Tag: UMP

  • Memahami UMR: Definisi, Fungsi, dan Tujuannya

    Memahami UMR: Definisi, Fungsi, dan Tujuannya

    Istilah UMR seringkali muncul dalam perbincangan seputar gaji, terutama saat pemerintah mengumumkan kenaikan upah minimum setiap tahunnya. Memahami apa itu UMR menjadi penting bagi pekerja dan pencari kerja, karena berkaitan langsung dengan standar penghasilan yang seharusnya mereka terima.

    Sebagai instrumen pemerintah, UMR bertujuan memastikan pekerja mendapatkan upah yang layak sesuai kondisi ekonomi wilayahnya. Meski demikian, masih banyak yang belum memahami pengertian, fungsi, dan tujuan kebijakan ini secara jelas.

    UMR, atau Upah Minimum Regional, adalah standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah sebagai batas terendah bagi perusahaan dalam membayar gaji pekerja di suatu wilayah, seperti dilansir dari Liputan6. Standar ini melarang perusahaan memberikan upah di bawah angka yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

    Penetapan upah minimum biasanya dilakukan oleh gubernur dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi di daerah tersebut. Kebutuhan hidup layak, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kemampuan perusahaan di wilayah tersebut menjadi faktor penentu.

    Meskipun istilah UMR masih populer, regulasi terbaru telah menggantinya dengan dua istilah baru, yaitu UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Perubahan ini mulai berlaku sejak Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000. Namun, dalam praktik sehari-hari, masyarakat masih sering menggunakan istilah UMR.

    Mengapa UMR Penting bagi Pekerja?

    Standar upah minimum bukan hanya sekadar angka administratif. Kebijakan ini memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan.

    UMR menjadi pedoman dasar agar pekerja memperoleh penghasilan minimal yang dianggap layak untuk memenuhi kebutuhan hidup di wilayah tertentu. Nilai upah minimum berbeda-beda di seluruh Indonesia karena kondisi ekonomi setiap daerah juga tidak sama. Daerah dengan biaya hidup tinggi biasanya memiliki standar upah minimum yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan biaya hidup yang lebih rendah.

    Tujuan Penetapan UMR oleh Pemerintah

    Pemerintah memiliki beberapa tujuan utama dalam menetapkan kebijakan upah minimum:

    • Menjamin Kesejahteraan Pekerja: Upah minimum dirancang untuk memastikan pekerja memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
    • Mencegah Praktik Eksploitasi Tenaga Kerja: Dengan adanya standar resmi, perusahaan tidak dapat memberikan upah secara semena-mena kepada pekerja.
    • Mendorong Stabilitas Ekonomi: Pendapatan pekerja yang stabil dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
    • Menjaga Hubungan Industrial yang Sehat: UMR juga membantu menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam sistem ketenagakerjaan.

    Cara Mengetahui Upah Minimum Resmi

    Masyarakat dapat mengakses informasi resmi dari pemerintah melalui website yang menyediakan informasi mengenai kebijakan ketenagakerjaan, termasuk data upah minimum provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, untuk mengetahui besaran upah minimum terbaru di setiap daerah.

    Kesimpulan

    UMR atau Upah Minimum Regional adalah standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah sebagai batas terendah gaji pekerja di suatu wilayah. Walaupun istilah ini sudah digantikan secara resmi oleh UMP dan UMK, masyarakat masih sering menggunakannya untuk menyebut upah minimum.

    Kebijakan ini memiliki peran penting dalam melindungi pekerja, menjaga kesejahteraan tenaga kerja, serta memastikan perusahaan memberikan upah yang layak sesuai kondisi ekonomi daerah. Memahami konsep UMR memungkinkan pekerja untuk mengetahui hak dasar mereka dalam dunia kerja.

  • UMP Sumatera Utara Naik 7,9 Persen Jadi Rp3.228.971

    UMP Sumatera Utara Naik 7,9 Persen Jadi Rp3.228.971

    Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara untuk tahun 2026 secara resmi telah ditetapkan. Keputusan ini menjadi perhatian utama bagi para pekerja, perusahaan, dan pencari kerja karena secara langsung mempengaruhi standar gaji minimum di wilayah tersebut.

    Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum setiap tahun sebagai upaya untuk menjaga daya beli pekerja, serta menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi, tingkat inflasi, dan produktivitas tenaga kerja. Pada tahun 2026, UMP Sumatera Utara mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

    UMP Sumatera Utara tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.228.971 per bulan. Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar 7,9 persen dibandingkan UMP tahun 2025 yang berada di angka Rp2.992.559. Kenaikan nominalnya setara dengan Rp236.412 per bulan. Kebijakan ini diumumkan oleh Gubernur Sumatera Utara melalui keputusan resmi pemerintah daerah dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. Kenaikan UMP ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.

    Perbedaan UMP dan UMK

    Dalam diskusi tentang upah minimum, masyarakat seringkali mencampuradukkan istilah UMP dan UMR. Padahal, regulasi saat ini menggunakan istilah UMP dan UMK. Berikut adalah perbedaan antara keduanya:

    UMP (Upah Minimum Provinsi)

    Upah minimum yang berlaku di seluruh provinsi dan ditetapkan oleh gubernur.

    UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)

    Upah minimum yang berlaku khusus di tingkat kabupaten atau kota tertentu, dan biasanya lebih tinggi dari UMP karena disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah masing-masing.

    Sebagai contoh, UMK Kota Medan pada tahun 2026 ditetapkan sekitar Rp4.335.198, yang lebih tinggi dari UMP Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena aktivitas ekonomi di Kota Medan lebih tinggi. Pekerja di kabupaten atau kota tertentu dapat menerima gaji minimum yang berbeda dari UMP provinsi.

    Faktor Penentu Kenaikan UMP 2026

    Penetapan UMP tidak dilakukan sembarangan. Pemerintah mempertimbangkan sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi dan kesejahteraan pekerja, seperti:

    • Inflasi nasional dan daerah
    • Pertumbuhan ekonomi
    • Produktivitas tenaga kerja
    • Kebutuhan hidup layak (KHL)
    • Kondisi dunia usaha

    Perhitungan UMP juga didasarkan pada regulasi pemerintah terkait pengupahan, termasuk aturan terbaru mengenai sistem penghitungan upah minimum.

    Dengan ditetapkannya UMP Sumatera Utara 2026 sebesar Rp3.228.971 per bulan, diharapkan para pekerja dapat memahami standar pengupahan terbaru dan menyesuaikan rencana kerja serta bisnis di tahun 2026.

  • UMP 2026: Daftar Upah Minimum Provinsi di Seluruh Indonesia

    UMP 2026: Daftar Upah Minimum Provinsi di Seluruh Indonesia

    Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026 di berbagai wilayah Indonesia telah diumumkan. UMP menjadi tolok ukur penting bagi perusahaan dalam menentukan standar gaji minimum bulanan bagi pekerja.

    Gubernur di setiap provinsi diwajibkan menetapkan UMP setiap tahunnya. Untuk tahun 2026, penetapan UMP dilakukan selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2026.

    Kebijakan ini didasarkan pada aturan terbaru mengenai sistem pengupahan secara nasional. Besaran UMP di masing-masing daerah berbeda, tergantung pada kondisi ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak di setiap provinsi.

    Meskipun istilah UMR masih sering digunakan, secara resmi, istilah yang berlaku adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

    Berikut adalah perbedaan antara ketiganya:

    • UMP (Upah Minimum Provinsi): Ditetapkan oleh gubernur dan berlaku di seluruh wilayah provinsi.
    • UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota): Berlaku khusus di tingkat kabupaten atau kota dan biasanya lebih tinggi dari UMP.
    • UMR (Upah Minimum Regional): Istilah lama yang masih digunakan masyarakat untuk menyebut upah minimum.

    Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja agar mendapatkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

    Daftar UMP 2026 di Beberapa Provinsi

    Berikut adalah daftar UMP 2026 di beberapa provinsi di Indonesia:

    Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di Beberapa Wilayah Indonesia
    Wilayah Provinsi UMP 2026 (Rp)
    Sumatera Aceh 3.932.552
    Sumatera Utara 3.228.949
    Sumatera Barat 3.182.955
    Riau 3.780.495
    Kepulauan Riau 3.879.520
    Sumatera Selatan 3.942.963
    Lampung 3.047.734
    Jawa dan Bali DKI Jakarta 5.729.876
    Banten 3.100.881
    Jawa Barat 2.317.601
    Jawa Tengah 2.327.386
    DI Yogyakarta 2.417.495
    Jawa Timur 2.446.880
    Bali 3.207.459
    Kalimantan Kalimantan Barat 3.054.552
    Kalimantan Tengah 3.686.138
    Kalimantan Selatan 3.725.000
    Kalimantan Timur 3.762.431
    Kalimantan Utara 3.775.243
    Sulawesi dan Indonesia Timur Sulawesi Utara 4.002.630
    Sulawesi Selatan 3.921.088
    Sulawesi Tenggara 3.306.496
    Maluku 3.334.490
    Papua 4.436.283
    Papua Selatan 4.508.850

    Data menunjukkan bahwa UMP tertinggi pada tahun 2026 adalah DKI Jakarta, dengan nilai sekitar Rp 5,72 juta per bulan. Sementara itu, beberapa daerah di Pulau Jawa masih memiliki upah minimum di kisaran Rp 2,3 juta.

    Cara Cek UMR Daerah Secara Resmi

    Masyarakat dapat mengakses informasi lengkap mengenai UMP terbaru di wilayah masing-masing melalui situs web resmi pemerintah. Informasi yang akurat mengenai standar upah minimum yang berlaku dapat diperoleh oleh pekerja dan perusahaan melalui sumber-sumber resmi tersebut.

    Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan UMR

    Penetapan besaran UMP setiap tahunnya mempertimbangkan sejumlah indikator utama, meliputi:

    1. Tingkat inflasi nasional dan daerah
    2. Pertumbuhan ekonomi
    3. Produktivitas tenaga kerja
    4. Kebutuhan hidup layak (KHL)
    5. Kondisi pasar tenaga kerja

    Faktor-faktor ini memastikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan usaha dalam setiap penyesuaian upah.

    UMP 2026 telah ditetapkan di berbagai provinsi dan berlaku sejak Januari 2026. Nilai UMP bervariasi di setiap daerah, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup setempat. UMP tertinggi berada di DKI Jakarta, yaitu sekitar Rp 5,72 juta per bulan, sementara beberapa provinsi lain memiliki UMP di kisaran Rp 2 juta hingga Rp 4 juta.

    Dengan mengetahui standar upah minimum, pekerja dapat memahami hak-hak mereka, dan perusahaan dapat memenuhi kewajiban pengupahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

  • SPAI Tuntut Bantuan Hari Raya Ojol Setara UMP Jakarta

    SPAI Tuntut Bantuan Hari Raya Ojol Setara UMP Jakarta

    Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) memperjuangkan Bantuan Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol) agar setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, yaitu sebesar Rp 5,7 juta. Tuntutan ini diajukan untuk menghapus diskriminasi bantuan.

    Ketua SPAI, Lily Pujiati, menyatakan bahwa permintaan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, yang mengatur THR bagi pekerja sebesar 1 kali UMP, atau Rp 5,7 juta untuk wilayah Jakarta.

    Lily meminta agar nominal tersebut dibayarkan tanpa syarat oleh aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee Food, InDrive, Lalamove, Deliveree, Borzo dan lainnya kepada setiap mitra pengemudi.

    "Alasan Kemnaker tidak memberikan THR ojol karena status ojol sebagai mitra. Padahal faktanya sehari-hari status hubungan yang tercipta antara perusahaan platform dengan pengemudi adalah hubungan kerja," ujar Lily, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (28/2).

    Lily menyoroti bahwa pemberian BHR tahun lalu tidak merata. Banyak pengemudi yang hanya menerima sedikit bantuan, bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali.

    SPAI melaporkan ke Pengaduan BHR di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 2025 lalu, seorang pengemudi dengan penghasilan Rp 93 juta hanya menerima BHR sebesar Rp 50 ribu. Dari 800 aduan, 80 persen hanya mendapatkan Rp 50 ribu, dan jutaan lainnya tidak mendapatkan apa pun.

    Lily menilai bahwa keputusan Kemnaker justru menciptakan aturan BHR yang tidak adil. Surat edaran menteri ketenagakerjaan hanya bersifat imbauan dan tidak wajib, sehingga aplikator ojol dapat mengakali aturan tersebut dengan membuat berbagai syarat dan kriteria yang diskriminatif.

