Kasus unggahan wanita berinisial DS yang menyatakan keengganannya agar sang anak menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) memicu kritik tajam terhadap sistem beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji, menilai fenomena ini menjadi cermin lemahnya ikatan antara penerima beasiswa dengan negara.
Indra menyoroti proses seleksi LPDP yang dianggap kurang ketat dalam menjaring kandidat dengan komitmen kuat membangun bangsa. Menurutnya, skema pemberian beasiswa saat ini terkesan hanya sekadar membagi-bagikan dana tanpa kepastian kontribusi balik. Ia mencatat bahwa faktor ekonomi sering kali menjadi alasan utama alumni LPDP enggan pulang, mengingat tawaran pendapatan di luar negeri jauh melampaui standar di Indonesia.
Sebagai langkah perbaikan, Indra menyarankan pemerintah Indonesia mengadopsi model beasiswa dari negara-negara seperti Malaysia dan Korea Selatan. Pada sistem tersebut, penerima beasiswa telah dipersiapkan dengan jalur karier atau lapangan kerja yang jelas setelah masa studi berakhir sehingga pengabdian mereka menjadi lebih terarah.
Pihak LPDP telah memberikan respons terkait kegaduhan yang melibatkan DS. Meskipun DS telah menyelesaikan studi S2 pada 2017 dan menuntaskan kewajiban masa pengabdiannya, LPDP tetap menyayangkan sikap yang bersangkutan karena dianggap tidak mencerminkan nilai etika, integritas, dan profesionalisme sebagai alumni.
Berdasarkan aturan resmi, setiap penerima beasiswa memiliki kewajiban untuk berkontribusi di dalam negeri selama dua kali masa studi ditambah satu tahun (2N+1). Terkait status suami DS yang juga merupakan penerima LPDP, lembaga tersebut menduga yang bersangkutan belum sepenuhnya menyelesaikan kewajiban kontribusi tersebut. Meski perikatan hukum DS secara formal telah berakhir, pihak LPDP tetap mengimbau para alumni untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Leave a Reply