Category: Politik

  • Khofifah Bantah Keterangan BAP Mantan Ketua DPRD Jatim Soal Fee Ijon Hibah

    Khofifah Bantah Keterangan BAP Mantan Ketua DPRD Jatim Soal Fee Ijon Hibah

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan tegas membantah keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) almarhum mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi.

    Bantahan ini terkait dugaan penerimaan fee ijon dana hibah Pokir DPRD Jatim. Khofifah menyatakan tudingan fee hingga 30 persen tidak benar dalam persidangan kasus dugaan korupsi dana hibah.

    Sebelumnya, Khofifah memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran ini untuk bersikap kooperatif dalam persidangan dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim tahun 2019.

    Dalam sidang tersebut, JPU KPK menanyakan Gubernur Khofifah mengenai BAP mantan Ketua DPRD Jatim, almarhum Kusnadi. BAP itu menyebut Gubernur Jatim menerima fee ijon hingga 30 persen.

    Khofifah secara lugas menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima fee atau ijon dana hibah yang dimaksud.

    "Kami ingin menegaskan Yang Mulia, tidak pernah ada dan tidak benar (soal BAP Kusnadi)," kata Khofifah di Pengadilan Tipikor Sidoarjo, Kamis (12/2/2026).

    Khofifah menjelaskan rincian tudingan dalam BAP tersebut yang dianggap tidak masuk akal secara matematis. Total persentase yang disebutkan jauh melebihi 100 persen.

    "Insyaallah tidak ada, kami ingin menyampaikan dari sebetulnya menurut BAP, bahwa ada Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur mendapat uang fee ijon sampai 30 persen dalam pengajuan hibah pokir DPRD Jatim 2019-2024, kemudian Sekdaprov Jatim menerima 5 sampai 10 persen, Kepala Bappeda 3-5 persen, kemudian BPKAD juga demikian, semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menerima 3-5 persen, izin yang mulia kalau ditotal itu hampir 300 persenan," jelasnya.

    Dirinya juga mempertanyakan kondisi saat almarhum Kusnadi memberikan keterangan dalam BAP.

    "Saya rasa angka secara matematis barangkali bisa dilihat dalam suasana seperti apa penjelasannya ini disampaikan oleh almarhum (Kusnadi)," tambahnya.

    Konsistensi Penolakan Fee Ijon

    JPU KPK kemudian kembali bertanya kepada Gubernur Khofifah apakah benar tidak menerima ijon. Khofifah menjawab dengan lugas dan konsisten bahwa ia tidak pernah menerimanya.

    "Tidak ada, tidak ada," tegasnya.

    Pertanyaan serupa juga diajukan mengenai keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Khofifah memberikan jawaban yang sama dengan keyakinan penuh.

    "Insyaallah tidak ada," tegasnya.

    Pihak Disebut di BAP Dugaan Fee Ijon Penjelasan Khofifah
    Gubernur Jatim Hingga 30% Tidak pernah ada dan tidak benar
    Wakil Gubernur Jatim Hingga 30% Tidak pernah ada dan tidak benar
    Sekdaprov Jatim 5-10% Insyaallah tidak ada
    Kepala Bappeda 3-5% Insyaallah tidak ada
    BPKAD 3-5% Insyaallah tidak ada
    Kepala OPD lainnya 3-5% Insyaallah tidak ada
  • Menteri Trenggono dan Purbaya Berdialog Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri Trenggono dan Purbaya Berdialog Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat terlibat diskusi hangat mengenai anggaran kapal. Perdebatan ini bahkan sempat terekspos di media sosial. Trenggono, saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026), hanya tersenyum menanggapi pertanyaan wartawan perihal kemungkinan rekonsiliasi.

    Trenggono yang baru saja menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, memilih untuk tidak memberikan banyak komentar. Ia mengaku belum mengetahui agenda pasti pembahasan dalam rapat tersebut.

    "Belum tahu, belum tahu," kata Trenggono sambil berjalan.

    "Nanti saja pas sudah kembali," tambahnya.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan penjelasan terkait respons Trenggono yang memintanya untuk melakukan pengecekan perihal anggaran kapal kepada anak buahnya. Purbaya mengaku sudah melakukan verifikasi, dan memastikan bahwa anggaran tersebut memang belum dikucurkan.

    "Sudah saya cek. Memang belum (dikucurkan)," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2).

    Meski demikian, Purbaya menyampaikan bahwa pemesanan kapal seharusnya tidak perlu menunggu kucuran anggaran. Ia berpendapat bahwa pemesanan bisa dilakukan lebih awal jika perencanaan sudah matang.

    Purbaya juga menyoroti minimnya pergerakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait rencana pengadaan kapal.

    "Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya," ujarnya.

