Tag: WFA ASN

  • Pemerintah Terapkan Kebijakan WFA Bagi PNS/ASN Saat Libur Nyepi dan Lebaran 2026

    Pemerintah Terapkan Kebijakan WFA Bagi PNS/ASN Saat Libur Nyepi dan Lebaran 2026

    Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini berlaku selama periode libur Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026.

    Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran ini mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di instansi pemerintah.

    Mengutip situs resmi Kementerian PANRB, kebijakan WFA ini bukan tambahan hari libur. Namun, WFA adalah bentuk fleksibilitas kerja. Tujuannya menjaga kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik selama libur.

    Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 merinci jadwal pelaksanaan WFA bagi PNS/ASN. Ini berlaku khusus untuk libur Nyepi dan Lebaran Idul Fitri 2026.

    Berikut adalah rincian jadwal WFA tersebut:

    Periode Tanggal Keterangan
    2 hari sebelum Libur Nyepi Senin, 16 Maret 2026 Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    2 hari sebelum Libur Nyepi Selasa, 17 Maret 2026 Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    3 hari setelah Libur Lebaran Rabu, 25 Maret 2026 Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah
    3 hari setelah Libur Lebaran Kamis, 26 Maret 2026 Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah
    3 hari setelah Libur Lebaran Jumat, 27 Maret 2026 Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah

    Pimpinan instansi pemerintah bertugas mengatur proporsi jumlah pegawai yang melaksanakan WFA. Pengaturan ini mempertimbangkan jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan.

    Pimpinan instansi harus memastikan bahwa penyesuaian tugas ini tidak mengganggu kelancaran pemerintahan. Selain itu, kualitas pelayanan publik kepada masyarakat juga harus terjaga.

    Ketentuan Pelaksanaan WFA

    Terdapat beberapa ketentuan penting dalam pelaksanaan WFA ini. Optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menjadi prioritas utama di setiap instansi.

    Layanan publik esensial yang berdampak langsung kepada masyarakat harus tetap tersedia dan dapat diakses. Ini termasuk layanan kesehatan, transportasi, dan keamanan.

    Pemerintah juga memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan. Kelompok ini meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak.

    Cuti tahunan akan diberikan secara selektif. Hal ini mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas kedinasan.

    Pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan layanan publik akan dilakukan. Ini meliputi periode libur Nyepi dan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah.

    Bagi layanan dengan jam kerja bergilir atau sif, pengaturan kembali jam layanan perlu dilakukan. Pelayanan harus tetap sesuai standar.

    Instansi juga wajib aktif membuka akses kanal pengaduan. Ini bisa melalui SP4N-LAPOR! atau kanal aduan tatap muka.

    Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) akan dilakukan melalui QR Code. Khususnya pada unit layanan yang bersinggungan langsung dengan pemudik seperti terminal, stasiun, bandara, pelabuhan, dan posko mudik.

    Informasi jelas harus disampaikan kepada masyarakat jika ada perubahan jadwal layanan. Ini juga berlaku untuk tata cara akses pelayanan publik.

    Output dari pelayanan daring atau luring harus sesuai standar yang ditetapkan. ASN juga diharapkan menjadi teladan dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi.

    Apabila terjadi kondisi kedaruratan, pimpinan instansi harus memastikan kualitas pemenuhan layanan publik tetap berjalan. Terutama untuk layanan yang esensial.