PT Aneka Intipersada (AIP) terbukti melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup. Perusahaan yang beroperasi di Koto Gasib, Siak, ini membuang air limbah di luar titik penaatan.
Kecerobohan tersebut diakibatkan oleh jebolnya flatbed, yang menyebabkan air limbah larian (run off) masuk ke Sungai Pingai. Insiden ini mengakibatkan pencemaran serius pada ekosistem sungai.
Selain itu, perusahaan dengan area kerja mencapai 11 ribu hektare ini juga tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan. Akibatnya, kualitas air Sungai Pingai melampaui baku mutu.
Bupati Siak, Afni, menanggapi serius laporan masyarakat mengenai pencemaran tersebut. Ia turun langsung ke lapangan pada Senin (9/2/2026) untuk melihat kondisi.
"Saya menerima banyak laporan, nelayan kehilangan ikan dan air tercemar. Ini bukan kejadian pertama kali limbah perusahaan mencemari sungai. Saya akan mengawal tuntutan masyarakat agar PT AIP bertanggung jawab karena telah merusak sumber kehidupan rakyat khususnya nelayan di Koto Gasib," kata Afni, Senin (9/2/2026).
Agus, seorang nelayan setempat, mengeluhkan sulitnya mencari ikan saat ini. Dahulu, nelayan dapat menangkap banyak ikan, namun kini sulit bahkan untuk beberapa ekor saja.
"Kami menuntut perusahaan melepas bibit ikan. Sejak puluhan tahun PT AIP beroperasi, hanya merusak mata pencarian nelayan tanpa ada kompensasi," kata Agus.
Kesepakatan ganti rugi keramba yang dijanjikan tiga bulan lalu pun tak kunjung dipenuhi. Nelayan merasa dirugikan secara berkelanjutan.
Sanksi Administratif dan Denda untuk PT Aneka Intipersada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau telah menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dan denda kepada PT Aneka Intipersada. Sanksi ini diberikan atas pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup di Desa Tulang Timur, Kecamatan Tualang Perawang, Kabupaten Siak.
Sanksi tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala DLHK Provinsi Riau Nomor 600.4/1/DLHK/2025. Keputusan itu tentang Penerapan Paksaan Pemerintah dan Denda Administratif kepada PT Aneka Intipersada, yang ditetapkan di Pekanbaru pada 24 November 2025.
Berdasarkan pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLHK Riau pada 4 dan 17 November 2025, perusahaan terbukti melakukan pelanggaran. PT Aneka Intipersada adalah perusahaan yang bergerak di bidang pabrik dan perkebunan kelapa sawit.
Perusahaan diketahui membuang air limbah di luar titik penaatan. Ini terjadi akibat jebolnya flatbed, sehingga air limbah masuk ke Sungai Pingai dan menimbulkan pencemaran lingkungan.
Selain itu, perusahaan juga dinilai tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan berusaha. Kewajiban tersebut berkaitan dengan persetujuan lingkungan.
Parameter Pencemaran dan Kewajiban Perusahaan
Hasil analisis laboratorium terhadap sampel air permukaan Sungai Pingai menunjukkan beberapa parameter melampaui baku mutu. Berikut rinciannya:
| Parameter | Baku Mutu (mg/L) | Hasil Analisis (mg/L) |
|---|---|---|
| Total Suspended Solid (TSS) | – | 84 |
| BOD5 | – | 3.3 |
| COD | – | 29.1 |
| Warna | – | 464 Pt-Co Unit |
Atas temuan tersebut, DLHK Riau menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi ini mewajibkan perusahaan menguras dan memompa kembali air limbah ke flatbed dalam satu hari. Perusahaan juga harus melaksanakan SOP pemanfaatan air limbah sesuai izin.
Kewajiban lain adalah melakukan perawatan dan peninggian tanggul flatbed paling lama 10 hari. Perusahaan juga diwajibkan mendata dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak akibat pencemaran tersebut.
Selain paksaan pemerintah, DLHK Riau mengenakan denda administratif sebesar Rp 28.261.118,50. Denda itu terdiri atas Rp 3.261.118,50 akibat pelanggaran baku mutu air limbah dan Rp 25 juta karena tidak melaksanakan kewajiban perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan.
"Angka ini masih terlalu kecil dari dampak yang sangat besar dirasakan masyarakat. Dulu air sungai bisa kami minum, sekarang mandi saja pun gatal-gatal. Ikan kami hilang. Sungai juga tertutup gulma," keluh Suyono.
Kesepakatan Mediasi dengan Masyarakat
Di akhir pertemuan mediasi, beberapa kesepakatan dihasilkan. PT AIP akan melakukan pembersihan gulma di Sungai Gasib sepanjang 8 km.
Selain itu, PT AIP akan menebar benih ikan di Sungai Gasib dengan rincian: gurami 1.000 ekor, patin 7.000 ekor, dan baling 3.000 ekor. Perusahaan juga akan memberikan kompensasi kepada 45 KK sebesar Rp 100.000 per hari selama 12 bulan, dengan total Rp 1,6 miliar.

Leave a Reply