Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 miliar pada tahun 2026. Dana ini disiapkan untuk mendukung proyek pembangunan underpass di Simpang Kampus Universitas Udayana (Unud), Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan. Alokasi ini bertujuan mengantisipasi kebutuhan pembebasan lahan.
Kebutuhan pembebasan lahan didasarkan pada hasil studi teknis terbaru. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung tengah mempersiapkan penyusunan studi kelayakan (FS) dan rancangan teknis terperinci (DED).
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Badung, I Putu Teddy Widnyana Putra, menyatakan bahwa anggaran Rp 30 miliar telah disiapkan. Anggaran ini khusus untuk pembebasan lahan tambahan jika ditemukan kekurangan berdasarkan studi teknis.
“Bilamana dari feasibility study (FS) dan DED itu ada kekurangan lahan yang sudah pernah kami bebaskan, kami akan bebaskan kembali. Kami sudah anggarkan di tahun 2026 ini sebesar Rp 30 miliar,” kata I Putu Teddy Widnyana Putra, Rabu (11/2/2026).
Penyusunan FS dan DED ini merupakan tanggung jawab Pemkab Badung sebagai pengusul proyek. Langkah ini juga bagian dari prosedur wajib sebelum masuk ke tahap perancangan desain teknis underpass tersebut.
Kesiapan Dokumen Teknis
Dinas PUPR Badung sedang menyiapkan FS serta melengkapi kriteria kesiapan yang diminta pemerintah pusat. Ini penting agar proyek dapat disetujui dan dilanjutkan ke tahap pembangunan fisik.
“Ini kami masih penyusunan FS. Kami siapkan untuk pengadaan dan bagaimana nanti desain underpass itu. Kami melengkapi yang namanya readiness criteria yang dipersyaratkan kementerian,” ujar Teddy.
Setelah dokumen teknis rampung, pembangunan fisik underpass akan diambil alih oleh kementerian terkait. Pembangunan diperkirakan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multi-years).
Berikut adalah rincian tahapan proyek underpass Simpang Kampus Unud:
| Tahap | Penanggung Jawab | Estimasi Waktu | Anggaran |
|---|---|---|---|
| Penyusunan FS & DED | Pemkab Badung | 2026 | Tidak disebutkan spesifik untuk tahap ini |
| Pembebasan Lahan Tambahan | Pemkab Badung | 2026 | Rp 30 Miliar |
| Pembangunan Fisik | Pemerintah Pusat (Kementerian PU) | 2026-2027 (Multi-years) | Tidak disebutkan spesifik |
Koordinasi Pusat dan Daerah
Penugasan pengerjaan studi teknis kepada daerah ini sesuai arahan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Ini merupakan bentuk pembagian tugas antarinstansi untuk mempercepat realisasi proyek.
Pemkab Badung memastikan akan terus berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Tujuannya agar desain simpang underpass sesuai dengan kebutuhan lapangan dan dapat terlaksana dengan baik.
“Berdasarkan surat dari balai jalan, sama-sama bagi tugas karena kabupaten yang mengusulkan rencana underpass ini. Nanti tetap kolaborasi dan koordinasi dengan balai, kementerian dalam penyusunan FS maupun DED,” jelas Teddy.

