Tag: Underpass

  • Badung Siapkan Anggaran Rp 30 Miliar untuk Pembebasan Lahan Underpass Unud Jimbaran

    Badung Siapkan Anggaran Rp 30 Miliar untuk Pembebasan Lahan Underpass Unud Jimbaran

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 miliar pada tahun 2026. Dana ini disiapkan untuk mendukung proyek pembangunan underpass di Simpang Kampus Universitas Udayana (Unud), Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan. Alokasi ini bertujuan mengantisipasi kebutuhan pembebasan lahan.

    Kebutuhan pembebasan lahan didasarkan pada hasil studi teknis terbaru. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung tengah mempersiapkan penyusunan studi kelayakan (FS) dan rancangan teknis terperinci (DED).

    Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Badung, I Putu Teddy Widnyana Putra, menyatakan bahwa anggaran Rp 30 miliar telah disiapkan. Anggaran ini khusus untuk pembebasan lahan tambahan jika ditemukan kekurangan berdasarkan studi teknis.

    “Bilamana dari feasibility study (FS) dan DED itu ada kekurangan lahan yang sudah pernah kami bebaskan, kami akan bebaskan kembali. Kami sudah anggarkan di tahun 2026 ini sebesar Rp 30 miliar,” kata I Putu Teddy Widnyana Putra, Rabu (11/2/2026).

    Penyusunan FS dan DED ini merupakan tanggung jawab Pemkab Badung sebagai pengusul proyek. Langkah ini juga bagian dari prosedur wajib sebelum masuk ke tahap perancangan desain teknis underpass tersebut.

    Kesiapan Dokumen Teknis

    Dinas PUPR Badung sedang menyiapkan FS serta melengkapi kriteria kesiapan yang diminta pemerintah pusat. Ini penting agar proyek dapat disetujui dan dilanjutkan ke tahap pembangunan fisik.

    “Ini kami masih penyusunan FS. Kami siapkan untuk pengadaan dan bagaimana nanti desain underpass itu. Kami melengkapi yang namanya readiness criteria yang dipersyaratkan kementerian,” ujar Teddy.

    Setelah dokumen teknis rampung, pembangunan fisik underpass akan diambil alih oleh kementerian terkait. Pembangunan diperkirakan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multi-years).

    Berikut adalah rincian tahapan proyek underpass Simpang Kampus Unud:

    Tahap Penanggung Jawab Estimasi Waktu Anggaran
    Penyusunan FS & DED Pemkab Badung 2026 Tidak disebutkan spesifik untuk tahap ini
    Pembebasan Lahan Tambahan Pemkab Badung 2026 Rp 30 Miliar
    Pembangunan Fisik Pemerintah Pusat (Kementerian PU) 2026-2027 (Multi-years) Tidak disebutkan spesifik

    Koordinasi Pusat dan Daerah

    Penugasan pengerjaan studi teknis kepada daerah ini sesuai arahan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Ini merupakan bentuk pembagian tugas antarinstansi untuk mempercepat realisasi proyek.

    Pemkab Badung memastikan akan terus berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Tujuannya agar desain simpang underpass sesuai dengan kebutuhan lapangan dan dapat terlaksana dengan baik.

    “Berdasarkan surat dari balai jalan, sama-sama bagi tugas karena kabupaten yang mengusulkan rencana underpass ini. Nanti tetap kolaborasi dan koordinasi dengan balai, kementerian dalam penyusunan FS maupun DED,” jelas Teddy.

  • Pemkab Badung Tuntaskan Pembebasan Lahan Underpass Simpang McD Jimbaran

    Pemkab Badung Tuntaskan Pembebasan Lahan Underpass Simpang McD Jimbaran

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung telah merampungkan proses pembebasan lahan underpass di Simpang McD-kampus Universitas Udayana (Unud) Jimbaran, Kuta Selatan. Seluruh bidang tanah yang terdampak proyek strategis ini telah dilunasi pembayarannya pada akhir Oktober 2025.

    Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengungkapkan bahwa pembebasan lahan ini rampung pada tahun anggaran 2025. Dana telah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2025.

    “Pembebasan lahan dari simpang McD atau Simpang Udayana di tahun 2025 ini sudah tuntas semua. Kemarin di (APBD 2025) perubahan, kami sudah bayar untuk pembebasan lahan,” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Puspem Badung, Selasa (10/2/2026).

    Saat ini, Pemkab Badung masih menanti pengerjaan fisik proyek yang direncanakan sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 350 miliar.

    “Kalau tidak ada halangan sesuai dengan mata anggaran APBN katanya 2026 ini akan dilakukan pelaksanaan konstruksinya. Konstruksinya nanti murni (pemerintah) pusat,” tambah Adi Arnawa.

    Pemerintah Pusat Tanggung Biaya Konstruksi Underpass

    Awalnya, Pemkab Badung mendorong proyek ini kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk mengatasi kemacetan di kawasan wisata Kuta Selatan. Namun, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah pusat memutuskan mengambil alih seluruh biaya pembangunan underpass tersebut.

    “Astungkara dari hasil pembicaraannya, ternyata pemerintah pusat dalam hal ini mengatensi dan sanggup untuk membiayai pembangunan underpass yang ada di simpang McDonald itu. Tetapi untuk pembebasan lahan tetap diserahkan kepada daerah,” tutur Adi Arnawa.

    Berikut rincian biaya proyek underpass Simpang McD-Unud Jimbaran:

    Detail Keterangan
    Biaya Pembebasan Lahan Ditanggung Pemkab Badung (APBD 2025)
    Biaya Konstruksi Fisik Ditanggung Pemerintah Pusat (APBN, diperkirakan Rp 350 miliar)
    Lokasi Proyek Simpang McD-kampus Universitas Udayana (Unud) Jimbaran, Kuta Selatan
    Tujuan Mengatasi kemacetan lalu lintas di Badung selatan

    Underpass Dukung Pengembangan Infrastruktur Badung Selatan

    Pembangunan underpass di jalan nasional ini diharapkan menjadi solusi efektif untuk kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di wilayah Badung selatan. Infrastruktur jalan ini akan terintegrasi dengan pengembangan jalan lingkar barat dan lingkar selatan yang tersambung hingga kawasan Uluwatu, Pecatu.

    “Kalau nggak salah hitung-hitungan kemarin sekitar Rp 350-an miliar, semua. Saya kira ini akan menjadi salah satu solusi terkait dengan kemacetan yang sering terjadi di Badung selatan,” pungkasnya.