Tag: Tunggakan Iuran

  • Kemenkeu Setujui Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan, Rp 20 Triliun Sudah Ditransfer

    Kemenkeu Setujui Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan, Rp 20 Triliun Sudah Ditransfer

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan telah disetujui. Kebijakan ini masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

    "Itu sudah setujui, tinggal mungkin detail peraturan Presiden kalau nggak salah," kata Purbaya di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Purbaya menjelaskan, pihaknya telah mentransfer dana sebesar Rp 20 triliun kepada BPJS Kesehatan. Dana ini akan digunakan untuk eksekusi program penghapusan tunggakan tersebut.

    "Uangnya sudah saya kirim ke BPJS, jadi mereka bisa eksekusi kapan saja. Saya sudah keluarin kalau nggak salah Rp 20 triliun," tutur Purbaya.

    Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan persiapan internal sudah matang. Namun, pelaksanaan program ini tetap menanti payung hukum resmi dari pemerintah.

    "Semua sudah kami siapkan, tetapi gong-nya dan kapannya itu ya kan tergantung Peraturan Presiden dan itu yang tahu ya tentu presiden," ujar Ghufron dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu (11/2).

    Ghufron membeberkan beberapa langkah yang sudah dilakukan BPJS Kesehatan untuk persiapan. Ini meliputi penyiapan aturan petunjuk teknis dan data peserta menunggak sesuai ketentuan.

    "Kita siapkan sistem IT-nya, koneksi sistem iuran dengan seluruh channel perbankan dan non-perbankan yang sekarang jumlahnya panel payment channel itu sudah lebih dari 1 juta," imbuh Ghufron.

    Persiapan lainnya termasuk penyiapan mekanisme informasi kepada peserta mengenai status tunggakan. Selain itu, penyusunan draf peraturan direksi tentang penghapusan tunggakan iuran juga sudah dilakukan.

    Pengembangan website untuk pengecekan penghapusan piutang iuran juga menjadi salah satu fokus. Penyusunan alur layanan peserta di Kantor Cabang (KC) dan saluran layanan lainnya juga sedang berjalan.

    "Pengembangan sistem pengajuan penghapusan piutang iuran untuk kategori tertentu, penyusunan strategi sosialisasi dan komunikasi penghapusan piutang," tambah Ghufron.

    Potensi Tunggakan dan Mekanisme Pemutihan

    BPJS Kesehatan mencatat potensi nilai tunggakan iuran yang akan dihapuskan mencapai Rp 14,12 triliun. Jumlah ini melibatkan lebih dari 23 juta peserta yang menunggak.

    "Rp 14 triliun itu yang piutang, yang kita kalau seandainya semua dibebasin, artinya diputihkan, nah itu sekitar itu. Iya, hitungannya sekitar segitu. Tetapi nanti ditunggu saja karena pemerintah kan akan menyampaikan," ujar Ghufron.

    Ghufron menjelaskan, fasilitas pemutihan tidak akan otomatis diterima semua peserta. Program ini utamanya ditujukan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin.

    "Jadi untuk yang miskin dan tidak mampu terutama desil yang tentunya di bawah 4, nah itu bisa otomatis," imbuh Ghufron.

    Untuk peserta di luar kategori fakir miskin yang menunggak, penghapusan tidak terjadi secara otomatis. Mereka harus mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran terlebih dahulu.

    Berikut adalah gambaran umum kriteria pemutihan tunggakan:

    Kategori Peserta Mekanisme Pemutihan
    Masyarakat Miskin/Kurang Mampu (Desil < 4) Otomatis, tanpa persyaratan pembayaran
    Peserta selain Kategori di Atas Pengajuan permohonan dan melakukan pembayaran
    Peserta Meninggal/Ganda Dihapus

    "Dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran. Jadi ini harus diketahui karena ya kira tidak. Nah tentu sedang peserta yang sudah meninggal atau yang ganda itu dihapus," tutur Ghufron.

  • BPJS Kesehatan Tunggu Restu Presiden Prabowo untuk Pemutihan Utang Iuran

    BPJS Kesehatan Tunggu Restu Presiden Prabowo untuk Pemutihan Utang Iuran

    Rencana pemutihan utang atau tunggakan tagihan BPJS Kesehatan masih menanti restu Presiden Prabowo Subianto. Implementasi program ini memerlukan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

    Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR hari ini.

    Ghufron menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan matang dari sisi internal. Namun, pelaksanaan program ini tetap harus menunggu payung hukum dari pemerintah.

    "Semua sudah kami siapkan, tapi gong-nya dan kapannya itu ya kan tergantung Peraturan Presiden, dan itu yang tahu ya tentu Presiden," ujar Ghufron, Rabu (11/2/2026).

