Wacana pelarangan total rokok elektronik atau vape di Indonesia menuai reaksi keras dari para pelaku industri. Kebijakan yang tengah digodok pemerintah tersebut dinilai berisiko memicu dampak domino, mulai dari ancaman pengangguran hingga rusaknya iklim investasi nasional yang selama ini telah berjalan secara legal.
Asosiasi lintas sektor yang terdiri dari PPEI, APPNINDO, ARVINDO, dan APVINDO memberikan masukan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 18 Februari 2026. Pertemuan tersebut secara khusus membahas pengaturan perangkat vape serta pembatasan penggunaan dinitrogen oksida (N2O).
Ketua Umum APVINDO, Agung Prasojo, mengungkapkan kekhawatiran serius dari sisi ketenagakerjaan. Menurutnya, industri vape saat ini menjadi penyerap tenaga kerja yang signifikan. "Industri vape legal saat ini menyerap sekitar 100.000 tenaga kerja dari hulu hingga hilir," ujar Agung, seraya menekankan bahwa pelarangan ini bisa bertolak belakang dengan agenda pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja berkualitas.
Sektor ritel juga menyoroti risiko keamanan pasar. Ketua Umum ARVINDO, Fachmi Kurnia Firmansyah Siregar, menegaskan bahwa seluruh gerai resmi hanya menjual produk legal yang memiliki pita cukai. Ia memperingatkan bahwa pelarangan total justru akan menciptakan ruang bagi pasar gelap. Produk ilegal tanpa pengawasan otoritas dikhawatirkan akan menjamur karena permintaannya sulit dibendung secara total.
Menanggapi isu penyalahgunaan, Ketua Umum PPEI, Daniel Boy Purwanto, memastikan bahwa produsen e-liquid nasional berkomitmen pada aspek keselamatan konsumen. Ia menjamin produk lokal tidak mengandung zat terlarang dan siap menjalani uji laboratorium transparan oleh pihak berwenang kapan saja.
Senada dengan hal itu, Teguh Basuki A Wibowo selaku Ketua APPNINDO, menilai rekomendasi pelarangan total akan mencederai pelaku usaha yang selama ini telah patuh pada hukum dan berkontribusi pada penerimaan negara melalui cukai. Pelaku industri berargumen bahwa kasus penyalahgunaan vape selama ini dilakukan oleh oknum di luar rantai distribusi resmi, sehingga tidak adil jika seluruh industri harus menanggung konsekuensinya.
Sebagai solusi, para pelaku industri mendesak pemerintah untuk lebih fokus pada penguatan penegakan hukum bagi pelanggar dan peningkatan pengawasan produk ilegal. Kolaborasi antara otoritas dan asosiasi dianggap lebih efektif dalam membangun sistem pengendalian berbasis risiko daripada memberlakukan pelarangan menyeluruh yang kontraproduktif terhadap ekonomi.