    "Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu…. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," lanjut Purbaya.

    Terkait kemungkinan pertemuan empat mata untuk membahas lebih lanjut anggaran kapal, Purbaya menanggapi dengan santai. Ia menyebut Trenggono sebagai sahabatnya dan menganggap pertemuan tersebut sebagai hal yang mudah untuk diatur.

    "Oh gampang, nanti saya ngomong sama Pak Menteri, sahabat saya juga," ujarnya.

    Rangkuman Perkembangan Anggaran Kapal

    Berikut adalah ringkasan singkat mengenai perkembangan polemik anggaran kapal antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Keuangan:

    Pihak Terkait Pernyataan Utama Status Anggaran
    Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Meminta Menkeu cek anggaran ke anak buah. Belum diketahui
    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sudah cek, anggaran belum dikucurkan. Pemesanan tidak harus tunggu anggaran. Belum dikucurkan
    Hubungan kedua Menteri Disebut sahabat, mudah untuk bertemu. Baik-baik saja
  • Pengadilan Korsel Jatuhi Mantan Mendagri Lee Sang-min Hukuman 7 Tahun Penjara

    Pengadilan Korsel Jatuhi Mantan Mendagri Lee Sang-min Hukuman 7 Tahun Penjara

    Pengadilan Korea Selatan menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Lee Sang-min. Vonis ini dijatuhkan pada Kamis (12/2) atas perannya dalam upaya mantan Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer.

    Darurat militer tersebut rencananya akan diberlakukan di negara itu pada Desember 2024. Keputusan ini mengejutkan publik Korea Selatan dan dunia internasional.

    Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyatakan Lee Sang-min, 61 tahun, bersalah atas keterlibatannya dalam pemberontakan. Ia menyampaikan instruksi kepada polisi dan pemadam kebakaran.

    Instruksi tersebut adalah untuk memutus aliran listrik dan air ke media. Lee juga melakukan sumpah palsu saat proses pemakzulan Yoon Suk Yeol, kata hakim.

    "Penggunaan kekerasan fisik terhadap media yang mengkritik pemerintah, melemahkan oposisi publik terhadap pemberontakan, sehingga memudahkan rencana tersebut untuk berlanjut," kata hakim Ryu Kyung-jin, dilansir kantor berita AFP, Kamis (12/2/2026).

    Bulan lalu, jaksa penuntut khusus menuntut hukuman penjara 15 tahun. Mereka berargumen bahwa mantan menteri dalam negeri tersebut memainkan peran penting dalam memungkinkan terjadinya pemberontakan. Tuduhan ini telah dibantah Lee.

    Lee Sang-min telah ditahan sejak Agustus lalu setelah pengadilan menyetujui penangkapannya. Ia adalah anggota kabinet Yoon kedua yang dijatuhi hukuman atas peran dalam deklarasi darurat militer.

    Mantan Perdana Menteri Juga Divonis

    Sebelumnya, mantan Perdana Menteri Han Duck-soo dijatuhi hukuman 23 tahun penjara pada Januari lalu. Han dinyatakan bersalah membantu dan mendukung deklarasi darurat militer Desember 2024.

    Berikut adalah ringkasan putusan terhadap para pejabat yang terlibat:

    Nama Pejabat Jabatan Hukuman Tanggal Vonis
    Lee Sang-min Menteri Dalam Negeri 7 tahun penjara 12 Februari
    Han Duck-soo Perdana Menteri 23 tahun penjara Januari

    Hakim Lee Jin Gwan dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyatakan Han telah "mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Perdana Menteri hingga akhir". Putusan ini seperti dilansir AFP, Rabu (1/1/2026).

    "Kami menjatuhkan hukuman 23 tahun terhadap terdakwa," ucap hakim Lee saat membacakan putusan pada Rabu (21/1) waktu setempat. Hukuman tersebut delapan tahun lebih lama dibandingkan tuntutan jaksa Korsel.

    Kronologi Darurat Militer dan Pemakzulan

    Pemberlakuan darurat militer oleh Yoon Suk Yeol memicu pengerahan pasukan militer bersenjata Korsel. Mereka dikerahkan ke gedung Majelis Nasional dan Komisi Pemilihan Umum.

    Namun, darurat militer tersebut akhirnya diveto oleh parlemen. Parlemen saat itu dipimpin kubu oposisi.

    Usai darurat militer dicabut, Yoon dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya. Mahkamah Konstitusional Korsel mengambil keputusan ini pada April tahun lalu. Hal tersebut mendorong digelarnya pemilu lebih awal sekitar dua bulan kemudian.