    Kriteria yang tidak adil itu mewajibkan pengemudi ojol untuk bekerja selama 200 jam online, 25 hari kerja, menerima 90 persen order, dan menyelesaikan 90 persen order dalam 12 bulan terakhir.

    "Bila satu syarat tidak terpenuhi misalnya jam kerja hanya 199 jam, maka pengemudi hanya mendapatkan Rp 50 ribu dari Rp 900 ribu yang dijanjikan," kata dia menambahkan.

  • UMP Bali Naik, Serikat Pekerja Soroti Kesenjangan dengan Biaya Hidup

    UMP Bali Naik, Serikat Pekerja Soroti Kesenjangan dengan Biaya Hidup

    Forum Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali menyoroti ketidaksesuaian antara upah minimum yang berlaku dengan biaya hidup riil di Bali. Sorotan ini muncul meski Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali telah mengalami kenaikan sebesar 7,04 persen, menjadi Rp 3.204.459 sejak 1 Januari 2026. Sementara itu, Upah Minimum Kota (UMK) Denpasar ditetapkan lebih tinggi, yaitu Rp 3.499.878,78.

    Sekretaris FSPM Bali, Ida Idewa Made Rai Budi Darsana, berpendapat bahwa kenaikan tersebut belum mencukupi kebutuhan hidup layak masyarakat Bali. Darsana menyoroti beban tambahan yang diemban pekerja Bali sebagai bagian dari komunitas adat dan budaya.

    “Sebenarnya UMP Bali kan masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Karena itu tadi, kami mewarisi sebuah tradisi, adat, dan budaya. Itu kan juga membutuhkan biaya,” ujar Darsana saat diwawancarai di Kantor FSPM Bali.

    FSPM Bali juga menyoroti kebijakan upah yang dinilai kurang mempertimbangkan kondisi daerah. Darsana mempertanyakan mekanisme perhitungan upah yang dilakukan pemerintah pusat.

    Selain masalah upah, FSPM Bali menanggapi fenomena pekerja pendatang di Bali. Organisasi ini tidak menolak kehadiran tenaga kerja dari luar daerah, namun berharap mereka dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian adat dan budaya Bali.

    Persoalan lain yang menjadi perhatian FSPM adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Mereka mendorong perusahaan untuk memberikan status pekerja tetap, demi memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan yang lebih baik bagi buruh.

    Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (Disnaker) Kota Denpasar mencatat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 89 kasus hingga Februari 2026. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kota Denpasar, Dayu Dewi, menilai bahwa angka ini relatif rendah, mengingat terdapat sekitar 1.700 perusahaan skala menengah hingga besar di Denpasar.

    Disnaker Kota Denpasar secara rutin melakukan evaluasi terhadap sarana hubungan industrial, termasuk kepatuhan terhadap UMK, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, keberadaan LKS Bipartit, serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Disnaker mengklaim telah mengevaluasi sekitar 34 perusahaan dari berbagai sektor secara acak.

    Dayu Dewi menjelaskan, penerapan UMK berlaku untuk perusahaan skala menengah hingga besar. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak diwajibkan mengikuti UMK, dan besaran upah didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dan pemilik usaha.

    Disnaker Kota Denpasar menyatakan akan berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan di Pemerintah Provinsi Bali jika menemukan adanya pelanggaran terkait ketenagakerjaan.

  • Ubah Paradigma Lulusan Kuliah, Kampus Didorong Jadikan Jumlah Wirausaha sebagai KPI Utama

    Ubah Paradigma Lulusan Kuliah, Kampus Didorong Jadikan Jumlah Wirausaha sebagai KPI Utama

    Indikator keberhasilan perguruan tinggi disarankan tidak lagi hanya terpaku pada seberapa cepat lulusan mendapatkan pekerjaan, melainkan seberapa banyak mereka mampu menciptakan lapangan kerja. Gagasan ini mendorong transformasi peran kampus dari sekadar penyedia teori menjadi motor penggerak ekonomi kreatif yang nyata.

    Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs), Kawendra Lukistian, mengusulkan agar jumlah lulusan yang memiliki usaha sendiri dijadikan sebagai Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja utama bagi institusi pendidikan. Menurutnya, langkah ini bisa diuji coba dengan mengintegrasikan penyusunan skripsi dengan pengembangan unit bisnis mahasiswa.

