Tag: WFA

  • Pemerintah Terapkan Lima Hari WFA ASN saat Libur Lebaran 2026

    Pemerintah Terapkan Lima Hari WFA ASN saat Libur Lebaran 2026

    Pemerintah akan menerapkan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan berupa work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama masa libur nasional dan cuti bersama Lebaran 2026.

    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan pelayanan publik tetap optimal. Terdapat lima hari WFA yang ditetapkan untuk ASN.

    Penetapan WFA ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi serta Idulfitri 1447 H.

    Berikut adalah jadwal WFA untuk ASN selama libur Lebaran 2026:

    Hari Tanggal Keterangan
    Senin 16 Maret 2026 WFA
    Selasa 17 Maret 2026 WFA
    Rabu 25 Maret 2026 WFA
    Kamis 26 Maret 2026 WFA
    Jumat 27 Maret 2026 WFA

    Perlu dipahami, kebijakan WFA ini bukanlah penambahan hari libur. Ini merupakan pengaturan kerja yang berbasis kepentingan publik. Pimpinan instansi memiliki wewenang untuk mengatur pelaksanaan tugas ASN secara mandiri dan selektif.

    Pengaturan tersebut harus sesuai dengan karakteristik tugas dan layanan masing-masing instansi.

    Ketentuan Pelaksanaan WFA untuk PNS

    Beberapa hal penting perlu diperhatikan terkait penerapan WFA bagi PNS/ASN selama libur Lebaran 2026. Pimpinan instansi pemerintah harus mengatur proporsi pegawai ASN yang melaksanakan fleksibilitas lokasi dan/atau waktu kerja.

    Pengaturan ini mempertimbangkan jumlah pegawai serta karakteristik jenis layanan pemerintahan. Selain itu, pimpinan instansi harus memastikan penyesuaian tugas kedinasan tidak mengganggu kelancaran pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

    Pemerintah mengimbau pimpinan instansi untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini guna mendukung pelaksanaan WFA.

    Organisasi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing juga harus menjamin layanan esensial tetap tersedia dan dapat diakses. Layanan tersebut mencakup kesehatan, transportasi, keamanan, dan lainnya.

    Penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan juga menjadi perhatian. Ini meliputi penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan anak-anak.

    Pimpinan instansi juga diminta selektif dalam memberikan cuti tahunan, mempertimbangkan beban kerja dan jumlah pegawai. Pemantauan serta pengawasan terhadap pemenuhan layanan publik selama periode libur nasional dan cuti bersama harus dilakukan.

    Bagi layanan yang memberlakukan jam kerja bergilir atau sif, pengaturan kembali jam layanan perlu dilakukan. Ini untuk memastikan pelayanan sesuai standar.

    Akses kanal pengaduan seperti SP4N-LAPOR! dan kanal aduan tatap muka harus tetap dibuka. Ini penting untuk menampung aspirasi masyarakat dan melakukan Surveu Kepuasan Masyarakat (SKM).

    Terutama pada unit layanan yang bersinggungan langsung dengan pemudik, seperti terminal, stasiun, bandara, dan posko mudik. Hal ini memperkuat partisipasi masyarakat dan pemantauan publik.

    Pimpinan instansi wajib menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait perubahan jadwal layanan dan/atau tata cara akses pelayanan publik. Penyelesaian layanan harus tepat waktu.

    Output pelayanan daring maupun luring harus sesuai standar yang ditetapkan. ASN juga diminta menjadi teladan dengan tidak menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas.

    Dalam kondisi kedaruratan, pimpinan instansi pemerintah harus memastikan kualitas pemenuhan pelayanan publik esensial tetap berjalan sebagaimana mestinya.

  • Medan, Kebijakan WFA ASN dan Swasta Pasca-Lebaran 2026: Gaji dan Cuti Tetap Aman

    Medan, Kebijakan WFA ASN dan Swasta Pasca-Lebaran 2026: Gaji dan Cuti Tetap Aman

    Pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem kerja fleksibel atau Work from Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta. Kebijakan ini berlaku sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 2026.

    Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai potensi pemotongan gaji atau cuti tahunan. Namun, pemerintah telah memberikan klarifikasi tegas terkait hal ini.

    Kebijakan WFA ini ditetapkan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2026.

    Pemerintah secara resmi mengizinkan pelaksanaan WFA selama lima hari kerja. Durasi ini diberikan untuk mendukung fleksibilitas kerja.

