Tag: pendidikan

  • Gubernur DKI Soroti KJP Digadaikan Jelang Ramadan, Pemprov Siapkan Pengawasan Ketat

    Gubernur DKI Soroti KJP Digadaikan Jelang Ramadan, Pemprov Siapkan Pengawasan Ketat

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pengawasan ketat terhadap penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal ini menyusul temuan praktik penggadaian KJP menjelang Ramadan.

    Pramono menyatakan KJP merupakan program krusial untuk menunjang pendidikan warga kurang mampu. Karena itu, penyalahgunaan KJP tidak dapat ditoleransi.

    Pernyataan tersebut disampaikan Pramono di Meruya Sport Park, Meruya Utara, Jakarta Barat, Kamis (12/2/2026). Ia berjanji segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

    “Yang pertama khusus untuk KJP, segera saya akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk tidak digadaikan,” kata Pramono.

    Menurutnya, KJP berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama bagi kelompok ekonomi terbawah agar pemanfaatannya tepat sasaran.

    “Karena KJP ini adalah hal yang prinsip untuk bisa merubah kehidupan masyarakat terutama di lapis terbawah,” ujarnya.

    Dampak Positif KJP dan Langkah Pemprov DKI

    Pramono menyoroti perbaikan indikator sosial di Jakarta seperti angka kemiskinan dan stunting. Ia meyakini bantuan pendidikan dan sosial turut mendorong perbaikan ini.

    “Hal itu terbukti dari hasil BPS kita, semua indikator berkaitan dengan kemiskinan, stunting, dan sebagainya mengalami perbaikan. Saya meyakini itu karena ada KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan sebagainya,” tuturnya.

    Pemprov DKI akan menyiapkan langkah pengawasan untuk mencegah pengulangan praktik penggadaian KJP. Langkah ini juga memastikan bantuan pendidikan tersebut digunakan sesuai peruntukannya.

    Indikator Sosial Perbaikan di Jakarta
    Angka Kemiskinan Mengalami perbaikan
    Angka Stunting Mengalami perbaikan
    Akses Pendidikan Didukung KJP dan KJMU

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menjaga integritas program KJP. Tujuannya agar benar-benar mendukung kebutuhan sekolah para penerima manfaat.

  • Bripka Asep Wahyudi Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan Warga Putus Sekolah di Kota Serang

    Bripka Asep Wahyudi Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan Warga Putus Sekolah di Kota Serang

    Bripka Asep Wahyudi Saefullah, Bhabinkamtibmas Kelurahan Drangong, Kota Serang, Banten, memfasilitasi warga putus sekolah. Ia mengajak mereka mengikuti program kesetaraan pendidikan Paket A, B, dan C. Program ini diyakini Bripka Asep sebagai solusi menekan angka pengangguran.

    Salah satu penerima manfaat adalah Siti Robiastuti. Ia mengusulkan Bripka Asep menjadi kandidat Hoegeng Awards 2026. Siti mendapatkan informasi program ini dari RT setempat.

    "Awalnya tahu dari RT bahwa beliau (Pak Asep) itu mengadakan program Paket A, B dan C. Berhubung di saat itu saya juga butuh ijazah, karena dulu orang tua kita belum mampu menyekolahkan ke tingkat SMA," ujar Siti kepada detikcom, Jumat (6/2/2026).

    Siti mengikuti program Paket C gratis pada tahun 2022. Kini, ia berhasil menjadi tenaga ahli lepas di Polsek Taktakan.

    "Alhamdulillah program itu sangat membantu kita karena tidak ada biaya sepeser pun. Beliau juga setelah kita lulus beliau nggak cuma untuk bisa mengejar paket saja. Beliau juga berusaha membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan," cerita Siti.

    Staf Kelurahan Drangong, Ahmad Khujaji, membenarkan kepedulian Bripka Asep. Ia mengenal Asep sebagai polisi yang ringan tangan membantu warga putus sekolah.

    Bripka Asep menggandeng Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan perusahaan. Langkah ini bertujuan mengatasi masalah pengangguran di wilayahnya.

    Khujaji menjelaskan, Bripka Asep mendata seluruh masyarakat yang membutuhkan pendidikan kesetaraan. Program ini sangat membantu mengurangi angka pengangguran.

    "Programnya kan kayak PKBM, itu sangat membantu mengurangi pengangguran dan pendidikan masyarakat yang putus sekolah itu dimasukkan ke PKBM. Di masyarakat juga kan lumayanlah sudah terkenal sepak terjangnya beliau," kata Khujaji kepada detikcom.

    Setelah lulus, Bripka Asep memfasilitasi warganya agar tersambung dengan perusahaan. Semua bantuan tersebut diberikan secara gratis.

    "Itu gratis, saya juga ada tetangga sebelah yang sudah mendapatkan hasilnya dan itu gratis. Alhamdulillah sudah meningkat perekonomiannya itu," tutur Khujaji.

    Hasilnya, warga lulusan Paket C kini ada yang bekerja di kantor pemerintahan sebagai honorer. Sebagian lainnya berhasil bekerja di perusahaan swasta.

