Pemerintah Provinsi Banten menjadi pihak yang digugat secara perdata akibat kondisi Jalan Raya Labuan, Kabupaten Pandeglang, yang mengalami kerusakan. Gugatan tersebut diajukan oleh seorang tukang ojek bernama Al Amin Maksum.
Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Banten, Hadi Prawoto, menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya seorang anak SD akibat kecelakaan yang disebabkan jalan rusak. Amin, yang membonceng anak tersebut, terjatuh karena motornya menghantam lubang di Jalan Raya Labuan-Pandeglang.
"Kami turut prihatin dan berduka cita atas adanya korban jiwa akibat kecelakaan tersebut," ucap Hadi, Selasa (24/2/2026).
Hadi menambahkan, Pemprov menghormati hak masyarakat untuk menggugat pemerintah. Menurutnya, pemerintah tidak kebal hukum dan setiap kebijakan harus terbuka untuk diuji.
"Kami menghormati langkah hukum yang ditempuh masyarakat. Itu adalah hak konstitusional warga negara," kata Hadi.
Lebih lanjut, Hadi menegaskan bahwa gugatan ini bukan hanya tentang menang atau kalah di pengadilan. Prioritas utama adalah keselamatan masyarakat, percepatan perbaikan infrastruktur, dan evaluasi sistem pemeliharaan.
"Bagi kami, gugatan bukan semata persoalan kalah atau menang di pengadilan. Yang lebih penting adalah memastikan keselamatan masyarakat, mempercepat perbaikan infrastruktur, serta melakukan evaluasi terhadap sistem pemeliharaan yang ada," katanya.
Menurut Hadi, kekurangan dalam kebijakan Pemda akan menjadi bahan perbaikan. Namun, jika pemerintah telah bekerja sesuai standar, hal itu akan dibuktikan di pengadilan.
"Jika memang terdapat kekurangan, tentu akan menjadi bahan perbaikan. Tetapi apabila pemerintah telah bekerja sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka itu juga akan kami buktikan secara hukum," katanya.
Hadi juga menyampaikan bahwa Pemprov Banten menerapkan sikap responsif, transparan, dan akuntabel dalam pelayanan publik, terutama di bidang infrastruktur.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, menjelaskan bahwa perbaikan Jalan Raya Labuan sedang berlangsung saat kecelakaan terjadi pada 27 Januari 2026. Perbaikan telah dimulai sejak 16 Januari 2026.
"Pada 22 sampai dengan 28 Januari, perbaikan atau pemeliharaan jalan diberhentikan sementara karena hujan atau cuaca yang tidak optimal. Kemudian setelah itu perbaikan dilanjutkan kembali," ucap Arlan, Senin (23/2).
Arlan menambahkan bahwa petugas telah memasang rambu peringatan perbaikan sejak proyek dimulai, termasuk di sekitar lokasi kejadian di Gardu Tanjak, Kabupaten Pandeglang.
"Tanda perbaikan jalan sudah dipasang, termasuk penanda di sekitar lokasi kejadian," ujarnya.
Selain Pemprov Banten, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang juga turut digugat secara perdata oleh Amin terkait kondisi jalan rusak. Juru bicara PN Pandeglang, Iskandar Zulkarnain, membenarkan adanya gugatan tersebut.
"Iya benar (digugat), baru masuk hari ini diregister," kata Iskandar Zulkarnain, saat dimintai konfirmasi, Selasa (24/2/2026).
Zulkarnain menyatakan bahwa para pihak tergugat akan dipanggil untuk menghadiri persidangan dan dapat menggunakan kuasa hukum.
"Para pihak akan dipanggil untuk sidang pertama. Terkait yang akan hadir di persidangan, pada prinsipnya dalam perkara perdata dapat menggunakan kuasa hukum," ucapnya.
Gugatan tersebut dilayangkan menyusul kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Khairi setelah terjatuh dari motor yang dikendarai Al Amin pada 27 Januari lalu. Empat pihak tertulis dalam gugatan, yakni Gubernur Banten, DPUPR Banten, Bupati Pandeglang, dan Dinas Perhubungan Pandeglang.
Kuasa hukum penggugat, Raden Elang Mulyana, menyatakan bahwa Gubernur Banten dan Bupati Pandeglang harus bertanggung jawab atas kondisi jalan rusak. Ia merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur peran pemerintah dalam memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada pengguna jalan.
"Jadi yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban secara hukum adalah Gubernur Banten dan Bupati Pandeglang selaku pejabat penyelenggara Jalan Raya Labuan-Pandeglang," katanya.
Raden Elang Mulyana menambahkan bahwa jalan rusak membahayakan pengguna jalan dan sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.
"Jalan rusak tentu membahayakan pengguna jalan. Tak jarang terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan rusak. Hal ini seharusnya menjadi perhatian lebih dari penanggung jawab atau pengelola jalan," tambahnya.

Leave a Reply