Tag: TN Komodo

  • DPRD Soroti Absennya Posko Keselamatan di Kawasan TN Komodo

    DPRD Soroti Absennya Posko Keselamatan di Kawasan TN Komodo

    Anggota DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar, menyoroti ketiadaan posko keselamatan di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Padahal, perairan Pulau Komodo dan Pulau Padar masuk kategori berisiko tinggi untuk wisata bahari.

    Sorotan ini disampaikan Martinus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Selasa (10/2/2026).

    Martinus menegaskan bahwa wisata bahari adalah daya tarik utama wisatawan di Manggarai Barat. Namun, ia menyayangkan tidak adanya kebijakan untuk membangun posko keselamatan di area tersebut.

    "Wisata bahari daya tarik utama wisatawan. Tapi perairan Komodo, Padar beresiko tinggi. Saya belum menemukan satu kebijakan membangun satu posko keselamatan k kawasan wisata bahari," kata Marten, Selasa (10/2/2026).

    Menurut politikus Partai NasDem itu, Manggarai Barat hanya memiliki satu posko Basarnas. Posko ini melayani seluruh wilayah dan berjarak cukup jauh dari TN Komodo.

    "Posko keselamatan wisata selama dia berlayar di kawasan Taman Nasional Komodo tidak ada, bahkan ketika ada kejadian di Taman Nasional Komodo," tegas Marten.

    Marten pun mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas fasilitas keselamatan wisata bahari di TN Komodo. Ia mengusulkan kolaborasi lintas pihak untuk membangun posko khusus yang tidak hanya bergantung pada Basarnas.

    "Hemat saya penting untuk rapat kolaborasi untuk menghadirkan posko keselamatan khusus wisata bahari tidak bersandar pada Basarnas. Soal siapa bertanggung jawab ini diskusi," ujarnya.

    Ia juga menyoroti Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) yang dinilainya kurang bertanggung jawab saat kecelakaan kapal wisata Putri Sakinah pada 26 Desember 2026. Kecelakaan itu menewaskan pelatih sepak bola wanita Valencia CF, Martin Carreras Fernando, dan tiga anaknya.

    "Saya melihat TNK di peristiwa ini kemarin semacam dia tidak pernah tahu bahwa dia juga bagian dari tanggung jawab moral," tegas Marten.

    Pemerintah Daerah Manggarai Barat, lanjut Marten, justru paling disorot publik padahal tidak memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari TN Komodo. Retribusi wisatawan dipungut BTNK dan disetorkan ke pusat sebagai PNBP.

    "Tapi Manggarai Barat dihajar kiri kanan, satu rupiah pun uang dari Taman Nasional Komodo untuk PAD Manggarai Barat, nol," ujar Marten.

    Tanggung Jawab dan Upaya KSOP Labuan Bajo

    Kepala KSOP Kelas III Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto, menjelaskan bahwa KSOP hanya berperan koordinasi dengan unsur SAR saat terjadi kecelakaan. Penanggung jawab utama adalah Basarnas.

    "KSOP hanya koordinasi. PIC adalah Basarnas," jelas Stephanus.

    Stephanus membenarkan belum ada posko keselamatan di TN Komodo. Namun, KSOP telah membangun posko terpadu di Pelabuhan Marina Labuan Bajo sejak 2023.

    "Sejak saya menjabat dibuat satu Posko terpadu di terminal penumpang," ujarnya.

    KSOP juga telah menyiapkan alur laut khusus bagi kapal SAR dan kapal negara untuk mempercepat pergerakan saat operasi penyelamatan. Sebelumnya, Kepala Kantor Basarnas Maumere, Fathur Rahman, menyatakan pembangunan pos keselamatan di TN Komodo hanya memungkinkan jika Pos SAR Labuan Bajo ditingkatkan statusnya menjadi Kantor SAR Labuan Bajo.

    Kontribusi KSOP dan Isu PAD

    Dalam RDP yang sama, Anggota DPRD Manggarai Barat, Silverius Sukur, mempertanyakan kontribusi KSOP Kelas III Labuan Bajo terhadap pembangunan daerah.

    "Apa kontribusi KSOP untuk pembangunan Manggarai Barat," kata Silverius.

    Silverius mengklaim selama lima periode menjadi anggota DPRD, tidak ada satu rupiah pun kontribusi KSOP untuk pembangunan Manggarai Barat. Ia juga mempertanyakan kontribusi kapal wisata terhadap PAD daerah.

    Terkait hal tersebut, Stephanus menyebut KSOP telah menciptakan lapangan kerja. Ini melalui penerbitan sekitar 1.500 sertifikat pelaut gratis serta 820 sertifikat PAS kecil bagi kapal nelayan dan kapal wisata.

    "Kami menyampaikan data kapal dan penumpangnya setiap bulan. Kami tidak punya kewenangan menarik pajak itu," tegas Stephanus.

    Pihak Terlibat Tanggung Jawab (Versi Masing-masing) Keterangan
    DPRD Manggarai Barat Menyoroti ketiadaan posko keselamatan Mendesak kajian dan kolaborasi lintas pihak
    KSOP Kelas III Labuan Bajo Koordinasi dengan unsur SAR Telah membangun posko terpadu di Marina Labuan Bajo
    Basarnas Penanggung jawab utama saat kecelakaan Pembangunan pos di TN Komodo butuh peningkatan status Pos SAR Labuan Bajo
    Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) Dituding kurang bertanggung jawab saat insiden Memungut retribusi wisatawan, disetor ke pusat sebagai PNBP
    Pemerintah Daerah Manggarai Barat Disorot publik, namun tidak memperoleh PAD dari TNK Tidak mendapatkan bagian PAD dari retribusi TN Komodo

    DPRD Manggarai Barat menekankan pentingnya sinergi untuk menjamin keselamatan wisatawan. Ini demi keberlanjutan sektor pariwisata bahari di kawasan Taman Nasional Komodo.