Tag: tunjangan hari raya

  • THR Pensiunan 2026: Kapan Cair dan Komponennya

    THR Pensiunan 2026: Kapan Cair dan Komponennya

    Selain ASN, TNI, dan Polri aktif, pensiunan juga menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026. Pertanyaan yang muncul, kapan THR pensiunan 2026 akan cair?

    Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan tanggal resmi pencairan THR. Biasanya, THR dan gaji ke-13 untuk ASN, pensiunan, dan penerima tunjangan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang diperbarui setiap tahun.

    Meskipun PP yang mengatur THR dan gaji ke-13 tahun 2026 belum dirilis (per 27 Februari 2026), masyarakat dapat memantau informasi melalui platform resmi pemerintah atau merujuk pada PP tahun sebelumnya.

    Pengumuman resmi mengenai penyaluran THR pensiunan 2026 akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa THR akan diumumkan dalam waktu dekat.

    Menkeu Purbaya menyatakan, "(THR ASN) itu sedang diproses lah, sebentar lagi keluar. Bukan kami yang mengumumkan, nanti Pak Presiden yang mengumumkan."

    Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 triliun untuk THR bagi sekitar 10,5 juta penerima, termasuk ASN, TNI, Polri aktif, dan pensiunan.

    Mengenai tanggal pasti, Menkeu Purbaya belum memberikan detail, namun memberikan bocoran bahwa THR direncanakan akan disalurkan pada minggu pertama bulan Ramadan.

    "Minggu pertama puasa, sebentar lagi," kata Menkeu Purbaya pada acara Indonesia Economic Outlook (13/2/2026).

    Jika mengacu pada penetapan awal Ramadan versi pemerintah melalui sidang isbat (1 Ramadan 1447 H jatuh pada 19 Februari 2026), minggu pertama puasa berakhir pada 26 Februari 2026. Namun, tanggal pasti akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga memberikan gambaran tentang penyaluran THR 2026. Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani sepakat bahwa THR harus diberikan paling lambat 14 hari atau 2 minggu sebelum Idul Fitri, tidak hanya untuk ASN tetapi juga sektor swasta, dan penegakan aturan ini harus tegas.

    Irma Suryani menyatakan, "Kalau Pak Purbaya menyampaikan itu untuk ASN karena uangnya memang dari pemerintah tapi kalau untuk sektor swasta, maka yang perlu digarisbawahi adalah semua pengawas ketenaga kerjaan tidak boleh main-main lagi soal ini. Harus betul-betul menjadi pengawas ketenaga kerjaan."

    Menurut Irma, pembayaran THR paling lambat 2 minggu sebelum Lebaran perlu ditindak tegas dengan sanksi bagi yang melanggar. Pembayaran 7 hari atau 1 minggu sebelum Lebaran sebenarnya tidak diperbolehkan.

    Aturan tentang THR tertuang dalam PP, dan estimasi pemberian THR diatur dalam PP RI Nomor 11 Tahun 2025. Pasal 14 ayat (1) menyatakan, "Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya."

    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI Nomor 6 Tahun 2016 dan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 menegaskan bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berlaku untuk perusahaan secara umum.

    Perkiraan Waktu Maksimal Pemberian THR 2026

    Dengan aturan 7 hari dan pendapat DPR 2 minggu sebelum Lebaran, berikut perkiraan tanggalnya:

    Penetapan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H masih menunggu hasil sidang isbat. Jika mengacu pada kalender Hijriah 2026, Lebaran diperkirakan jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026. THR mestinya cair paling lambat 7 hari sebelumnya, yaitu 13 atau 14 Maret 2026.

    Jika mengikuti aturan 2 minggu sebelum Lebaran, THR mungkin cair maksimal 6 atau 7 Maret 2026. Tanggal-tanggal ini masih berupa estimasi dan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah, terutama untuk sektor pemerintah, termasuk pensiunan.

    Komponen THR Pensiunan 2026

    Selain pensiun pokok, pensiunan juga akan menerima komponen lain saat menerima THR. Merujuk pada tahun sebelumnya, diatur dalam PP RI Nomor 11 Tahun 2025, Pasal 11 yang menyatakan:

    "Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas: a. pensiun pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tambahan penghasilan."

    Besaran Nominal THR Pensiunan 2026

    Nominal THR yang diterima pensiunan bisa berbeda-beda karena ada banyak komponen, terutama pensiun pokok yang didasarkan pada golongan ruang dan masa kerja.

    Informasi lebih detail mengenai besaran nominal pensiunan pokok dapat dilihat pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian serta Pemberian Selisih Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

    Adapun link yang bisa diakses adalah sebagai berikut yang diambil dari laman resmi BKN:

  • THR Karyawan Swasta dan ASN: Jadwal Pencairan 2026 dan Ketentuannya

    THR Karyawan Swasta dan ASN: Jadwal Pencairan 2026 dan Ketentuannya

    Menjelang Ramadan, perhatian pekerja di Indonesia tertuju pada Tunjangan Hari Raya (THR). Lebih dari sekadar tambahan penghasilan saat Idul Fitri, THR merupakan hak pekerja yang dilindungi undang-undang. Pemerintah berkomitmen memastikan pembayaran THR 2026 tepat waktu.

    Selain jadwal, besaran THR menjadi pertanyaan utama, terutama bagi karyawan swasta. Berikut ulasan lengkap mengenai dasar hukum, jadwal pencairan, penerima, dan perhitungan THR karyawan swasta 2026.

    Pemberian THR di Indonesia diatur oleh payung hukum yang jelas untuk melindungi hak pekerja, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.

    Untuk ASN dan Pensiunan, kebijakan THR mengacu pada:

    • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
    • PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

    Sementara itu, landasan hukum THR untuk karyawan swasta meliputi:

    • Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 88E tentang hak pekerja.
    • PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
    • Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

    Regulasi ini menegaskan bahwa THR adalah kewajiban perusahaan dan hak pekerja.

    Jadwal Pencairan THR ASN 2026

    Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2025, THR ASN dibayarkan paling cepat 15 hari kerja sebelum Idul Fitri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran THR 2026 mencapai Rp55 triliun.

    Dengan Ramadan 1447 H yang dimulai pada 19 Februari 2026, dan perkiraan Idul Fitri pada 21 Maret 2026, pencairan THR ASN diperkirakan mulai bertahap sejak akhir Februari atau awal Ramadan.

    Purbaya menambahkan pemerintah mengupayakan penyaluran THR ASN, TNI, Polri, dan pensiunan pada minggu-minggu awal puasa, meski tanggal pastinya menunggu PP terbaru.

    Jadwal Pencairan THR Karyawan Swasta 2026

    Bagi karyawan swasta, Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 mengatur pencairan THR. Perusahaan wajib membayar THR paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri (H-7).

    Dengan perkiraan Lebaran pada 21 Maret 2026, batas akhir pembayaran THR karyawan swasta adalah 11 atau 12 Maret 2026. THR wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil.

    Kelompok Penerima THR

    Penerima THR 2026 meliputi:

    • Aparatur negara: PNS, CPNS, PPPK, TNI, Polri, dan pejabat negara.
    • Pensiunan dan penerima tunjangan: Pensiunan PNS, TNI, Polri, serta ahli waris sah.
    • Karyawan swasta: Pekerja PKWT maupun PKWTT yang telah bekerja minimal 1 bulan terus-menerus.

    Perhitungan Besaran THR Karyawan Swasta 2026

    Besaran THR pekerja swasta dihitung berdasarkan masa kerja, sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (1):

    • Masa kerja 12 bulan atau lebih: THR sebesar 1 bulan upah penuh.
    • Masa kerja minimal 1 bulan dan kurang dari 12 bulan: THR proporsional dengan rumus: (Masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah.

    Contoh: Karyawan dengan masa kerja 6 bulan dan gaji Rp4.500.000 menerima THR sebesar (6 ÷ 12) × Rp4.500.000 = Rp2.250.000.

    Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu bulan sebelum Idul Fitri tidak berhak atas THR.

    Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Membayar THR

    Perusahaan yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021, yaitu:

    • Denda 5 persen dari total THR jika terlambat.
    • Sanksi administratif: teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara alat produksi, pembekuan kegiatan usaha.

    Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan membuka Posko Satgas THR menjelang Lebaran untuk pengaduan pekerja.

    Hal yang Perlu Diperhatikan Penerima THR

    Poin penting terkait THR 2026:

    • THR merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh 21) yang dipotong langsung oleh pemberi kerja.
    • Karyawan berhak melapor jika perusahaan tidak membayar THR sesuai ketentuan.
    • Kebijakan pajak THR bagi ASN mengikuti regulasi fiskal tahun berjalan.

    THR 2026 tetap menjadi instrumen penting menjaga kesejahteraan pekerja menjelang Idul Fitri. Karyawan swasta perlu memahami perhitungan THR agar hak yang diterima sesuai aturan. Pekerja disarankan memantau pengumuman resmi pemerintah dan kebijakan internal perusahaan.

  • Mie Sedaap Gresik Diduga Hindari THR, Ini Kata Kemenaker

    Mie Sedaap Gresik Diduga Hindari THR, Ini Kata Kemenaker

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan tanggapan terkait kabar PT Karunia Alam Segar, produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur, yang diduga merumahkan 400-500 karyawan demi menghindari pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pihaknya akan melakukan monitoring terkait isu tersebut. Ia berjanji akan menyampaikan informasi terbaru mengenai perkembangan kasus ini. "Terkait dengan Mie Sedaap ini kita masih monitor, nanti kita update," ujarnya di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menduga langkah yang diambil Mie Sedaap merupakan upaya perusahaan untuk menghindari pembayaran upah dan THR menjelang Lebaran. Said menyampaikan, "Baru-baru ini kita mendengar pabrik Mie Sedaap merumahkan karyawannya sebelum Lebaran untuk menghindari pembayaran THR. Nanti habis Lebaran baru dipanggil ulang untuk masuk kembali," dalam konferensi pers online, Selasa (24/2/2026).

    Menurut Said, informasi ini berasal dari laporan pekerja ke Posko Orange, pusat pelaporan yang dikelola Partai Buruh dan KSPI. Ia menilai langkah ini sebagai modus terbaru perusahaan untuk menghindari kewajiban finansial dan administrasi kepada pekerja.

    Sementara itu, Human Resources & General Affairs PT Karunia Alam Segar, Peter Sindaru, membantah tudingan tersebut. Peter menjelaskan bahwa keputusan merumahkan karyawan merupakan bagian dari dinamika operasional industri manufaktur padat karya. Perusahaan bekerja sama dengan penyedia jasa tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tambahan tenaga kerja pada periode tertentu, dan melakukan penyesuaian kembali ketika kebutuhan produksi menurun.

    Peter menegaskan, perusahaan akan memenuhi seluruh kewajiban administratif dan finansial kepada penyedia jasa tenaga kerja sesuai perjanjian kerja sama, termasuk kewajiban terkait hak-hak pekerja seperti pembayaran THR. "Termasuk kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak pekerja, seperti pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana yang telah disepakati dalam mekanisme kerja sama tersebut," kata Peter kepada detikcom, Senin (23/2/2026).