Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa keamanan data konsumen Indonesia tetap terjamin meskipun ada kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat melalui perjanjian dagang terkait tarif resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART).
Sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pemerintah akan terus melindungi data warga negara. Hal ini disampaikan Meutya usai acara peluncuran Sahabat-AI pada Rabu (25/2/2026).
Menurut Menkomdigi, perjanjian yang tertuang dalam ART sejalan dengan praktik yang sudah berjalan saat ini. Ia menambahkan bahwa Indonesia menggunakan berbagai platform dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, dalam perkembangan data.
Meutya juga menyampaikan bahwa kesepakatan transfer data lintas negara antara Indonesia dan Amerika Serikat justru memperkuat aturan yang berlaku.
"Jadi apa yang termaktub dalam ART itu justru menguatkan atau memberi kerangka hukum terhadap praktek-praktek yang memang sudah langsung cukup lama. Dan tetap pegang aja sebagai negara yang bunda-bunda tentu adalah Undang-Undang Data Pribadi," tutur Meutya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia dan AS sepakat untuk mendorong pemberlakuan transfer data lintas negara secara terbatas dalam kerja sama tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan non-tarif antara kedua negara.
Kesepakatan transfer data ini menjadi bagian dari perjanjian dagang resiprokal atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
Airlangga menyampaikan dalam konferensi pers virtual pada Jumat (20/2/2026), bahwa Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Selain transfer data lintas negara secara terbatas, Indonesia dan AS juga menyepakati penghapusan biaya masuk untuk transaksi elektronik antar kedua negara. Airlangga menyebutkan bahwa kesepakatan ini juga berlaku untuk negara-negara di kawasan Eropa, tidak hanya Amerika Serikat.
"Kedua negara sepakat untuk tidak mengenakan biaya masuk transaksi elektronik dan ini juga di kita berikan kepada Eropa, jadi bukan Amerika saja," ucap Airlangga.

Leave a Reply