Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menantikan kepastian pembayaran iuran anggaran yang tertunda dari Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, Washington telah berjanji akan melakukan pembayaran awal dalam beberapa minggu.
Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan AS terkait hal ini. “Pengontrol (anggaran) kami telah berhubungan dengan AS; indikasi telah diberikan. Kami menunggu untuk melihat kapan tepatnya pembayaran akan dilakukan dan dalam jumlah berapa,” ujar Dujarric, dikutip dari Reuters, Selasa (10/2/2026).
Krisis finansial PBB menjadi sorotan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengirim surat kepada negara-negara anggota pada 28 Januari 2026. Ia memperingatkan bahwa organisasi beranggotakan 193 negara ini berisiko mengalami keruntuhan keuangan.
Sebagian besar tunggakan iuran PBB disebabkan oleh AS. Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS menuntut reformasi dan pemangkasan biaya di PBB.
Pejabat PBB mengungkapkan bahwa AS bertanggung jawab atas lebih dari 95% iuran yang belum dibayar untuk anggaran reguler. Total utang AS mencapai US$ 2,19 miliar (Rp 36,75 triliun) per awal Februari 2026.
Selain itu, AS juga memiliki tunggakan US$ 2,4 miliar (Rp 40,27 triliun) untuk misi perdamaian. Serta US$ 43,6 juta (Rp 731,56 miliar) untuk pengadilan PBB.
Tunggakan ini mencakup US$ 827 juta dari anggaran reguler tahun lalu yang tidak dibayar AS. Ditambah US$ 767 juta untuk tahun 2026, dan sisa utang dari tahun-tahun sebelumnya.
Status Pembayaran Iuran PBB
Hingga Jumat (6/2), tercatat 55 negara telah menyelesaikan pembayaran kontribusi mereka untuk anggaran reguler tahun ini. Batas waktu pembayaran iuran adalah 8 Februari 2026.
| Kategori Utang AS ke PBB | Jumlah (US$) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| Anggaran Reguler | 2,19 miliar | 36,75 triliun |
| Misi Perdamaian | 2,4 miliar | 40,27 triliun |
| Pengadilan PBB | 43,6 juta | 731,56 miliar |
| Total Utang | 4,63 miliar | 77,75 triliun |
