Tag: Transparansi

  • Wamendagri Ribka Haluk Dorong Sinergi Pemda-BPK di Kantor Perwakilan BPK Bali

    Wamendagri Ribka Haluk Dorong Sinergi Pemda-BPK di Kantor Perwakilan BPK Bali

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menyerukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini krusial dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

    Haluk menegaskan pentingnya kolaborasi untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar. Ini sekaligus mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

    “Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan telah menerapkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar,” ujar Ribka, Kamis (12/2/2026).

    Pernyataan tersebut disampaikan Ribka dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025. Acara penting ini berlangsung di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali.

    Ribka melihat pemeriksaan ini sebagai peluang besar untuk memperkuat sinergi BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda. Tujuannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi.

    Ia juga meminta para kepala daerah untuk bersikap kooperatif, transparan, dan komunikatif. Sikap ini diperlukan selama berlangsungnya proses pemeriksaan.

    Integrasi Data Melalui SIPD

    Wamendagri Ribka Haluk turut menyoroti pentingnya integrasi data. Ini melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai wujud nyata transparansi pengelolaan pemerintahan.

    Menurutnya, dari total 546 pemerintah daerah, sebanyak 524 telah menerapkan SIPD. Sisanya masih menghadapi berbagai kendala terkait jaringan dan infrastruktur.

    “Harus memanfaatkan SIPD ini, karena dengan sistem SIPD ini tentunya BPK juga dapat mengakses, KPK, dan juga semua aktivitas pemerintahan. Karena semua informasi tentang penyelenggaraan daerah ini ada di SIPD,” pungkasnya.

    Berikut adalah rincian capaian penerapan SIPD di Pemda:

    Aspek Jumlah
    Total Pemda 546
    Pemda Terapkan SIPD 524
    Pemda Kendala Jaringan/Infrastruktur 22

    Acara Entry Meeting ini dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, dan Direktur Jenderal PKN VI BPK RI, Laode Nusriadi. Turut hadir para gubernur, sekretaris daerah, dan inspektur di wilayah lingkup Ditjen PKN VI BPK RI.

  • BEI Janji Tingkatkan Transparansi Pasar Usai Peringatan MSCI Anjlokkan IHSG

    BEI Janji Tingkatkan Transparansi Pasar Usai Peringatan MSCI Anjlokkan IHSG

    Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara terkait kemarahan Presiden Prabowo Subianto menyusul peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Peringatan tersebut diketahui memicu ambruknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan pihaknya berjanji meningkatkan transparansi dan integritas pasar. Perbaikan pasar modal akan dilakukan dalam waktu cepat.

    Peringatan dari MSCI menjadi perhatian serius bagi BEI. Jeffrey Hendrik menegaskan komitmen untuk bertindak cepat demi perbaikan sistem pasar.

    “Oh iya tentu itu jadi peringatan bagi kami untuk bisa secara lebih cepat lagi melakukan hal-hal yang tadi kami sampaikan, meningkatkan transparansi pasar meningkatkan integritas pasar, itu menjadi peringatan bagi kami. Dan itu akan kami lakukan dalam waktu secepat mungkin,” katanya dalam acara Economic Outlook 2026 di Graha CIMB Niaga Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Imbas Ketidaktransparanan di Pasar Modal

    Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan adanya desakan mundur bagi beberapa pejabat otoritas pasar modal.

    Desakan ini muncul sebagai dampak ketidaktransparanan di otoritas pasar modal. Hashim menyampaikan hal ini di acara ASEAN Climate Forum, Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    “Itu menjadi topik hangat minggu lalu, kan? Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri. Dan ada alasannya, karena tidak ada transparansi,” ungkap Hashim, Rabu (11/2/2026).

    Kemarahan Presiden Prabowo dan Kehormatan Negara

    Hashim juga menjelaskan, amarah Presiden Prabowo tidak hanya terkait transparansi pasar modal. Lebih dari itu, peringatan MSCI dinilai berpotensi mencoreng kehormatan negara.

    “Presiden Prabowo sangat marah. Beliau marah dengan apa yang terjadi minggu lalu, terutama dengan kehormatan negara kita yang dipertaruhkan,” jelas Hashim.