  • Bahlil Lahadalia Putuskan Tak Maju Pilpres 2029, Fokus Berebut Kursi Senayan

    Bahlil Lahadalia Putuskan Tak Maju Pilpres 2029, Fokus Berebut Kursi Senayan

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengonfirmasi bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah memutuskan untuk tidak maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang. Bahlil disebut akan memprioritaskan perebutan kursi di Senayan.

    Keputusan Bahlil tersebut disampaikan Sarmuji saat menjawab pertanyaan terkait dukungan Golkar pada Pilpres 2029. Golkar bertekad kembali mendukung Prabowo Subianto untuk melanjutkan kepemimpinannya.

    Sarmuji menjelaskan bahwa partai Golkar memiliki tugas penting. Tugas tersebut untuk menyukseskan, mendukung, mengamankan, serta mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini ditegaskan dalam Munas partai.

    "Ya, kami ini di Munas ditugaskan untuk menyukseskan, mendukung, mengamankan, dan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran, ya. Untuk sukses, tentu kami harus bekerja keras," kata Sarmuji di gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Sarmuji menambahkan, apabila pemerintahan Prabowo sukses, maka presiden akan dicintai rakyat. Dengan demikian, Golkar akan kembali mendukung Prabowo sebagai calon presiden.

    "Dan kalau sukses, pasti Pak Prabowo akan dicintai oleh rakyat Indonesia. Dan kalau dicintai oleh rakyat Indonesia, maka tidak ada kemungkinan lain selain Pak Prabowo akan kita dukung menjadi calon presiden kembali," ujar Sarmuji, Kamis (12/2/2026).

    Bahlil Lahadalia Fokus Nyaleg DPR RI

    Terkait potensi kader Golkar maju di Pilpres 2029, Sarmuji memastikan Bahlil Lahadalia akan maju sebagai calon anggota DPR RI. Bahlil telah mendeklarasikan niatnya tersebut.

    "Ya, Ketua Umum kami mau nyaleg, sudah men-declare-kan bahwa beliau akan menjadi caleg untuk 2029," kata Sarmuji.

    Bahlil telah memilih Daerah Pemilihan (Dapil) Papua sebagai wilayahnya untuk maju. Menurut Sarmuji, Bahlil memiliki ikatan kuat dengan Papua.

    "Pak Bahlil sudah memilih dapil, dapil Papua. Karena Pak Bahlil kan dibesarkan di Papua ya. Kalau kelahirannya di Banda, tapi dibesarkan, besar di Papua beliau," jelas Sarmuji.

    Potensi Pasangan Prabowo di Pilpres 2029

    Mengenai pendamping Prabowo di Pilpres 2029, Sarmuji menyebut belum ada pembahasan lebih lanjut. Golkar terbuka untuk berbagai kemungkinan.

    "Ya nanti pasti kita inilah, nanti ada speak-speak-lah, ya kan. Ada speak-speak. Bisa, ya terserah ini, mau Pak Prabowo-Gibran, mau yang lain," pungkas Sarmuji.

    Berikut adalah ringkasan rencana politik Bahlil Lahadalia untuk Pemilu 2029:

    Aspek Keterangan
    Pencalonan Pilpres 2029 Tidak maju
    Fokus Mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI
    Daerah Pemilihan (Dapil) Papua
    Alasan Pemilihan Dapil Dibesarkan di Papua
  • Upacara Penghormatan Terakhir Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono di Gedung DPRD

    Upacara Penghormatan Terakhir Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono di Gedung DPRD

    Surabaya – Gedung DPRD Surabaya menjadi saksi bisu upacara penghormatan terakhir bagi mendiang Ketua DPRD Surabaya, Dominikus Adi Sutarwijono, pada Kamis (12/2/2026). Prosesi ini dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi almarhum.

    Sebelum jenazah diberangkatkan menuju pemakaman Keputih, para pelayat memberikan penghormatan terakhir. Acara dimulai sekitar pukul 12.30 WIB. Karangan bunga berjajar di halaman gedung.

    Prosesi diawali pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Kemudian, dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai.

    Eri Cahyadi mengenang kepemimpinan Adi Sutarwijono yang penuh ketulusan. Jiwa merangkul dan menyatukan kepentingan masyarakat Surabaya menjadi warisan berharga.

    "Semasa beliau hidup, semasa beliau memimpin DPRD ini, beliau memimpin betul dengan hati beliau. Beliau mengajarkan kepada kita semua bagaimana jiwa untuk merangkul, menyatukan kepentingan masyarakat Kota Surabaya," ujar Eri, Kamis (12/2/2026).

    Sementara itu, Bahtiyar Rifai menyampaikan duka mendalam. Ia mengenang dedikasi dan integritas tinggi almarhum.

    "Kami mewakili pimpinan dan anggota DPRD Surabaya sekaligus keluarga besar Sekretariat DPRD Surabaya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya," ucap Bahtiyar.

