Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam repliknya meminta agar kasus penyelundupan sabu seberat 2 ton di Batam, Kepulauan Riau, tidak diintervensi oleh pihak manapun, termasuk anggota DPR. Hal ini disampaikan dalam sidang dengan terdakwa Fandi Ramadhan, seorang ABK asal Medan.
JPU Muhammad Arfian menegaskan di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (25/2/2026), bahwa penegakan hukum harus bebas dari intervensi tokoh masyarakat, selebritas, maupun anggota DPR.
Dalam sidang, jaksa juga meminta majelis hakim untuk memutus perkara ini berdasarkan fakta persidangan, tanpa dipengaruhi opini atau tekanan publik.
"Biarkan Majelis Hakim memutus perkara ini dengan adil, seadil-adilnya, berdasarkan fakta di persidangan, bukan karena opini atau tekanan di masyarakat," dalam pembacaan replik.
JPU menolak pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Fandi Ramadhan tidak mengetahui adanya narkotika di kapal tanker Sea Dragon. Menurut jaksa, fakta persidangan justru menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam pengangkutan sabu.
Sabu seberat 1,9 ton lebih ditemukan di kapal yang dicegat oleh aparat gabungan BNN, Bea Cukai, dan TNI AL. Kapal tersebut kemudian dibawa ke dermaga Bea Cukai Tanjunguncang, Batam. Petugas menemukan puluhan kardus sabu yang disembunyikan di haluan dan tangki bahan bakar kapal.
Jaksa menekankan bahwa tindak pidana narkotika adalah kejahatan luar biasa yang berdampak besar bagi generasi bangsa, sehingga penanganannya harus tegas dan tanpa tekanan.
JPU tetap pada tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadhan, yang telah diajukan sebelumnya.
"Kami tetap pada tuntutan pidana yang telah kami ajukan," ujar jaksa.
Sidang akan dilanjutkan dengan agenda duplik dari penasihat hukum terdakwa sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Leave a Reply