    Berikut adalah poin-poin penting terkait isu ini:

    Pihak Terkait Peran/Pernyataan
    Presiden Prabowo Subianto Marah besar atas peringatan MSCI yang ancam kehormatan negara dan merugikan investor ritel.
    BEI (Jeffrey Hendrik) Berjanji meningkatkan transparansi dan integritas pasar secepat mungkin.
    Hashim Djojohadikusumo Menyebut adanya desakan mundur pejabat otoritas pasar modal akibat ketidaktransparanan.
    MSCI Memberikan peringatan yang memicu ambruknya IHSG.

    Anjloknya IHSG saat ini dianggap sangat merugikan investor ritel. Reputasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) turut dipertaruhkan akibat persoalan tersebut.

    “Para investor ritel, banyak yang telah dirugikan, bukan? Banyak yang telah dirugikan. Jadi ini sangat penting,” imbuhnya.

  • Transparency International Indonesia Rilis Skor IPK Negara, Indonesia Turun Peringkat

    Transparency International Indonesia Rilis Skor IPK Negara, Indonesia Turun Peringkat

    Transparency International Indonesia (TII) telah merilis skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berbagai negara. Terdapat 10 negara yang dinilai paling bersih dari korupsi, sementara komitmen global terhadap pemberantasan korupsi mengalami kemunduran.

    Indonesia sendiri mengalami penurunan signifikan, berada di peringkat 109 dari 180 negara dengan skor 34.

    Program Manager TII, Ferdian Yazid, menjelaskan bahwa 10 negara dengan skor IPK tertinggi didominasi oleh wilayah Skandinavia. Dua negara dari Asia Pasifik juga turut masuk dalam daftar tersebut.

    "Negara top 10 pemuncak klasemen CPI, mayoritas didominasi negara skandinavia. Ada Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Kemudian ada outlier misalkan dua negara Asia Pasifik yaitu Singapura dan New Zealand," kata Manajer Program TII Ferdian Yazid kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).

    Ferdian merinci, Denmark menempati peringkat pertama dengan skor 89. Finlandia menyusul di posisi kedua dengan skor 88. Singapura menempati posisi ketiga dengan skor 84.

    Daftar Negara dengan IPK Tertinggi

    Berikut adalah 10 negara dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tertinggi:

    Peringkat Negara Skor IPK
    1 Denmark 89
    2 Finlandia 88
    3 Singapura 84
    4 Selandia Baru 81
    5 Norwegia 81
    6 Swedia 80
    7 Swiss 80
    8 Luksemburg 78
    9 Belanda 78
    10 Jerman 77

    Meskipun demikian, Ferdian mengutarakan bahwa ada kemerosotan kepemimpinan global dalam pemberantasan korupsi. Ini terlihat dari menurunnya skor CPI 12 negara yang sebelumnya di atas 80, menjadi hanya lima negara di tahun ini.

    "Di tahun ini, hanya ada lima negara. Jadi mulai banyak kemunduran komitmen pemberantasan korupsi di tingkat global," tutur Ferdian.

    Negara dengan IPK Terendah dan Situasi Indonesia

    Yazid juga membeberkan negara-negara dengan skor IPK terendah. Negara-negara ini berasal dari kelompok Fragile States di Amerika Tengah, Latin, dan Afrika.

    "Misalnya yang paling rendah ada Venezuela yang baru diserang Donald Trump, lalu ada juga Somalia dan Sudan Selatan. Jadi negara yang berkonflik biasanya juga rentan terhadap praktik korupsi," imbuhnya.

    Untuk Indonesia, pada tahun 2025 menempati peringkat 109, turun 10 peringkat dari tahun sebelumnya. Skor IPK Indonesia tahun ini adalah 34.

    "Skor CPI di Indonesia tahun ini ada di angka 34. Kemudian peringkatnya dibandingkan 180 negara lainnya ada di 109," kata Ferdian.

    "Jadi skornya ada penurunan tiga poin, peringkatnya turun 10 peringkat," jelasnya.

    Perolehan skor tersebut membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara seperti Aljazair, Malawi, Sierra Leone, dan Laos.

    IPK Negara ASEAN

    Berikut skor IPK antarnegara ASEAN, menunjukkan Singapura sebagai yang terbaik dan Myanmar di posisi terendah:

    Negara Peringkat Skor IPK
    Singapura 3 84
    Malaysia 52 52
    Timor Leste 53 44
    Vietnam 81 41
    Indonesia 109 34
    Laos 109 34
    Thailand 116 33
    Filipina 120 32
    Kamboja 163 20
    Myanmar 169 16