    Ungkapan Terima Kasih Keluarga dan Kehadiran Para Tokoh

    Istri almarhum, Lusia Yekti Handayani, turut menyampaikan terima kasih. Ia mengapresiasi dukungan sejak suaminya sakit hingga prosesi pemakaman.

    "Kami dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas semua cinta yang diberikan kepada kami, terutama sejak beliau sakit sampai hari ini," kata Lusia menahan tangis.

    Sejumlah anggota DPRD dan pejabat Pemkot Surabaya hadir. Turut hadir pula tokoh partai dan masyarakat umum dalam upacara penghormatan ini.

    Berikut adalah daftar pihak yang memberikan sambutan dalam upacara penghormatan:

    Nama Jabatan Poin Utama Sambutan
    Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya Mengenang kepemimpinan almarhum dengan hati dan jiwa merangkul.
    Bahtiyar Rifai Wakil Ketua DPRD Surabaya Duka mendalam atas dedikasi dan integritas tinggi almarhum.

    Sebelum jenazah diberangkatkan menuju TPU Keputih sekitar pukul 14.00 WIB, para pelayat memberikan penghormatan. Mereka mengucapkan selamat jalan untuk Cak Awi.

    "Selamat jalan, Cak Awi. Jasamu begitu besar dan perjuanganmu akan terus kami lanjutkan."

  • DPR Dukung Program Komcad 4.000 ASN Jakarta, Tekankan Transparansi Seleksi

    DPR Dukung Program Komcad 4.000 ASN Jakarta, Tekankan Transparansi Seleksi

    Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menyatakan dukungan penuh terhadap program pelatihan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan (Komcad). Program ini merupakan bentuk partisipasi sukarela warga negara dalam upaya pertahanan.

    Sukamta menilai program Komcad bukan hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter. Ini akan menanamkan disiplin, loyalitas, dan integritas birokrasi.

    Peningkatan kinerja ASN diharapkan dapat tercapai melalui nilai-nilai relevan yang diberikan selama pelatihan. Sukamta juga menggarisbawahi beberapa langkah penting.

    Sukamta menekankan pentingnya transparansi dalam mekanisme seleksi Komcad. Proses partisipasi harus menjamin prinsip sukarela bagi seluruh ASN yang terlibat.

    "Kedua, prosedur administratif harus jelas sehingga pelatihan tidak mengganggu karier, penilaian kinerja, maupun hak kepegawaian ASN. Perlindungan terhadap remunerasi, jenjang jabatan, dan evaluasi kerja selama masa pelatihan perlu diatur secara tegas," kata Sukamta kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Politikus PKS tersebut meyakini program ini juga mampu membangun birokrasi yang berorientasi pada kepentingan nasional. Dengan begitu, ASN akan lebih memahami perannya.

    "Dengan desain yang tertib secara hukum dan administratif, serta penguatan nilai etika publik di dalam pelatihannya, Komcad ASN dapat menjadi langkah konstruktif dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan nasional," ujarnya.

    Dukungan dari TNI Angkatan Darat

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) diketahui sedang menyiapkan program Komcad ini. TNI Angkatan Darat (TNI AD) telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pelatihan.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait program Komcad ASN:

    Aspek Program Keterangan
    Jumlah Peserta 4.000 ASN
    Tujuan Utama Pendidikan karakter, disiplin, loyalitas, integritas
    Mekanisme Seleksi Transparan dan sukarela
    Perlindungan ASN Jaminan karier, remunerasi, hak kepegawaian
    Fasilitator TNI Angkatan Darat

    "Ya kemungkinan besar begitu (menggunakan fasilitas TNI AD), cuma kebijakan ini saya kira dari Mabes TNI nanti," ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Balai Kartini, Jaksel, Rabu (11/2).

    Maruli menjelaskan bahwa TNI AD memiliki fasilitas latihan yang memadai untuk program ini. Namun, ia belum merinci detail waktu dimulainya pelatihan Komcad ASN.

  • Demonstran Desak DPR Sahkan RUU Perlindungan Kesejahteraan Hewan

    Demonstran Desak DPR Sahkan RUU Perlindungan Kesejahteraan Hewan

    Ratusan demonstran yang tergabung dalam komunitas Dog Meat Free Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Aksi ini menyuarakan desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan regulasi terkait perlindungan kesejahteraan hewan.

    Massa aksi menuntut penghapusan praktik perdagangan anjing dan kucing di Indonesia. Mereka mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan.

    RUU ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hewan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

    Para peserta aksi membentangkan berbagai spanduk dan poster. Isinya berupa tuntutan tegas kepada anggota DPR. Pesan-pesan tersebut juga berisi seruan untuk segera mengambil tindakan nyata.