    Dampak Program Pendidikan Kesetaraan Bripka Asep

    Bripka Asep menjadi Bhabinkamtibmas Kelurahan Drangong sejak 2020. Ia prihatin melihat banyaknya pengangguran di wilayahnya, bahkan ada yang menjadi tukang parkir.

    "Banyak juga yang tidak ada aktivitas," kata Bripka Asep ketika dihubungi detikcom.

    Ia lalu menjalin kerja sama dengan PKBM Al Firdaus di Kota Serang. Bripka Asep mendata pemuda putus sekolah melalui RT, RW, dan kelurahan untuk program pendidikan kesetaraan.

    "Jadi pemuda yang nganggur kita berdayakan untuk sekolah ngejar paket C. Setelah mendapatkan pendidikan kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang ada di Kelurahan Drangong membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang jadi OB, ada yang lanjut ke kuliah juga ada. Yang paket B, lanjut ke sekolah pemerintah juga ada," jelas Asep.

    Hingga kini, lebih dari 130 warga Kelurahan Drangong telah mengikuti program ini. Sebagai putra daerah, Asep ingin warga binaannya memiliki kehidupan yang layak.

    Berikut adalah rincian peserta program dan pembiayaannya:

    Program Jumlah Peserta (Perkiraan) Usia & Pembiayaan
    Paket A, B, C > 130 Warga Usia < 21 tahun (Gratis, bantuan Kemendikbud)
    Paket A, B, C > 130 Warga Usia > 21 tahun (Subsidi silang, dana CSR perusahaan)

    "Karena saya juga putra daerah di sini, tetangga yang ada di lingkungan kami di sini ada yang masih menganggur, yang masih sulit mendapatkan pekerjaan, sedangkan perusahaan banyak, ternyata kendalanya di masalah SDM," ucap Bripka Asep.

    Setelah mendapatkan ijazah, Bripka Asep juga membantu warga mencari pekerjaan. Ia menghubungi perusahaan di Kelurahan Drangong untuk merekrut warga sesuai keahlian.

    "Kalau terbantu kurang lebih 130-an, ada yang sudah jadi PPPK juga ada, di kelurahan ada, di Polsek juga ada. Alhamdulillah-lah bisa bantu-bantu," jelasnya.

    Mendirikan PKBM Sultan Taruna Al Bintani

    Saat ini, Bripka Asep sedang mendirikan PKBM Sultan Taruna Al Bintani. Gedung dan akta notaris sudah tersedia, tinggal menunggu izin operasional.

    "Jadi untuk keprihatinan kita juga ingin menuntaskan buta aksara di Kelurahan Drangong. Untuk pendirian pribadi, dari akta notaris, bangunan juga rumah sendiri. Kalau untuk notaris kurang lebih Rp 2,5 juta, kalau untuk rehab rumah, karena rumahnya tadinya agak rusak kurang lebih Rp 50 juta, minjam koperasi," ucap Bripka Asep.

    Sambil menunggu izin operasional, Bripka Asep menitipkan siswa untuk belajar di Sentra Kegiatan Belajar (SKB) Kota Serang. Pada tahun 2025, enam warga Drangong belajar di SKB tersebut.

    "Sementara ini masih bekerja sama dengan SKB Kota, Dinas Pendidikan, dan kita titipkan siswa di sana sebelum IUP-nya keluar, tinggal izin operasinya saja, kalau sudah keluar kita bisa mandiri," kata Bripka Asep.

    Atas kepeduliannya, Bripka Asep telah menerima penghargaan. Ia mendapat apresiasi dari Kapolda Banten, Kapolresta Serang Kota, hingga Korem 064/Maulana Yusuf.

    "Kalau untuk piagam penghargaan dari Kapolda sudah ada 3, dari Danrem satu, tentang mengatasi premanisme dengan jalur pendidikan non-formal," pungkasnya.

  • Warga dan Ormas Sidoarjo Aksi di Dinas Pendidikan dan DPRD, Soroti Dugaan Masalah Tanah SMKN Prambon

    Warga dan Ormas Sidoarjo Aksi di Dinas Pendidikan dan DPRD, Soroti Dugaan Masalah Tanah SMKN Prambon

    Sekelompok warga Sidoarjo bersama organisasi kemasyarakatan menggelar aksi di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Kamis (12/2/2026). Massa mengadukan dugaan persoalan hukum jual beli tanah yang dinilai bermasalah.

    Permasalahan ini disebut berdampak pada dunia pendidikan di wilayah tersebut. Aksi tersebut diikuti oleh warga Sidoarjo bersama GRIB Jaya.

    Massa aksi dari warga Sidoarjo bersama GRIB Jaya memadati Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 09.15 WIB. Dalam orasinya, mereka menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kualitas pendidikan anak-anak Sidoarjo.

    Sekitar 30 menit kemudian, massa bergerak menuju Kantor DPRD Sidoarjo. Di lokasi tersebut, mereka menyampaikan keluhan.

