Tag: Utang Negara

  • Menkeu Purbaya Jamin Defisit APBN 2026 Tak Lebih 3% di Graha CIMB Niaga Jakarta

    Menkeu Purbaya Jamin Defisit APBN 2026 Tak Lebih 3% di Graha CIMB Niaga Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan terjaga di bawah batas aman 3%. Komitmen ini diungkapkan dalam acara Economic Outlook di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Purbaya menekankan strategi pengendalian utang dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Tercatat, defisit APBN 2025 berada pada Rp 695,1 triliun atau 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Purbaya menegaskan bahwa defisit anggaran bukan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Pemerintah memiliki kemampuan untuk mengatur tingkat defisit sesuai kebutuhan.

    “Saya nggak akan melewati yang 3% itu. Masalah defisit tuh bukan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kita akan mengontrol itu sesuka kita. Hanya mau lewat apa enggak? Saya nggak akan lewat itu. Jadi Anda nggak usah takut saya ngutang nggak terkendali,” kata Purbaya, Kamis (12/2/2026).

    Strategi Penarikan Utang dan Optimalisasi Pendapatan

    Setelah kuartal II-2026, Kemenkeu akan melakukan prediksi pajak hingga akhir tahun. Ini untuk menentukan kebutuhan penarikan utang, apakah sesuai target APBN 2026 sebesar Rp 832 triliun atau bisa dikurangi.

    Purbaya menjelaskan adanya kas sebesar Rp 270 triliun di luar anggaran yang dapat digunakan. Dana tersebut diprioritaskan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

    “Itu akan tergantung perkembangan. Kalau Anda tahu ya, mungkin saya bisa kurangi. Saya punya cash sekarang Rp 270 triliun yang di luar anggaran, yang bisa dipakai mengurangi surat utang langsung. Tetapi bukan itu, saya maunya uang itu dipakai untuk mengerek pertumbuhan ekonomi sehingga PDB-nya terbuka kencang,” tutur Purbaya.

    Peningkatan PDB diharapkan dapat menurunkan rasio utang terhadap PDB. Ini menjadi fokus utama ketimbang pemotongan anggaran drastis yang berisiko menghambat pergerakan ekonomi.

    Berikut adalah data defisit APBN terkini dan proyeksinya:

    Tahun Defisit (Rp Triliun) Persentase PDB (%)
    2025 695,1 2,92
    2026 (Proyeksi Maksimal) – < 3

    Pondasi Ekonomi yang Semakin Kuat

    Purbaya menekankan bahwa komitmen defisit di bawah 3% bukan sekadar optimisme. Ia melihatnya sebagai hasil dari perbaikan pondasi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

    “Anda bilang saya optimis, saya nggak optimis, saya ngerti. Saya punya pengetahuan dan saya implement, harusnya berhasil. Kita itu berdasarkan pengalaman 20 tahun, 25 tahun lebih melihat ekonomi Indonesia. Jadi itu bukan optimisme, itu memang sesuatu yang akan terjadi karena kita mengubah betul pondasi ekonomi kita, akan beda dibanding 20 tahun yang lalu saya pikir,” tegas Purbaya.

  • Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibayar APBN

    Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibayar APBN

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal sebagai Whoosh, akan dilunasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses negosiasi pembayaran utang tersebut saat ini sedang memasuki tahap finalisasi antara BPI Danantara dan pihak Tiongkok.

    Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembahasan teknis dipimpin langsung oleh Rosan, CEO Danantara. Hal ini diungkapkannya di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

    “Kemarin laporan terakhir, rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” ungkap Prasetyo Hadi.

    “Iya (utang Whoosh tetap dibayar dengan APBN),” tegasnya memastikan ketika ditanya nasib pembayaran utang Whoosh dengan APBN.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak menjadi masalah. Menurutnya, besaran utang yang harus dibayar per tahun untuk proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini adalah Rp 1,2 triliun.

    Prabowo menganggap nilai tersebut tidak memberatkan karena manfaat Whoosh bagi masyarakat sangat besar. Manfaat tersebut meliputi pengurangan kemacetan dan percepatan waktu perjalanan.

    “Pokoknya nggak ada masalah karena itu kita bayar Rp 1,2 triliun per tahun. Tapi manfaatnya kan banyak, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, itu semuanya mesti dihitung,” ungkap Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025) silam.

    Pemerintah di bawah kepemimpinannya diklaim masih memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk membayar utang tersebut. Dana yang tersedia juga didukung oleh penindakan hukum terhadap penyelewengan anggaran dan korupsi.

    “Kita mampu dan kita kuat, duitnya kita ada, duit yang tadinya dikorupsi saya hemat tak saya kasih kesempatan. Saudara harus bantu kita semua, jangan kasih kesempatan koruptor itu merajalela, uang nanti banyak untuk kita untuk rakyat kita semua,” tegas Prabowo.

    Penguasaan Teknologi dan Kerja Sama dengan Tiongkok

    Selain manfaat transportasi, Prabowo juga menyoroti pentingnya penguasaan teknologi perkeretaapian canggih bagi Indonesia. Hal ini terwujud berkat kerja sama strategis dengan Tiongkok.

    “Yang penting adalah kita kuasai teknologi. We are at the edge of best practice. Dan ini ingat ya ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok,” pungkas Prabowo.

    Aspek Keterangan
    Penanggung Jawab Pembayaran Pemerintah Indonesia (APBN)
    Pihak Negosiator BPI Danantara (CEO Rosan) & Pihak Tiongkok
    Pembayaran Utang Tahunan Rp 1,2 triliun
    Manfaat Proyek Mengurangi kemacetan, polusi, mempercepat perjalanan
    Tujuan Lain Penguasaan teknologi perkeretaapian modern