    Tuntutan Utama Tujuan
    Penghapusan perdagangan anjing dan kucing Mencegah kekejaman dan penyiksaan hewan
    Pengesahan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan Menciptakan payung hukum yang kuat
    Perlindungan hewan dari kekerasan Menjamin hak hidup dan kesejahteraan hewan

    Demonstrasi berlangsung tertib dan damai di bawah pengawasan ketat aparat keamanan. Tidak ada insiden yang mengganggu jalannya aksi. Hal ini menunjukkan komitmen demonstran terhadap penyampaian aspirasi secara konstitusional.

  • Perjanjian Nuklir AS-Rusia New START Mati Suri, Dunia Masuk Periode Berbahaya

    Perjanjian Nuklir AS-Rusia New START Mati Suri, Dunia Masuk Periode Berbahaya

    Landasan hukum terkait pengendalian senjata nuklir strategis antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia, Perjanjian New START (Strategic Arms Reduction Treaty), kini secara efektif telah mati suri. Meski masa berlakunya resmi berakhir pada 5 Februari 2026, kematian fungsionalnya terjadi lebih awal.

    Hal ini disebabkan oleh penangguhan partisipasi Rusia pada Februari 2023 dan keruntuhan seluruh mekanisme verifikasi, menurut Kremlin (2023). Perjanjian New START secara resmi tidak berlaku sejak 5 Februari 2026, mengakhiri 15 tahun pembatasan kepemilikan senjata nuklir.

    Berakhirnya rezim pembatasan senjata nuklir ini bukan hanya kemunduran diplomatik bilateral. Ini adalah ancaman nyata bagi perdamaian dan stabilitas internasional, membuka pintu bagi perlombaan senjata baru serta ketidakstabilan strategis global.

    Risiko konflik nuklir juga meningkat, baik disengaja maupun akibat kesalahpahaman. Ini dipicu oleh kegagalan dialog intens antara pengambil keputusan di Washington dan Moskow.

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres memperingatkan, berakhirnya perjanjian nuklir terakhir antara Amerika Serikat dan Rusia akan membawa dunia ke periode berbahaya, ujar Lainufar (2026).

    Kesepakatan Perjanjian New START berfungsi sebagai pilar stabilitas strategis dalam dua cara utama, yaitu membatasi jumlah senjata dan memberikan transparansi. Perjanjian ini menetapkan batas penempatan 700 peluncur strategis, 1.550 hulu ledak, dan 800 peluncur.

    Selain itu, hulu ledak nuklir yang tidak ditempatkan bagi kedua pihak juga dibatasi, menurut U.S. Department of State (2020).

    Perjanjian ini sebelumnya menjamin transparansi melalui pertukaran data komprehensif. Ada 18 inspeksi di lokasi per tahun, memungkinkan kedua negara adidaya saling memverifikasi kepatuhan.

    Ini juga mengurangi ketakutan akan serangan mendadak penggunaan senjata nuklir. Namun, dengan berakhirnya perjanjian, kedua pilar ini runtuh.

    Dunia internasional kembali ke periode di mana dua negara pemilik 90% persenjataan nuklir global bebas. Mereka dapat memperluas cakupan arsenal tanpa batasan eksternal.

    Yang lebih berbahaya adalah hilangnya jendela transparansi dan interaksi dialog konstruktif antar kepala negara. Tanpa inspeksi dan pertukaran data wajib, AS dan Rusia akan semakin bergantung pada asumsi.

    Mereka juga akan bergantung pada penilaian data intelijen, yang seringkali bias dan rawan kesalahan. Situasi ini pada akhirnya menciptakan ketidakpastian strategis yang tidak stabil (unstable strategic uncertainty), ujar Arbatova (2023).

    Ketidakmampuan untuk saling memverifikasi aktivitas negara lawan dapat memicu kecurigaan berlebihan. Ini bisa menyebabkan penilaian keliru, meningkatkan risiko eskalasi konflik terbuka.

    Pemicu Perlombaan Senjata Baru

    Berakhirnya New START memberikan lampu hijau bagi perlombaan senjata nuklir, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kedua negara telah lama memiliki program modernisasi besar-besaran yang berjalan.

    Rusia memiliki rudal hipersonik Avangard dan Poseidon. Sementara AS memiliki program modernisasi triad nuklir senilai triliunan dolar, menurut Kristensen & Korda (2023).

    Selama ini, New START berfungsi sebagai rem yang membatasi cakupan dan ruang lingkup modernisasi tersebut. Tanpa saling mengawasi, kompetisi dapat menjadi tidak terkendali.

    Ini mengancam stabilitas keamanan dunia. Masing-masing pihak akan merasa terus didorong untuk mengimbangi setiap perkembangan kekuatan militer lawan.