    WFA Tidak Potong Cuti dan Gaji

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pelaksanaan WFA. Penjelasan ini disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa, 10 Februari 2026.

    Yassierli, selaku Menteri Ketenagakerjaan, menekankan bahwa WFA tidak dihitung sebagai cuti tahunan. Selain itu, upah yang diterima selama WFA akan tetap sama.

    "Pelaksanaan WFA tidak dihitung sebagai cuti tahunan dan upah yang diterima selama menjalankan WFA tetap sama dengan upah yang diterima saat bekerja di tempat biasa bekerja," kata Yassierli, Selasa (10/2/2026).

    Beliau menambahkan, pekerja yang melaksanakan WFA tetap memiliki tugas dan kewajiban. Ini yang menjadi dasar tidak adanya pemotongan upah.

    Jadwal Imbauan WFA

    Berdasarkan SE Menpan RB Nomor 2 Tahun 2026, pemerintah mengimbau para pimpinan daerah dan perusahaan. Imbauan ini bertujuan agar memberikan kesempatan pekerja untuk WFA.

    Berikut adalah jadwal pelaksanaan WFA yang diimbau pemerintah:

    Hari Tanggal
    Senin 16 Maret 2026
    Selasa 17 Maret 2026
    Rabu 25 Maret 2026
    Kamis 26 Maret 2026
    Jumat 27 Maret 2026

    Jadwal ini diharapkan dapat memberikan kelonggaran bagi pekerja setelah periode libur Idul Fitri.

    Pengecualian Pelaksanaan WFA

    Namun, kebijakan WFA tidak berlaku untuk semua sektor pekerjaan. Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk bidang tertentu.

    Sektor-sektor yang dikecualikan meliputi kesehatan, perhotelan, hospitality, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, manufaktur dan industri makanan juga dikecualikan.

    Sektor esensial lainnya yang memerlukan kelangsungan produksi juga termasuk dalam pengecualian. Hal ini untuk menjaga operasional vital tetap berjalan.

  • Pemerintah Terapkan Kebijakan WFA Sambut Libur Idul Fitri 1447 H di Solo

    Pemerintah Terapkan Kebijakan WFA Sambut Libur Idul Fitri 1447 H di Solo

    Pemerintah telah resmi memberlakukan kebijakan baru Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini dikeluarkan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

    Pengaturan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026. Fleksibilitas lokasi kerja ini berlaku di seluruh wilayah, termasuk Solo, dengan jadwal libur yang berdekatan dengan Hari Suci Nyepi.

    Kombinasi libur panjang ini memerlukan penyesuaian beban kerja. Tujuannya adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal bagi masyarakat.

    Pemerintah, melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), menetapkan penyesuaian tugas kedinasan. Pengaturan ini melalui kombinasi WFA dan fleksibilitas waktu.

    Aturan ini berlaku dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi serta Idul Fitri 1447 Hijriah.

    Berikut adalah poin-poin utama penyesuaian kerja yang diatur dalam surat edaran tersebut:

    Periode WFA Tanggal Jumlah Hari
    Sebelum Nyepi 16 dan 17 Maret 2026 (Senin dan Selasa) 2 Hari
    Setelah Idul Fitri 25, 26, dan 27 Maret 2026 (Rabu, Kamis, Jumat) 3 Hari

    Pimpinan instansi wajib mengatur proporsi pegawai. Hal ini penting agar pelayanan publik tetap dapat beroperasi optimal. Layanan esensial seperti kesehatan, transportasi, dan keamanan harus tersedia.

    Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut secara langsung. Instansi pemerintah juga diminta tetap membuka kanal pengaduan. SP4N-LAPOR! menjadi sarana pelaporan masyarakat.

    Selain itu, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) akan dilakukan. Survei ini dilaksanakan di titik-titik layanan mudik seperti terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan.

    ASN dilarang keras memberi atau menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun. Larangan ini berhubungan dengan jabatan atau bertentangan dengan kewajiban selama masa libur tersebut.

    Dokumen lengkap Surat Edaran WFA Lebaran 2026 tersedia untuk diunduh. Pastikan mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan tugas kedinasan dengan benar.

    Imbauan WFA untuk Perusahaan Swasta

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengimbau sektor swasta untuk menerapkan kebijakan WFA. Imbauan ini berlaku selama periode libur Lebaran 2026.

    “Oleh karena itu, kami mengimbau kepada gubernur, bupati, wali kota untuk mengimbau kepada seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya untuk melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain atau yang disebut dengan Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026,” kata Yassierli, Selasa (10/2/2026) di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

    Pemerintah juga berharap perusahaan swasta menerapkan kebijakan serupa. Periode tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026 juga menjadi fokus.