    Ghufron membeberkan sejumlah langkah yang telah dilakukan dalam persiapan pelaksanaan penghapusan tunggakan iuran peserta. Langkah-langkah tersebut mencakup aspek regulasi, data, sistem, hingga komunikasi.

    Berikut adalah rincian persiapan internal yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan:

    Aspek Detail Persiapan
    Regulasi Penyusunan aturan petunjuk teknis.
    Data Identifikasi data peserta menunggak sesuai ketentuan.
    Sistem IT Integrasi sistem iuran dengan lebih dari 1 juta channel pembayaran perbankan dan non-perbankan.
    Informasi Peserta Penyiapan mekanisme informasi status tunggakan.
    Aturan Internal Penyusunan draf peraturan direksi tentang penghapusan tunggakan.
    Digitalisasi Pengembangan situs web untuk pengecekan penghapusan piutang.

    "(Ketiga) kita siapkan sistem IT-nya Koneksi sistem iuran dengan seluruh channel perbankan dan non-perbankan. Yang sekarang jumlahnya panel payment channel itu sudah lebih dari 1 juta," imbuh Ghufron.

    Langkah Lanjut dan Sosialisasi

    Selain persiapan inti, BPJS Kesehatan juga fokus pada penyusunan alur layanan dan strategi komunikasi. Tujuannya adalah memastikan peserta dapat memahami dan memanfaatkan program pemutihan ini dengan baik.

    "Nah yang segera penyusunan alur layanan peserta penghapusan piutang iuran di KC dan channel layanan lainnya. Pengembangan sistem pengajuan penghapusan piutang iuran untuk kategori tertentu. Penyusunan strategi sosialisasi dan komunikasi penghapusan piutang," tambah Ghufron.

  • BPJS Kesehatan Jakarta Catat 23 Juta Peserta Menunggak Iuran, Total Rp 14 Triliun

    BPJS Kesehatan Jakarta Catat 23 Juta Peserta Menunggak Iuran, Total Rp 14 Triliun

    BPJS Kesehatan menghadapi tantangan besar. Sebanyak lebih dari 23 juta peserta terdata memiliki tunggakan iuran. Nilai total tunggakan ini mencapai angka fantastis, Rp 14 triliun.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan data ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    “Kira-kira itu yang punya piutang itu sekitar 23 juta orang lebih gitu. Nah kemudian yang jumlah totalnya itu sekitar Rp 14.125.680,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Rabu (11/2/2026).

    Ghufron menjelaskan pertumbuhan kepesertaan BPJS Kesehatan melonjak pesat. Pada tahun 2014, jumlah peserta hanya 133 juta jiwa. Kini, angka tersebut telah mencapai 283 juta jiwa.

    Namun, lonjakan ini juga membawa masalah. Banyak peserta menjadi nonaktif karena menunggak iuran. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi BPJS Kesehatan.

    “Kenapa tidak aktif? Karena menunggak. Menunggak itu ditagih-tagihkan, tapi juga tidak keluar uangnya. Makanya banyak peserta yang non aktif itu karena menunggak iuran lalu mau dihapuskan,” jelas Ghufron.

    Skema Pemutihan Tunggakan Iuran

    Tidak semua peserta secara otomatis mendapatkan fasilitas pemutihan tunggakan. BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan berbeda berdasarkan kategori peserta.

    Masyarakat yang kurang mampu atau miskin akan dihapuskan tunggakannya tanpa persyaratan pembayaran. Kategori ini mencakup desil yang di bawah 4.

    “Jadi untuk yang miskin dan tidak mampu terutama desil yang tentunya di bawah 4. Nah itu bisa otomatis,” tambah Ghufron.

    Berikut adalah perbandingan skema pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan:

    Kategori Peserta Persyaratan Pemutihan
    Fakir Miskin (Desil di bawah 4) Otomatis, tanpa pembayaran
    Non-Fakir Miskin Ajukan permohonan dan lakukan pembayaran
    Meninggal atau Ganda Otomatis dihapuskan

    Bagi peserta di luar kategori fakir miskin yang menunggak, Ghufron menyatakan penghapusan tidak terjadi secara otomatis. Mereka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu.

    Proses pemutihan tunggakan bagi kategori ini juga mensyaratkan pembayaran. Hal ini berbeda dengan kelompok masyarakat miskin.

    “Dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran. Jadi ini harus diketahui karena ya kira tidak. Nah tentu sedang peserta yang Sudah meninggal atau yang ganda Itu dihapus,” tutur Ghufron.