    Misalnya, jika Rusia menambah jumlah rudal bergerak Yars atau AS meningkatkan jumlah kapal selam kelas Columbia. Ini akan direspons dengan langkah serupa atau pengembangan sistem baru untuk menetralisir keunggulan.

    Dinamika aksi-reaksi ini adalah inti dari perlombaan senjata. Ini menguras sumber daya keuangan global, memperdalam permusuhan, dan tidak meningkatkan stabilitas keamanan negara manapun.

    Dalam lingkungan tanpa perjanjian yang saling mengikat terkait pengendalian kepemilikan senjata nuklir, program senjata baru yang destabilisasi menjadi lebih mungkin dikembangkan.

    Contohnya adalah rudal nuklir jarak dekat atau sistem berbasis luar angkasa. Ini dapat dikerahkan sewaktu-waktu.

    Tabel Perbandingan Kemampuan Nuklir Strategis (Estimasi)

    Negara Peluncur Strategis Hulu Ledak Terpasang Senjata Nuklir Total (Estimasi)
    Amerika Serikat 650-700 1.350-1.400 5.428
    Rusia 500-550 1.450-1.500 5.977

    Peningkatan Risiko Konflik dan Krisis

    Ancaman paling langsung dari berakhirnya New START adalah peningkatan risiko penggunaan senjata nuklir, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mekanisme perjanjian, seperti Komisi Konsultatif Bilateral (Bilateral Consultative Commission), menyediakan saluran komunikasi darurat.

    Ini berfungsi untuk mengklarifikasi ambiguitas dan mencegah eskalasi selama krisis. Saluran tersebut kini telah mati. Dalam situasi krisis di masa depan, ketiadaan saluran komunikasi terpercaya dan kejelasan aturan main dapat berakibat fatal.

    Misalnya, konflik langsung NATO dengan Rusia di Eropa Timur atau krisis keamanan regional di Taiwan. Sebuah insiden militer kecil, kesalahan radar, atau peluncuran rudal uji coba yang salah ditafsirkan dapat cepat meningkat.

    Ini terjadi karena tidak adanya kemampuan untuk segera mengklarifikasi niat dan tindakan. Krisis instabilitas internasional menjadi tinggi.

    Masing-masing pihak memiliki insentif untuk melakukan serangan pertama. Ini karena kekhawatiran persenjataan arsenal akan mudah dilumpuhkan pihak lawan, menurut Lodgaard (2023).

    Pada akhirnya, lingkungan internasional selalu dipenuhi ketakutan dan ketidakpastian. Ini akibat kegagalan menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir secara dramatis.

    Dampak Non-Proliferasi Global

    Keruntuhan New START juga memberikan pukulan telak terhadap rezim Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Negara-negara pemilik senjata nuklir, sesuai Pasal VI NPT, berkewajiban melakukan perundingan dengan niat baik menuju pelucutan senjata nuklir.

    Kegagalan AS dan Rusia untuk mempertahankan perjanjian pembatasan senjata direfleksikan oleh sejumlah negara. Mereka menganggap ini sebagai pengingkaran terhadap pemenuhan kewajiban mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan internasional.

    Negara-negara non-nuklir akan semakin sinis dan kehilangan kepercayaan terhadap komitmen negara-negara pemilik nuklir. Ini dapat merusak konsensus global yang mendukung non-proliferasi nuklir (NPT).

    Beberapa negara bisa didorong untuk mempertimbangkan pilihan keamanan alternatif. Ini termasuk kemungkinan pengembangan kemampuan nuklir tanpa pengawasan internasional.

    Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) adalah perjanjian internasional tahun 1968, berlaku 1970. Tujuannya mencegah penyebaran senjata nuklir, mempromosikan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, dan mendorong perlucutan senjata.

    NPT berlandaskan tiga pilar: non-proliferasi, perlucutan senjata, dan hak penggunaan teknologi nuklir secara damai. Kelumpuhan pengendalian senjata di antara negara adidaya secara langsung melemahkan upaya global mencegah penyebaran senjata nuklir.

    Dunia Tanpa Batas Nuklir

    Berakhirnya Perjanjian New START menandai dimulainya babak baru yang kian berbahaya. Ini terjadi dalam interaksi diplomasi nuklir AS-Rusia dan dalam keamanan internasional.

    Dunia bergerak menuju zona tanpa perjanjian kesepakatan mewujudkan perdamaian. Tidak akan ada batasan yang saling mengikat dan dapat diverifikasi terhadap dua negara pemilik arsenal nuklir terbesar.

    Ini bukan hanya upaya mengembalikan momentum sejarah negara super power ke masa Perang Dingin. Bagi komunitas internasional, ini kemunduran menuju periode ketidakpastian geopolitik yang lebih tidak stabil.

