Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menyerukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini krusial dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
Haluk menegaskan pentingnya kolaborasi untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar. Ini sekaligus mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
“Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan telah menerapkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar,” ujar Ribka, Kamis (12/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Ribka dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025. Acara penting ini berlangsung di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali.
Ribka melihat pemeriksaan ini sebagai peluang besar untuk memperkuat sinergi BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda. Tujuannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi.
Ia juga meminta para kepala daerah untuk bersikap kooperatif, transparan, dan komunikatif. Sikap ini diperlukan selama berlangsungnya proses pemeriksaan.
Integrasi Data Melalui SIPD
Wamendagri Ribka Haluk turut menyoroti pentingnya integrasi data. Ini melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai wujud nyata transparansi pengelolaan pemerintahan.
Menurutnya, dari total 546 pemerintah daerah, sebanyak 524 telah menerapkan SIPD. Sisanya masih menghadapi berbagai kendala terkait jaringan dan infrastruktur.
“Harus memanfaatkan SIPD ini, karena dengan sistem SIPD ini tentunya BPK juga dapat mengakses, KPK, dan juga semua aktivitas pemerintahan. Karena semua informasi tentang penyelenggaraan daerah ini ada di SIPD,” pungkasnya.
Berikut adalah rincian capaian penerapan SIPD di Pemda:
| Aspek | Jumlah |
|---|---|
| Total Pemda | 546 |
| Pemda Terapkan SIPD | 524 |
| Pemda Kendala Jaringan/Infrastruktur | 22 |
Acara Entry Meeting ini dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, dan Direktur Jenderal PKN VI BPK RI, Laode Nusriadi. Turut hadir para gubernur, sekretaris daerah, dan inspektur di wilayah lingkup Ditjen PKN VI BPK RI.


