Tag: Tol Jogja-Bawen

  • Warga Sambeng Magelang Tolak Penambangan Tanah Uruk Tol Jogja-Bawen

    Warga Sambeng Magelang Tolak Penambangan Tanah Uruk Tol Jogja-Bawen

    Ratusan warga Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, memadati halaman DPRD Kabupaten Magelang pada Kamis (12/2/2026). Mereka menyatakan sikap tegas menolak penambangan tanah yang akan digunakan sebagai urukan proyek tol Jogja-Bawen.

    Kedatangan warga yang berjumlah ratusan ini didominasi oleh pengendara sepeda motor dan mobil. Mereka mengenakan janur kuning sebagai tanda khusus di leher.

    Tidak hanya itu, warga juga membawa beragam hasil bumi dan produk olahan. Hal ini sebagai simbol penolakan mereka terhadap penambangan tanah di wilayah tersebut.

    Saat tiba di halaman DPRD, warga langsung membentangkan spanduk bertuliskan 'Aksi Damai Warga Desa Sambeng Borobudur, Tolak Tambang Tanah Uruk'. Beberapa poster lain juga turut dibawa.

    Poster-poster tersebut memuat beragam tulisan seperti 'Pak Purnomo Terno Mulih Kadesku!!! Ijeh penang nyawang gunung2 daripada nyawang raimuuu, Tambang = Iblis Dunia, Butuh Kejelasan Bukan Hanya Omong Kosong, Kades Bersama Rakyat Jarene, Awake Debat Jebule Minggat'.

    Massa aksi sempat ditemui oleh Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir. Kemudian, perwakilan warga melakukan audiensi yang berlangsung alot hingga sore hari.

    "Tadi kami membawa hasil panen itu pesan moral kami sampaikan, 'ini lho hasil dari tanah yang hendak mereka tambang itu'. Tadi ada duren, rambutan, pepaya, macam-macam," kata Humas Paguyuban Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Tanah Air (Gema Pelita) Sambeng, Khairul Hamzah, Kamis (12/2/2026).

    Menurut Khairul, hasil audiensi jauh dari harapan warga. Pihaknya telah menyampaikan kronologi awal, fakta, dan bukti dugaan manipulasi dokumen.

    "Karena yang kami sampaikan fakta, bukti, kronologi. Tapi, dijawabnya dengan seperangkat UU. Jadi, sama seperti surat yang selama sampaikan, kami tuntut. Tapi, dijawab dengan seperangkat UU," ujar Khairul.

    Warga mempertanyakan penggunaan data mereka untuk proses perizinan yang tidak dijawab. Penjelasan ATR/BPN menyatakan Pertek terbit sebelum ada bantahan warga.

    "Logika masyarakat Sambeng ya sederhana. Kami mempertanyakan kenapa ada data warga yang dipergunakan untuk sebuah proses perizinan, tetapi tidak dijawab. Bagaimana tadi penjelasan ATR/BPN, menyatakan Pertek (pertimbangan teknis pertanahan) terbit sebelum mereka mengetahui adanya bantahan dari warga," lanjutnya.

    Khairul menambahkan, warga menanyakan apakah Pertek bisa dicabut setelah bantahan. Namun, ATR/BPN merespons bahwa Pertek tidak bisa dicabut.

    "Terus terang sebagai warga sangat kecewa. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah sangat jelas, yang sudah kami tolak. Sudah jelas ada dugaan kuat manipulasi bahkan pemalsuan data warga (proses perizinan lanjut). Harapan warga bisa selesai di sini (Magelang) tidak perlu sampai ke provinsi. Tapi, apapun boleh buat, kalau sampai terjadi berlanjut sampai provinsi, kami lakukan apapun itu (menolak penambangan)," tegasnya.

    Warga Desa Sambeng tetap konsisten menolak penambangan karena tanah tersebut adalah mata pencarian utama mereka.

    "Dari awal sampai saat ini pun dan sampai kapan pun. Kami konsisten menolak tambang itu. Alasannya pun sudah sangat jelas, itu (tanah) mata pencarian kami. Di situ hidup kami, kami makan minum dari situ. Masa depan anak cucu kami dari situ. Kalau itu dihancurkan, kami mau gimana, mau makan apa kami. Tapi, ternyata itu tidak didengar oleh bapak-bapak instansi ketika kami permasalahkan," tambah Khairul.