    Ini akibat ketiadaan saling percaya, kurangnya saluran komunikasi, dan tingginya tingkat permusuhan. Dampak yang ditimbulkan melampaui hubungan bilateral, menjadi ancaman multilateral terhadap upaya pencapaian perdamaian global.

    Tanpa kerangka kerja jelas yang mampu menahan persaingan strategis, risiko perlombaan senjata, eskalasi krisis, dan proliferasi kepemilikan nuklir akan meningkat secara signifikan.

    Upaya diplomatik untuk membangun kembali dialog dan menemukan titik temu, bahkan kesepakatan interim sederhana, harus menjadi prioritas tertinggi komunitas internasional. Jika tidak, perdamaian yang telah ditopang oleh arsitektur pengendalian senjata selama beberapa dekade usai Perang Dingin akan semakin rapuh.

    Dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih berbahaya bagi semua umat manusia.

  • Dony Ahmad Munir Mundur dari PPP Sumedang

    Dony Ahmad Munir Mundur dari PPP Sumedang

    Dony Ahmad Munir, mantan Bupati Sumedang, resmi mengakhiri perjalanannya di kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keputusan ini ditandai dengan momen pamitan langsung Dony kepada jajaran DPC PPP Sumedang, Kamis (12/6/2026).

    Dalam pantauan di lokasi, Dony, mengenakan kemeja putih bergambar harimau, disambut langsung oleh Ketua DPC PPP Ilmawan Muhamad serta para pengurus lain.

    Dony menjelaskan bahwa pamitnya dari PPP sudah disampaikan kepada seluruh pengurus dari tingkat DPC hingga PAC. Ia datang untuk menyampaikan permohonan izin, maaf, dan doa restu.

    "Saya menyadari bahwa keputusan ini menimbulkan kekecewaan. Atas hal tersebut, saya menerima sepenuhnya dengan hati yang lapang. Saya memohon maaf apabila langkah yang saya ambil mengecewakan banyak pihak. Namun saya pastikan, amanah yang selama ini diembankan kepada saya tetap akan saya pegang dan jalankan sebaik-baiknya," ujar Dony kepada awak media.

    Bagi Dony, PPP memiliki peran penting yang tak terlupakan dalam karir politiknya. Perjuangan bersama PPP telah membawanya hingga menjadi kepala daerah saat ini.

    "Selama perjalanan politik saya, PPP memiliki peran besar yang tidak akan saya lupakan. Perjuangan, pengabdian, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama PPP akan selalu saya kenang dan hargai. Saya tidak meninggalkan perjuangan tersebut, melainkan tetap menghormatinya dan menjadikannya bagian dari perjalanan pengabdian saya," kata Dony.

    Komitmen untuk Sumedang

    Meskipun tak lagi bersama PPP, Dony menegaskan komitmennya untuk terus membangun Sumedang. Ia bertekad memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Sumedang.

    "Komitmen saya tetap sama, yaitu bekerja dan mengabdi untuk membangun Sumedang, mendorong kemajuan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang. Seluruh gagasan dan program yang telah dirancang tetap diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Sumedang," katanya.

    Dony bertekad menuntaskan berbagai pekerjaan pembangunan hingga tahun 2030. Keputusan ini murni didasari pertimbangan pengalaman, kesadaran, serta kebutuhan strategis pembangunan.

    "Saya memiliki niat dan komitmen untuk menuntaskan berbagai pekerjaan pembangunan hingga tahun 2030. Tidak ada kepentingan lain di luar kepentingan masyarakat Sumedang. Keputusan ini bukan dilandasi oleh kepentingan ekonomi maupun politik praktis, melainkan berdasarkan pertimbangan pengalaman, kesadaran, serta kebutuhan untuk memperkuat strategi dan sinergi pembangunan," sambung Dony.

    Ia juga menegaskan bahwa keputusannya keluar dari PPP murni atas kesadaran pribadi dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

    "Saya tegaskan, tidak ada tekanan dari pihak mana pun dalam pengambilan keputusan ini. Ini murni keputusan pribadi yang diambil secara sadar dan bertanggung jawab," ungkap Dony.

    Tanggapan DPC PPP Sumedang

    Ketua DPC PPP Sumedang, Ilmawan Muhamad, mengaku berat hati melepas kader terbaik seperti Dony. Namun, ia memahami dan mendukung alasan Dony demi kemajuan Sumedang.

    "Sebagai keluarga besar PPP yang mempunyai kader terbaik seperti Pak Dony, tentu kami merasa berat hati menerima kenyataan seperti ini. Tapi atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Dony, kami bisa menerima. Intinya, keputusan ini tentu sudah dipertimbangkan oleh Pak Dony dengan sebaik-baiknya. Pertimbangannya, seperti yang tadi saya sampaikan, adalah untuk kepentingan kemasyarakatan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Sumedang," kata Ilmawan.

