Tag: vape

  • Ancaman PHK Massal dan Pasar Gelap Membayangi Wacana Pelarangan Vape

    Ancaman PHK Massal dan Pasar Gelap Membayangi Wacana Pelarangan Vape

    Wacana pelarangan total rokok elektronik atau vape di Indonesia menuai reaksi keras dari para pelaku industri. Kebijakan yang tengah digodok pemerintah tersebut dinilai berisiko memicu dampak domino, mulai dari ancaman pengangguran hingga rusaknya iklim investasi nasional yang selama ini telah berjalan secara legal.

    Asosiasi lintas sektor yang terdiri dari PPEI, APPNINDO, ARVINDO, dan APVINDO memberikan masukan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 18 Februari 2026. Pertemuan tersebut secara khusus membahas pengaturan perangkat vape serta pembatasan penggunaan dinitrogen oksida (N2O).

    Ketua Umum APVINDO, Agung Prasojo, mengungkapkan kekhawatiran serius dari sisi ketenagakerjaan. Menurutnya, industri vape saat ini menjadi penyerap tenaga kerja yang signifikan. "Industri vape legal saat ini menyerap sekitar 100.000 tenaga kerja dari hulu hingga hilir," ujar Agung, seraya menekankan bahwa pelarangan ini bisa bertolak belakang dengan agenda pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja berkualitas.

    Sektor ritel juga menyoroti risiko keamanan pasar. Ketua Umum ARVINDO, Fachmi Kurnia Firmansyah Siregar, menegaskan bahwa seluruh gerai resmi hanya menjual produk legal yang memiliki pita cukai. Ia memperingatkan bahwa pelarangan total justru akan menciptakan ruang bagi pasar gelap. Produk ilegal tanpa pengawasan otoritas dikhawatirkan akan menjamur karena permintaannya sulit dibendung secara total.

    Menanggapi isu penyalahgunaan, Ketua Umum PPEI, Daniel Boy Purwanto, memastikan bahwa produsen e-liquid nasional berkomitmen pada aspek keselamatan konsumen. Ia menjamin produk lokal tidak mengandung zat terlarang dan siap menjalani uji laboratorium transparan oleh pihak berwenang kapan saja.

    Senada dengan hal itu, Teguh Basuki A Wibowo selaku Ketua APPNINDO, menilai rekomendasi pelarangan total akan mencederai pelaku usaha yang selama ini telah patuh pada hukum dan berkontribusi pada penerimaan negara melalui cukai. Pelaku industri berargumen bahwa kasus penyalahgunaan vape selama ini dilakukan oleh oknum di luar rantai distribusi resmi, sehingga tidak adil jika seluruh industri harus menanggung konsekuensinya.

    Sebagai solusi, para pelaku industri mendesak pemerintah untuk lebih fokus pada penguatan penegakan hukum bagi pelanggar dan peningkatan pengawasan produk ilegal. Kolaborasi antara otoritas dan asosiasi dianggap lebih efektif dalam membangun sistem pengendalian berbasis risiko daripada memberlakukan pelarangan menyeluruh yang kontraproduktif terhadap ekonomi.

  • Polri Kendala Deteksi Vape Etomidate Akibat Ketiadaan Test Kit

    Polri Kendala Deteksi Vape Etomidate Akibat Ketiadaan Test Kit

    Kepolisian Republik Indonesia menghadapi hambatan besar dalam memberantas penyalahgunaan zat anestesi etomidate yang dicampur ke dalam cairan rokok elektrik atau vape. Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Zulkarnain Harahap, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum tersedia alat uji cepat (test kit) untuk mendeteksi zat tersebut di dalam tubuh manusia.

    Ketiadaan fasilitas pengujian ini membuat aparat penegak hukum hanya bisa memproses hukum terduga pelaku yang tertangkap tangan memiliki barang bukti fisik. Tanpa bukti cairan di tangan, polisi tidak dapat melakukan penelusuran atau tracing terhadap pengguna melalui tes urin.

    "Penindakan sampai hari ini masih tetap berlanjut. Namun masih ada satu persoalan di situ, belum ada lembaga yang mengeluarkan test kit-nya," ujar Zulkarnain dalam diskusi di gedung BNN RI, Jakarta Timur, Rabu (18/2/2026). Ia menambahkan bahwa tanpa adanya hasil tes urin yang valid, penindakan hukum terhadap mereka yang sudah mengonsumsi zat tersebut tidak dapat dilakukan.

    Guna mengatasi celah regulasi ini, Polri telah bersurat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Permohonan tersebut bertujuan untuk mempermudah perizinan impor bahan baku serta proses produksi alat tes etomidate di dalam negeri oleh lembaga penelitian atau pihak terkait.

    Di saat yang sama, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto menyoroti tren penggunaan vape yang meningkat tajam di tanah air. Merujuk pada data Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021, jumlah pengguna rokok elektrik di Indonesia melonjak hingga 10 kali lipat dalam satu dekade terakhir.

    Data statistik menunjukkan pergeseran angka yang signifikan sebagai berikut:

    Tahun Survei Prevalensi Pengguna Jumlah Estimasi
    2011 0,3 Persen –
    2021 3 Persen 6,6 Juta Orang

    Kenaikan ini menjadi perhatian serius lantaran prevalensi tertinggi ditemukan pada kelompok usia produktif, yakni remaja antara 15 hingga 19 tahun. Suyudi menegaskan bahwa situasi ini semakin diperparah dengan temuan Riset Kesehatan Dasar yang mengonfirmasi peningkatan konsumsi di kalangan generasi muda tersebut.

  • Waspada Kandungan Narkotika dalam Liquid Vape, BNN Desak Regulasi Ketat

    Waspada Kandungan Narkotika dalam Liquid Vape, BNN Desak Regulasi Ketat

    Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengeluarkan peringatan keras terkait keamanan penggunaan rokok elektrik atau vape di Indonesia. Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto mengungkapkan adanya temuan zat berbahaya, termasuk narkotika golongan 1 dan 2, yang disusupkan ke dalam cairan atau liquid vape yang beredar di masyarakat.

    Berdasarkan hasil uji Laboratorium Narkotika BNN terhadap 341 sampel liquid, petugas menemukan fakta yang mengkhawatirkan. Sebanyak 11 sampel terdeteksi mengandung ganja sintetis (kanabinoid), satu sampel positif mengandung sabu atau metamfetamin, dan 23 sampel lainnya berisi zat etomidate. Penemuan ini diperkuat dengan pengungkapan laboratorium ilegal (clandestine laboratory) di sebuah apartemen di Jakarta yang memproduksi liquid etomidate untuk cartridge vape.

    Suyudi menegaskan bahwa cairan-cairan tersebut dirancang untuk merusak sistem saraf pusat. Ia juga membantah anggapan bahwa vape merupakan metode alternatif untuk berhenti merokok. "Klaim tersebut hanyalah ilusi yang tidak terbukti secara ilmiah. Sebaliknya, vape justru menjadi pintu masuk baru bagi ketergantungan zat adiktif lainnya," ujar Suyudi dalam Focus Group Discussion di Jakarta Timur baru-baru ini.

    Data Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 menunjukkan lonjakan signifikan jumlah pengguna rokok elektrik di tanah air. Dalam satu dekade (2011-2021), prevalensi pengguna vape naik hingga 10 kali lipat, dari 0,3 persen menjadi 3 persen. Saat ini, tercatat sekitar 6,6 juta penduduk usia 15 tahun ke atas telah mengonsumsi produk tersebut.

    Kekhawatiran semakin mendalam karena pertumbuhan tertinggi terjadi pada segmen remaja usia 15-19 tahun. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2024 bahkan telah mengategorikan fenomena ini sebagai pandemi perilaku yang mengancam kesehatan masyarakat secara global. Selain risiko narkotika, liquid vape pada umumnya mengandung zat berisiko tinggi bagi paru-paru seperti nikotin, propilen glikol, gliserin, dan perasa kimia.

    Melihat kondisi yang kian mendesak, BNN mendorong Pemerintah Indonesia untuk menerapkan regulasi yang lebih tegas. Suyudi mencontohkan langkah Singapura yang telah melarang total penggunaan vape. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi pasar bagi produk-produk yang telah dilarang di negara tetangga demi melindungi generasi muda dari ancaman zat adiktif.