    Keluhan tersebut mencakup ketidakharmonisan antar pimpinan daerah. Selain itu, mereka juga menyoroti sejumlah persoalan hukum yang dinilai belum mendapat penanganan serius dari aparat penegak hukum.

    Persoalan Tanah SMKN Prambon

    Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Slamet Joko Anggoro, mengatakan salah satu persoalan yang disuarakan berkaitan dengan sebidang tanah. Tanah tersebut berada di Blok Stasiun Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon.

    Tanah itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan SMKN Prambon. Slamet menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini.

    “Kami datang untuk aksi damai, kami ingin agar persoalan hukum tanah ini segera diselesaikan, agar tidak berlarut-larut dan tidak menghambat kepentingan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan,” kata Slamet saat berada di depan Gedung DPRD Sidoarjo, Kamis (12/2/2026).

    Dampak pada Pendidikan Kejuruan

    Menurut Slamet, keberadaan SMKN Prambon sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akses pendidikan kejuruan. Terutama bagi masyarakat Prambon dan sekitarnya.

    Namun, rencana pembangunan tersebut dinilai terhambat akibat persoalan hukum jual beli tanah. Hal ini menjadi perhatian utama massa aksi.

    “Berdasarkan pendapat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember, proses jual beli tanah tersebut dinilai bermasalah, karena dilakukan saat status tanah belum sah menjadi hak milik, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi, perdata, hingga pidana,” ujarnya.

    Berikut adalah poin-poin utama permasalahan yang disoroti:

    Aspek Keterangan
    Lokasi Tanah Blok Stasiun Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon
    Peruntukan Pembangunan SMKN Prambon
    Dugaan Masalah Jual beli tanah saat status belum sah menjadi hak milik
    Potensi Dampak Hukum Administrasi, perdata, pidana
    Penghambat Pembangunan SMKN Prambon

    Tuntutan Transparansi

    Slamet menegaskan penyelesaian masalah harus dilakukan secara transparan. Selain itu, harus mengedepankan kepentingan publik.

    Tujuannya agar pembangunan SMKN Prambon dapat segera direalisasikan. Warga berharap adanya campur tangan pihak berwenang.

    “Kami merindukan kehadiran KPK di Sidoarjo, usut secara transparan. Agar pendidikan anak cucu kita semakin terjamin dan tidak menyengsarakan masyarakat Sidoarjo,” tuturnya.

  • SMSG Belajaraya Surabaya Tingkatkan Pendidikan dan Kesehatan Keluarga

    SMSG Belajaraya Surabaya Tingkatkan Pendidikan dan Kesehatan Keluarga

    Gelaran Semua Murid Semua Guru (SMSG) Belajaraya di Surabaya menjadi wadah kolaborasi lintas sektor. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga di Indonesia. Acara ini tak hanya menawarkan metode belajar kreatif, tetapi juga memperkenalkan teknologi administrasi guru. Bahkan, tersedia dukungan suplemen kesehatan bagi beragam kalangan.

    Salah satu daya tarik utama bagi pengunjung adalah booth media ajar interaktif. Booth ini menghadirkan permainan papan (board game) Math Express. Permainan ini dirancang khusus untuk mematahkan stigma bahwa matematika itu sulit.

    Math Express mengubah cara anak belajar matematika dasar. Permainan ini fokus pada simulasi menyenangkan untuk penjumlahan dan pengurangan. Konsep ini membuat anak-anak usia 6 tahun ke atas lebih mudah berimajinasi saat belajar.

    "Anak usia mulai 6 tahun seringkali kesulitan menghitung di atas kertas. Melalui Math Express, mereka belajar penjumlahan dengan simulasi mengantar pesanan. Untuk pengurangan, kami menggunakan drama interaktif seperti ilustrasi kucing yang memakan isi kaleng, sehingga anak lebih mudah berimajinasi," ujar Charish, salah satu pengembang Apegamelab saat ditemui detikJatim pada Kamis (12/2/2026).

    Selain Math Express, ada pula permainan penemuan yang menyusun linimasa teknologi modern. Terdapat juga edisi geografi pulau-pulau di Indonesia. Riset media ajar ini melibatkan kolaborasi dengan para guru. Mereka menjawab keresahan bahwa masalah anak seringkali bukan pada matematikanya, melainkan pada media ajarnya.

    Menariknya, dalam uji coba, anak-anak seringkali mengalahkan orang dewasa. Hal ini terbukti meningkatkan kepercayaan diri mereka. Bahkan, tersedia versi jumbo yang dibeberkan seperti tikar dan dapat dinikmati ramai-ramai. Mengajar melalui media permainan memberikan kesenangan tersendiri.

    Guru Note: Solusi Administrasi Pengajar Digital

    Di booth lain, Smartteacher.id memperkenalkan Guru Note, sebuah aplikasi digital. Aplikasi ini bertujuan meringankan beban administrasi para pengajar. Dengan tema Teaching with Technology, Guru Note dilengkapi analisis perkembangan siswa berbasis Kecerdasan Buatan (AI).

    Guru Note memungkinkan pengelolaan jurnal mengajar, bank soal, hingga ekspor RPP dilakukan secara paperless. Semuanya terintegrasi dalam satu sistem. "Kami ingin guru lebih fokus mengajar, biar urusan manajerial dikerjakan oleh Guru Note. Aplikasi ini bahkan bisa diakses secara offline untuk memudahkan guru di berbagai kondisi," ungkap Faiq, perwakilan Smartteacher.id.

    Fitur Unggulan Guru Note

    Aplikasi Guru Note menawarkan serangkaian fitur lengkap untuk memudahkan pekerjaan guru. Berikut adalah beberapa fitur utama yang tersedia:

    Fitur Deskripsi
    Manajemen Jurnal Guru Pencatatan aktivitas mengajar harian secara digital.
    Jadwal Real-time Notifikasi otomatis untuk jadwal pelajaran dan kegiatan.
    Data Siswa Input nilai dan presensi harian siswa.
    Analisis Siswa Cerdas Pemantauan perkembangan siswa berbasis AI.
    Integrasi Bank Soal Akses mudah ke berbagai soal ujian dan latihan.
    Akses Offline Aplikasi dapat digunakan tanpa koneksi internet.
    Ekspor RPP Mencetak atau menyimpan RPP dalam format PDF.
    Laporan Progres Kelas Pemantauan kemajuan belajar siswa secara keseluruhan.
    Laporan Wali Murid Pemberian informasi perkembangan siswa kepada orang tua.

    Menu profil guru juga tersedia, memberikan gambaran singkat mengenai informasi pengajar. Fitur-fitur ini dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efisien dan terorganisir.

    Dukungan Kesehatan dengan Produk Alami HDI

    HDI turut hadir memperkenalkan rangkaian produk kesehatan. Produk ini mendukung daya tahan tubuh siswa dan guru. Fokus utamanya adalah penggunaan bahan alami seperti madu dan propolis. Beberapa produk yang diperkenalkan memiliki manfaat spesifik.

    Misalnya, HDI Naturals Clover Honey, madu dari bunga clover dengan indeks glikemik rendah. Ini aman sebagai pengganti gula bagi penderita diabetes dan keluarga. Lalu ada HDI Kids (Gummy Bees & Q Bees), suplemen khusus anak. Produk ini mengandung vitamin C, kalsium, hingga Bacopa Monnieri. Tujuannya mendukung konsentrasi dan pertumbuhan tulang.

    HDI Propoelix & Royal Jelly juga hadir sebagai suplemen imunitas. Suplemen ini telah melalui uji klinis sebagai terapi suportif. Manfaatnya juga meliputi kesehatan kulit dan reproduksi. Produk seperti HDI Bone & Joint Health mengandung kalsium berbasis alga. Ini mendukung mobilitas guru dan orang tua dalam mendampingi aktivitas harian.

    Evaluasi Penyelenggaraan dan Harapan Kolaborasi

    Meskipun antusiasme tinggi, penyelenggara mencatat pentingnya evaluasi tata letak booth di masa mendatang. Terutama untuk puncak acara di Jakarta, Mei mendatang. Penggabungan tenant dengan panggung utama talkshow dinilai memerlukan sekat tambahan. Hal ini agar tidak mengganggu interaksi belajar-mengajar di setiap booth.

    "Harapannya, melalui SMSG Belajaraya ini, kolaborasi antara media ajar kreatif, teknologi digital, dan dukungan kesehatan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sehat dan inovatif di Surabaya," pungkas Ferdian, salah satu PIC.

  • DPRD Jabar Soroti Serius Sengketa Lahan SMAN 13 Bandung, Tata Kelola Aset Pemprov Jawa Barat Dipertanyakan

    DPRD Jabar Soroti Serius Sengketa Lahan SMAN 13 Bandung, Tata Kelola Aset Pemprov Jawa Barat Dipertanyakan

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti serius persoalan sengketa lahan yang kini terjadi di SMAN 13 Bandung. Permasalahan ini kembali menjadi bukti belum beresnya tata kelola aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Sengketa aset sekolah bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, SMAN 1 Bandung juga sempat terseret perkara hukum, meskipun pada akhirnya aset tersebut dinyatakan sah milik Pemprov Jabar.

    Namun, munculnya polemik di SMAN 13 Bandung seolah menjadi sinyal bahwa ada persoalan mendasar yang belum sepenuhnya dibenahi.

    Anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang, mengkritik langkah pemerintah provinsi dalam menjaga dan mengamankan asetnya. Ia menilai kasus ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Ini evaluasi bagi seluruh OPD Pemerintah Provinsi, jangan sampai terjadi lagi kecolongan gitu lho,” kata Rafael, Kamis (12/2/2026).

    Menurut Rafael, persoalan ini bukan sekadar sengketa biasa, melainkan cerminan lemahnya pengamanan aset dan arsip. Ia menyoroti banyaknya aset Pemprov yang belum bersertifikat, sehingga rawan disengketakan.

    “Aset-aset yang sudah bersertifikat saja masih bisa dikalahkan, apalagi banyak aset yang tidak bersertifikat,” kata politisi PDIP ini.