    Meski ada kekecewaan, Ilmawan tetap menghormati keputusan Dony.

    "Kalau ditanya seperti itu, ya tentu saja kami merasa kecewa. Semua pasti merasakan hal yang sama. Tapi mau bagaimana lagi, kenyataannya sudah seperti ini. Namun tadi Pak Dony sudah menyampaikan maksud dan alasan-alasannya, dan intinya kembali lagi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sumedang," tambah Ilmawan.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait keputusan Dony Ahmad Munir:

    Aspek Keterangan
    Status Resmi keluar dari kepengurusan PPP
    Tujuan Fokus pembangunan Sumedang hingga 2030
    Motivasi Murni kesadaran pribadi, bukan tekanan politik/ekonomi
    Dampak ke PPP DPC PPP Sumedang tetap solid dan berjuang

    Langkah PPP Selanjutnya

    Setelah pamitnya Dony, Ilmawan memastikan DPC PPP Sumedang tetap solid dan akan terus berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

    "Kami sudah melakukan konsolidasi dengan pengurus DPC dan PAC. Insyaallah kami tetap semangat, tetap solid, dan terus berjuang. Karena visi kita sama, yaitu berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Ilmawan.

    Hingga saat ini, Dony Ahmad Munir belum mengumumkan partai politik mana yang akan menjadi pelabuhannya selanjutnya. Namun, kabar berhembus menyebutkan Dony akan bergabung dengan Partai Gerindra.

  • Indonesia Sikapi Bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian Trump di Gaza

    Indonesia Sikapi Bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian Trump di Gaza

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menanggapi resmi bergabungnya Israel ke Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kemlu RI menegaskan prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.

    Juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menjelaskan bahwa kehadiran Indonesia di Dewan Perdamaian tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun. Keikutsertaan ini juga bukan legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata Yvonne Mewengkang kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Yvonne menambahkan bahwa keikutsertaan negara mana pun dalam Dewan Perdamaian tidak akan mengubah prinsip Indonesia. Kemlu RI tetap mengecam pelanggaran hukum internasional.

    Indonesia konsisten mengedepankan realisasi solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik. Posisi ini akan terus disuarakan di berbagai forum internasional.

    "Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.

    Keterlibatan Pihak Berkonflik

    Pihak Kemlu memandang bahwa keterlibatan para pihak yang berkonflik adalah bagian penting dari proses menuju perdamaian. Indonesia juga mendorong partisipasi Palestina.

    Partisipasi Palestina dinilai krusial untuk menciptakan hak dasar serta memastikan kepentingan warga di sana terpenuhi. Proses ini harus berorientasi pada rakyat Palestina.

    "Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian," ujar Yvonne.

    "Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara," sambungnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait posisi Indonesia:

    Aspek Sikap Indonesia
    Normalisasi Hubungan Tidak dimaknai sebagai normalisasi politik
    Legitimasi Kebijakan Bukan legitimasi kebijakan negara manapun
    Mandat BoP Stabilisasi, perlindungan sipil, bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Gaza
    Pelanggaran Hukum Mengecam pelanggaran hukum internasional
    Solusi Konflik Mendorong realisasi solusi dua negara
    Keterlibatan Palestina Mendorong partisipasi Otoritas Palestina

    Israel Bergabung ke Dewan Perdamaian

    Israel secara resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk Trump. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan hal ini pada Rabu (11/2) waktu setempat.

    Pengumuman tersebut disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke Washington. Di sana, ia bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

    Menurut laporan Al Arabiya dan Reuters, Kamis (12/2/2026), foto yang dirilis setelah pertemuan Netanyahu dan Rubio memperlihatkan mereka memegang dokumen. Dokumen tersebut berisi tanda tangan Netanyahu mengenai bergabungnya Israel ke dewan.

    Netanyahu menyatakan telah "menandatangani masuknya Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian'." Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik di Gaza.

    Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), yang diadopsi pada pertengahan November tahun lalu, memberi wewenang kepada dewan tersebut dan negara-negara yang bekerja sama dengannya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Hal ini dilakukan setelah gencatan senjata di Gaza dimulai pada bulan Oktober, di bawah rencana Trump yang disetujui oleh Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.

    Di bawah rencana Trump, dewan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Trump kemudian mengatakan bahwa dewan, dengan dirinya sebagai ketua, akan diperluas untuk menangani konflik global. Dewan tersebut akan mengadakan pertemuan pertamanya pada 19 Februari mendatang di Washington untuk membahas rekonstruksi Gaza.