Komisi XII DPR RI Fraksi PAN, Aqib Ardiansyah, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang akan menggugat PT Biotek Saranatama terkait pencemaran Sungai Jeletreng di Tangerang Selatan. Pencemaran ini disebabkan oleh cairan pestisida dari gudang perusahaan tersebut.
Aqib menilai masalah ini bukan sekadar kecelakaan biasa, apalagi jika gudang tersebut terbukti tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
"Jika benar temuan Pak Menteri LH bahwa gudang tersebut tidak memiliki IPAL, maka ini bukan lagi sekadar kecelakaan, tapi kelalaian fatal yang bersifat structural," kata Aqib kepada wartawan, Sabtu (14/2/2026).
Menurut Aqib, perusahaan yang mengelola bahan kimia berbahaya wajib memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang ketat, sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
"Tidak adanya IPAL adalah bukti pelanggaran komitmen AMDAL atau UKL-UPL yang seharusnya menjadi syarat operasional," ujarnya.
Dukungan Penertiban dan Sanksi Tegas
Aqib mendukung langkah tegas pemerintah dalam melakukan penertiban. Menurutnya, kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh perusahaan pengelola bahan kimia berbahaya.
"Kami FPAN di Komisi XII mendukung langkah berani Kementerian LH untuk penertiban ini," ujarnya.
"Ini jadi pelajaran penting. Gudang bahan kimia wajib memiliki sistem containment (bak penampung sekunder) yang mumpuni. Jadi, dalam kondisi darurat seperti kebakaran, air sisa pemadaman yang sudah terkontaminasi racun tidak boleh dibuang atau mengalir bebas ke saluran umum, apalagi ke sungai," imbuh dia.
Kebakaran gudang PT Biotek Saranatama menyebabkan cairan pestisida mengalir ke Sungai Jeletreng, anak sungai Cisadane. Menteri Lingkungan Hidup, Faisol Hanif Nurofiq, menyatakan akan menggugat perusahaan tersebut.
Dasar Gugatan dan Dampak Pencemaran
"Kemudian dari sisi perdatanya kita akan ambil sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 87 dan 90 Undang-Undang (Nomor) 32 (Tahun) 2009. Ini mungkin akan panjang ceritanya karena air ini mengalir mulai Sungai Jaletreng ini sampai ketemu Sungai Cisadane sekitar 9 kilometer," ujar Faisol Hanif Nurofiq di Setu, Tangsel, Jumat (13/2).
Hanif menjelaskan bahwa pencemaran telah mencapai kawasan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Gugatan akan didasarkan pada prinsip polluter pays principle.
Hanif menegaskan pihak pengelola kawasan gudang dan penyewa gudang akan menjadi pihak yang tergugat.
Rincian Pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi dasar KLH dalam melakukan gugatan. Berikut rincian pasal terkait:
| Pasal | Keterangan |
|---|---|
| Pasal 87 | Mengatur tentang hak pemerintah untuk melakukan gugatan perdata terhadap pihak yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan. |
| Pasal 90 | Mengatur tentang tanggung jawab pihak yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk melakukan pemulihan lingkungan. |
KLH akan menindak tegas pelaku pencemaran untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Leave a Reply