    Temuan BPK dan Status Numpang Sekolah

    Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan Pemprov tahun anggaran 2023 memperkuat kritik tersebut. Tercatat ratusan sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat masih berstatus numpang.

    Sekolah-sekolah tersebut berdiri di atas tanah milik pihak lain. Angka itu menunjukkan persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar satu sekolah.

    Jika tidak dibenahi secara sistematis, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terus bermunculan. Berikut rincian sekolah yang berstatus numpang:

    Tingkat Sekolah Jumlah Sekolah
    SMAN 111
    SMKN 86
    SLBN 31
    Total 228

    Desakan Penyelamatan Aset Pendidikan

    Khusus untuk SMAN 13 Bandung, Rafael meminta Pemprov Jabar tidak bersikap pasif. Ia menegaskan bahwa fasilitas pendidikan tidak boleh dilepas begitu saja.

    “Pemprov harus berupaya semaksimal mungkin mempertahankan itu fasilitas sekolah,” tegasnya.

    Ia juga mendorong agar Pemprov menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia. Ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi kepentingan publik.

    “Nggak boleh melepas dengan alasan apa pun. Itu sudah jadi tempat untuk bersekolah, fasilitas umum. Pemerintah harus hadir,” katanya.

  • Kondisi SDN Margantoko 1 Sampang Memprihatinkan, Seluruh Ruang Kelas Rusak Parah

    Kondisi SDN Margantoko 1 Sampang Memprihatinkan, Seluruh Ruang Kelas Rusak Parah

    Kondisi bangunan SDN Margantoko 1, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sangat memprihatinkan. Seluruh ruang kelas di sekolah tersebut mengalami kerusakan parah hingga tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

    Dua dari lima ruang kelas bahkan dilaporkan telah ambruk total. Kerusakan ini telah berlangsung lama dan berdampak pada proses pendidikan di sekolah tersebut.

    Kepala Sekolah SDN Margantoko 1, Suranta, mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada ruang kelas yang dapat digunakan secara normal. Dua ruang kelas telah ambruk dan kini ditumbuhi pepohonan liar.

    “Mulai saya jadi kepala sekolah 2022 awal dua ruang kelas itu sudah rusak parah dan tidak di tempati. Terus merembet ke ruang lainnya,” kata Suranta kepada detikJatim, Kamis (12/2/2026).

    Dari total lima ruang kelas, hanya dua yang masih difungsikan untuk belajar mengajar. Namun, kondisi kedua ruangan tersebut juga jauh dari kata layak dan mengalami kerusakan cukup parah.

    “Jumlah ruang kelas ada lima, tiga rusak berat tidak bisa ditempati, dua ruang rusak juga tapi masih ditempati karena tidak ada tempat lain,” ujarnya.

    Apabila cuaca tidak mendukung, kegiatan belajar mengajar harus dipindahkan. Para siswa terpaksa belajar bersama di ruang perpustakaan.

    Dampak pada Jumlah Siswa

    Kondisi gedung sekolah yang tidak layak ini berdampak langsung pada jumlah siswa. Data menunjukkan adanya penurunan drastis dari tahun ke tahun.

    Banyak orang tua enggan menyekolahkan anaknya di SDN Margantoko 1 karena khawatir akan keselamatan mereka.

    “Jumlah siswanya disini tidak banyak total hanya 34. Untuk kelas satu sampai kelas empat 23 anak. Sedangkan kelas lima dan enam jumlahnya 11,” tandasnya.

    Berikut adalah rincian jumlah siswa SDN Margantoko 1 berdasarkan jenjang kelas:

    Jenjang Kelas Jumlah Siswa
    Kelas 1-4 23
    Kelas 5-6 11
    Total 34
  • Guru SD di Jember Diduga Perintahkan Siswa Tanggalkan Pakaian Karena Uang Hilang

    Guru SD di Jember Diduga Perintahkan Siswa Tanggalkan Pakaian Karena Uang Hilang

    Kasus dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh seorang guru di Kecamatan Jelbuk, Jember, memicu kemarahan publik. Seorang guru wali kelas V SD diduga melakukan tindakan ekstrem terhadap puluhan muridnya.

    Peristiwa ini viral di media sosial. Sang guru bertindak demikian hanya karena uang miliknya hilang. Insiden berujung sanksi administratif dan pembebastugasan guru bersangkutan.

    Peristiwa bermula saat guru wali kelas V SDN Jelbuk 02 berinisial FT mengaku kehilangan uang Rp 75 ribu pada Jumat (6/2) pagi. Sebelumnya, pada Senin (2/2), ia juga kehilangan uang Rp 200 ribu.

    Kehilangan ini memicu kecurigaan berlebihan FT terhadap siswanya. Dalam kondisi emosi, FT menggeledah tas 22 siswa di kelasnya. Namun, uang yang dicari tidak ditemukan.

    "Nah, pada yang terakhir kehilangan uang Rp 75 ribu pada Jumat ini akhirnya dia over reaktif. Mungkin beliau ada persoalan ya, kebetulan beliau juga kondisi kesehatannya kurang optimal, lalu kehilangan sesuatu, akhirnya over reaktif," ujar Kepala Dinas Pendidikan Jember, Arief Tjahjono.

    Sanksi dari Dinas Pendidikan Jember

    Dinas Pendidikan Jember langsung mengambil tindakan tegas. FT dibebastugaskan dari kegiatan mengajar di SDN Jelbuk 02. Ini adalah sanksi awal dan upaya meredam kemarahan wali murid.

    Penarikan ini bertujuan memulihkan kondisi psikologis siswa. Harapannya, kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan normal.

    "Jadi kita tarik untuk sementara sembari kita berkoordinasi dengan OPD yang lain, agar supaya beliau bisa kita pindahkan di tempat yang lain. Tujuannya agar supaya siswa dan wali murid ini bisa menjalani kegiatan belajar mengajar dengan baik lagi," beber Arief.

    Tindakan Guru yang Menggegerkan

    Karena penggeledahan tas tidak membuahkan hasil, FT memerintahkan siswa laki-laki menanggalkan seluruh pakaian hingga tanpa busana. Sementara itu, siswa perempuan diminta membuka baju dan hanya menyisakan pakaian dalam.

    Aksi tersebut berlangsung di dalam ruang kelas yang pintunya terkunci rapat. Tindakan ini baru terhenti setelah wali murid datang ke sekolah.

    "Karena sampai Jumat siang anak-anak tidak pulang, wali murid datang mengecek. Kami mendapat laporan dari siswa kelas VI yang melihat kejadian itu," ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.

    Reaksi Wali Murid Mendobrak Kelas

    Kecurigaan wali murid muncul karena anak-anak mereka tidak kunjung pulang hingga siang hari. Padahal, jam belajar seharusnya telah usai sejak beberapa jam sebelumnya.

    Setelah mendatangi sekolah, wali murid mendobrak pintu kelas V. Mereka mendapati para siswa dalam kondisi trauma akibat perlakuan guru mereka.

    "Karena sampai Jumat siang anak-anak tidak pulang, wali murid datang mengecek. Kami mendapat laporan dari siswa kelas VI yang melihat kejadian itu," ujar wali murid tersebut.

    Permintaan Pembungkaman Kasus

    Di tengah proses penanganan kasus oleh dinas, wali murid mengaku sempat diminta menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut berisi permintaan agar tidak melaporkan peristiwa tersebut ke media.

    Permintaan itu menimbulkan kekecewaan. Wali murid merasa hak mereka untuk menyuarakan kejadian yang dialami anak-anaknya dibatasi.

    "Sudah ditangani Diknas. Kami diminta tanda tangan untuk tidak bicara, kalau saya ngomong nanti saya yang kena," ungkap narasumber wali murid tersebut.

    Tindakan Guru FT Dampak
    Menggeledah tas siswa Tidak menemukan uang, memicu tindakan lebih lanjut
    Memerintahkan siswa laki-laki tanpa busana Siswa trauma, memicu kemarahan wali murid
    Memerintahkan siswa perempuan buka baju menyisakan pakaian dalam Siswa trauma, memicu kemarahan wali murid
    Mengunci pintu kelas saat kejadian Menghambat intervensi awal, menambah ketakutan siswa
  • Polemik Lahan SMAN 13 Bandung, Disdik Jabar Tegaskan Legalitas

    Polemik Lahan SMAN 13 Bandung, Disdik Jabar Tegaskan Legalitas

    Sengketa lahan SMAN 13 Bandung di Jalan Cibereum, Kota Bandung, kembali memanas setelah pihak yang mengaku ahli waris Nyi Mas Entjeh memasang plang. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) akhirnya buka suara mengenai polemik ini.

    Kepala KCD Pendidikan Wilayah VII Jawa Barat, Asep Yudi Mulyadi, mengatakan pihaknya menerima perwakilan kuasa hukum ahli waris pada Senin, 9 Februari 2026. Pertemuan itu membahas tindak lanjut somasi pengosongan yang telah dilayangkan sejak 1 Oktober 2025.

    KCD tidak serta-merta menindaklanjuti permintaan tersebut. Asep menegaskan, pihaknya berpegang pada berita acara teguran atau aanmaning dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus. Berita acara itu terkait perkara Nomor 368/Pdt.G/1999/PN Bdg jo Nomor 176/Pdt/2001/PT Bdg jo Nomor 1044 K/Pdt/2003 jo Nomor 653 PK/Pdt/2012.

    Berita acara yang terbit pada 7 Juni 2022 menyatakan amar putusan bersifat declaratoir. Artinya, putusan tersebut tidak memerintahkan eksekusi pengosongan lahan.

    "Atas dasar itu kami tidak melakukan tindakan yang kuasa hukum pemohon inginkan," kata Asep, Kamis (12/2/2026).

    Langkah Koordinasi Pemerintah Daerah

    Meskipun demikian, KCD tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan ini. Asep menyebut pihaknya akan membawa persoalan ini ke ranah koordinasi internal pemerintah daerah.

    Langkah ini bertujuan agar setiap tindakan yang diambil tetap sesuai koridor hukum yang berlaku. Hal tersebut memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak sah.

