Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan telah disetujui. Kebijakan ini masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum pelaksanaannya.
"Itu sudah setujui, tinggal mungkin detail peraturan Presiden kalau nggak salah," kata Purbaya di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).
Purbaya menjelaskan, pihaknya telah mentransfer dana sebesar Rp 20 triliun kepada BPJS Kesehatan. Dana ini akan digunakan untuk eksekusi program penghapusan tunggakan tersebut.
"Uangnya sudah saya kirim ke BPJS, jadi mereka bisa eksekusi kapan saja. Saya sudah keluarin kalau nggak salah Rp 20 triliun," tutur Purbaya.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan persiapan internal sudah matang. Namun, pelaksanaan program ini tetap menanti payung hukum resmi dari pemerintah.
"Semua sudah kami siapkan, tetapi gong-nya dan kapannya itu ya kan tergantung Peraturan Presiden dan itu yang tahu ya tentu presiden," ujar Ghufron dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu (11/2).
Ghufron membeberkan beberapa langkah yang sudah dilakukan BPJS Kesehatan untuk persiapan. Ini meliputi penyiapan aturan petunjuk teknis dan data peserta menunggak sesuai ketentuan.
"Kita siapkan sistem IT-nya, koneksi sistem iuran dengan seluruh channel perbankan dan non-perbankan yang sekarang jumlahnya panel payment channel itu sudah lebih dari 1 juta," imbuh Ghufron.
Persiapan lainnya termasuk penyiapan mekanisme informasi kepada peserta mengenai status tunggakan. Selain itu, penyusunan draf peraturan direksi tentang penghapusan tunggakan iuran juga sudah dilakukan.
Pengembangan website untuk pengecekan penghapusan piutang iuran juga menjadi salah satu fokus. Penyusunan alur layanan peserta di Kantor Cabang (KC) dan saluran layanan lainnya juga sedang berjalan.
"Pengembangan sistem pengajuan penghapusan piutang iuran untuk kategori tertentu, penyusunan strategi sosialisasi dan komunikasi penghapusan piutang," tambah Ghufron.
Potensi Tunggakan dan Mekanisme Pemutihan
BPJS Kesehatan mencatat potensi nilai tunggakan iuran yang akan dihapuskan mencapai Rp 14,12 triliun. Jumlah ini melibatkan lebih dari 23 juta peserta yang menunggak.
"Rp 14 triliun itu yang piutang, yang kita kalau seandainya semua dibebasin, artinya diputihkan, nah itu sekitar itu. Iya, hitungannya sekitar segitu. Tetapi nanti ditunggu saja karena pemerintah kan akan menyampaikan," ujar Ghufron.
Ghufron menjelaskan, fasilitas pemutihan tidak akan otomatis diterima semua peserta. Program ini utamanya ditujukan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin.
"Jadi untuk yang miskin dan tidak mampu terutama desil yang tentunya di bawah 4, nah itu bisa otomatis," imbuh Ghufron.
Untuk peserta di luar kategori fakir miskin yang menunggak, penghapusan tidak terjadi secara otomatis. Mereka harus mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran terlebih dahulu.
Berikut adalah gambaran umum kriteria pemutihan tunggakan:
| Kategori Peserta | Mekanisme Pemutihan |
|---|---|
| Masyarakat Miskin/Kurang Mampu (Desil < 4) | Otomatis, tanpa persyaratan pembayaran |
| Peserta selain Kategori di Atas | Pengajuan permohonan dan melakukan pembayaran |
| Peserta Meninggal/Ganda | Dihapus |
"Dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran. Jadi ini harus diketahui karena ya kira tidak. Nah tentu sedang peserta yang sudah meninggal atau yang ganda itu dihapus," tutur Ghufron.


