Anggota Komisi IV DPRD Medan, Edwin Sugesti Nasution, menyoroti keberadaan juru parkir (jukir) yang tidak menggunakan atribut resmi. Ia mengkritik Dinas Perhubungan (Dishub) Medan atas kondisi ini dan mendesak penyediaan atribut yang memadai.
Edwin Sugesti Nasution menilai bahwa Dishub Medan perlu bertindak tegas dalam menertibkan juru parkir. Ketersediaan atribut yang lengkap menjadi kunci utama.
"Saya meminta agar Dishub menyediakan atribut yang lengkap untuk semua juru parkir. Karena kalau kita lihat parkir di tepi jalan, masih lebih banyak yang tidak menggunakan atribut daripada yang menggunakan," ujar Edwin saat dikonfirmasi, Jumat (13/2/2026).
Maraknya Atribut Palsu
Politisi PAN tersebut menambahkan, penggunaan atribut palsu oleh juru parkir juga menjadi perhatian serius. Tanda pengenal dan karcis palsu merugikan masyarakat dan mengurangi pendapatan asli daerah.
"Kemarin saya lihat juga banyak sekali kasus di mana tanda pengenal juru parkir palsu, kemudian karcis yang diberikan kepada orang yang parkir juga palsu. Ini perlu diperhatikan lagi," ungkapnya.
Perbedaan Pengelola Parkir
Edwin menekankan perlunya pembedaan yang jelas antara juru parkir di bawah naungan Dishub dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Atribut yang berbeda akan memudahkan identifikasi dan mencegah kebingungan.
"Juga harus dibedakan mana yang dikelola oleh Dishub, mana yang dikelola pihak swasta yang berada di bawah naungan Bapenda," katanya.
Parkir Berlapis Picu Kemacetan
Selain masalah atribut, Edwin juga menyoroti parkir berlapis di tepi jalan yang kerap menimbulkan kemacetan. Ia meminta Dishub Medan memasang rambu-rambu yang jelas terkait lokasi parkir dan tarif.
"Parkir berlapis ini juga tidak boleh sembarangan. Harus ada rambu-rambu yang jelas dan juga informasi terkait tarif dan sebagainya," jelasnya.
Berikut adalah perbandingan potensi pendapatan parkir berdasarkan jenis pengelolaannya:
| Jenis Pengelolaan | Potensi Pendapatan (Estimasi) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dishub Medan | Rp 5 Miliar/Tahun | Berdasarkan data tahun lalu |
| Swasta (Bapenda) | Rp 8 Miliar/Tahun | Kontribusi dari retribusi parkir |
Data di atas menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Usulan Komisi IV DPRD Medan
Edwin menyebut, Komisi IV DPRD Medan telah menyampaikan masukan kepada Dishub Medan terkait persoalan ini. Selain atribut, peninjauan tarif parkir juga menjadi perhatian utama.

Leave a Reply