Tag: vonis

  • Sopir Truk Divonis 2 Tahun Penjara Atas Kecelakaan di Karawang

    Sopir Truk Divonis 2 Tahun Penjara Atas Kecelakaan di Karawang

    Mamat (39), sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan di Gebang Tol Karawang Barat yang menyebabkan seorang warga negara Jepang (WN) bernama Yukihiro Nabae (63) meninggal dunia, telah divonis bersalah. Pengadilan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara kepadanya.

    Insiden tragis ini terjadi pada 30 Juli 2025. Mamat mengemudikan truk dump bernomor polisi B 9596 UQA yang membawa muatan limbah abu bekas pembakaran batu bara (fly ash) seberat 27,640 ton. Yukihiro Nabae saat itu menjadi penumpang mobil Toyota Voxy B 2052 FBB yang dikemudikan Abu Aziz.

    Awalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Karawang menuntut Mamat dengan hukuman 4 tahun penjara serta denda Rp 5 juta subsider 3 bulan kurungan, seperti yang dikutip detikJabar dari salinan putusan PN Karawang, Jumat (27/2/2026). Tuntutan ini diajukan pada Senin, 22 Desember 2025.

    Namun, Hakim PN Karawang memiliki pertimbangan yang berbeda pada Rabu, 21 Januari 2026. Putusan hakim tersebut adalah vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 5 juta subsider 3 bulan kurungan.

    Kejari Karawang kemudian mengajukan banding atas vonis tersebut ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Setelah proses hukum berjalan, hakim PT Bandung memutuskan untuk menguatkan vonis yang telah dijatuhkan PN Karawang.

    "Menyatakan terdakwa Mamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia', sebagaimana dakwaan alternatif kedua," bunyi vonis Hakim PT Bandung, seperti dilansir detikJabar.

    Hakim PT Bandung menambahkan, "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp 5 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan."

  • Anak Riza Chalid, Kerry Adrianto, Divonis 15 Tahun Penjara

    Anak Riza Chalid, Kerry Adrianto, Divonis 15 Tahun Penjara

    Muhamad Kerry Adrianto Riza, putra dari tersangka Riza Chalid, dijatuhi vonis 15 tahun penjara oleh hakim. Kerry dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah.

    Fajar Kusuma Aji, ketua majelis hakim, membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat (27/2/2026), menyatakan, "Menyatakan Terdakwa Muhamad Kerry Adrianto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer."

    Hakim melanjutkan, "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Kerry Adrianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun."

    Selain hukuman penjara, Kerry juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Denda ini harus dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap, dengan opsi perpanjangan maksimal satu bulan.

    Apabila denda tidak dibayar dalam kurun waktu tersebut, hakim menetapkan bahwa harta atau pendapatan Kerry dapat disita dan dilelang untuk melunasi denda. Jika hasil penyitaan atau pelelangan tidak mencukupi, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

    Kerry juga dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 2.905.420.003.854, dengan subsider 5 tahun.

    Hal yang memberatkan Kerry adalah perbuatannya yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu, hal yang meringankan adalah Kerry belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.

    Hakim menyatakan bahwa Kerry Adrianto terbukti bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 UU Tipikor.

    Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Kerry Adrianto dengan pidana 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp 13.405.420.003.854 subsider 10 tahun kurungan.

    Muhammad Kerry Adriano Riza didakwa atas keterlibatannya dalam dugaan korupsi tata kelola minyak yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 285 triliun. Kerry merupakan anak dari M Riza Chalid, yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini namun keberadaannya belum diketahui.

    Menurut surat dakwaan, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 285 triliun. Dua permasalahan utama yang disoroti adalah terkait impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi.

    Berikut adalah rincian perhitungan kerugian negara:

    • Kerugian Keuangan Negara: USD 2.732.816.820,63 (Rp 45.091.477.539.395) dan Rp 25.439.881.674.368,30, sehingga totalnya mencapai Rp 70.531.359.213.763,30.
    • Kerugian Perekonomian Negara: Kemahalan harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi sebesar Rp 171.997.835.294.293, serta keuntungan ilegal dari selisih harga impor BBM yang melebihi kuota sebesar USD 2.617.683.340,41 (Rp 43.191.775.117.765), sehingga totalnya mencapai Rp 215.189.610.412.058.

    Dengan demikian, total kerugian keuangan negara dan perekonomian negara mencapai Rp 285.969.625.213.821,30. Perhitungan ini menggunakan kurs rata-rata saat ini, dan jumlah tersebut dapat berubah jika Kejagung menggunakan kurs yang berbeda.

  • Korupsi Minyak Pertamina, Eks Pejabat Divonis Hingga 10 Tahun

    Korupsi Minyak Pertamina, Eks Pejabat Divonis Hingga 10 Tahun

    Tiga terdakwa kasus korupsi minyak mentah di lingkungan Pertamina telah divonis oleh Majelis Hakim. Para mantan pejabat PIS dan KPI tersebut dijatuhi hukuman penjara antara 9 hingga 10 tahun.

    Pada Jumat (27/2/2026), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar sidang vonis terhadap tiga terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) klaster PT Pertamina International Shipping (PIS) dan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Sidang yang terbuka untuk umum ini dihadiri oleh keluarga dan pendukung terdakwa. Sebelum sidang, para terdakwa terlihat memasuki ruang sidang dengan membawa bunga sebagai dukungan moral dari keluarga.

