Pembentukan holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat memasuki tahap baru. Studi kelayakan (FS) terkait rencana ini telah diselesaikan dan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bagian dari persyaratan administrasi pendirian holding BUMD.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa penyusunan FS dilakukan dengan cermat, melibatkan tenaga profesional. "Kami sudah melakukan pendalaman feasibility dan melibatkan dari BA Center, Burhanuddin Abdullah Center, profesional. Membantu kami melakukan feasibility study. Kemarin sudah kami kirimkan ke Kementerian Dalam Negeri," kata Herman, Rabu (25/2/2026).
Dari total 37 BUMD milik Pemprov Jabar, 28 bergerak di sektor keuangan dan 9 di sektor nonkeuangan. Sebanyak 36 BUMD, kecuali Bank BJB, direncanakan masuk dalam skema holding ini. Herman menekankan bahwa pembentukan holding akan tetap mengikuti peraturan yang berlaku. "Jadi tetap mengikuti PP maupun Permendagri, terkait dengan BUMD. Kami buat feasibility study dan tentu berdasarkan RPJMD," ucapnya.
Evaluasi menunjukkan adanya sejumlah kelemahan, terutama dalam analisis investasi dan pengelolaan aset. Holding diharapkan menjadi solusi konsolidasi untuk meningkatkan kinerja dan integrasi. Namun, langkah serupa untuk sektor keuangan memerlukan komunikasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Herman menjelaskan, "Jadi sementara kami fokus ke 9 BUMD yang non-keuangan, kalau memungkinkan nanti holding semuanya. Atau bisa jadi nanti dibagi dua, satu holding non-keuangan, kemudian ada yang keuangan," ucapnya.
Bank BJB tidak termasuk dalam skema holding karena statusnya sebagai bank sistemik dan perusahaan terbuka, yang membuat prosesnya lebih kompleks. "Jadi bjb tidak masuk. Berarti tinggal 27 lembaga Keuangan, apakah gabung di 9 (BUMD non-keuangan), atau konsolidasi tersendiri, nah ini masih masih kita diskusikan dengan OJK," katanya.
Nama Sanggabuana Menguat
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menargetkan finalisasi holding setelah rekomendasi dari Kemendagri. Tahap selanjutnya adalah pembahasan bersama Bapemperda DPRD Jabar untuk menyusun peraturan daerah. "Harapan kami pertengahan tahun ini. Paling telat Agustus sudah bisa diluncurkan," ujarnya.
Mengenai identitas holding, nama Sanggabuana menjadi usulan yang menguat. Herman mengungkapkan bahwa nama tersebut akan dibahas dan ditetapkan bersama DPRD dalam bentuk peraturan daerah. "Jadi kami ajukan dua Perda. Perda pembentukan Sanggabuana Holding, kedua Perda tentang penyertaan modal," tandasnya.

Leave a Reply