Tag: Wamendagri

  • Wamendagri Dorong Nusa Penida Jadi Green Island Terintegrasi

    Wamendagri Dorong Nusa Penida Jadi Green Island Terintegrasi

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Nusa Penida menjadi Green Island yang terintegrasi berbasis nilai dan lingkungan.

    Ia mengimbau Pemerintah Kabupaten Klungkung agar mematangkan konsep Green Island sebagai arah pengembangan Nusa Penida. Bima menilai Nusa Penida memiliki daya tarik sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Ia bahkan menyebut kawasan tersebut sebagai 'hidden paradise' atau surga tersembunyi yang belum sepenuhnya tersentuh.

    "Saya ingat dulu waktu saya kecil itu ada komik tentang Nusa Penida. Nah, sekarang begitu ke sini kesan utama saya adalah ini hidden paradise yang belum tersentuh," ujar Bima, Senin (16/2/2026).

    Hal ini disampaikannya pada saat Dialog dan Pemaparan Potensi Wisata Nusa Penida oleh Bupati Klungkung di Seven Dreams Hotel, Kabupaten Klungkung, Bali, Senin (16/2). Menurutnya, gagasan Green Island yang dipaparkan Bupati Klungkung I Made Satria merupakan konsep strategis.

    Ia mengatakan pendekatan tersebut harus disusun secara utuh dan terintegrasi, mulai dari pengelolaan sampah, energi terbarukan, hingga pembatasan kendaraan dan penguatan budaya lokal.

    "Jadi kalau saya sarankan pak, ini konsep Green Island ini kita matangkan, terintegrasi semua, dan kemudian dari situ diturunkan, mana yang kita kejar dari pinjaman, mana yang kita kejar dari korporasi, mana yang dari CSR (corporate social responsibility), mana yang dari investor gitu," tegasnya.

    Koordinasi Lintas Kementerian

    Pada kesempatan tersebut, Bima pun menyatakan kesiapan untuk membantu penguatan konsep tersebut, termasuk membuka ruang koordinasi lintas kementerian.

    Ia juga menekankan pentingnya soliditas jajaran perangkat daerah dalam mewujudkan visi tersebut. Menurutnya, keberhasilan kepala daerah sangat ditentukan oleh kekompakan dan semangat tim.

    Tata Ruang dan Perencanaan

    Bima juga menyoroti pentingnya keterpaduan antara konsep besar tersebut dengan dokumen perencanaan tata ruang, termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ia mengingatkan agar visi Green Island benar-benar terakomodasi dalam perencanaan resmi pemerintah daerah.

    Selain aspek fisik dan infrastruktur, Bima menekankan pentingnya pembangunan sosial dan karakter masyarakat dalam mendukung konsep tersebut. Menurutnya, desain kawasan yang baik harus dibarengi dengan penguatan sosial.

    Jaga Momentum Pariwisata

    Ia juga mengingatkan agar momentum pengembangan pariwisata Nusa Penida tidak terlewat. Sebab, antusiasme wisatawan harus dijaga dengan percepatan pembenahan infrastruktur dan ekosistem pendukung.

    Bima khawatir tanpa pembenahan yang cepat, tingginya ekspektasi wisatawan justru berujung pada kekecewaan.

    "Ini momentum. Kalau nggak [dijaga], bisa lewat. Saya lihat, antusiasmenya mulai [terbangun], cuma nanti ketika turis-turis nanti banyak kecewa ke sini, mereka nggak balik lagi kan?" pungkasnya.

    Aspek Pengembangan Fokus Utama
    Infrastruktur Pengelolaan Sampah, Energi Terbarukan, Pembatasan Kendaraan
    Sosial Budaya Penguatan Budaya Lokal, Pembangunan Karakter Masyarakat
    Perencanaan Integrasi RDTR dengan Visi Green Island

    Pengembangan Nusa Penida sebagai Green Island memerlukan sinergi dari berbagai aspek. Integrasi yang baik akan menjaga momentum pariwisata dan mencegah kekecewaan wisatawan.

