Setjen MPR RI Serahkan LKIP 2025 Lewat Aplikasi ESR

Written by

in

Setjen MPR RI terus memacu penguatan reformasi birokrasi dengan menyerahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 melalui aplikasi ESR KemenPANRB.

Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyampaikan bahwa LKIP adalah cerminan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, bukan sekadar rutinitas administrasi.

Seluruh LKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI telah diserahkan kepada Plt Sekretaris Jenderal MPR RI. Kemudian, dokumen tersebut di-submit pada aplikasi ESR KemenPANRB sebagai bentuk komitmen transparansi kinerja lembaga. Hal itu disampaikannya di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V MPR RI, Jakarta.

Siti Fauziah dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026) memberikan apresiasi kepada tim penyusun. "Saya ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang luar biasa. Meskipun batas akhir submit adalah tanggal 28, namun hari ini kita sudah siap untuk menyelesaikannya tepat waktu. Ini adalah bukti dedikasi tim yang solid," kata Siti Fauziah.

Menurutnya, laporan ini bukan hanya untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabel atas penggunaan anggaran dan pencapaian sasaran strategis selama setahun. Laporan ini juga menjadi alat ukur efektivitas birokrasi dan bahan evaluasi berkelanjutan.

Siti Fauziah mengharapkan tiga hal dari laporan ini, yaitu mencerminkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan, serta evaluasi transformasi dalam efisiensi dan peningkatan pelayanan publik melalui digitalisasi.

"Kenaikan ini bukan hasil kerja individu atau satu unit saja, melainkan hasil kerja keras kolektif kita semua," tuturnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Administrasi MPR RI Heri Herawan menyampaikan bahwa penyusunan LKIP adalah komitmen Setjen MPR RI dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2014, serta Permen PAN-RB No. 53 Tahun 2014.

"Proses penyusunan telah melalui berbagai tahapan sejak November 2025, mulai dari Bimbingan Teknis (Kick-off) bersama narasumber dari Kementerian PAN-RB, pengukuran data indikator kinerja, hingga proses review internal oleh Inspektorat pada 23–26 Februari 2026 untuk memastikan akurasi data dan kelengkapan bukti (evidence)," tuturnya.

Capaian nilai kinerja Setjen MPR RI Tahun 2025 mencapai 106,92%, Deputi Bidang Administrasi sebesar 94,21%, Deputi Pengkajian & Pemasyarakatan Konstitusi sebesar 114,65%, Inspektorat sebesar 97,22%, Biro SDM, Organisasi, dan Hukum sebesar 99,08%, Biro Humas dan Sistem Informasi sebesar 99,66%, Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar 95,28%, Biro Umum sebesar 94,06%, Biro Sekretariat Pimpinan sebesar 99,97%, Biro Persidangan & Pemasyarakatan Konstitusi sebesar 119,15%, dan Biro Pengkajian Konstitusi sebesar 109,26%.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi & Hukum MPR RI Agus Subagyo, Kepala Biro Perencanaan & Keuangan MPR RI Triyatni, Kepala Biro Pengkajian Konstitusi MPR RI Dyastasita WB, Kepala Biro Persidangan & Pemasyarakatan Konstitusi MPR RI Wachid Nugroho, Inspektur MPR RI Anies Mayangsari Muninggar, dan para pegawai lingkungan Setjen MPR RI.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *