Tag: UU Ketenagakerjaan

  • KSPSI Desak DPR Segera Sahkan Revisi UU Ketenagakerjaan di Jakarta Pusat

    KSPSI Desak DPR Segera Sahkan Revisi UU Ketenagakerjaan di Jakarta Pusat

    Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merampungkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. KSPSI berharap aturan ini dapat diterbitkan sebelum bulan Oktober mendatang guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pekerja.

    Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, mengungkapkan harapan tersebut dalam Rakornas II KSPSI di Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026). Ia menegaskan pentingnya penyelesaian aturan tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan.

    Jumhur Hidayat menyatakan bahwa KSPSI telah aktif berdiskusi dan memberikan masukan kepada berbagai pihak terkait gagasan UU Ketenagakerjaan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan UU yang dihasilkan adil bagi para buruh.

    "Mudah-mudahan sebelum Oktober pasti, itu sudah bisa diterbitkan dan ada kepastian hukum bagi kita semua," kata Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, Kamis (12/2/2026).

    Dalam Rakornas, KSPSI mengundang Profesor Dasco, seorang anggota DPR, untuk berdiskusi lebih intensif mengenai rancangan undang-undang. Jumhur berharap, melalui diskusi tersebut, komitmen DPR dapat lebih kuat dalam perumusan UU.

    "Kita sengaja mengundang Profesor Dasco (dalam Rakornas) karena dia kan DPR ya. Jadi kan undang-undang itu banyak digodokkan di DPR justru. Dan karena itu kita minta komitmen dari DPR, dan insyaallah melalui Profesor Dasco diskusi itu bisa lebih intensif gitu," ujarnya.

    Poin-Poin Krusial Revisi UU Ketenagakerjaan

    Jumhur berharap UU Ketenagakerjaan yang baru ini dapat menggantikan poin-poin dalam UU Cipta Kerja yang selama ini dikritik oleh kelompok buruh. Untuk itu, KSPSI menyoroti beberapa isu yang perlu dibahas dalam perumusan UU tersebut.

    Berikut adalah isu-isu krusial yang diusulkan oleh KSPSI untuk direvisi dalam UU Ketenagakerjaan:

    No. Isu Ketenagakerjaan
    1 Re-definisi Hubungan Kerja dan Pemberi Kerja
    2 Perlindungan Kerja bagi Pekerja Platform Digital (web-base and location-base platform) dan Perlindungan Pekerja Akibat Penggunaan Teknologi Baru (otomatisasi dan kecerdasan buatan)
    3 Perlindungan Pekerja Terdampak Perubahan Iklim dan transisi energi
    4 Perlindungan Kerja kepada Pekerja Rumah Tangga
    5 Reformasi Kebijakan Pengupahan
    6 Reformasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan yang lebih melekat dan penegakan hukum yang adil bagi semua

    Daftar isu ini menunjukkan komitmen KSPSI untuk memastikan bahwa UU Ketenagakerjaan yang baru dapat mengakomodasi tantangan dan kebutuhan pekerja di era modern.

  • DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Dorong Revisi UU Ketenagakerjaan Berkeadilan

    DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Dorong Revisi UU Ketenagakerjaan Berkeadilan

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Dalam acara tersebut, Dasco menyoroti urgensi keadilan dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

    Dasco menegaskan komitmen DPR untuk melahirkan regulasi ketenagakerjaan baru yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

    "Kami menyadari bahwa salah satu tugas utama dan sangat penting yang sekarang yang sedang kami akan kerjakan adalah bagaimana kami mewujudkan, membentuk sebuah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang adil bagi semua," kata Dasco dalam sambutannya di Rakornas II KSPSI, Kamis (12/2/2026).

    Dasco menjelaskan bahwa undang-undang baru ini diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial komprehensif bagi tenaga kerja. Selain itu, regulasi ini juga akan berfungsi sebagai panduan tidak langsung untuk pertumbuhan sektor industri di Indonesia.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, Dasco berencana menggelar dialog intensif dalam waktu dekat dengan berbagai pihak terkait. DPR menargetkan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan dimulai pada Oktober 2026.

    "Jadi dari kita tanggal 19 ini sudah mulai reses, tapi nanti sesudah mulai sesudah masuk, kita akan coba simulasikan dengan Badan Legislasi yang kemarin juga sudah memulai dengan Badan Keahlian itu melakukan simulasi draf naskah akademik," terangnya.

    Prinsip Dialog dan Kepercayaan

    Dasco menekankan pentingnya dialog yang tenang dan pikiran jernih dalam perumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ia berharap semua pihak, termasuk DPR, serikat pekerja, dan pengusaha, dapat saling percaya dan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemaslahatan bersama.

    Pihak Terlibat Peran dalam Revisi UU Ketenagakerjaan
    DPR RI Penggagas dan Pembahas Utama
    Serikat Pekerja Perwakilan Aspirasi Pekerja
    APINDO Perwakilan Aspirasi Pengusaha

    Proses perumusan ini akan didasarkan pada amanat putusan Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan lebih baik.

    "Kita sepakat bahwa sesuai dengan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa kita akan membuat sebuah undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Dan undang-undang itu akan dibicarakan dengan baik dengan DPR, serikat pekerja, maupun APINDO," imbuhnya.