    Tanggapan DPRD Kabupaten Magelang

    Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, menyatakan pihaknya belum bisa berbuat banyak karena perizinan masih berproses. Rapat dengar pendapat telah dilakukan bersama instansi terkait.

    "Rapat dengar pendapat dengan instansi-instansi yang berwenang terkait permasalahan warga masyarakat Desa Sambeng terhadap penolakan penambangan tanah uruk dan penambangan pasir di wilayah Desa Sambeng. Kami pada ranah tidak mengambil keputusan karena perizinan masih sedang proses," kata Sakir.

    Menurut keterangan dari instansi yang diundang, baru Pertek ATR/BTN yang terbit. Pemerintah daerah melalui tim DPUPR sedang mengkaji Pertek tersebut.

    "Menurut keterangan dari beberapa instansi yang kita undang itu kan baru Pertek ATR/BTN. Kemudian, pemerintah daerah melalui tim yang diprakarsai oleh DPUPR membentuk tim dengan melibatkan beberapa OPD mengkaji hasil keluarnya pertek. Kemudian DPUPR mengeluarkan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)," kata dia.

    Sakir juga menyebutkan bahwa nama CV pemohon izin penambangan tidak ada dalam surat permohonan warga Sambeng. Namun, Komisi III akan menindaklanjuti dengan mengundang pihak CV.

    "Tapi, tidak menutup kemungkinan, besok dari Komisi III untuk menindaklanjuti. Juga, kita akan mengundang pada pihak CV, kita minta keterangan dari pihak CV biar berimbang nanti informasi-informasi yang masuk ke DPRD," tegas Sakir.

    Penjelasan ATR/BPN Kabupaten Magelang

    Kepala ATR/BPN Kabupaten Magelang, Sun Eddy Widijanto, menjelaskan bahwa permohonan Pertek dari CV diajukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) pada 11 Agustus 2025. Dokumen yang dilengkapi meliputi peta lokasi, surat kuasa, KTP pemohon, NIB, dan proposal kegiatan.

    Proses ini juga melibatkan peninjauan lokasi dan klarifikasi.

    "Kami juga melakukan peninjauan lokasi pada 26 September 2025 (bertemu di rumah kepala desa)," kata Sun Eddy.

    Sebelum menerbitkan Pertek, klarifikasi dilakukan kepada Kepala Desa Sambeng. Hal ini berlangsung pada 26-29 September 2025 berdasarkan surat tugas resmi.

    "Kami melakukan klarifikasi dengan kepala desa terkait permohonan juga persyaratan-persyaratan yang sudah dilampirkan," ujarnya. "Kebetulan beliau bersedia ditemui di rumahnya pada jam kerja," tutur Sun Eddy.

    Setelah seluruh persyaratan formal lengkap pada 30 September 2025, Pertek diterbitkan.

    "Setelah secara formal dipenuhi 30 September 2025, pertimbangan teknis ini terbit," ucap dia.

    Informasi Penting Detail
    Lokasi Aksi DPRD Kabupaten Magelang
    Tanggal Aksi Kamis, 12 Februari 2026
    Pihak yang Menolak Warga Desa Sambeng, Borobudur
    Tujuan Penolakan Penambangan tanah uruk tol Jogja-Bawen
    Pihak yang Ditemui Ketua DPRD Kab. Magelang, Sakir
  • Kades Sambeng Magelang Menghilang Dua Bulan Usai Tolak Tambang Tol Jogja-Bawen

    Kades Sambeng Magelang Menghilang Dua Bulan Usai Tolak Tambang Tol Jogja-Bawen

    Kepala Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Rowiyanto, telah menghilang tanpa kabar selama sekitar dua bulan. Kejadian ini terjadi setelah ia menghadiri pertemuan penting terkait penolakan penambangan tanah uruk untuk proyek jalan tol Jogja-Bawen.

    Pemerintah Kabupaten Magelang telah memberikan respons terkait hilangnya pemimpin desa tersebut. Hingga saat ini, keberadaan Rowiyanto masih menjadi misteri.

    Rowiyanto dilaporkan menghilang sejak Jumat (5/12/2025) siang. Sehari sebelumnya, pada Kamis (4/12/2025), ia masih terlihat aktif dalam sebuah pertemuan.

    Pertemuan tersebut melibatkan tokoh masyarakat, warga, pemerintah desa, dan Forkompincam. Agenda utamanya adalah membahas penolakan terhadap penambangan tanah uruk untuk proyek jalan tol Jogja-Bawen.

