Satuan Tugas (Satgas) Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan mencatat hasil signifikan dalam pengawasan pangan nasional. Kegiatan ini berlangsung pada periode 5-11 Februari 2026. Satgas Saber Pusat melakukan pemantauan di 9.138 titik seluruh Indonesia.
Pemantauan tersebut mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Peningkatan kegiatan ini terjadi pasca Rapat Koordinasi Satgas Saber Pelanggaran Pangan. Rapat tersebut dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komjen. Syahardiantono.
Komjen. Syahardiantono merupakan Ketua Pengarah Satgas Saber. Rapat dilakukan di Rupat Dittipideksus Bareskrim Polri, Gedung Awaloedin Djamin Mabes Polri.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan intensitas pengawasan ini berdampak langsung pada penurunan harga. Khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026.
Sejumlah bahan pokok mengalami penurunan harga. Komoditas tersebut meliputi ayam telur ras, daging ayam ras, dan daging sapi segar. Selain itu, cabe rawit keriting, cabe merah keriting, Minyakita, serta beras medium dan premium juga turun.
Meski beberapa komoditas masih di atas HET/HAP di sejumlah provinsi, namun menunjukkan tren penurunan. “Pemantauan yang masif dan tindak lanjut di lapangan terbukti mampu menekan harga beberapa komoditas pangan utama, seperti beras premium dan medium di Zona I dan II, cabe merah keriting, telur ayam ras, serta daging ayam ras,” ujar Ketut Astawa dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
Mayoritas pemantauan dilakukan pada pedagang dan pengecer sebanyak 5.939 titik. Kemudian ritel modern 1.472 titik, grosir 967 titik, distributor 554 titik, produsen 136 titik, dan agen 70 titik.
Tindak Lanjut Pelanggaran dan Sanksi
Satgas Saber mencatat berbagai bentuk tindak lanjut atas temuan pelanggaran di lapangan. Sepanjang periode pemantauan, Satgas telah menerbitkan 128 surat teguran.
Mereka juga melakukan 400 pengisian stok kosong. Selain itu, pengambilan 33 sampel pangan untuk uji laboratorium dilakukan. Satgas juga merekomendasikan pencabutan 1 izin usaha dan 2 izin edar pelaku usaha.
Pelanggaran tersebut terkait HET/HAP, keamanan, dan mutu pangan. Menurut Astawa, langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas harga, keamanan, dan mutu pangan nasional. “Tindakan ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar mematuhi ketentuan HET dan HAP serta standar keamanan pangan,” tegasnya.
Komoditas yang Masih di Atas HET/HAP
Analisis harga menunjukkan sejumlah komoditas masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan (HAP). Berikut adalah beberapa komoditas yang masih menjadi perhatian Satgas:
| Komoditas | Wilayah Perhatian |
| Beras Premium | Zona III |
| Minyakita | Nasional |
| Bawang Merah | Indonesia Timur dan 3TP |
| Bawang Putih | Indonesia Timur dan 3TP |
| Daging Sapi Segar | Nasional |
| Daging Kerbau Beku | Nasional |
| Cabai Rawit Merah | Nasional |
| Gula Konsumsi | Indonesia Timur dan 3TP |
Ini menjadi tugas bersama K/L terkait seperti: Kemenko Pangan, Kemendagri, Kementan, Kemendag, Polri, Bapanas RI, Bulog maupun Satgas untuk terus melakukan langkah-langkah intervensi. Intervensi dilakukan ke daerah-daerah yang masih tinggi harga komoditas pangannya.
Keluhan Masyarakat dan Intervensi Minyakita
Harga Minyakita masih tercatat di atas HET, meskipun menunjukkan tren penurunan. Minyakita juga menjadi komoditas paling banyak dilaporkan masyarakat melalui hotline pengaduan.
“Tentunya kami Satgas Pangan Saber Pusat akan turun langsung mengecek Produsen, Distributor lini 1, Distributor Lini 2, dan Pengecer utk pastikan harga Minyakita sesuai harga HET Rp 15.700 kepada masyarakat,” katanya.
“Dan akan mendorong Perum Bulog dan BUMN Pangan yang mendapat distribusi 35 % DMO dari Produsen Minyak Goreng/CPO yang lakukan ekspor untuk segera intervensi wilayah-wilayah yang masih di atas HET, serta akan menindak tegas setiap pelanggaran yang ada,” tambah Ketut Astawa.
Selama Minggu ke-I, hotline pengaduan Satgas menerima 6 laporan masyarakat. Laporan berasal dari Jakarta Pusat, Kupang, Bandar Lampung, Bukittinggi, Maros, dan Mataram. Seluruh aduan langsung ditindaklanjuti Satgas daerah.
Penguatan Intervensi Pasokan Beras SPHP
Pemerintah juga terus memperkuat intervensi pasokan. Penyaluran beras SPHP sebanyak 28.765 ton dilakukan ke berbagai saluran. Saluran ini meliputi Gerakan Pangan Murah, ritel modern, pasar tradisional, hingga outlet pangan binaan pemerintah daerah.
Ketut Astawa menegaskan, Satgas Saber Pelanggaran Pangan akan terus meningkatkan intensitas pengawasan. Khususnya pada pedagang dan pengecer, serta memperkuat sosialisasi hotline pengaduan kepada masyarakat.
“Pengawasan berlapis dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan pangan yang beredar aman, bermutu, dan terjangkau, terutama menghadapi momentum Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri 2026,” pungkasnya.

Leave a Reply