    Langkah ini bertujuan mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat. Lonjakan terjadi baik saat arus mudik maupun arus balik setelah Idul Fitri. Kebijakan ini memastikan aktivitas ekonomi dan produktivitas pekerja terjaga.

    Namun, imbauan WFA ini memiliki beberapa pengecualian. Sektor yang berkaitan dengan operasional fisik dan layanan publik esensial tetap beroperasi normal.

    Sektor-sektor tersebut antara lain kesehatan, pusat perbelanjaan, perhotelan, manufaktur, industri makanan dan minuman. Sektor esensial lain yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau operasional pabrik juga dikecualikan.

    Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 2026

    Momen Lebaran tahun ini menjadi istimewa karena rangkaian libur panjang. Libur Idul Fitri 1447 Hijriah didahului oleh libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi.

    Berdasarkan SKB 3 Menteri, berikut rincian lengkap daftar hari libur Nyepi-Lebaran pada Maret 2026:

    Tanggal Hari Keterangan Libur
    18 Maret 2026 Rabu Cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    19 Maret 2026 Kamis Hari Libur Nasional Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    20 Maret 2026 Jumat Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah
    21 Maret 2026 Sabtu Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (1 Syawal)
    22 Maret 2026 Minggu Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (2 Syawal)
    23 Maret 2026 Senin Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah
    24 Maret 2026 Selasa Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah

    Total libur beruntun yang didapatkan mencapai tujuh hari. Secara khusus, hari libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri terdiri dari lima hari.

    Lima hari tersebut adalah 21-22 Maret untuk hari raya dan 20, 23, 24 Maret untuk cuti bersama. Dokumen resmi SKB 3 Menteri 2026 dapat diunduh untuk rincian lengkapnya.

    FAQ

    Kapan jadwal WFA Lebaran 2026 bagi ASN dan swasta?

    WFA dilaksanakan dalam dua periode: sebelum libur Nyepi pada tanggal 16-17 Maret 2026, serta setelah libur Lebaran pada tanggal 25-27 Maret 2026.

    Apakah semua ASN bisa bekerja secara WFA?

    Tidak, pimpinan instansi wajib mengatur proporsi pegawai agar layanan publik esensial (kesehatan, keamanan, transportasi) tetap berjalan optimal secara tatap muka.

    Berapa hari total cuti bersama Idul Fitri 1447 H?

    Cuti bersama Idul Fitri berjumlah tiga hari, yakni pada tanggal 20, 23, dan 24 Maret 2026, yang mengapit dua hari libur nasional Lebaran.

  • Pemerintah Terapkan WFA ASN-Swasta Saat Lebaran 2026, Atur Mobilitas Masyarakat Jakarta

    Pemerintah Terapkan WFA ASN-Swasta Saat Lebaran 2026, Atur Mobilitas Masyarakat Jakarta

    Pemerintah akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta menjelang serta sesudah Hari Raya Idul Fitri 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur mobilitas masyarakat selama periode mudik dan balik Lebaran.

    Kebijakan WFA ditegaskan bukan sebagai hari libur, melainkan pengaturan kerja fleksibel. ASN diwajibkan tetap menjalankan tugasnya meskipun tidak bekerja di kantor.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan jadwal penerapan WFA. "Pemerintah menerapkan skema kerja Work From Anywhere, bukan libur ya, ini clear Work From Anywhere atau Flexible Working Arrangement. Itu tanggalnya 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret," ujar Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    ASN dapat bekerja fleksibel pada 16 dan 17 Maret 2026, yaitu pekan sebelum Lebaran. Setelah Hari Raya Idul Fitri, kebijakan ini kembali diberlakukan pada 25, 26, dan 27 Maret 2026.

    Airlangga menambahkan, tujuan utama WFA adalah mengoptimalkan pergerakan masyarakat. Ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan saat arus mudik dan balik Lebaran. Selain ASN, pekerja swasta juga diimbau untuk mengikuti kebijakan ini.

    "Memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur hari besar keagamaan Idul Fitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja khusus untuk ASN dan juga untuk pekerja swasta," jelasnya.

    Dampak Mobilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

    Pemerintah memprediksi lonjakan mobilitas masyarakat saat Lebaran akan kembali tinggi. Data mobilitas tahun sebelumnya menjadi acuan proyeksi ini.

