Tag: TPPO

  • Mantan Anggota Polda Bali Diadili dalam Kasus TPPO di Denpasar

    Mantan Anggota Polda Bali Diadili dalam Kasus TPPO di Denpasar

    Denpasar kembali menjadi sorotan atas kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Putu Setiawan alias Setyawan, seorang mantan anggota Polda Bali, kini menghadapi meja hijau. Ia menjadi salah satu dari empat terdakwa yang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada Kamis, 12 Februari 2026.

    Sidang dipimpin oleh hakim ketua Ni Kadek Kusumawardani. Setiap terdakwa diadili dalam berkas perkara terpisah. Jaksa penuntut umum (JPU) Edy Arta Wijaya mengungkap modus operandi kasus TPPO yang bermula di atas kapal KM Awindo 2A, Pelabuhan Benoa.

    Selain Setyawan, terdakwa lainnya adalah Refdiyanto, Jaja Sucharja, dan Titin Sumartini. Masing-masing memiliki peran berbeda dalam jaringan ini. Jaksa Edy Arta Wijaya menjelaskan bahwa para terdakwa melakukan perekrutan, pengangkutan, dan penampungan.

    "Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang (pekerja)," ujar Edy.

    Para pekerja direkrut di bawah ancaman kekerasan, penipuan, serta penyalahgunaan kekuasaan. Ini dilakukan untuk tujuan eksploitasi. Penjeratan utang juga menjadi salah satu modus yang digunakan dalam kasus ini.

    "Untuk tujuan mengeksploitasi," sambungnya.

    Modus Perekrutan dan Janji Palsu

    PT Awindo International membutuhkan sekitar 30 awak buah kapal (ABK). Terdakwa berinisial I, direktur perusahaan, memerintahkan Jaja Sucharja dan Setyawan untuk merekrut korban. Saat itu, Setyawan masih aktif sebagai anggota Polda Bali.

    Perintah ini kemudian diteruskan kepada Refdiyanto, direktur CV Pelaut Bahari Sejahtera, dan stafnya Budi Listiono (almarhum). Sebanyak 26 orang berhasil direkrut sebagai ABK.

    Terungkap pula peran Oktifianus, seorang saksi, yang menginformasikan kepada Melyanus (DPO). Melyanus kemudian bekerja sama dengan Titin Sumartini dalam perekrutan ini.

    "Untuk melakukan perekrutan, pembiayaan, pengiriman, pemindahan dan penampungan. Mereka melakukan perekrutan menggunakan media sosial Facebook dengan postingan iklan lowongan pekerjaan," urai Eddy.

    Iklan lowongan pekerjaan di Facebook menjanjikan gaji Rp 3 juta bagi ABK. Ini menarik 21 pelamar. Para calon ABK dijanjikan bekerja di kapal atau Unit Pengelolaan Ikan (UPI) di Jakarta dan Pekalongan.

    Berikut adalah rincian peran masing-masing terdakwa:

    Terdakwa Peran Utama Keterangan Tambahan
    Putu Setiawan (Setyawan) Merekrut korban, anggota Polda Bali saat kejadian Membagikan dan memerintahkan penandatanganan PKL
    Refdiyanto Merekrut, menampung calon ABK Direktur CV Pelaut Bahari Sejahtera
    Jaja Sucharja Merekrut korban Kapten kapal
    Titin Sumartini Merekrut, menampung calon ABK Bekerja sama dengan DPO Melyanus

    Penampungan dan Penipuan Terbongkar

    Pada 30 Juli hingga 6 Agustus 2025, calon ABK yang direkrut Refdiyanto ditampung di Mess CV Pelaut Bahari Sejahtera, Pekalongan. Sementara itu, calon ABK yang direkrut Titin Sumartini ditampung di Jalan Pulau Bungin, Denpasar Selatan.

    Selama di penampungan, para korban mulai menyadari bahwa janji-janji dalam iklan tidak sesuai kenyataan. Mereka merasa ditipu.

    Pada 6 Agustus 2025, sebanyak 26 calon ABK KM Awindo 2A dibawa oleh Refdiyanto ke Pelabuhan Benoa. Mereka terus diawasi ketat untuk mencegah upaya melarikan diri.

    Setyawan kemudian membagikan kertas perjanjian kerja laut (PKL). Ia memerintahkan seluruh calon ABK untuk segera menandatangani dokumen tersebut.

    Refdiyanto dan Setyawan menerima pembayaran sebesar Rp 241.400.000 dari PT Awindo International. Dana tersebut kemudian dikirim ke beberapa rekening lain. Para calon ABK dipaksa melakukan berbagai pekerjaan fisik di kapal.

    "Merangkai tali jangkar, berlatih merakit alat pancing cumi, merapikan barang inventaris kapal dan sejumlah pekerjaan terkait kelautan lainnya," tandas Eddy.

    Ancaman Hukuman Para Terdakwa

    Refdiyanto, Jaja Sucharja, dan Titin Sumartini dijerat dengan Pasal 455 Ayat 5 juncto Pasal 21 Ayat 1 huruf c dan Pasal 456 ayat 5 juncto Pasal 20 ayat 1 huruf c jo Pasal 21 huruf a dan b UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026.

    Sementara itu, terdakwa Putu Setiawan (Setyawan) dijerat dengan Pasal 455 Ayat 5 juncto Pasal 20 Ayat 1 huruf c dan Pasal 456 Ayat 5 juncto Pasal 20 ayat 1 huruf c juncto Pasal 21 huruf a dan b UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026. Selain itu, Setyawan juga dijerat dengan Pasal 455 ayat 5 juncto Pasal 58 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026.

