Tag: UU PDP

  • Pembentukan Lembaga Pengawas PDP Mendesak untuk Transfer Data

    Pembentukan Lembaga Pengawas PDP Mendesak untuk Transfer Data

    Ketiadaan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi sorotan. Hal ini dinilai menimbulkan celah krusial terkait komitmen Indonesia dalam membuka transfer data pribadi lintas negara, termasuk dengan Amerika Serikat melalui Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART).

    Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) mengamanatkan pembentukan lembaga PDP selambatnya dua tahun sejak UU tersebut berlaku. Lembaga ini dipandang penting karena memiliki otoritas untuk menilai kelayakan perlindungan data di negara tujuan.

    Chairman Lembaga riset siber CISSReC, Pratama Persadha, menegaskan bahwa UU PDP mengatur penilaian kesetaraan perlindungan data lintas negara harus dilakukan oleh Lembaga Pengawas PDP sebagai otoritas independen.

    "Dalam konstruksi normatif Undang-Undang PDP, transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki tingkat pelindungan yang setara atau lebih tinggi dibandingkan standar Indonesia. Penilaian atas kesetaraan tersebut secara eksplisit diberikan kepada Lembaga PDP sebagai otoritas independen. Hingga saat ini, lembaga tersebut belum terbentuk dan belum menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan undang-undang," ujar Pratama kepada detikINET, Selasa (24/2/2026).

    Menurut Pratama, tanpa kehadiran lembaga tersebut, pengakuan suatu negara dengan perlindungan data yang memadai berpotensi kehilangan landasan evaluasi yang objektif dan independen.

    Ia menjelaskan bahwa pemerintah memang dapat mengambil langkah sementara melalui regulasi atau keputusan eksekutif. Namun, langkah ini tidak sepenuhnya menggantikan peran lembaga pengawas independen sebagaimana diatur undang-undang.

    "Tanpa lembaga independen yang memiliki mandat, kompetensi teknis, serta legitimasi hukum untuk melakukan evaluasi tersebut, maka keputusan pengakuan adequacy berpotensi dipersepsikan sebagai keputusan politik, bukan sebagai hasil audit normatif dan teknis yang objektif," ujarnya.

    Desain kelembagaan dalam UU PDP sengaja memisahkan fungsi pembuat kebijakan dan pengawas kepatuhan. Hal ini bertujuan menjaga prinsip checks and balances dalam tata kelola data nasional.

    "Apabila fungsi penilaian dilakukan oleh cabang eksekutif yang juga menjadi pihak dalam perjanjian internasional, maka prinsip checks and balances menjadi tereduksi. Independensi otoritas pelindungan data merupakan fondasi kepercayaan publik dan kredibilitas internasional," jelasnya.

    Lebih lanjut, Pratama menilai ketiadaan Lembaga Pengawas PDP bukan hanya persoalan administratif, tetapi berdampak langsung pada kepastian hukum dan perlindungan hak digital masyarakat.

    Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan setiap transfer data lintas negara dilakukan secara aman, sah, dan sesuai standar perlindungan yang berlaku. Potensi sengketa hukum, ketidakpastian regulasi, dan penurunan kepercayaan publik terhadap perlindungan data pribadi dapat meningkat tanpa pengawasan independen.

  • Perjanjian Dagang Indonesia-AS Disorot: Transfer Data Lintas Negara Langgar UU PDP?

    Perjanjian Dagang Indonesia-AS Disorot: Transfer Data Lintas Negara Langgar UU PDP?

    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menuai perhatian. Sorotan utama tertuju pada klausul perdagangan digital yang memungkinkan transfer data lintas negara (cross-border data transfer) dari Indonesia ke AS.

    Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha M. Rachbini, berpendapat bahwa ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan regulasi domestik, khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    Eisha, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (22/2/2026), menyatakan kekhawatirannya. "Dalam kesepakatan ART, transfer data secara cross-border ke AS diperbolehkan dengan asumsi AS memberikan perlindungan data yang cukup. Namun ini menunjukkan posisi tawar Indonesia yang lemah dalam melindungi data dan privasi pengguna," jelasnya.

    Lebih lanjut, Eisha menyoroti potensi konflik antara klausul tersebut dengan prinsip perlindungan dan lokalisasi data yang diatur dalam UU PDP. Dikhawatirkan, jika kesepakatan ART berlaku efektif, AS akan memperoleh pengecualian tertentu dalam mekanisme transfer data.

    “Hal ini dapat bertentangan dengan UU PDP terkait lokalisasi data. Pemerintah seharusnya memastikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi warga negara, bukan justru membuka celah pengecualian,” tegas Eisha.

    Selain kesepakatan tarif, Eisha menambahkan, Indonesia juga menyetujui sejumlah komitmen lain dalam ART. Komitmen tersebut termasuk penghapusan 99 persen hambatan tarif bagi produk AS, pelonggaran kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta kemudahan penetrasi perusahaan teknologi AS ke pasar digital Indonesia.

    Eisha berpendapat, dalam aspek perdagangan digital, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar tanpa memperoleh manfaat transfer teknologi dan pengetahuan.

  • Indonesia-AS Sepakati Arus Data Lintas Batas dan Bebas Bea Masuk Digital

    Indonesia-AS Sepakati Arus Data Lintas Batas dan Bebas Bea Masuk Digital

    Pemerintah Indonesia resmi menjalin kesepakatan strategis dengan Amerika Serikat terkait regulasi lalu lintas data lintas batas (cross-border data flow) dan perdagangan digital. Kesepakatan ini menjadi poin penting dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada Kamis (19/2) di Amerika Serikat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kerja sama ini mencakup komitmen timbal balik dalam perlindungan data konsumen. AS diwajibkan memberikan level proteksi yang setara dengan regulasi perlindungan data yang berlaku di Indonesia untuk memastikan keamanan informasi pengguna dalam negeri tetap terjaga.

    "Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia," ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Jumat (20/2/2026).

    Meskipun terdapat kesepakatan transfer data, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa proses tersebut tidak dilakukan secara bebas tanpa kendali. Indonesia tetap memegang teguh prinsip data flow with condition sesuai amanat Pasal 56 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Tahun 2022.

    Nezar mengingatkan bahwa transfer data pribadi ke luar negeri hanya diizinkan jika negara tujuan memiliki standar perlindungan data yang memadai (adequate) atau atas persetujuan eksplisit dari pemilik data. "Jangan ada salah paham itu bukan berarti Indonesia bisa men-transfer semua data pribadi secara bebas ke Amerika, kita tetap ada protokol seperti yang sudah diatur oleh Undang-Undang PDP," kata Nezar.

    Selain urusan data, perjanjian ART ini juga menyepakati penghapusan biaya masuk untuk transaksi elektronik antar kedua negara. Kebijakan nol persen bea masuk digital ini menurut Airlangga bukan merupakan hak eksklusif bagi Amerika Serikat, mengingat Indonesia telah menerapkan kebijakan serupa untuk kawasan Eropa.