    "Kita challenge saja dengan skripsi sambil membuka usaha, dan itu jadi KPI lulus dari kampus tersebut," ujar Kawendra dalam diskusi bertajuk 'Creative Hub, UMKM dan Digitalisasi: Pilar Ekosistem Ekonomi Kreatif Modern' pada Selasa (17/2/2026). Anggota Komisi VI DPR RI ini menekankan pentingnya kampus menjadi ruang praktik bagi mahasiswa untuk mulai merintis usaha sejak masa perkuliahan.

    Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Prof. Dr. Jebul Suroso, menyatakan kesiapannya. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerapkan smart curriculum yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja bagi para mahasiswa.

    Salah satu bukti konkret hilirisasi riset di UMP adalah pengelolaan kelapa kopyor menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti olahan cokelat. Selain itu, universitas tersebut menjalankan program 'profesor berdampak' yang melibatkan akademisi langsung dalam pemberdayaan masyarakat, seperti di Kampung Inggris Banyumas.

    Kawendra menambahkan bahwa wilayah Purwokerto dan Banyumas memiliki potensi besar sebagai wilayah berbasis kekayaan intelektual (intellectual territory). Nilai-nilai lokal yang ada dianggap sebagai aset kekayaan intelektual (intellectual property) yang jika dikelola secara maksimal oleh akademisi dan masyarakat, akan menjadi pilar kuat bagi ekonomi kreatif nasional.

  • Kemnaker Naikkan Uang Saku Pemagang Imbas Kenaikan UMP 2026

    Kemnaker Naikkan Uang Saku Pemagang Imbas Kenaikan UMP 2026

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyesuaikan uang saku peserta Program Pemagangan Nasional (Maganghub) dengan kenaikan Upah Minimum (UM) Tahun 2026. Penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung keberlangsungan program pemagangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta. Uang saku dalam Program Pemagangan Nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja.

    Kenaikan UM 2026 akan berdampak pada besaran uang saku peserta, yang akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

    "Alhamdulillah, karena UM 2026 ini mengalami kenaikan, maka uang saku peserta pemagangan juga naik," kata Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dikutip Sabtu (4/2/2026).

    Sebagai contoh, pada 2025 Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 2.994.193 dan pada tahun 2026 meningkat menjadi Rp 3.182.955. Kenaikan ini berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta pemagangan di wilayah tersebut.

    Menaker mengingatkan peserta pemagangan untuk memanfaatkan uang saku yang diterima secara bijak dan produktif.

    "Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, ya. Menabung, ngasih orang tua, atau hal-hal manfaat lainnya," pesannya.

    Evaluasi Program Pemagangan di RS Unand

    Kunjungan Menaker ke RS Unand dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Pemagangan Nasional. Saat ini, ada 46 peserta pemagangan yang tengah menjalani program di RS Unand.

    Secara keseluruhan, terdapat 2.800 peserta pemagangan nasional di Provinsi Sumatera Barat. Dalam dialog bersama peserta, Menaker menanyakan pengalaman mereka selama mengikuti pemagangan, termasuk kenyamanan lingkungan kerja, kesesuaian tugas dengan kompetensi, hingga manfaat pembelajaran yang diperoleh.

    Para peserta menyampaikan bahwa program berjalan baik, pembimbing responsif, dan pengalaman praktik sangat membantu meningkatkan keterampilan kerja.

    Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto

    "Program Pemagangan Nasional ini adalah salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena kita ingin anak-anak muda kita benar-benar siap kerja, punya pengalaman langsung di lapangan, dan kompetensinya sesuai kebutuhan industri. Jadi ini strategi besar menyiapkan SDM unggul dan menurunkan tingkat pengangguran," ujarnya.

    Harapan Kemnaker untuk Program Pemagangan

    Kementerian Ketenagakerjaan berharap Program Pemagangan Nasional semakin berkualitas, adaptif terhadap kebutuhan industri, dan mampu menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda Indonesia.

    Berikut perbandingan UMP Sumatera Barat 2025 dan 2026:

    Tahun UMP Sumatera Barat
    2025 Rp 2.994.193
    2026 Rp 3.182.955

    "Program Pemagangan Nasional diharapkan semakin adaptif, berkualitas, dan menjadi jembatan kuat menuju dunia kerja. Dengan dukungan yang tepat, generasi muda Indonesia siap bersaing dan berkontribusi bagi bangsa," tutupnya.