    "Kami tentu akan menyampaikan ke pimpinan. Nanti tim analis hukum akan berkonsultasi dengan Biro Hukum dan HAM Setda Jawa Barat," tuturnya.

    Legalitas Lahan SMAN 13 Bandung

    Di tengah polemik tersebut, Asep juga memastikan lahan tempat berdirinya SMAN 13 Bandung memiliki dasar hukum. Lahan seluas 3.785 meter persegi itu sedang dalam proses sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Provinsi Jawa Barat.

    Berikut adalah rincian informasi terkait status lahan SMAN 13 Bandung:

    Detail Informasi Keterangan
    Luas Lahan 3.785 meter persegi
    Lokasi Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung
    Status Saat Ini Dalam proses sertifikasi di BPN Kanwil Provinsi Jawa Barat
    Dasar Hukum SK Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor: 496/HP/KWBPN/1996
    Pemilik Hak Pakai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

    Asep menegaskan, terdapat Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor: 496/HP/KWBPN/1996. Surat tersebut mengenai hak pakai atas tanah di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

    "Jadi kami masih berpegang pada surat keputusan Kanwil BPN. Masih berproses, tapi itu menjadi dasar bahwa SMA 13 Bandung legalitas lahannya sudah jelas. Ada legal standing, bukan tanah liar," ucapnya.

  • Guru SD di Jember Telanjangi Siswa Demi Cari Uang Hilang

    Guru SD di Jember Telanjangi Siswa Demi Cari Uang Hilang

    Seorang guru wali kelas V SDN Jelbuk 02, Jember, Jawa Timur, dilaporkan menelanjangi sejumlah siswa dan siswi di hadapan teman-temannya. Tindakan ini dilakukan demi mencari uangnya yang hilang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras perbuatan tersebut.

    KPAI menegaskan bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kasus ini menjadi sorotan publik setelah aksinya viral di media sosial.

    Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menegaskan bahwa memaksa anak membuka pakaian adalah tindakan merendahkan martabat dan melanggar integritas tubuh anak. Ia menyatakan tidak ada alasan disiplin sekolah yang dapat membenarkan perbuatan tersebut.

    “Memaksa anak membuka pakaian di ruang kelas, di hadapan teman-temannya, adalah tindakan yang merendahkan martabat, melanggar integritas tubuh anak, dan berpotensi memenuhi unsur pidana. Tidak ada alasan disiplin sekolah yang dapat membenarkan tindakan tersebut. Tindakan tersebut berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak dan UU TPKS,” kata komisioner KPAI Aris Adi Leksono kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Aris juga menambahkan bahwa aksi guru tersebut diduga melanggar UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal itu karena guru tersebut melakukan kekerasan psikis yang merendahkan martabat anak.

    “Pelanggaran Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan tidak hanya fisik, tetapi juga psikis dan perlakuan yang merendahkan martabat anak,” ujarnya.

    Selain itu, guru tersebut diduga telah melakukan pencabulan anak. Potensi pelanggaran Pasal 76E UU Perlindungan Anak akan didalami oleh aparat penegak hukum.

    “Pelanggaran Pasal 76E UU Perlindungan Anak apabila terdapat unsur perbuatan cabul atau tindakan yang menyerang kehormatan seksual anak. Unsur ini perlu didalami oleh aparat penegak hukum,” katanya.

    Aris juga menyebutkan bahwa guru itu diduga melanggar UU TPKS jika ditemukan unsur kekerasan seksual berbasis pemaksaan. Hal ini merujuk pada penyalahgunaan relasi kuasa.

    “Potensi pelanggaran dalam perspektif UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) apabila ditemukan unsur kekerasan seksual berbasis pemaksaan atau penyalahgunaan relasi kuasa,” kata dia.

    Kronologi Kejadian dan Reaksi Wali Murid

    Kasus ini bermula saat guru tersebut kehilangan uang Rp 75 ribu. Sebelumnya, dia juga mengaku kehilangan uang sebesar Rp 200 ribu. Guru itu kemudian menggeledah tas 22 siswanya.

    Karena tidak menemukan uang di tas, guru tersebut menelanjangi para siswanya. Siswa laki-laki diminta menanggalkan seluruh pakaian hingga tanpa busana. Sementara siswa perempuan diperintahkan membuka pakaian, menyisakan pakaian dalam (singlet dan celana dalam).

    Aksi ini memicu kemarahan wali murid. Mereka mendatangi sekolah dan mendobrak pintu kelas yang tertutup rapat. Mereka juga mendapat laporan dari siswa kelas VI yang melihat kejadian itu.

    “Karena sampai Jumat siang anak-anak tidak pulang, wali murid datang mengecek. Kami mendapat laporan dari siswa kelas VI yang melihat kejadian itu,” ujar salah satu wali murid.

    Puluhan siswa mengalami trauma hebat akibat aksi guru itu. Dari 22 murid, hanya enam siswa yang berani masuk sekolah karena dipanggil guru.

    Tuntutan KPAI dan Langkah Preventif

    KPAI mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional. Tujuannya untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini.

