedia Kurangi Pengayaan Uranium Jika AS Cabut Semua Sanksi

    Teheran menyatakan kesiapan untuk "mengencerkan" kadar uraniumnya yang sangat diperkaya. Syaratnya, Amerika Serikat (AS) harus mencabut semua sanksi yang dikenakan terhadap Iran.

    Pernyataan ini muncul setelah perundingan nuklir antara kedua negara kembali dilanjutkan. Pembicaraan tersebut sempat terhenti pasca perang Iran dan Israel tahun lalu, sebelum dilanjutkan pada 6 Februari.

    Mohammad Eslami, Kepala Badan Energi Atom Teheran, menyampaikan pernyataan ini. Dikutip oleh kantor berita resmi IRNA News Agency pada Senin (9/2) waktu setempat, seperti dilansir AFP, Selasa (10/2/2026).

    "Sebagai kesimpulan, menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan pengenceran kadar uranium yang telah diperkaya hingga 60 persen… Kepala Organisasi Energi Atom mengatakan bahwa hal ini bergantung apakah semua sanksi akan dicabut sebagai imbalannya," demikian seperti dilaporkan IRNA News Agency.

    Tidak dijelaskan lebih lanjut apakah pencabutan itu mencakup semua sanksi terhadap Iran. Atau hanya sanksi yang dikenakan oleh AS saja yang menjadi syaratnya.

    Pengenceran uranium yang diperkaya berarti mencampurnya dengan bahan campuran. Tujuan tindakan ini adalah untuk mengurangi level pengayaan uranium tersebut. Dengan demikian, produk akhirnya tidak melebihi ambang batas pengayaan yang telah ditetapkan.

    Sebelum insiden pemboman fasilitas-fasilitas nuklir Teheran oleh AS dan Israel pada Juni tahun lalu. Iran telah memperkaya uranium hingga 60 persen.

    Angka ini jauh melebihi batas 3,67 persen yang diizinkan. Batas tersebut didasarkan pada perjanjian nuklir tahun 2015, yang saat ini sudah tidak berlaku lagi.

    Kekhawatiran Senjata Nuklir

    Negara-negara Barat, di bawah kepemimpinan AS, mencurigai Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir. Namun, tuduhan tersebut dibantah keras oleh Teheran.

    Menurut badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Iran adalah satu-satunya negara. Yakni yang tidak memiliki senjata nuklir, namun memperkaya uranium hingga 60 persen.

    Pasokan uranium yang sangat diperkaya seberat 400 kilogram milik Iran, sebelum perang melawan Israel berkecamuk tahun lalu, tidak diketahui jelas lokasinya. Inspektur nuklir PBB terakhir kali mencatat lokasinya pada 10 Juni 2025 lalu.

    Pasokan tersebut berpotensi memungkinkan Iran memproduksi lebih dari sembilan bom nuklir. Ini bisa terjadi jika pengayaan uranium mencapai 90 persen.

    Sikap AS dan Iran Terhadap Pengayaan Uranium

    Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyerukan larangan total pengayaan uranium bagi Iran. Kondisi ini tidak dapat diterima oleh Teheran.

    Iran menganggap situasi tersebut sangat tidak menguntungkan. Bahkan lebih buruk daripada perjanjian nuklir tahun 2015 yang sebelumnya berlaku.

    Iran mempertahankan haknya untuk memiliki program nuklir sipil. Hal ini didasarkan pada ketentuan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

    Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Teheran dan 190 negara lainnya.

    Tabel Perbandingan Tingkat Pengayaan Uranium

    Berikut adalah perbandingan tingkat pengayaan uranium yang pernah dicapai Iran dengan batas yang ditetapkan dalam perjanjian nuklir 2015.

    Tingkat Pengayaan Keterangan
    60% Tingkat pengayaan Iran sebelum Juni tahun lalu
    3,67% Batas yang diizinkan berdasarkan perjanjian nuklir 2015
    90% Tingkat yang berpotensi memproduksi bom nuklir

    Dalam perundingan nuklir terbaru di Oman pada 6 Februari lalu. Iran menolak seruan AS untuk menghentikan pengayaan uranium, menurut seorang diplomat regional yang berbicara kepada Reuters.

    Diplomat itu menuturkan bahwa Iran bersedia membahas "level dan kemurnian" pengayaan uranium. Atau alternatifnya, konsorsium regional sebagai solusi.

  • Iran Tegaskan Siap Berdiplomasi dan Berperang di Teheran

    Iran Tegaskan Siap Berdiplomasi dan Berperang di Teheran

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen negaranya terhadap jalur diplomasi, sekaligus kesiapan untuk berperang. Pernyataan ini disampaikan di Teheran, dua hari setelah Iran dan Amerika Serikat mengadakan pembicaraan nuklir tidak langsung di Oman.

    Pembicaraan tersebut dilakukan menyusul meningkatnya ketegangan beberapa minggu terakhir. Retorika perang AS terhadap Iran turut memicu situasi ini.

    Araghchi menyampaikan pernyataan tersebut dalam Kongres Nasional Kebijakan Luar Negeri Republik Islam di Teheran, Minggu (8/2) waktu setempat.

    "Kita adalah bangsa yang berdiplomasi, kita juga bangsa yang siap berperang; bukan dalam arti kita mencari perang, tetapi… kita siap berperang agar tidak ada yang berani melawan kita," kata Araghchi.

    Saat ini, Araghchi menambahkan, martabat menjadi prinsip utama kebijakan luar negeri Iran. Hal ini mencakup menjaga kemerdekaan, menolak dominasi, dan mempertahankan kedaulatan negara.

    Respons Iran, menurut Araghchi, sangat bergantung pada nada yang diadopsi oleh pihak lain. Diplomasi akan disambut dengan bahasa serupa, begitu pula dengan penggunaan kekuatan dan bahasa penghormatan.

    Teheran menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan ambiguitas terkait program nuklir damainya. Diplomasi ditekankan sebagai satu-satunya jalan, mengingat jalur lain belum membuahkan hasil.

    Tantangan Program Nuklir Iran

    "Mereka (musuh) membom fasilitas kami, tetapi mereka gagal mencapai hasil yang mereka inginkan. Pengetahuan tidak dapat dihancurkan oleh pemboman; teknologi tidak dapat dihancurkan. Ada teknologi dan ada pengetahuan, jadi tidak ada pilihan selain bernegosiasi," kata Araghchi.

    Diplomat senior tersebut menekankan bahwa hak resmi Iran atas program energi nuklir damai harus dihormati. Ini merupakan bagian penting dari kedaulatan dan kemandirian Iran.

    Kekuatan Republik Islam Iran

    Araghchi juga menegaskan keyakinannya terhadap kekuatan Iran. Kekuatan tersebut terletak pada kemampuannya melawan intimidasi, dominasi, dan tekanan dari pihak lain.

    Berikut adalah poin-poin utama pernyataan Menlu Iran:

    Aspek Penjelasan
    Sikap Iran Diplomasi dan kesiapan berperang
    Prinsip Kebijakan Luar Negeri Martabat, kemerdekaan, menolak dominasi, kedaulatan
    Respons Terhadap Pihak Lain Sejalan dengan nada yang diadopsi (diplomasi dibalas diplomasi, kekuatan dibalas kekuatan)
    Program Nuklir Siap selesaikan ambiguitas, diplomasi satu-satunya cara
    Kekuatan Iran Mampu melawan intimidasi dan dominasi