Tag: Toge Productions

  • CEO Toge Productions Pertimbangkan Pindah karena Pajak

    CEO Toge Productions Pertimbangkan Pindah karena Pajak

    Keluhan mengenai pajak industri gim mencuat setelah unggahan dari pendiri sekaligus CEO Toge Productions, Kris Antoni, yang berencana memindahkan studionya ke luar negeri karena masalah tagihan pajak.

    Kris Antoni melalui akun media sosial X miliknya, @kerissakti, pada Rabu (25/2/2026) mengungkapkan, "Habis ditodong sama orang pajak dengan aturan yg dibuat-buat membuat gue semakin yakin untuk mulai memindahkan Toge Productions ke negara lain," seperti dikutip Sabtu (28/2/2026).

    Dia juga mengeklaim telah berupaya memajukan industri gim Indonesia selama 17 tahun. Kris pun menyatakan sudah berusaha sebaik mungkin.

    "Tapi sepertinya harapan saya sudah pupus," ungkapnya.

    Dia mengimbau jika terdapat studio gim yang tetiba memperoleh koreksi pajak dan dinyatakan kurang bayar, dengan dalih biaya gaji karyawan semasa pengembangan (development) wajib diamortisasi.

  • Toge Productions Pertimbangkan Pindah Akibat Pajak?

    Toge Productions Pertimbangkan Pindah Akibat Pajak?

    Kris Antoni, pendiri dan CEO Toge Productions, menyampaikan keluhannya di platform X mengenai tagihan kurang bayar pajak yang dialami perusahaannya. Kris mempertimbangkan untuk memindahkan Toge Productions ke negara lain.

    Unggahan Kris pada 25 Februari 2026 tersebut viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Beberapa warganet bingung dengan keputusan pihak pajak, sementara yang lain mendukung langkah Kris untuk merelokasi perusahaannya ke luar negeri.

    Menurut Kris, perusahaan dicap kurang bayar karena biaya gaji karyawan selama pengembangan produk wajib diamortisasi. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengajukan atau memenuhi syarat kapitalisasi biaya pengembangan.

    Shieny Aprilia, Co-founder dan CEO Agate, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Kris. Shieny menjelaskan bahwa aturan pajak yang dipermasalahkan Kris bukanlah aturan yang dibuat-buat, melainkan sesuai dengan PSAK 19 yang merupakan cerminan dari International Accounting Standards (IAS 38).

    Shieny menambahkan, langkah pemerintah mengadopsi standar internasional sudah tepat untuk mendorong industri lokal menjadi lebih baik. Ia menyebutkan bahwa beban ada di pemimpin industri untuk memenuhi standar tersebut.

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melalui akun media sosialnya memberikan respons terkait masalah ini. Mereka menjelaskan bahwa ketentuan perpajakan mengatur perlakuan atas suatu biaya berdasarkan karakteristik dan masa manfaatnya. Tujuannya adalah memastikan penghitungan pajak dilakukan secara adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum.

    Ditjen Pajak menegaskan setiap proses pemeriksaan dilaksanakan secara profesional dan objektif, serta memberikan ruang dialog dan klarifikasi kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

    "DJP menghargai peran penting industri game dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari masa depan ekonomi Indonesia, dan kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan, pendampingan, dan kepastian hukum yang mendukung pertumbuhan sektor ini," pungkasnya.