    Selain itu, KPAI juga mendorong Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah menjatuhkan sanksi tegas. Sanksi ini harus sesuai peraturan kepegawaian dan kode etik guru. Berikut adalah daftar pelanggaran yang diduga dilakukan guru tersebut:

    Dugaan Pelanggaran Dasar Hukum Unsur
    Kekerasan Psikis UU No. 35 Tahun 2014 (Pasal 76C juncto Pasal 80) Merendahkan martabat anak
    Pencabulan Anak UU Perlindungan Anak (Pasal 76E) Tindakan menyerang kehormatan seksual
    Kekerasan Seksual Berbasis Pemaksaan UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) Penyalahgunaan relasi kuasa

    KPAI juga mendorong pihak sekolah dan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan psikologis. Pendampingan ini penting bagi seluruh anak yang terdampak. Evaluasi nasional mekanisme pencegahan kekerasan di satuan pendidikan juga diminta.

    “Sekolah dan pemerintah daerah memberikan pendampingan psikologis kepada seluruh anak yang terdampak,” ujarnya.

    “Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan evaluasi nasional terhadap mekanisme pencegahan kekerasan di satuan pendidikan,” kata dia.

  • Guru PPPK SDN Jelbuk 02 Jember Dipecat Setelah Telanjangi Puluhan Siswa

    Guru PPPK SDN Jelbuk 02 Jember Dipecat Setelah Telanjangi Puluhan Siswa

    Jember – Tindakan berlebihan seorang guru wali kelas V di SDN Jelbuk 02, Kecamatan Jelbuk, Jember, berinisial FT, berujung pada sanksi administratif dan penarikan tugas. Guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu kini harus mempertanggungjawabkan aksinya. FT nekat menelanjangi puluhan siswa hanya demi mencari uang yang hilang.

    Insiden ini terjadi pada Jumat (6/2) sekitar pukul 08.30 WIB. Peristiwa bermula saat FT mengaku kehilangan uang Rp 75 ribu. Sebelumnya, ia juga mengklaim kehilangan Rp 200 ribu pada Senin (2/2). Lantaran emosi, ia kemudian menggeledah tas 22 siswanya.

    Karena tak membuahkan hasil, FT memerintahkan siswa laki-laki menanggalkan seluruh pakaian. Sementara itu, siswa perempuan diminta membuka baju hingga hanya menyisakan pakaian dalam. Aksi ini terhenti setelah wali murid yang curiga mendatangi sekolah dan mendobrak pintu kelas yang terkunci rapat.

    Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember langsung mengambil langkah tegas imbas kejadian ini. Kepala Dinas Pendidikan Jember, Arief Tjahjono, menyebut tindakan FT merupakan bentuk reaksi berlebihan. Aksi ini dipicu oleh tekanan psikologis dan kondisi kesehatan sang guru.

    "Nah, pada yang terakhir kehilangan uang Rp 75 ribu pada Jumat ini akhirnya dia over reaktif. Mungkin beliau ada persoalan ya, kebetulan beliau juga kondisi kesehatannya kurang optimal, lalu kehilangan sesuatu, akhirnya over reaktif," ujar Arief, Rabu (11/2/2026).

    Meskipun FT telah mengakui kesalahannya, Arief menegaskan bahwa sanksi tetap berjalan sesuai prosedur. "Tetapi kami selaku dinas juga harus bertindak profesional sesuai dengan SOP yang berlaku, maka akan ada hal-hal yang harus kita lakukan," tegasnya.

    Sanksi Administratif dan Upaya Pemulihan

    Sebagai langkah awal sanksi, Dispendik Jember telah membebastugaskan FT dari aktivitas mengajar di SDN Jelbuk 02. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan trauma siswa dan meredam kemarahan wali murid. Wali murid sempat berniat mengirim petisi pemecatan.

    "Jadi kita tarik untuk sementara sembari kita berkoordinasi dengan OPD yang lain, agar supaya beliau bisa kita pindahkan di tempat yang lain. Tujuannya agar supaya siswa dan wali murid ini bisa menjalani kegiatan belajar mengajar dengan baik lagi," tandas Arief.

    Aspek Penanganan Kasus Tindakan Dilakukan
    Status Guru FT Dibebastugaskan sementara
    Tujuan Pemulihan trauma siswa dan meredam kemarahan wali murid
    Langkah Selanjutnya Koordinasi dengan OPD lain untuk pemindahan tugas

    Respons Wali Murid dan Pihak Sekolah

    Di sisi lain, meskipun kasus sudah ditangani dinas, wali murid mengaku sempat diminta menandatangani perjanjian untuk tidak melapor ke media. "Sudah ditangani Diknas. Kami diminta tanda tangan untuk tidak bicara, kalau saya ngomong nanti saya yang kena," ungkap narasumber wali murid tersebut.

    Sementara itu, Plt Kepala SDN Jelbuk 02, Arif Rahman, memilih irit bicara. Ia menyerahkan seluruh proses hukum serta sanksi kepada pihak dinas. "Saya serahkan semua ke Diknas, silakan konfirmasi ke sana," paparnya.