  • Polres Bengkalis Ungkap Dugaan TPPO, Amankan Pasutri Penampung PMI Ilegal

    Polres Bengkalis Ungkap Dugaan TPPO, Amankan Pasutri Penampung PMI Ilegal

    Polres Bengkalis berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pelanggaran keimigrasian. Dalam operasi ini, dua terduga pelaku berhasil diamankan.

    Kapolres Bengkalis, AKBP Fahrian Siregar, mengungkapkan kasus ini diungkap oleh Satreskrim pada Senin (9/2) malam. Tim awalnya menerima laporan mengenai aktivitas ilegal yang diduga dilakukan oleh pasangan suami istri.

    “Kami mengamankan dua orang terduga pelaku yang berinisial J (62) dan S (39) terkait TPPI. Keduanya pasangan suami istri,” kata Kapolres, Rabu (11/2/2026).

    Pasutri tersebut diduga kuat berperan sebagai penyedia rumah penampungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Mereka menampung pekerja ilegal yang akan berangkat atau tiba dari luar negeri.

    Lokasi penampungan berada di Jalan Hasanah, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis. Saat penggerebekan, ditemukan lima orang pekerja migran ilegal yang baru saja tiba dari Malaysia.

    Modus Operandi Pelaku

    “Hasil penyelidikan awal, para PMI dibawa dari Malaysia menggunakan speed boat, kemudian dijemput di darat menggunakan mobil Fortuner warna hitam. Jadi dikawal langsung oleh kedua pelaku menuju rumah penampungan,” kata Fahrian.

    Kelima PMI tersebut diketahui sempat ditampung dengan fasilitas yang tidak layak. Petugas menyita sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian.

    Berikut adalah rincian barang bukti yang diamankan:

    Jenis Barang Bukti Jumlah
    Handphone 2 unit
    Speed boat 1 unit
    Mobil Fortuner warna hitam 1 unit
    Mobil Rush warna silver 1 unit

    Proses Hukum dan Himbauan

    Kedua terduga pelaku kini telah diamankan di Mapolres Bengkalis untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Mereka disangkakan melanggar beberapa pasal hukum.

    Pasal yang disangkakan adalah Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TTPO. Juga Pasal 120 Ayat (2) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 457 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

    “Kami berkomitmen untuk memberantas praktik TPPO dan mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam pengiriman PMI secara nonprosedural,” kata Fahrian tegas.

  • Satreskrim Polres Bengkalis Tangkap Pasutri Diduga Agen Penampung Pekerja Migran Ilegal

    Satreskrim Polres Bengkalis Tangkap Pasutri Diduga Agen Penampung Pekerja Migran Ilegal

    Satreskrim Polres Bengkalis berhasil membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat.

    Dua orang pasangan suami istri berinisial J (62) dan S (39) diamankan. Keduanya diduga berperan sebagai agen penampung pekerja migran ilegal.

    Penangkapan terjadi saat pasutri tersebut menjemput lima pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Para PMI ini baru kembali dari Malaysia.

    Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi publik. Diduga terjadi tindak pidana perdagangan orang di Jalan Hasanah, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.

    Tim Satreskrim Polres Bengkalis melakukan penyelidikan. Lokasinya adalah sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat penampungan PMI nonprosedural.

    Pada Selasa (10/2) sekitar pukul 23.30 WIB, petugas mengamankan lima orang PMI. Mereka baru dipulangkan dari Malaysia melalui jalur ilegal.

    “Dari lokasi tersebut, anggota mengamankan lima orang PMI yang baru dipulangkan dari Malaysia melalui jalur ilegal,” ujar Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Kelima pekerja migran ilegal tersebut diangkut dari Malaysia menggunakan speed boat. Selanjutnya, para tersangka menjemput mereka di darat.

    Penjemputan dilakukan dengan mobil Fortuner warna hitam. Mobil tersebut dikawal langsung oleh kedua terduga pelaku menuju rumah penampungan.

    Fasilitas penampungan yang disediakan oleh para tersangka tidak layak. Hal ini memperparah kondisi para pekerja migran ilegal.

    Para tersangka mengaku sudah delapan kali mengirimkan pekerja migran secara ilegal ke Malaysia. Ini menunjukkan skala operasional yang cukup besar.

    Berikut adalah data singkat terkait penangkapan pasutri agen pekerja migran ilegal:

    Deskripsi Detail
    Pelaku Utama Pasangan Suami Istri (J, 62 & S, 39)
    Lokasi Penangkapan Jalan Hasanah, Desa Senggoro, Bengkalis
    Tanggal Penangkapan Selasa (10/2) sekitar pukul 23.30 WIB
    Jumlah PMI Diamankan 5 orang
    Modus Pengiriman Speed boat dari Malaysia
    Modus Penjemputan Mobil Fortuner hitam, dikawal pelaku
    Jumlah Pengiriman Sebelumnya 8 kali

    Barang Bukti dan Pasal yang Disangkakan

    Dalam pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti. Bukti-bukti ini menguatkan dugaan keterlibatan para tersangka.

    Barang bukti yang diamankan meliputi dua unit handphone, satu unit speed boat, satu unit mobil Fortuner warna hitam, dan satu unit mobil Rush warna silver.

    Saat ini, kedua terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Bengkalis. Mereka menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

    Kedua pelaku dipersangkakan dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007. Undang-undang ini mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

    Selain itu, mereka juga dijerat dengan Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011. Undang-undang tersebut berkaitan dengan Keimigrasian.

    Penyelidikan juga menyertakan jo Pasal 457 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023. Aturan ini tentang KUHP.

    AKBP Fahrian Saleh Siregar menegaskan komitmen Polres Bengkalis. Pihaknya akan terus memberantas praktik TPPO.

    Kepolisian juga mengimbau masyarakat. Diharapkan agar tidak terlibat dalam pengiriman PMI secara nonprosedural.