  • Pemerintah Pusat Dorong Transformasi Ekonomi Perbatasan Papua

    Pemerintah Pusat Dorong Transformasi Ekonomi Perbatasan Papua

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Pemerintah Pusat dalam mendorong transformasi kawasan perbatasan negara, khususnya di Papua, agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

    Menurutnya, kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak boleh hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi harus menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat lokal.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden, pembangunan di perbatasan harus disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi bagi warga setempat,” ujar Ribka dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

    Prioritas Pembangunan Perbatasan Papua

    Ribka menjelaskan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, penyelesaian pembangunan PLBN perlu disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah.

    Untuk optimalisasi pembangunan perbatasan, Presiden telah menugaskan tiga menteri utama, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.

    Ia menekankan, kunjungan kerja bersama DPR RI tersebut menjadi momentum strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pusat dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama mengingat status Papua sebagai daerah Otonomi Khusus (Otsus).

    “Kolaborasi antara Kemendagri dan DPR RI sangat penting untuk memastikan percepatan ekonomi di beranda terdepan negara ini memiliki dukungan regulasi yang kuat,” tambahnya.

    Wamendagri berharap muncul solusi konkret yang memberikan ruang gerak lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi di wilayah perbatasan.

    Hal itu, menurut dia, agar daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam pengembangan ekonomi wilayahnya.

    DPR RI Dukung Percepatan Pembangunan

    Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komitmen DPR RI dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Provinsi Papua.

    Hal ini disampaikan usai melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten, serta berbagai instansi terkait.

    Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi II juga meninjau langsung kondisi PLBN Skouw untuk memetakan kendala di lapangan secara nyata.

    Panitia Khusus DPR RI untuk Perbatasan

    Rifqinizamy mengungkapkan, kompleksitas permasalahan di perbatasan memerlukan penanganan lintas sektor yang lebih luas.

    Oleh karena itu, pihaknya berencana meningkatkan status Panitia Kerja (Panja) menjadi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI.

    Berikut adalah ringkasan fokus utama dari kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke PLBN Skouw:

    Fokus Tujuan
    Pemetaan Kendala Mengidentifikasi masalah nyata di lapangan.
    Koordinasi Lintas Sektor Meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait.
    Percepatan Penyelesaian Masalah Mencari solusi untuk persoalan di wilayah perbatasan.

    Peningkatan status menjadi Pansus diharapkan dapat memberikan penanganan yang lebih komprehensif dan efektif terhadap isu-isu perbatasan.

  • Wamendagri Tekankan Program Prabowo Subianto Tingkatkan Desa Jember

    Wamendagri Tekankan Program Prabowo Subianto Tingkatkan Desa Jember

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan desa. Sejumlah program strategis nasional yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto secara langsung ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

    Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemerintah dan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (12/2).

    “Komitmen pemerintah pusat, lintas kementerian, yang (programnya) langsung menukik kepada desa-desa,” kata Arya, Jumat (13/2).

    Bima Arya mencontohkan sejumlah program seperti Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Kampung Nelayan sebagai inisiatif yang menyasar langsung masyarakat desa.

    Menurutnya, apabila ekosistem MBG terbangun secara optimal dengan melibatkan Kopdeskel serta Kampung Nelayan dalam aspek produksi dan distribusi, hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi desa.

    “Yang selalu menjadi atensi Bapak Presiden, diingatkan kepada Pak Mendagri adalah bagaimana uang rakyat kembali ke rakyat, uang rakyat memberikan manfaat, uang rakyat enggak boleh mampir ke kantong pejabat,” ujarnya.

    Sinkronisasi Pusat dan Daerah Kunci Keberhasilan

    Ia menegaskan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjalankan program strategis nasional. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengikuti ritme kerja cepat yang diterapkan oleh Presiden. Ia juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Jember yang dinilai mampu menyesuaikan diri dengan ritme tersebut.

    Berikut adalah daftar program yang ditekankan oleh Wamendagri:

    Nama Program Tujuan Sasaran
    Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih Meningkatkan ekonomi desa melalui koperasi Masyarakat desa dan kelurahan
    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Meningkatkan gizi masyarakat, pertumbuhan ekonomi desa Masyarakat desa, Kopdeskel, Kampung Nelayan
    Kampung Nelayan Meningkatkan kesejahteraan nelayan Masyarakat nelayan di desa

    Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kabupaten Jember. Acara tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra, anggota Komisi II DPR RI, Bupati Jember Muhammad Fawait, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Akhmad Helmi Luqman, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jember.