Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan kontroversial salah seorang alumninya, Arya Pamungkas Iwantoro dan Dwi Sasetyaningtyas, terkait kewarganegaraan anak.
Plt Direktur Utama LPDP, Sudarto, menyesalkan video viral yang menampilkan Dwi Sasetyaningtyas yang bangga anaknya menjadi Warga Negara Asing (WNA). Sudarto mengingatkan bahwa dana beasiswa LPDP berasal dari pajak rakyat.
"Kami atas nama LPDP dan alumni mengucapkan permohonan maaf atas yang seharusnya (video viral) tidak perlu dan kita sangat menyesalkan," jelasnya dalam Media Gathering di Kementerian Keuangan pada Rabu (25/2/2026).
Sudarto juga menekankan pentingnya menjaga etika moral dan nilai-nilai kebangsaan bagi seluruh penerima beasiswa LPDP.
"Saya perlu menyampaikan kepada seluruh alumni LPDP tolong ke depan bisa menjaga etika moral dan nilai-nilai kebangsaan. Ada jargon sekarang, ‘Jangan lupa ya lu pakai duit pajak. Ingat itu. Lu pakai duit pajak’,” tegas ia.
LPDP meyakini sebagian besar alumninya telah berkontribusi positif bagi Indonesia dengan penuh dedikasi. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran agar para alumni dan peserta LPDP dapat terus meningkatkan diri dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Pemerintah menetapkan Perpres Nomor 12 tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan (DAP). Arah kebijakan strategis dalam pengelolaan dana abadi pendidikan ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP yang terdiri atas sembilan jajaran menteri.
Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan alokasi sekurang-kurangnya dua puluh persen Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk fungsi pendidikan.
Pada tahun 2010, Pemerintah dan DPR RI menyepakati melalui UU Nomor 2 tahun 2010 tentang APBN-P 2010 bahwa sebagian dana dari alokasi dana fungsi pendidikan dalam APBN-P tersebut dijadikan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana abadi (endowment fund) oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Arya untuk mengembalikan dana beasiswa.
Dalam konferensi pers, Purbaya menjelaskan bahwa pengembalian dana mencakup pokok beasiswa dan bunga sesuai ketentuan. “LPDP sudah berbicara dengan suami dan dia tampaknya setuju untuk mengembalikan uang yang diterima dari LPDP, termasuk bunganya. Seperti yang kita tahu, uang di bank juga ada bunganya,” ujar Purbaya.
Arya diperkirakan harus mengembalikan dana beasiswa LPDP sebesar Rp 2,53 miliar, belum termasuk bunga yang harus dibayarkan.
Purbaya menegaskan dana LPDP berasal dari pajak masyarakat dan sebagian dari utang negara yang dialokasikan untuk pengembangan SDM. “Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu,” ujarnya.
Nama yang bersangkutan akan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) sehingga tidak dapat bekerja di lingkungan pemerintahan.









