Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada pengujung triwulan IV-2025 tercatat mengalami kenaikan menjadi US$ 431,7 miliar atau setara Rp 7.298 triliun (asumsi kurs Rp 16.906). Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi pada triwulan III-2025 yang berada di level US$ 427,6 miliar.
Bank Indonesia (BI) mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ini dipicu oleh aktivitas pada sektor publik. Meski secara nominal meningkat, otoritas moneter mengklaim struktur utang nasional masih dalam kondisi terkendali. Hal ini tecermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang bertahan di angka 29,9%, dengan dominasi utang jangka panjang mencapai 85,7% dari total keseluruhan.
Secara spesifik, ULN pemerintah pada kuartal keempat tahun 2025 menyentuh US$ 214,3 miliar, naik dari posisi sebelumnya sebesar US$ 210,1 miliar. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa lonjakan ini selaras dengan derasnya aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
"Kenaikan posisi ULN pada triwulan IV-2025 terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik. Struktur ULN Indonesia tetap sehat dengan dukungan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ujar Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya.
Alokasi pinjaman pemerintah difokuskan untuk mendukung sektor-sektor strategis dan produktif. Berikut adalah rincian sektor utama pemanfaatan ULN pemerintah:
| Sektor Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial | 22,1% |
| Administrasi Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial | 19,8% |
| Jasa Pendidikan | 16,2% |
| Konstruksi | 11,7% |
| Transportasi & Pergudangan | 8,6% |
Kondisi berbeda terjadi pada sektor swasta yang justru menunjukkan tren penurunan. Posisi ULN swasta menyusut menjadi US$ 192,8 miliar pada periode yang sama, dipicu oleh langkah korporasi non-lembaga keuangan yang mengurangi penarikan utang luar negeri.
Guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, Bank Indonesia bersama pemerintah berkomitmen mempererat sinergi dalam memantau dinamika utang. Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko eksternal sekaligus memastikan pengelolaan struktur utang tetap sehat dan berkelanjutan.

