Musim hujan meningkatkan potensi kerusakan jalan, menciptakan bahaya bagi pengendara dan memicu kecelakaan. Kerusakan jalan menjadi perhatian utama, menuntut tanggung jawab dari pengelola jalan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi denda atau penjara bagi pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan jalan.
Di Indonesia, jalan dikategorikan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Tanggung jawab dan kewenangan atas jalan tersebut dibedakan sesuai kategorinya. Berikut adalah perbedaan dan ciri-cirinya:
Jalan Nasional
Cara termudah membedakan status jalan adalah dengan melihat marka jalannya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018, jalan nasional memiliki marka jalan membujur berwarna putih dan kuning. Pasal 16 ayat 2 PM 67/2018 menyebutkan, selain jalan nasional hanya menggunakan marka jalan warna putih.
Marka jalan membujur berwarna kuning berupa garis utuh dan/atau garis putus-putus sebagai pembatas dan pembagi jalur. Marka itu juga termasuk garis utuh sebagai peringatan tanda tepi jalur atau lajur lalu lintas sisi kanan.
Penyelenggaraan jalan nasional merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu di Direktorat Jenderal Bina Marga.
Jalan Provinsi
Marka jalan provinsi berwarna putih berbentuk membujur, baik garis putus-putus maupun tidak terputus. Umumnya, jalan provinsi memiliki ukuran yang cukup lebar.
Di beberapa titik, lebar jalan provinsi juga sama dengan jalan nasional. Pengelola dan penanggung jawab jalan provinsi adalah gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.
Jalan provinsi terdiri dari jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota, jalan strategis provinsi, dan jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ruas-ruas jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.
Jalan Kabupaten
Dari segi marka jalan, jalan kabupaten/kota sama dengan jalan provinsi yakni hanya berwarna putih, baik terputus maupun garis tanpa putus. Namun, biasanya jalan kabupaten memiliki ukuran lebar yang lebih kecil dibanding jalan provinsi dan hanya menghubungkan antarkecamatan.
Sering kali ditemui jalan kabupaten hanya berupa jalan aspal atau beton tanpa adanya marka jalan. Jalan kabupaten dikelola oleh pemerintah kabupaten, yaitu bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Berikut perbedaan utama jalan nasional, provinsi, dan kabupaten dalam bentuk tabel:
| Jenis Jalan | Marka Jalan | Pengelola | Fungsi |
|---|---|---|---|
| Jalan Nasional | Putih dan Kuning (membujur) | Kementerian Pekerjaan Umum (Direktorat Jenderal Bina Marga) | Menghubungkan antaribukota provinsi, jalan strategis nasional |
| Jalan Provinsi | Putih (membujur) | Gubernur atau pejabat yang ditunjuk | Menghubungkan ibukota provinsi dengan kabupaten/kota, antar ibukota kabupaten/kota |
| Jalan Kabupaten | Putih (membujur), sering tanpa marka | Bupati atau pejabat yang ditunjuk | Menghubungkan antarkecamatan, ibukota kabupaten dengan kecamatan/desa |
Jalan kabupaten terdiri dari jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi; jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa; jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota; serta jalan strategis kabupaten.

Leave a Reply