    "Peningkatan mobilitas pada periode Lebaran dan Idul Fitri 2025 itu mencapai mobilitas masyarakat 154,62 juta orang, dan libur Nataru 110,43 (juta). Dan secara year on year satu tahun di tahun 2025 itu 5,11 persen. Dan pada Desember, kunjungan Wisman 1,41 juta dan Wisnus 105,98 juta," kata Airlangga Hartarto.

    Menteri Tenaga Kerja Yassierli turut meminta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar mengimbau perusahaan swasta. Imbauan ini terkait penerapan WFA bagi pekerja atau buruh pada 16 dan 17 Maret sebelum Lebaran.

    "Kami juga mengharapkan agar perusahaan dapat memberlakukan WFA pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026," kata Yassierli dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

    Yassierli juga menyebut WFA diharapkan memberi dampak positif bagi ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada triwulan pertama 2026. "Yang pertama, pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja," ucapnya.

    Sektor yang Dikecualikan dan Kewajiban Pekerja

    Tidak semua sektor dapat menerapkan WFA. Pemerintah mengecualikan beberapa bidang yang krusial bagi layanan publik dan produksi.

    Sektor Dikecualikan WFA Contoh
    Layanan Publik Kesehatan, Hotel, Pusat Perbelanjaan
    Produksi Manufaktur, Industri Makanan dan Minuman
    Esensial Lainnya Bidang yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik

    "Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, sektor esensial lainnya, atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik," jelas Yassierli.

    Yassierli menegaskan, ASN maupun pekerja yang menjalani WFA tetap wajib melaksanakan tugas. Pelaksanaan WFA juga tidak dihitung sebagai cuti tahunan.

    "Upah selama WFA diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja, atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan. Jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dapat diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerja tetap produktif," katanya.

  • Pemerintah Terapkan WFA Jelang dan Setelah Lebaran, DPR Ingatkan Potensi Risiko

    Pemerintah Terapkan WFA Jelang dan Setelah Lebaran, DPR Ingatkan Potensi Risiko

    Pemerintah akan menerapkan kebijakan bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Kebijakan ini menuai beragam respons, terutama dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menilai penerapan WFA perlu kajian mendalam. Ia menyebut WFA memiliki dua sisi, yaitu keuntungan dan kerugian.

    "Penerapan WFA itu seperti pisau bermata dua, bisa menguntungkan dan sebaliknya juga dapat merugikan," kata Deddy kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Deddy menjelaskan bahwa WFA berpotensi meningkatkan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada beberapa sektor. Ini terutama untuk pekerjaan yang tidak memerlukan tatap muka langsung.

    Selain itu, WFA juga bisa memberikan dampak positif bagi kondisi kejiwaan pegawai. Mereka terhindar dari kemacetan dan memiliki waktu lebih banyak untuk keluarga.

    "Di beberapa sektor atau jenis pekerjaan bisa meningkatkan produktivitas, baik untuk kejiwaan karena terhindar dari macet dan atau ada waktu untuk keluarga dan bahkan bisa membantu mendorong konsumsi serta ekonomi riil," ujarnya.

    Namun, Deddy juga menyoroti potensi negatif WFA. Kebijakan ini bisa disalahartikan oleh sebagian pegawai sebagai hari libur tambahan, bukan sebagai bentuk fleksibilitas kerja.

    Deddy meminta pemerintah tidak mengatur WFA secara serampangan. Pemerintah juga harus memikirkan keadilan bagi ASN yang tidak bisa menikmati kebijakan tersebut.

    "Menurut saya penerapan WFA harus dikaji secara mendalam dari seluruh aspek dan tidak diterapkan secara serampangan. Juga harus dipikirkan bagaimana keadilan bagi yang tidak bisa menikmati WFA. Perlu dirumuskan sanksi terhadap ASN yang saat WFA justru sama sekali tidak bekerja alias menganggap sebagai libur tambahan. Kalau memang maksudnya libur tambahan, katakan saja memang libur agar publik memahami dan bisa memikirkan dampaknya terhadap mereka," ujarnya.

    WFA bukan alasan untuk mengurangi produktivitas kerja ASN. Hal ini ditegaskan oleh Kapoksi Komisi II DPR Fraksi NasDem, Ujang Bey.

    "Bagi ASN kelenturan kerja ini (fleksibilitas) jangan diartikan sebagai kerja 'leha-leha', melainkan bekerja di luar tempat kerja tanpa mengurangi produktivitas kerja layaknya berkerja di kantor," ujar Ujang.

