Selain ASN, TNI, dan Polri aktif, pensiunan juga menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026. Pertanyaan yang muncul, kapan THR pensiunan 2026 akan cair?
Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan tanggal resmi pencairan THR. Biasanya, THR dan gaji ke-13 untuk ASN, pensiunan, dan penerima tunjangan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang diperbarui setiap tahun.
Meskipun PP yang mengatur THR dan gaji ke-13 tahun 2026 belum dirilis (per 27 Februari 2026), masyarakat dapat memantau informasi melalui platform resmi pemerintah atau merujuk pada PP tahun sebelumnya.
Pengumuman resmi mengenai penyaluran THR pensiunan 2026 akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa THR akan diumumkan dalam waktu dekat.
Menkeu Purbaya menyatakan, "(THR ASN) itu sedang diproses lah, sebentar lagi keluar. Bukan kami yang mengumumkan, nanti Pak Presiden yang mengumumkan."
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 triliun untuk THR bagi sekitar 10,5 juta penerima, termasuk ASN, TNI, Polri aktif, dan pensiunan.
Mengenai tanggal pasti, Menkeu Purbaya belum memberikan detail, namun memberikan bocoran bahwa THR direncanakan akan disalurkan pada minggu pertama bulan Ramadan.
"Minggu pertama puasa, sebentar lagi," kata Menkeu Purbaya pada acara Indonesia Economic Outlook (13/2/2026).
Jika mengacu pada penetapan awal Ramadan versi pemerintah melalui sidang isbat (1 Ramadan 1447 H jatuh pada 19 Februari 2026), minggu pertama puasa berakhir pada 26 Februari 2026. Namun, tanggal pasti akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga memberikan gambaran tentang penyaluran THR 2026. Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani sepakat bahwa THR harus diberikan paling lambat 14 hari atau 2 minggu sebelum Idul Fitri, tidak hanya untuk ASN tetapi juga sektor swasta, dan penegakan aturan ini harus tegas.
Irma Suryani menyatakan, "Kalau Pak Purbaya menyampaikan itu untuk ASN karena uangnya memang dari pemerintah tapi kalau untuk sektor swasta, maka yang perlu digarisbawahi adalah semua pengawas ketenaga kerjaan tidak boleh main-main lagi soal ini. Harus betul-betul menjadi pengawas ketenaga kerjaan."
Menurut Irma, pembayaran THR paling lambat 2 minggu sebelum Lebaran perlu ditindak tegas dengan sanksi bagi yang melanggar. Pembayaran 7 hari atau 1 minggu sebelum Lebaran sebenarnya tidak diperbolehkan.
Aturan tentang THR tertuang dalam PP, dan estimasi pemberian THR diatur dalam PP RI Nomor 11 Tahun 2025. Pasal 14 ayat (1) menyatakan, "Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya."
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI Nomor 6 Tahun 2016 dan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 menegaskan bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berlaku untuk perusahaan secara umum.
Perkiraan Waktu Maksimal Pemberian THR 2026
Dengan aturan 7 hari dan pendapat DPR 2 minggu sebelum Lebaran, berikut perkiraan tanggalnya:
Penetapan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H masih menunggu hasil sidang isbat. Jika mengacu pada kalender Hijriah 2026, Lebaran diperkirakan jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026. THR mestinya cair paling lambat 7 hari sebelumnya, yaitu 13 atau 14 Maret 2026.
Jika mengikuti aturan 2 minggu sebelum Lebaran, THR mungkin cair maksimal 6 atau 7 Maret 2026. Tanggal-tanggal ini masih berupa estimasi dan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah, terutama untuk sektor pemerintah, termasuk pensiunan.
Komponen THR Pensiunan 2026
Selain pensiun pokok, pensiunan juga akan menerima komponen lain saat menerima THR. Merujuk pada tahun sebelumnya, diatur dalam PP RI Nomor 11 Tahun 2025, Pasal 11 yang menyatakan:
"Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas: a. pensiun pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tambahan penghasilan."
Besaran Nominal THR Pensiunan 2026
Nominal THR yang diterima pensiunan bisa berbeda-beda karena ada banyak komponen, terutama pensiun pokok yang didasarkan pada golongan ruang dan masa kerja.
Informasi lebih detail mengenai besaran nominal pensiunan pokok dapat dilihat pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian serta Pemberian Selisih Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
Adapun link yang bisa diakses adalah sebagai berikut yang diambil dari laman resmi BKN:


