Tag: wilmar group

  • Eks Karyawan Wilmar Didakwa Bantu Suap Vonis Migor Rp 60 Miliar

    Eks Karyawan Wilmar Didakwa Bantu Suap Vonis Migor Rp 60 Miliar

    Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan bahwa M Syafei, mantan Head of Social Security and License Wilmar Group, berperan sebagai karyawan yang membantu proses penyuapan dalam pengurusan vonis lepas terkait kasus korporasi minyak goreng (migor). Total suap yang diberikan mencapai USD 4 juta atau setara dengan Rp 60 miliar pada saat itu.

    Hakim anggota Andi Saputra menyatakan, "Menimbang bahwa atas pertimbangan hukum di atas, maka dalam batas penalaran yang wajar serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa M Syafei hanyalah seorang karyawan Wilmar Group yang membantu adanya penyuapan kepada hakim atau pegawai pengadilan sejumlah USD 4 juta demi kepentingan perusahaan tempat ia bekerja," saat membacakan vonis Syafei, Selasa (3/3/2026).

    Majelis hakim mendesak penyidik Kejaksaan Agung RI untuk menuntaskan proses hukum terhadap pemilik korporasi Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Penuntasan ini dianggap penting untuk memperjelas pembuktian dan pertanggungjawaban dalam kasus suap ini.

    Hakim juga menyoroti surat terdakwa advokat Marcella Santoso kepada Ariyanto Bakri yang berisi rencana agar pemilik perusahaan Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group tidak terseret dalam perkara ini. Surat tersebut, yang dibenarkan oleh Marcella Santoso, mengindikasikan adanya upaya untuk melindungi pihak prinsipal dari kasus suap.

    Hakim menilai pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) Marcella di persidangan merupakan bentuk niat jahat untuk mengaburkan fakta hukum. Surat Marcella ke Ariyanto mengisyaratkan bahwa targetnya bukan pembebasan, melainkan perlindungan terhadap pemilik korporasi sebagai pihak prinsipal.

    Hakim juga mengungkapkan bahwa uang suap sebesar USD 4 juta diberikan oleh advokat Marcella Santoso secara bersama-sama. Namun, USD 2 juta di antaranya dinikmati oleh Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri untuk kepentingan pribadi.

    Sebagai informasi tambahan, majelis hakim yang sebelumnya menjatuhkan vonis lepas ke terdakwa korporasi migor, yaitu Djuyamto, Agam Syarief Baharuddin, dan Ali Muhtarom, telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

    Dalam kasus ini, M Syafei dihukum dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 100 hari pidana kurungan.

    Ketua majelis hakim Efendi menyatakan, "Menyatakan Terdakwa M Syafei tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu memberi suap secara bersama-sama," saat membacakan amar putusan, Selasa (3/3).

    "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun," imbuh hakim.

    Pertimbangan yang memberatkan vonis adalah perbuatan Syafei dinilai tidak mendukung komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, perbuatan Syafei dilakukan dalam perkara perusahaan yang sedang diadili dalam kasus korupsi korporasi.

    Sementara itu, pertimbangan yang meringankan vonis adalah Syafei belum pernah dihukum, dan inisiatif memberikan suap bukan berasal dari dirinya.

    Hakim menyatakan M Syafei bersalah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 56 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • Hakim Desak Kejagung Tuntaskan Kasus Suap Migor Libatkan Wilmar Group

    Hakim Desak Kejagung Tuntaskan Kasus Suap Migor Libatkan Wilmar Group

    Majelis hakim meminta Kejaksaan Agung RI menuntaskan proses hukum terhadap pemilik korporasi Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group dalam kasus suap pengurusan vonis lepas terdakwa korporasi minyak goreng (migor). Total suap dalam kasus ini mencapai USD 4 juta atau setara Rp 60 miliar.

    Menurut hakim anggota Andi Saputra saat membacakan vonis M Syafei di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026), M Syafei, mantan Head of Social Security and License Wilmar Group, hanya berperan sebagai karyawan yang membantu proses penyuapan tersebut.

    Hakim berpendapat penuntasan proses hukum ini penting agar pembuktian dan pertanggungjawaban dalam perkara suap ini menjadi jelas.

    Hakim juga menyoroti surat terdakwa advokat Marcella Santoso kepada Ariyanto Bakri yang berisi rencana untuk melindungi pemilik perusahaan Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group agar tidak terseret dalam perkara suap ini.

    "Dalam surat yang ditulis saksi Marcella Santoso kepada saksi Ariyanto pada 30 April 2025 dan dibenarkan kebenaran surat itu oleh saksi Marcella Santoso. Maka dapat diambil benang merah bahwa salah satu rencana saksi Marcella Santoso dan saksi Ariyanto adalah melindungi pihak principal yaitu klien Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, agar tidak terseret dalam kasus suap tersebut," ujarnya.

    Hakim menilai pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) Marcella di persidangan sebagai upaya mengaburkan fakta hukum. Surat dari Marcella ke Ariyanto menunjukkan target Marcella dalam perkara suap ini bukan bebas, melainkan melindungi pemilik korporasi selaku pihak prinsipal.

    "Sehingga pencabutan BAP oleh saksi Marcella Santoso di persidangan bagian dari wujud niat jahat tersebut dengan tujuan mengaburkan fakta hukum siapa sebenarnya pemberi suap, hal itu sebagaimana tertulis dalam surat saksi Marcella Santoso ke saksi Ariyanto, yaitu 'jangan buang ke klien, target kita bukan bebas, target kita life after this. Lawyer kalau bisa melindungi dan dipercaya maka penjara adalah bukti nyata'. Terbukti foto tersebut," ujar hakim.

    Hakim menyatakan uang suap sejumlah USD 4 juta diberikan oleh advokat Marcella Santoso secara bersama-sama. Namun, USD 2 juta di antaranya dinikmati oleh Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri untuk kepentingan pribadi.

    Dalam perkara ini, majelis hakim menghukum Syafei dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 100 hari pidana kurungan.

    "Menyatakan Terdakwa M Syafei tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu memberi suap secara bersama-sama," ujar ketua majelis hakim Efendi saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

    Vonis Syafei dinilai memberatkan karena tidak mendukung komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sementara itu, hal yang meringankan adalah Syafei belum pernah dihukum dan inisiatif suap bukan berasal darinya.

    Majelis hakim menjatuhkan vonis lepas ke terdakwa korporasi migor yaitu Djuyamto, Agam Syarief Baharuddin, dan Ali Muhtarom. Ketiganya telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.