    Ujang mengingatkan bahwa WFA adalah kelonggaran. Namun, ASN tetap harus memiliki target kerja yang jelas dan terukur.

    "Pada intinya kita menyambut positif, tetapi untuk pekerjaan layanan yang membutuhkan bertatap muka langsung dengan masyarakat perlu diatur juga dengan baik jangan sampai satu sama lain menganggu produktivitas," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait kebijakan WFA jelang dan setelah Idul Fitri:

    Aspek Kebijakan WFA Detail
    Periode Penerapan 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret
    Target Pelaksana ASN dan Pekerja Swasta
    Tujuan Utama Memudahkan mobilitas masyarakat selama mudik lebaran
    Jenis Kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau Flexible Working Arrangement

    Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menjelaskan bahwa kebijakan WFA ini bukan libur. Ini adalah bentuk pengaturan kerja fleksibel.

    "Pemerintah menerapkan skema kerja Work From Anywhere, bukan libur ya, ini clear Work From Anywhere atau Flexible Working Arrangement. Itu tanggalnya 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

    Airlangga menegaskan bahwa upaya ini bertujuan mengoptimalkan mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran. Fleksibilitas ini diberikan baik untuk ASN maupun pekerja swasta.

    "Memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur hari besar keagamaan Idul Fitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja khusus untuk ASN dan juga untuk pekerja swasta," jelas dia.

  • Pemerintah Terapkan WFA Nasional Jelang dan Pasca-Idul Fitri 2026

    Pemerintah Terapkan WFA Nasional Jelang dan Pasca-Idul Fitri 2026

    Pemerintah akan memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta menjelang serta sesudah Hari Raya Idul Fitri 2026. Kebijakan ini bertujuan memberikan fleksibilitas, namun ditegaskan bukan sebagai waktu libur.

    Penerapan WFA merupakan strategi pemerintah untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat selama musim mudik Lebaran. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan kendaraan dan kepadatan di berbagai titik jalur mudik.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan secara rinci tanggal pelaksanaan WFA di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

    "Pemerintah menerapkan skema kerja Work From Anywhere, bukan libur ya, ini clear Work From Anywhere atau Flexible Working Arrangement. Itu tanggalnya 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Airlangga menjelaskan bahwa fleksibilitas ini diberikan untuk memudahkan masyarakat dalam merencanakan perjalanan mudik dan balik Lebaran.

    "Memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur hari besar keagamaan Idul Fitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja khusus untuk ASN dan juga untuk pekerja swasta," jelas dia.

    Fase WFA Tanggal Pelaksanaan Keterangan
    Pra-Lebaran 16 Maret 2026 ASN & Swasta
    Pra-Lebaran 17 Maret 2026 ASN & Swasta
    Pasca-Lebaran 25 Maret 2026 ASN & Swasta
    Pasca-Lebaran 26 Maret 2026 ASN & Swasta
    Pasca-Lebaran 27 Maret 2026 ASN & Swasta

    Menteri Tenaga Kerja Yassierli juga mengimbau perusahaan swasta untuk turut serta melaksanakan kebijakan WFA pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan.

    "Kami juga mengharapkan agar perusahaan dapat memberlakukan WFA pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026," kata Yassierli dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

    Dampak Ekonomi dan Pengecualian WFA

    Kebijakan WFA diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2026, dengan tetap menjaga produktivitas kerja.

    "Yang pertama, pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja," ucapnya.

    WFA diberlakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas arus mudik maupun balik. Namun, tidak semua sektor pekerjaan dapat menerapkan kebijakan ini.

    "Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, sektor esensial lainnya, atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik," jelasnya.

    Pekerja yang menjalankan WFA wajib menyelesaikan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan. Pelaksanaan WFA juga tidak akan diperhitungkan sebagai cuti tahunan.

    "Upah selama WFA diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja, atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan. Jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dapat diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerja tetap produktif," katanya.

  • Pemerintah Terapkan WFA Lebaran 2026 untuk ASN dan Swasta, Total Libur Panjang 16-27 Maret

    Pemerintah Terapkan WFA Lebaran 2026 untuk ASN dan Swasta, Total Libur Panjang 16-27 Maret

    Pemerintah akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta jelang Idul Fitri 2026. Keputusan ini bertujuan mengelola mobilitas masyarakat, terutama arus mudik dan balik Lebaran yang diproyeksikan melonjak.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) RI Airlangga Hartarto menyampaikan, WFA berlaku sebelum dan sesudah Lebaran. Harapannya, mobilitas masyarakat lebih lancar dan tidak terkonsentrasi pada satu waktu.