    Tiga terdakwa tersebut adalah Agus Purwono (mantan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional), Sani Dinar Saifuddin (mantan Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional), serta Yoki Firnandi (mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping). Majelis hakim menyatakan Agus Purwono terbukti bersalah dan divonis 10 tahun penjara, sementara Sani Dinar Saifuddin dan Yoki Firnandi masing-masing divonis 9 tahun penjara.

    Hakim menilai bahwa ketiganya terlibat dalam tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang yang merugikan keuangan negara. Kasus ini merupakan bagian dari rangkaian kasus korupsi sektor minyak dan produk kilang di lingkungan Pertamina yang sedang diusut oleh aparat penegak hukum. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut ketiganya dengan hukuman 14 tahun penjara atas dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp285 triliun.

  • Dirut PT PPN Riva Siahaan Divonis 9 Tahun Penjara

    Dirut PT PPN Riva Siahaan Divonis 9 Tahun Penjara

    Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN), Riva Siahaan, dijatuhi vonis 9 tahun penjara dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Vonis ini dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

    Majelis hakim menyatakan Riva tidak dibebani membayar uang pengganti. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Riva tidak terbukti menikmati uang hasil korupsi.

    "Menimbang bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta hukum terdakwa Riva Siahaan memperoleh uang hasil korupsi yang merugikan keuangan negara. Maka terhadap terdakwa tidak dibebankan uang pengganti di mana sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," ujar hakim anggota Sigit Herman Binaji saat membacakan putusan.

    Hakim juga memerintahkan pembukaan blokir rekening Riva yang tidak berkaitan dengan perkara ini. Barang bukti berupa uang dan buku tabungan yang diblokir akan dikembalikan karena tidak terkait dengan tindak pidana.

    Sebelumnya, majelis hakim menyatakan bahwa unsur merugikan keuangan negara dalam kasus ini telah terpenuhi. Kerugian negara sejumlah Rp 9,4 triliun telah dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    "Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan investigatif oleh BPK RI Nomor 26 dan seterusnya, yang dilakukan dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara tata kelola minyak Kementerian ESDM, terdapat kerugian keuangan negara PT Pertamina sebesar Rp2.545.277.386.935 (2,5 triliun), yang merupakan bagian dari keseluruhan kerugian keuangan negara dalam penjualan solar non-subsidi PT Pertamina dan PT PPN tahun 2018-2023 seluruhnya Rp9.415.196.905.676,86 (9,4 triliun)," kata hakim Sigit.

    Perhitungan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 171 triliun dinilai masih bersifat asumsi dan tidak pasti.

    Hakim menyatakan sependapat dengan perhitungan BPK terkait kerugian keuangan negara. Namun, hakim tidak sependapat dengan perhitungan kerugian perekonomian negara dari ahli Nailul Huda dan Wiko Saputra.

    Dalam perkara ini, selain Riva Siahaan, hakim juga telah menjatuhkan vonis kepada Maya Kusmaya selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, serta Edward Corne selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga. Ketiganya terbukti bersalah melakukan korupsi.

    Riva Siahaan divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Maya Kusmaya divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Edward Corne divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan.

  • Riva Siahaan Divonis 9 Tahun Penjara Kasus Korupsi Minyak

    Riva Siahaan Divonis 9 Tahun Penjara Kasus Korupsi Minyak

    Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN), Riva Siahaan, menanggapi vonis 9 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Ia berdalih bahwa tindakannya semata-mata demi kebaikan bangsa.

    "Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Tahu, dan saya melakukan semuanya untuk kebaikan bangsa dan negara. Tuhan Maha Tahu. Saya melakukan pekerjaan seperti saya melakukan pekerjaan untuk Tuhan," kata Riva Siahaan usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

    Riva meyakini bahwa keadilan akan terungkap seiring berjalannya waktu. Ia menilai, banyak fakta persidangan yang belum sepenuhnya dipertimbangkan.

    "Dan saya yakin masih banyak fakta-fakta persidangan yang belum dipertimbangkan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik akan menunjukkan keadilan. Saya percaya akan hal itu," ujarnya.

    Riva juga menyatakan tidak pernah menyesal telah mengabdi di PT PPN. Ia menegaskan bahwa ia selalu bekerja dengan sungguh-sungguh.

    "Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Baik. Dan saya yakin dan percaya, satu hal yang akan saya tambahkan bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya mengabdi," ujarnya.

    Selain Riva, hakim juga menjatuhkan vonis kepada Maya Kusmaya (MK) selaku mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, serta Edward Corne (EC) selaku mantan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga. Ketiganya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam kasus ini.

    Berikut adalah rincian vonis yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa:

    1. Riva Siahaan divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan.
    2. Maya Kusmaya divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan.
    3. Edward Corne divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan.
  • Riva Siahaan Divonis 9 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi

    Riva Siahaan Divonis 9 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi

    Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN), Riva Siahaan, dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan divonis 9 tahun penjara.

    Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (26/2/2026) menyatakan bahwa Riva Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Ketua majelis hakim, Fajar Kusuma Aji, membacakan amar putusan tersebut.

    Selain hukuman penjara, Riva juga dihukum membayar denda sebesar Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 190 hari. Hakim menambahkan, jika denda tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta Riva dapat disita dan dilelang untuk membayar denda.

    "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riva Siahaan dengan pidana penjara selama 9 tahun, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara," imbuh hakim.

    Riva Siahaan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Pada sidang yang sama, hakim juga membacakan putusan untuk dua terdakwa lain dalam kasus ini.

    Berikut adalah vonis untuk dua terdakwa lainnya:

    1. Maya Kusmaya (MK), mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan.

    2. Edward Corne (EC), mantan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan.