Imbauan pemerintah Turki kepada sekolah untuk mengadakan kegiatan bertema Ramadan serta kunjungan rutin ke masjid menuai kritik. Kalangan yang mengkritik berpendapat bahwa kebijakan ini dapat menekan siswa dan mengubah prinsip negara sekuler.
Inspeksi sekolah di Provinsi Izmir, Turki, memicu pertanyaan sensitif kepada siswa kelas empat SD hingga kelas 12 SMA, seperti "Apakah agama masuk ke dalam mata pelajaran?", "Apakah mata pelajaran lain diajarkan sebagai pengganti mata pelajaran agama?", dan "Apakah ada penghinaan terhadap presiden di kelas?" Laporan inspeksi ini kemudian dibahas di parlemen. Menteri Pendidikan Yusuf Tekin berdalih bahwa tindakan tersebut adalah inspeksi rutin menanggapi pengaduan.
Kejadian ini kembali memicu perdebatan tentang peran agama dalam pendidikan di Turki.
Kebijakan pendidikan di Turki sering menjadi perdebatan antara sekularisme, agama, dan identitas nasional. Puncaknya adalah aturan Kementerian Pendidikan Nasional pada 12 Februari yang lalu, yang menjelaskan kegiatan Ramadan untuk sekolah di seluruh negeri.
Sejak berkuasa pada tahun 2002, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) berupaya membentuk pendidikan berdasarkan "identitas nasional" dan "nilai-nilai spiritual". Kritikus menilai reformasi AKP berpotensi memperluas peran agama dalam pendidikan publik.
Pada tahun 2012, reformasi "4+4+4" merestrukturisasi pendidikan wajib. Sekolah menengah Imam Hatip, yang sempat ditutup pada tahun 1997, kembali dibuka. Sekolah ini menggabungkan kurikulum nasional dengan studi Islam, mempersiapkan siswa untuk menjadi imam dan melanjutkan ke perguruan tinggi.
Statistik kementerian menunjukkan peningkatan jumlah sekolah menengah Imam Hatip dari 1.099 pada 2012-2013 menjadi 3.396 pada 2024-2025. Mata pelajaran agama pilihan juga diperluas, dan "pendidikan moral" semakin ditekankan.
Pada tahun 2017, materi evolusi dihapus dari kurikulum SMA dan diganti dengan narasi berbasis penciptaan.
Kerangka pendidikan nasional mencanangkan Model Turkey Century Maarif di 2024, yang memandu pendidikan dengan kerangka "kebajikan – nilai – aksi." Meskipun pendukungnya menyebut reformasi ini selaras dengan prioritas nasional, kritikus melihatnya sebagai upaya memasukkan konten agama ke dalam pendidikan publik.
Aturan Pendidikan Terkait Ramadan
Aturan terbaru merekomendasikan kegiatan bertema Ramadan di sekolah dasar, seperti acara "Mari Berbincang saat Iftar" di sekolah menengah dan atas, hingga acara berbagi makanan berbuka puasa bersama keluarga.
Anak-anak usia 4–6 tahun disarankan mengunjungi masjid dengan didampingi guru, usulan ini dikhawatirkan berdampak pada perkembangan dan membatasi metode ajar.
Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan partisipasi dalam kegiatan tersebut bersifat sukarela dan menekankan inisiatif ini sebagai pengembangan moral dan budaya siswa. Kritikus mempertanyakan apakah partisipasi "sukarela" benar-benar bisa dijamin dalam praktiknya.
Penolakan dari Serikat Pekerja dan Oposisi
Kadem Ozbay, ketua serikat guru dan tenaga pendidikan (Egitim-Is), menyatakan aturan ini melanggar konstitusi dan berencana menggugat ke pengadilan. Ia mengutip Pasal 24 Konstitusi Turki yang menjamin kebebasan beragama dan Pasal 42 yang mengharuskan pendidikan mengikuti prinsip ilmiah kontemporer.
"Sekolah itu sekolah. Bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan jelas telah diatur dalam Konstitusi serta prinsip ilmiah dan pedagogis," kata Ozbay, memperingatkan bahwa menjadikan praktik agama mayoritas sebagai 'nilai pemersatu' berisiko memarjinalkan agama atau pihak lainnya.
Simge Yardim dari serikat pekerja bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan (Egitim Sem) mengatakan aturan ini harus dilihat dalam konteks perubahan kebijakan yang lebih luas, di mana pendidikan semakin digunakan sebagai alat transformasi sosial. Ia memperingatkan bahwa kegiatan keagamaan di pendidikan pra-sekolah dapat menimbulkan risiko pada perkembangan anak.
Meskipun formalnya sukarela, kegiatan tersebut dapat menimbulkan tekanan administratif atau tekanan dari teman sebaya.
Asosiasi Murid dan Orang Tua (Veli-Der) menggambarkan aturan ini sebagai "upaya mengubah sekolah publik menjadi arena praktik satu agama tertentu." Cabang Canakkale dari asosiasi ini menyatakan langkah ini melanggar prinsip konstitusional negara sekuler dan kesetaraan.
Partai oposisi utama (CHP) membawa isu ini ke Parlemen, menegaskan bahwa aturan ini bertentangan dengan kewajiban negara untuk bertindak netral. Anggota parlemen dari Partai DEM, Celal Firat, meminta agar aturan ini ditarik, dengan alasan kekhawatiran akan kaum minoritas.
Sebuah petisi berjudul "Bersama Memperjuangkan Prinsip Negara Sekuler" ditandatangani oleh 168 penulis, akademisi, dan jurnalis.
Respons Pemerintah
Menteri Pendidikan Yusuf Tekin menolak kritik tersebut. Dalam wawancara dengan lembaga penyiaran pro-pemerintah A Haber, ia membantah klaim kegiatan ini sebagai pemaksaan agama dan mengatakan kritik yang menghina akan dibawa ke pengadilan.
Pendukung aturan menyatakan aturan ini lebih sebagai transmisi budaya daripada upaya penegakan agama, sementara oposisi berargumen bahwa langkah ini mengaburkan batasan antara negara dan agama di ranah pendidikan publik.
Meskipun mayoritas penduduk Turki adalah Muslim Sunni, Turki juga memiliki komunitas Alevi, agama lain, serta komunitas yang tidak memeluk agama tertentu. Kritikus menyatakan bahwa menginstitusikan satu praktik agama di sekolah berisiko menimbulkan tekanan tidak langsung, terutama di lingkungan sekolah asrama selama Ramadan.
Sekolah-sekolah di bawah Turkey Maarif Foundation beroperasi di lebih dari 50 negara. Para ahli mengamati apakah kebijakan Ankara berpotensi diterapkan di sekolah-sekolah tersebut.