    WFA diberlakukan selama 5 hari, yaitu pada 16-17 Maret sebelum Lebaran dan 25-27 Maret setelah Lebaran. Ini sebagai skema kerja fleksibel bagi ASN dan pekerja swasta.

    "Peningkatan mobilitas pada periode Lebaran dan Idul Fitri 2025 itu mencapai mobilitas masyarakat 154,62 juta orang, dan libur Nataru 110,43 (juta). Secara year on year satu tahun di tahun 2025 itu 5,11 persen. Pada Desember, kunjungan Wisman 1,41 juta dan Wisnus 105,98 juta," ujar Menko Perekonomian Airlangga dalam keterangannya.

    Jadwal WFA Lebaran 2026

    Pemerintah menetapkan skema Work From Anywhere (WFA) yang berlaku selama lima hari kerja. Periode ini dibagi menjadi dua hari sebelum Idul Fitri dan tiga hari setelahnya.

    "Pemerintah menerapkan skema kerja Work From Anywhere, bukan libur ya, ini clear Work From Anywhere atau Flexible Working Arrangement. Itu tanggalnya 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret," ucap Menko Perekonomian Airlangga, seperti dikutip detikJateng pada Selasa (10/2/2026).

    Kebijakan ini memungkinkan ASN dan pekerja swasta untuk bekerja dari mana saja. Fleksibilitas ini diberikan untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat saat puncak arus mudik dan balik.

    Meningkatnya mobilitas masyarakat diprediksi akan terjadi pada Lebaran 2026. Sebagai perbandingan, pada Lebaran 2025 tercatat 154,62 juta orang melakukan mobilisasi.

    Berikut adalah jadwal lengkap WFA yang diberlakukan bagi ASN dan pekerja swasta:

    Hari Tanggal Keterangan
    Senin 16 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Selasa 17 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Rabu 25 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Kamis 26 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Jumat 27 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta

    Total Hari Libur Lebaran 2026

    Selain WFA, masyarakat juga akan menikmati libur Lebaran 2026 sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Total ada 5 hari libur yang ditetapkan.

    Dari total tersebut, 2 hari merupakan libur nasional Idul Fitri dan 3 hari cuti bersama. Ini menciptakan periode libur panjang bagi seluruh masyarakat.

    Jadwal libur Lebaran 2026 berdasarkan SKB 3 Menteri adalah sebagai berikut:

    Hari Tanggal Keterangan
    Jumat 20 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    Sabtu 21 Maret 2026 Libur Nasional Idul Fitri 1447 Hijriah
    Minggu 22 Maret 2026 Libur Nasional Idul Fitri 1447 Hijriah
    Senin 23 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    Selasa 24 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah

    Libur Gabungan Nyepi, Lebaran, dan WFA

    Menariknya, bulan Maret 2026 juga menyertakan libur Hari Suci Nyepi. Momen ini jatuh berdekatan dengan perayaan Idul Fitri.

    Berdasarkan SKB 3 Menteri, Hari Suci Nyepi atau Tahun Baru Saka 1948 jatuh pada 18-19 Maret 2026. Ini memperpanjang kesempatan libur bagi masyarakat.

    Dengan menggabungkan WFA, libur Nyepi, dan libur Lebaran, masyarakat berpotensi menikmati rentang waktu fleksibel panjang dari 16-27 Maret 2026. Hal ini memberikan keleluasaan untuk mengatur perjalanan mudik dan balik Lebaran.

    Berikut adalah rincian lengkap libur dan WFA di bulan Maret 2026:

    Hari Tanggal Keterangan
    Senin 16 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Selasa 17 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Rabu 18 Maret 2026 Cuti Bersama Hari Suci Nyepi atau Tahun Baru Saka 1948
    Kamis 19 Maret 2026 Libur Nasional Hari Suci Nyepi atau Tahun Baru Saka 1948
    Jumat 20 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    Sabtu 21 Maret 2026 Libur Nasional Idul Fitri 1447 Hijriah
    Minggu 22 Maret 2026 Libur Nasional Idul Fitri 1447 Hijriah
    Senin 23 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    Selasa 24 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    Rabu 25 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Kamis 26 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Jumat 27 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta

    Kebijakan WFA ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan mobilitas saat puncak Lebaran. Dengan demikian, perjalanan mudik dan balik dapat lebih nyaman bagi semua.