    "Itu selesai ada pertemuan warga di tanggal 4 Desember 2025. Itu kan pertemuan resmi warga dengan BPD dan juga Pemdes, termasuk beliau yang juga dihadiri oleh Pak Kapolsek. Kemudian juga dihadiri oleh Bapak Danramil," kata Humas Paguyuban Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Tanah Air (Gema Pelita) Sambeng, Khairul Hamzah, Senin (9/2/2026).

    Khairul menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, warga dengan tegas menolak penambangan tanah uruk. Rowiyanto juga disebut memberikan surat pernyataan menolak dan berjanji akan mendampingi warga.

    "Di situ (pertemuan) kan sudah sampai ada keputusan bahwasanya memang warga memang menolak (penambangan tanah uruk). Beliau (kades) juga akhirnya memberikan surat pernyataan menolak segala macam dan juga berjanji akan membersamai warga," sambung Khairul.

    Setelah pertemuan penolakan tambang, Rowiyanto masih menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Koperasi Merah Putih pada Jumat (5/12/2025). Setelah acara tersebut, ia tidak bisa dihubungi hingga saat ini.

    "Nah, setelah itu siangnya sudah tidak bisa dikontak sampai sekarang. Sampai hari ini," ujar dia.

    Upaya pencarian dan komunikasi telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil. "Pernah dihubungi, bahkan pernah didatangi ke rumahnya. Tapi, beliau nggak ada. Kalau WhatsApp memang sampai sekarang masih centang satu, nggak kebaca," tambah Khairul.

    Dampak dan Langkah Selanjutnya

    Meskipun Kades Rowiyanto menghilang, roda pemerintahan Desa Sambeng tetap berjalan. Ini berkat dedikasi staf desa lainnya, terutama Sekretaris Desa.

    "Ya kita tahunya roda pemerintahan desa berjalan karena staf yang lain. Seperti Bu Sekdes dan hal-hal bersifat administrasi warga meski tetap tercukupi. Ya, jadi berjalan apa adanya," kata Khairul.

    Camat Borobudur, Subiyanto, mengonfirmasi bahwa posisi Kades Sambeng Rowiyanto masih belum diketahui. Pihak kecamatan telah melayangkan teguran administratif.

    "Yang jelas Pak Kades posisi sampai sekarang belum diketahui. Secara administratif kita di kecamatan sudah menegur dengan teguran pertama, kedua. Itu sampai sekarang kita masih menunggu tahapan selanjutnya," tegas Subiyanto.

    Terkait urusan administratif, "Masih ada Bu Carik kan ada kegiatan masih bisa di atas nama Pak Kades. Ya administrasi tertangani oleh beliau Bu Sekdes," katanya.

    Pihak kecamatan juga telah mencoba menghubungi Rowiyanto melalui WhatsApp, namun pesan tersebut hanya centang satu. Surat teguran juga belum terkirim.

    Subiyanto telah melaporkan hilangnya kades ini kepada Bupati Magelang. "Iya (Bupati Magelang), setelah ada langkah-langkah administratif. Kita tidak ada tindak lanjut, dan untuk memperhatikan jalannya pemerintahan, ya kita minta keputusan kebijakan Pak Bupati selanjutnya," tegasnya.

    Tindakan Administrasi dan Koordinasi

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Magelang, Gunawan Yudi, menjelaskan bahwa pembinaan kepala desa secara hierarki merupakan tugas camat.

    "Secara hierarkis kan pembinaan kan dari amanat perbup. Pembinaan tentang pemerintah desa kan Pak Camat," ujar Gunawan.

    detikJateng juga telah berupaya menghubungi Kades Rowiyanto melalui pesan WhatsApp untuk meminta konfirmasi, namun pesan tersebut masih menunjukkan centang satu.

    Informasi Penting Detail
    Nama Kades Hilang Rowiyanto
    Desa Sambeng
    Kecamatan Borobudur
    Kabupaten Magelang
    Tanggal Terakhir Terlihat 5 Desember 2025
    Lama Menghilang Sekitar 2 bulan
    Agenda Terakhir Dihadiri Penolakan tambang tol Jogja-Bawen
    Status Pemerintahan Desa Tetap berjalan normal
    Tindakan Administrasi Camat Teguran pertama (16 Des 2025), kedua (13 Jan 2026)
    Laporan ke Bupati Sudah dilakukan oleh Camat